1 / 17

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI. PPN adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di Dalam Daerah Pabean. membeli dari perusahaan RE. Bangunan adalah BKP yang tidak bergerak. OP atau Badan memperoleh bangunan. meminta jasa kontraktor. membangun sendiri.

hiero
Download Presentation

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

  2. PPN adalah pajak atas konsumsi BKP atau JKP di Dalam Daerah Pabean membeli dari perusahaan RE Bangunan adalah BKP yang tidak bergerak OP atau Badan memperoleh bangunan meminta jasa kontraktor membangun sendiri

  3. PPN yang terutang atas penyerahan Bangunan maupun Jasa dipungut oleh masing-masing pengusaha Perolehan Bangunan melalui : Pembelian dari pengusaha Real Estate; Meminta bantuan jasa kontraktor; PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut harus disetor sendiri oleh pemilik bangunan Perolehan Bangunan dengan membangun sendiri

  4. DasarHukumKegiatanMembangunSendiri

  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000, TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH • PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163/PMK.03/2012, TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI; • SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK- SE-22/PJ/2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-53/PJ/2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

  6. Pasal 16C, UU no. 42 Tahun 2009PajakPertambahanNilaidikenakanataskegiatanmembangunsendiri yang dilakukantidakdalamkegiatanusahaataupekerjaanolehorangpribadiataubadan yang hasilnyadigunakansendiriataudigunakanpihak lain yang batasandantatacaranyadiaturdenganKeputusanMenteriKeuangan."

  7. SYARAT-SYARAT Kegiatanmembangunbangunan yang dilakukantidakdalamkegiatanusahaataupekerjaanolehorangpribadiataubadan yang hasilnyadigunakansendiriataudigunakanpihak lain Bangunantersebutberupasatuataulebihkonstruksiteknik yang ditanamataudilekatkansecaratetappadasatukesatuantanahdan/atauperairandengankriteria: a. konstruksiutamanyaterdiridarikayu, beton, pasangan batubataataubahansejenis, dan/ataubaja; b. diperuntukkanbagitempattinggalatautempatkegiatan usaha; dan c. luaskeseluruhan paling sedikit200 m2 (dua ratus meter persegi).

  8. Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, sepanjang jangka waktu antar tahapan-tahapan tidak lebih dari 2 tahun, diperlakukan sebagai satu kesatuan; Dalam hal kegiatan membangun dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka SSP nya harus diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, karena tanggung jawab pembayaran berada di pihak yang memanfaatkan; Saat pajak terutang adalah pada saat kegiatan mulai dilakukan; Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan didirikan.

  9. Dasar Pengenaan Pajak KMS : 20% dari seluruh pengeluaran (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan

  10. PPN Terutang adalah 10 % x DPP 10% x 20% x jumlah pengeluaran

  11. Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan

  12. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan melalui kontraktor bukan merupakan kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat dibuktikan bahwa atas kegiatan tersebut telah dipungut PPN

  13. Pajak yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dibayar ke bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya

  14. Ketentuan lain : Apabila bangunan hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti SSP asli PPN atas KMS kepada pihak yang menggunakan bangunan tersebut; Apabila orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan oleh pihak lain tidak dapat menunjukkan SSP asli PPN atas KMS, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang

  15. MEKANISME PELAPORAN Bagi PKP, PPN yang disetor dilaporkan di SPT Masa PPN Formulir 1111, dengan SSP lembar ke 3 Bagi non-PKP, laporan dilakukan dengan cara mengirimkan SSP lembar ke 3

  16. LATIHAN Pada bulan Agustus 2013, PT. Sinar Surya membangun sebuah Mushala di kantor untuk karyawannya yang dikerjakan oleh karyawan harian dengan luas bangunan tidak termasuk tanah 50 m² dengan biaya sebesar Rp. 85.000.000,- dan membangun sebuah vila di kawasan Puncak dengan luas 350 m² dengan biaya sebesar Rp. 750.000.000,- yang pembangunannya tidak diserahkan kepada kontraktor. Semua bangunan selesai dan digunakan pada bulan Maret 2012. Jelaskan : Berapa PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri tersebut ? Kapan PPN atas KMS tersebut harus dilunasi ?

More Related