1 / 17

\ PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI”

PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI”. Perumusan Definisi Perundang-undangan. Mau Cari apa ya??. KETENTUAN DEFINISI. tujuan menjelaskan para pembaca dengan menggunakan kata yang spesifik tentang apa yang dimaksud oleh perancang .

hollie
Download Presentation

\ PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. \ PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM “KALIMAT DEFINISI” fsjarif

  2. Perumusan Definisi Perundang-undangan fsjarif

  3. Mau Cari apa ya?? fsjarif

  4. KETENTUAN DEFINISI tujuanmenjelaskanparapembacadenganmenggunakankatayang spesifiktentangapa yang dimaksudolehperancang. Perancangmenggunakanpasaldefinisiuntukmenentukanmaknadarikatayang merekagunakan. fsjarif

  5. Perat. per-uu-an hampir selalu menggunakan definisi dengan ketentuan, dimana referen atas kata yang dituliskan tidak dapat didasarkan atas obyek fisik. • Padahal kata-kata tersebut sangat dibutuhkan fsjarif

  6. fsjarif

  7. KATA DEFINSI DLM PENGATURAN • GAJAH • MOBIL • TATA TERTIB • AKADEMIK fsjarif

  8. Tidak boleh ada definisi yang dipaksakan Jangan menggunakan definisi dengan ketentuan yang berbeda terlalu jauh dari makna asal kata yang bersangkutan. Jangan sampai Perancang tidak dapat mendefinisikan kata-katasehingga memiliki makna apa saja sesuai dengan pilihannya. fsjarif

  9. Tidakbolehmengandungketentuansubtantif Janganmemasukkanketentuan yang subtantifkedalamdefinisi. Lebihbaikmeletakkanpasal yang berisisubtantifkedalamketentuanmateri, bukanpadaketentuanumummengenaidefinisi. contoh: LembagaArbitraseadalahbadan yang dipiliholehparapihak yang bersengketauntukmemberikanputusanmengenaisengketatertentu; lembagatersebutjugadapatmemberikanpendapat yang mengikatmengenaisuatuhubunganhukumtertentudalamhalbelumtimbulsengketa. fsjarif

  10. Kata yang didefinisikan sebaiknya tidak muncul dalam definisi Perancang harus menghindari mendefinisikan kata dengan meng-gunakan kata yang didefinisikan karena justru akan membuat pembaca ragu2 tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata tersebut. contoh : Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdatadi luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. fsjarif

  11. Hindari definisi-definisi dengan acuan Perancangsebaiknyamenghindaripenggunaandefinisi yang mengacupadadefinisi yang dipakaidalamperat. per-uu-an lain. Hal inihanyaakanmenyulitkanpenggunakarenaharusmemeriksaperat. per-uu-an lain untukmengetahuidefinisisuatukata. Seringbahkanpenggunamengacuhkansajaperintahmelihatacuandefinisipadaperat. per-uu-an lain itu. fsjarif

  12. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku fsjarif

  13. UU ` Penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (UU 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) fsjarif

  14. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat. fsjarif

  15. TERMASUK • Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya diluar negeri. fsjarif

  16. “Jika terlalu panjang-ingin di singkat” • Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri fsjarif

  17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; fsjarif

More Related