1 / 37

KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA. KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA. DASAR HUKUM.

hilda
Download Presentation

KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

  2. DASAR HUKUM • PeraturanPemerintahNomor 7 Tahun 1977 tentangGajiPegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimanatelahtigabelas kali diubah, terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 2013; • PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentangKenaikanPangkat PNS, sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002; • PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatanPegawaiNegeriSipilDalamJabatanStruktural; • Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan Antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara on line (SAPK on line); • SuratEdaranBersamaKepala BKN danKetua LAN RI Nomor 12/ SE/1981 danNomor 193/SEKLAN/1981 tentangPelaksanaanUjianDinas. • Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; • PeraturanGubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 93 Tahun 2010, tentangUjianKenaikanPangkatPenyesuaianIjazahdanUjianKenaikanPangkatPeningkatanPendidikan.

  3. KENAIKAN PANGKAT PNS KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN ATAS PRESTASI KERJA DAN PENGABDIAN PNS TERHADAP NEGARA SISTEM KP 1 PANGKAT ADALAH KEDUDUKAN YANG MENUNJUKKAN TINGKAT SESEORANG PNS BERDASARKAN JABATANNYA DALAM RANGKAIAN SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENGGAJIAN • KP REGULER : Staf, Bukan fungsional • KP Pilihan : Struktural, Fungsional, Prestasi LB,Penemuan baru, Pjt. Negara, memperoleh STTB, DPK/DPB di luar Inst. • KP Anumerta : Tewas • KP Pengabdian : Wafat, BUP, Cacat dalam tugas PERIODE KP 1 APRIL DAN 1 OKTOBER

  4. 2 KENAIKAN PANGKAT REGULER SYARAT : • 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR • SETIAP UNSUR DP-3 BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR KELENGKAPAN ADMINISTRASI : • USULAN DARI UNIT KERJA • FOTOCOPY SK PANGKAT TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR • FOTOCOPY DP-3 YANG TELAH DILEGALISIR

  5. 3 KENAIKAN PANGKAT REGULER DENGAN JENJANG PANGKAT TERENDAH SAMPAI TERTINGGI

  6. 4 KP PILIHAN UNTUK PEJABAT STRUKTURAL DENGAN PANGKAT 1 (SATU) TINGKAT DIBAWAH JENJANG PANGKAT TERENDAH 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR dan 1 (SATU) TAHUN DALAM JABATAN dan DP-3 2 TAHUN TERAKHIR “BAIK” ATAU 4 (EMPAT) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR dan DP-3 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR “BAIK”

  7. 5 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN STRUKTURAL

  8. 6 KELENGKAPAN ADMINISTRASI • USULAN UNIT • SK PANGKAT TERAKHIR • DP-3 2 (DUA)TAHUN TERAKHIR DENGAN NILAI “BAIK” • SK JABATAN • SPP (BAGI PEJABAT STRUKTURAL) • PAK (BAGI PEJABAT FUNGSIONAL) • IJASAH TERAKHIR • KARPEG

  9. 7 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL SYARAT : • MINIMAL 2 (DUA) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR • TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN • SETIAP UNSUR DP-3 BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR KELENGKAPAN ADMINISTRASI FOTOCOPY YANG DILEGALISIR : • SK PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERAKHIR • UNTUK KENAIKAN PANGKAT PERTAMA DALAM JABATAN SEBAGAI GURU HARUS MENYERTAKAN SK PENGANGKATAN SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL GURU • DP-3 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR • PAK (PENETAPAN ANGKA KREDIT) ASLI • USULAN DARI UNIT KERJA

  10. 8 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN YANG MEMPEROLEH STTB SYARAT : • TUGAS MEMERLUKAN KEAHLIAN SESUAI IJAZAH • MINIMAL 1 (SATU) TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR • DP-3 BERNILAI “BAIK” DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR • LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH KELENGKAPAN ADMINISTRASI FOTO COPY YANG DILEGALISIR : • IJAZAH TERAKHIR • SK PANGKAT TERAKHIR • DP-3 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR • URAIAN TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II • STLUKPPI (SURAT TANDA LULUS UJIAN KENAIKAN PANGKAT) PENYESUAIAN IJAZAH • USULAN DARI UNIT KERJA

  11. 9 KENAIKAN PANGKAT TIDAK BOLEH MELAMPAUI PANGKAT ATASAN KECUALI • MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL • KP KARENA PRESTASI LUAR BIASA BAIKNYA • KP KARENA PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA • JABATAN ATASAN LANGSUNGNYA BUKAN JABATAN STRUKTURAL

  12. 10 UJIAN DINAS • PESERTA : GOL. II/D DAN III/D - UJIAN DINAS TK. I : II/D KE III/A - UJIAN DINAS TK. II : III/D KE IV/A • TIDAK DALAM KEADAAN : - DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGARA - MENERIMA UANG TUNGGU - CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA • LULUS STLUD : BERLAKU SEBELUM NAIK PANGKAT • TIDAK LULUS IKUT UJIAN DINAS BERIKUTNYA • PENGECUALIAN DARI UJIAN DINAS : - KP KARENA PRESTASI LU, PENEMUAN BARU - KP PENGABDIAN KARENA WAFAT, BUP, CACAT DALAM DINAS - DIKLATPIM IV UNTUK TINGKAT I - DIKLATPIM III UNTK TINGKAT II • MEMPEROLEH IJAZAH : - S.1, D.IV, UNTUK TINGKAT I - DOKTER, APOTEKER, S.2 DAN S.3 UNTUK TINGKAT II • JABATAN FUNGSIONAL

  13. UJIAN DINAS TK.I PENGETAHUAN UMUM : ISSU AKTUAL PEMBINAAN PNS : - PEMBINAAN ADM KEPEG - ETIKA PELAYANAN - PERATURAN PER UU – AN - ORGANISASI & MANAJEMEN - ETIKA PELAYANAN - TATA KELOLA PEMERINTAHAN UJIAN DINAS TK. II/PP PENGETAHUAN UMUM : ISSU AKTUAL PEMBINAAN PNS : - ORGANISASI & MANAJEMEN - ETIKA PELAYANAN - PERATURAN PER UU-AN - TATA KELOLA PEMERINTAHAN - MAKALAH - PAPARAN MAKALAH 3. TPA 4. PSIKOTEST 11 MATERI UJIAN DINAS

  14. JENIS UJIAN KENAIKAN PANGKAT 1. UjianKenaikanPangkatPenyesuaianIjasah 2. UjianKenaikanPangkatPeningkatanPendidikan

  15. 12 UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 1. PNS GOL I/B (1 TH) –> I/C karena ……. MEMPEROLEH IJASAH STTB SLTP ATAU SEDERAJAD 2. PNS GOL I/C -> II/A karena …….. MEMPEROLEH IJASAH STTB SLTP ATAU SEDERAJAD 3. PNS GOL II/B -> II/C karena …….. MEMPEROLEH IJASAH STTB AKADEMI/D3

  16. 12 UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 4. PNS GOL II/B (2 TH) II/C ( 1 TH)  III/A karena …….. MEMPEROLEH IJASAH STTB S1 ATAU D4 5. PNS GOL III/A –> III/B karena ……. MEMPEROLEH IJASAH MAGISTER (S2) 6. PNS GOL III/B -> III/C karena …….. MEMPEROLEH IJASAH DOKTOR (S3)

  17. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN 1. PNS GOL III/A menjadi III/B karena ……. MEMPEROLEH IJASAH D1, D2, D3, S1 atau D4 2. PNS GOL III/B menjadi III/C karena ……. MEMPEROLEH IJASAH D3, S1 atau D4 3. PNS GOL III/C menjadi III/D karena ……. MEMPEROLEH IJASAH STTB S1 atau D4

  18. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN 4. PNS GOL III/D menjadi IV/A karena ……. MEMPEROLEH IJASAH MAGISTER (S2) 5. PNS GOL IV/A menjadi IV/B karena ……. MEMPEROLEH IJASAH DOKTOR (S3)

  19. PERSYARATAN UJIAN

  20. PERSYARATAN UJIAN PENYESUAIAN IJASAH • 1 (SATU) TH DLM PANGKAT TERAKHIR • MEMILIKI STTB SESUAI TK PENDIDIKAN • DP3 1(SATU) TH TERAKHIR BERNILAI BAIK • URAIAN TUGAS DISESUAIKAN DGN TK PEND & GOL DI TANDA TANGANI OLEH PIMPINAN SKPD/ESELON II • TDK SDG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN • TDK SDG MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA • STTB YG DIPEROLEH YG DIPERLUKAN DLM PENGEMBANGAN PNS • KHUSUS GOL II/B, 2 (DUA) TH DLM PANGKAT TERAKHIR

  21. PERSYARATAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN • 1 (SATU) TH DLM PANGKAT TERAKHIR (GOLONGAN III/A) • MEMILIKI IJASAH MINIMAL DIPLOMA 1 MAX S3 TTP BLM PERNAH UKPPI/BUKTI (STLUKPPI) • DP3 1(SATU) TH TERAKHIR BERNILAI BAIK • URAIAN TUGAS DISESUAIKAN DGN TK PEND & GOL DI TANDA TANGANI OLEH PIMPINAN SKPD/ESELON II • TDK SDG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN • TDK SDG MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

  22. MATERI DAN TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN

  23. MATERI UJIAN KPPI

  24. MATERI UJIAN KPPI

  25. MATERI UJIAN KPPP

  26. 14 • MATERI UJIAN PI TK. II • TERTULIS 1. MAKALAH TUPOKSI/BID STUDI 2. MANAJEMEN 3. BUDAYA KERJA & PELAYANAN PRIMA 4. GOOD GOVERNANCE 5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II. PSYKOTEST

  27. 15 • MATERI UJIAN PI TK. III • PEMBUATAN MAKALAH & STUDI KASUS • PSYKOTEST • TPA III. PENGECUALIAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH • TUGAS BELAJAR • MENDUDUKI JABATAN ESELON III BAGI YANG MEMPUNYAI IJAZAH S.2 • SUDAH MENCAPAI PANGKAT AWAL BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

  28. PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT USUL KP DARI UNIT PENELITIAN DATA Di – BKD BAPERKAT/ PENILAIAN AK USUL KP KE BKN Ditanda tangani oleh : • Kabid KP : s.d. III/d • Ka. BKD : IV/a & IV B • Gub. : IV C s.d. IV/e PERTIMBANGAN TEKNIS Ke : • BKD (s.d. IV/b) • Presiden IV/c > SK KOLEKTIF • Ka. BKD • Astapratur • Setda • Gubernur • Presiden PETIKAN SK SAMSAT BKD & BKN DISTRIBUSI KP 16

  29. 17 PENGAJUAN USUL KENAIKAN PANGKAT 1. Minggu ke-2 bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode 1 April 2. Minggu ke-2 Bulan Juni untuk kenaikan pangkat 1 Oktober 3. Untuk Golongan II/a sampai dengan ke III/a diusulkan oleh Sudin 4. Untuk golongan ke III/b ke atas diusulkan oleh Dinas

  30. 18 DAFTAR URUT KEPANGKATAN • DASAR HUKUM : • PP NO. 15 TAHUN 1979 TGL 25-6-1979 • SE BAKN NO. 3/SE/1980 DUK : SUATU DAFTAR YANG MEMUAT NAMA PNS DARI SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA YANG DISUSUN MENURUT TINGKATAN KEPANGKATAN

  31. 19 PEMBUATAN DUK • DIBUAT UNTUK SELURUH PNS DARI SUATU ORGANISASI • DIBUAT 1 TAHUN SEKALI • DIBUAT OLEH PEJABAT YANG BERWENANG MINIMAL ESELON V

  32. 20 PENETAPAN NOMOR URUT DALAM DUK UNSUR YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN NOMOR URUT DALAM DUK SECARA BERTURUT – TURUT PANGKAT JABATAN MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN USIA

  33. 21 KEBERATAN ATAS NOMOR URUT DALAM DUK • Diajukan secara tertulis kepada pejabat pembuat DUK yang melalui hierarki, dimuat alasan-alasan keberatan dan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman DUK. • Keberatan mempunyai dasar yang kuat, pejabat pembuat DUK menetapkan perubahan nomor urut DUK

  34. 22 Mempunyai Dasar yang kuat Diterima Pejabat pembuat DUK menetapkan perubahan nomor urut (14 hari sejak tanggal menerima surat) KEBERATAN Tidak mempunyai Dasar yang kuat Ditolak Pejabat pembuat DUK membuat surat penolakan (14 hari sejak tanggal menerima surat)

  35. 23 DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIT ORGANISASI …………………………. TEMPAT ……………………. DEPARTEMEN/LEMBAGA/DAERAH TINGKAT ………………………………………………

  36. S E K I A N TERIMA KASIH

More Related