1 / 79

SISTEM RUJUKAN ONLINE

sistem rujukan online FKTP

heraqool
Download Presentation

SISTEM RUJUKAN ONLINE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGUATAN SISTEM RUJUKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN drg. BENNY ANGGARBITO S., M. Kes SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  2. OUTLINE

  3. KEBIJAKAN SISTEM RUJUKAN

  4. DASAR HUKUM

  5. ISSUE GLOBAL BIDANG KESEHATAN

  6. PROGRAM INDONESIA SEHAT RPJMN 2015-2019 KELUARGA SEHAT

  7. TANTANGAN PELAYANAN KESEHATANDI ERA JKN • 3 • Pemberianlayanan Kesehatanyangefektif danEfisien 2 1 MelaksanakanFungsi SosialRumahSakit (HakdanKewajibanRS) PelayananKesehatan Yang Berkualitas 6 Aksesyangbaik pada Infrastrukturlayanan kesehatan 5 PeningkatanUpaya PengendalianPenyakit 4 PromosidanKomunikasi Kesehatan yangefektif

  8. ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA REGULASI Terwujudnya AksesPelayananKesehatanDasardanRujukan yang berkualitasBagiMasyarakat • PROGRAM PENINGKATAN AKSES • SARANA • PRASARANA • KOMPETENSISDM • ALAT KESEHATAN • PROGRAM PENINGKATAN MUTU • AKREDITASI RS • AKREDITASI PKM AKSESDANMUTU SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN

  9. UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 6

  10. PRIORITAS PEMBANGUNANKESEHATAN JATIM TAHUN2018 PENURUNANAKIDANAKBMELALUIPEMBERDAYAANMASYARAKAT PENINGKATANKUALITASLAYANANDASARDANRUJUKAN PENURUNANPREVALENSISTUNTINGMELALUIOPTIMALISASILAYANAN1000HPK PENGENDALIANPENYAKITMENULAR(KUSTA,TB,HIV)DANPENYAKITTIDAK MENULAR(DIABETES,KANKES,HIPERTENSIDANGANGGUANKEJIWAAN PENINGKATANAKSESAIRBERSIH PENINGKATANKUALITASTENAGAKESEHATAN

  11. KEWAJIBANRUMAH SAKIT pelanggaran Rumah sakitharus melaksanakan kewajiban rumah sakit Penjabaranketentuan kewajiban rumah sakit Tatacarapengenaan sanksi administratifterhadap pelanggar kewajibanrumah sakit SANKSI ADMINISTRATIF Implementasi Pasal29 uuNo. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit SEDirjenYankes (HK.02.02/111/4013/2017 MENJAGA STANDARMUTU PELAYANAN RS KEWAJIBANRUMAHSAKITDAN KEWAJIBANPASIEN (PERMENKESNO.4TAHUN2018)

  12. PELAYANAN MEDIK MINIMAL PER TIPE RS PMK 56 /2014 12

  13. KOMPETENSI FASKES SESUAI KELAS / UNGGULAN LAYANAN D PRATAMA KELASC KELASB KELAS A KELASD KELASB KELASC KELAS A Pedoman Persyaratan Teknis Prasarana & Bangunan RS Permenkes 24/2015 Persyaratan Teknis Bangunan &Prasarana RS Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Standar Etika Profesi, Standar Credentialing, Leadership Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Permenkes 54/2015 Pengujian & Kalibrasi Alat Kesehatan PERMENKES 56/2014 KLASIFIKASI & PERIZINAN RS PEMENUHAN SESUAI STANDAR & PERSYARATAN MUTU SESUAI STANDAR & KOMPETENSI Permenkes 7/2016 Sistem Gas Medik & Vakum Medik RS Permenkes 2306/ 2011 Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal RS RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT KHUSUS Sarana Prasarana Alat Kesehatan Sumber Daya Kesehatan 13

  14. TUJUAN UHC : KONSEP TIGA DIMENSI (WHO) UHC : menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, prefentif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif Tiga dimensi UHC Lebar (jumlah masya- rakat yang terjangkau);Peserta Tinggi (proporsi biaya pelayanan ditanggung asuransi);Pembiayaan Tebal/kedalaman (pa- ket manfaat). Include Other services Reduce cost sharing and fees Direct cost: Proportion of The cost Cove- red Current pooled funds Extend to non-covered Services : wich services are covered? Population : who is covered?

  15. KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN • Penyelenggarapelayanankesehatanmeliputisemuafasilitaskesehatanyangbekerjadengan BPJSKesehatanberupaFKTPdan FKRTL • Kerjasamafasilitaskesehatandengan BPJSKesehatandilakukanmelaui PerjanjianKerja Sama(PKS) • PKSFasilitasKesehatandenganBPJS KesehatandilakukanantaraPimpinan atauPemilikFaskesdenganBPJS Kesehatan • PeriodePKS minimal1tahun • Dalammenetapkanpilihanfasilitaskesehatan,BPJSmelakukankredensialingdenganmenggunakankriteriateknismeliputi:SDM,kelengkapansaranadanprasarana,lingkup pelayanan dankomitmenpelayanan • Salahsatu persyaratanRSharusterakreditasi • Perpanjangankerjasamarekredensialing,palinglambat3bulansebelummasaperjanjianberakhir

  16. UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT TUGAS MEMBERIPELAYANANKESEHATANPERORANGANSECARAPARIPURNA KEWAJIBAN MEMBERIKANPELAYANANKESEHATANYANGAMANBERMUTU, ANTIDISKRIMINASIDANEFEKTIFSESUAISTANDAR MEMBERIKANPELAYANANGAWATDARURAT MENYEDIAKANSARANADANPELAYANANBAGIMASYARAKATMISKIN MELAKSANAKANFUNGSISOSIAL MENJAGASTANDARMUTUPELAYANAN MELAKSANAKANSISTEMRUJUKAN SYARAT Memenuhipersyaratanlokasi,bangunan,prasarana,SDM,kefarmasiandan peralatan Jika tidak memenuhipersyaratantidak diberikanizinmendirikan,dicabut atautidakdiperpanjangizinoperasionalRumahSakit. RUMAH SAKIT IZIN MENDIRIKAN IZIN OPERASIONAL

  17. KREDENSIALING Definisi:prosesseleksiawalmelaluipenilaianterhadap pemenuhanpersyaratanbagifasilitaskesehatanyangakan samadenganBPJSKesehatan Tujuan: Untukmemperolehfasilitaskesehatanyangberkomitmen danmampumemberikanpelayanankesehatanyangefektifdan efisienmelaluimetodedanstandarpenilaianyangterukurobyektif PrinsipKredensialing: Standaridealyangingindicapai Mengacupadapersyaratanfaskesyangditetapkankemenkes Sejalandenganregulasiyangada

  18. TAHAPANKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN ADDENDUM

  19. KONDISI JAWA TIMUR

  20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN AKREDITASI RUMAH SAKIT PENINGKATAN MUTU PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

  21. 1 KAB 1 PSC INPRES No. 4 Thn 2013 KondisiSaatInidi Jawa Timur JumlahKabupaten/Kota : 38 JumlahygMemiliki PSC : 7 Jumlahygakan bergabung PSC : 12 SPGDT RADIOMEDIK 1 1 9 NCC PSC

  22. OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN

  23. LATAR BELAKANG • Semakin Meningkatnya Tingkat Kunjungan di Rumah Sakit di wilayah Jawa Timur • Perlu Ada Penataan Sistem Rujukan Khususnya ke Luar Wilayah dan Rujuk Baliknya • Perlunya penataan kekhususan dan level kompetensi fasyankes ke Luar Wilayah dan Rujuk Baliknya • Mapping Ulang Pelayanan Sumber Daya Dan Sarana Di RS Wilayah Provinsi Jawa Timur • Sistem rujukan dan kompetensi FKTP dan FKRTL 24

  24. KRITERIA RS RUJUKAN NASIONAL DAN REGIONAL(Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014

  25. MENDEKATKAN AKSES PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA REGIONALISASI SISTIM RUJUKAN SISTEM RUJUKAN Perbaikan Akses 5 2 1 4 3 Efisiensi SDGS Sebaran Pelayanan Menurunkan AKI dan AKB Keterbatasan Sumber Daya Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional, Provinsi, Regional Dan RSUD di Daerah Perbatasan Upaya Peningkatan dan Pemerataan Mutu 26

  26. PRIORITAS PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN) * AlokasiAnggaranpadaPenguatanInfrastrukturterkaitdenganRegionalisasiPelayanan 27

  27. PENGUATAN AKSES REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN PERMENKES 56/2014 KEPMENKES 390/2014 KEPMENKES 391/2014 JCI /PARIPURNA RS RUJUKAN NASIONAL (14) ERA JKN S U P P L Y S I D E KLAS A & DIK PARIPURNA RS RUJUKAN PROVINSI (20) RS RUJUKAN REGIONAL 1 RS RUJUKAN REGIONAL 4 KLAS B & DIK RS RUJUKAN REGIONAL 2 RS RUJUKAN REGIONAL 3 UTAMA RS DIK  AHS SISTEM SISTER HOSPITAL RSUD KAB/KOTA RSUD KAB/KOTA KLAS C& D RSUD KAB/KOTA RSUD KAB/KOTA RSUD KAB/KOTA MADYA/DASAR 64 RSUD MDG’S 122 RS DAERAH TERTINGGAL RS PRATAMA/PUSKESMAS/KLINIK/P.MANDIRI

  28. FasilitasKesehatan Tingkat Pertama PUSKESMAS UKP UKM GATE KEEPER Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperansebagai tulang punggung pelayanan kesehatan, kontak pertamadan penapisrujukansesuai dengan standarpelayanan 13

  29. MENGAPA PERLU PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? Tulangpunggungpelayanankesehatan TitikBeratPelayananKesehatan Primer adalahPromosidanPrevensi yang mendorongmeningkatnyaperansertadankemandirianmasyaratdalammengatasiberbagaifaktorrisikokesehatan KeberhasilanPelayananKesehatan Primer akanmendukungpelaksanaanJaminanKesehatan Nasional, dimanaakanmengurangijumlahpasien yang di rujuk. Mengurangibiayapelayanankesehatan yang bersifatkuratif Pelaksananapelayanankesehatan primer di daerah yang baikakanmendukung Pembangunan kesehatan Nasional • Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akanberbedaantarwilayahkarena : • Kondisigeografisdandemografis • Kemampuanfiskaldaerahdanindividu • Status kesehatan masyarakat • Perhatianpemdapadapembangunankesehatan di wilayahnya

  30. RUJUKAN MEDIK DI PELAYANAN PRIMER Dokterdapat merujukpasienpadakasuspenyakitpadakondisi:

  31. PERMENKES 001 TAHUN 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan • Bab III (Bagian Kesatu Pasal 3) Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal • jenis rujukan; • jenjang rujukan; • prosedur rujukan • hak dan kewajiban; • sistem informasi dan komunikasi rujukan; • Sistem Rujukan kabupaten/kota; • penanggungjawab sistem rujukan; • pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; • pembiayaan rujukan Pengecualian Sistem Rujukan: gawatdarurat;bencanaalam;kejadianluarbiasa;kekhususanpermasalahankesehatanpasien; danpertimbangangeografis.

  32. RUJUKAN UKP • Fasilitas kesehatan dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien harus melakukan rujukan upaya kesehatan perorangan. • Kemampuandidasarkanpada: • Jumlah, kompetensidanketersediaan SDM; • Ketersediaanalat; • Ketersediaanobatdanreagen; • Ketersediaan Pelayanan Penunjang; dan • Ketersediaansaranadanprasarana

  33. SISTEM RUJUKAN KABUPATEN/KOTA • Dalammenatasistemkesehatan, pemerintahkabupaten/kotaberwenangmengatursistemrujukan. • Pengaturansistemrujukanharus : • menjaminefisiensidanefektifitaspelayanankesehatan; • kemudahanaksesmasyarakatterhadapupayakesehatan; dan • terintegrasidengansistemrujukan regional. • Dalampelaksanaansistemrujukan, pemerintahkabupaten/kotadapatbekerjasamadenganpemerintahkabupate/kotalainnya • Untukmenjaminhakdankewajibanpenyelenggaraanrujukanpemerintahkabupaten/kotaharusmembuatperjanjiankerjasama. • Dalamsistemrujukan di wilayahperbatasanprovinsi, makapelaksanaankerjasamadilakukanolehpemerintahprovinsi.

  34. RUJUKAN LINTAS BATAS DAN PERBATASAN • Kabupaten atau kota di wilayah lintas batas dan perbatasan apabila diperlukan dapat membuat Perjanjian Kerja Sama/PKS antar masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan juga dilakukan Perjanjian Kesepakatan Bersama/MoU antar Pemerintah Daerah Provinsi bagi wilayah perbatasan antar provinsi, untuk memudahkan akses layanan guna mendukung sistem rujukan di tiap wilayah perbatasan. • Rujukan Lintas batas dan perbatasan harus mematuhi prosedur rujukan yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. • Berdasarkan hasil pertimbangan geografis dan keselamatan pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan rujukan dalam satu kabupaten, maka diperbolehkan melakukan rujukan lintas kabupaten atau lintas provinsi. • Prosedur pelayanan rujukan lintas perbatasan pada kasus emergency pasien bisa langsung menuju fasilitas kesehatan rujukan lintas perbatasan untuk mendapatkan pelayanan kasus emergency. • Rujukan lintas batas dan perbatasan untuk kasus non emergency, pasien mendapatkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan

  35. Sistem Rujukan BerjenjangPMK 71 Tahun 2013 • Dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.

  36. KLASIFIKASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM SISTEM RUJUKAN

  37. KLASIFIKASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM SISTEM RUJUKAN

  38. KLASIFIKASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM SISTEM RUJUKAN

  39. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR PeraturanMenteriKesehatannomor 1 tahun 2012 tentangSistemRujukanPelayananKesehatanPerorangan Pelayanankesehatandasar yang diberikanoleh dokterdandoktergigi di puskesmas, puskesmasperawatan, tempat praktikperorangan, klinikpratama, klinikumum di balai/lembaga pelayanankesehatan, danrumahsakitpratama. TINGKAT I Pelayanankesehatanspesialistik yang dilakukanoleh dokterspesialisataudoktergigispesialis yang menggunakanpengetahuan danteknologikesehatanspesialistik. TINGKAT II FASILITAS KESEHATAN Pelayanankesehatan sub spesialistik yang dilakukan olehdokter sub spesialisataudoktergigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuandanteknologikesehatan sub spesialistik. TINGKAT III

  40. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR PeraturanMenteriKesehatannomor 1 tahun 2012 tentangSistemRujukanPelayananKesehatanPerorangan SistemRujukanpelayanankesehatanmerupakanpenyelenggaraanpelayanankesehatan yang mengaturpelimpahantugasdantanggungjawabpelayanankesehatansecaratimbalbalikbaikvertikalmaupunhorizontal RUJUKAN RUJUKAN TINGKAT III Pelayanankesehatantingkatketigahanyadapatdiberikanatasrujukandaripelayanankesehatantingkatkedua TINGKAT II *dikecualikanpadakeadaangawatdarurat, bencana, kekhususanpermasalahankesehatanpasien, danpertimbangangeografis Pelayanankesehatantingkatkeduahanyadapatdiberikanatasrujukandaripelayanankesehatantingkatpertama TINGKAT I

  41. 10. Langkah Regionalisasi Sistem Rujukan PERGUB Per Walikota/ Bupati

  42. BahwaDinkesProvinsi/Kab-Kota mempunyaitanggungjawabpadapembinaandanpengawasanterhadap RS sesuaikewenangandari UU no.23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah dan UU RS no. 44 Tahun 2009 • PERIZINAN • AKREDITASI • SISTEM PELAPORAN • KUALITAS PELAYANAN • LAYANAN UNGGULAN • DLL PERIHAL

  43. ALUR DAN TIPE RUJUKAN (Perpres No 19 tahun 2016)

  44. SISTEM RUJUKAN DI ERA JKN

  45. Kebijakan Regional Sistem Rujukan Di JawaTimur Sampang Tuban Sumenep Bangkalan Lamong Pamekasan Bojonegoraon GresikSurabaya Sidoarjo Ngawi Nganjuk Madiun Magetan JombanMgojo kerto Pasuruan Probolinggo Situbondo Ponorogo Kediri Bondowoso 1. RS Dr Soetomo Sebagai RS Rujukan Nasional Pacitan Lumajang TrengT.Agung Malang Jember Blitar galek Banyuwangi 2. 8 RS Rujukan Regional di JawaTimur • Pengecualiaan: • Dalam kondisi gawat darurat, dan alasan tertentu masih tetap bisa menjadi rujukan dariFKTP/FKTL • Terdapat Kab/Kota yang mempunyai fleksibilitas untuk melakukan rujukan karena lebih terkait masalahgeografis RS Saiful AnwarMalang RS HajiSurabaya RS Ibnu SinaGresik RS Dr SoebandiJember RS Dr SoedonoMadiun, RSUD KabSidoarjo, RSUD Dr Iskak Tulungagung RSUD KabJombang

  46. RUMAH SAKIT RUJUKANREGIONAL RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAIFUL ANWAR MALANG, mengampu rujukan : KAB. PROBOLINGGO, KOTA PROBOLINGGO, KAB. KEDIRI, KAB. MALANG, KOTA MALANG,KOTA BATU DAN KAB. BLITAR RUMAH SAKIT UMUM HAJI Surabaya, mengampu rujukan dari wilayah : KOTA SURABAYA, KAB. BANGKALAN, KAB. SAMPANG, KAB.PAMEKASAN dan KAB. SUMENEP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, mengampu rujukan dari wilayah : KAB. SIDOARJO, KAB. PASURUAN, KOTA PASURUAN, KAB. MOJOKERTO DAN KOTA MOJOKERTO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG, mengampu rujukan dari wilayah: KAB. JOMBANG, KAB. NGANJUK, KOTA KEDIRI, KAB. MALANG DAN KAB. KEDIRI

  47. RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI JAWA TIMUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ISKAK TULUNGAGUNG, mengampu rujukan : KAB. TULUNGAGUNG, KAB. TRENGGALEK, KOTA BLITAR, KAB. BLITAR, DAN KAB. PACITAN RUMAH SAKIT UMUM IBNU SINA GRESIK, mengampu rujukan dari wilayah : KAB. TUBAN, KAB. LAMONGAN, KAB. GRESIK, KAB. BOJONEGORO. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEBANDI JEMBER, mengampu rujukan dari wilayah : KAB. JEMBER, KAB. SITUBONDO, KAB. BONDOWOSO, KAB. BANYUWANGI, KAB. LUMAJANG, KOTA PROBOLINGGO DAN KAB PROBOLINGGO RUMAH SAKIT UMUM dr. SOEDONO MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR mengampu rujukan dari wilayah :KAB. MADIUN, KOTA MADIUN, KAB. NGAWI, KAB. MAGETAN, KAB. PONOROGO dan KAB. PACITAN

  48. Sistem Rujukan Berjenjangdi JKN BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

  49. JKN SISTEM RUJUKAN LEBIH TERSTRUKTUR

More Related