DOKUMEN KONTRAK

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT MANAJEMEN PROYEK DOKUMEN KONTRAK 9/2/2014 1

2. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT INI, DIHARAPKAN PESERTA MAMPU MEMAHAMI DOKUMEN KONTRAK SEHINGGA DAPAT MENERAPKANNYA PADA PENGAWASAN TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

3. TUJUAN PEMBELAJARANKHUSUS PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK SURAT PERJANJIAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PENAWARAN SYARAT-SYARAT KONTRAK SPESIFIKASI TEKNIK GAMBAR-GAMBAR DAN BENTUK-BENTUK JAMINAN DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SETELAH MENGIKUTI MATA DIKLAT INI , PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MENJELASKAN :

4. I. PENGERTIAN DOKUMEN KONTRAK

5. A. UMUM Dokumen adalah segala sesuatu yang tertulis/ cetakan / naskah yang disimpan yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan.

6. ASPEK DOKUMEN KONTRAK Aspek teknis Aspek Hukum Aspek Administrasi Aspek keuangan/Perbankan Aspek perpajakan Aspek sosial ekonomi

7. ASPEK TEKNIS Lingkup Pekerjaan Waktu pelaksanaan Metode Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Cara/methode pengukuran

8. ASPEK HUKUM Penghentian Sementara Pekerjaan Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Ganti Rugi Keterlambatan Penyelesaian Perselisihan Force Majeure Hukum Yang Berlaku Domisili

9. ASPEK KEUANGAN/PERBANKAN Nilai Kontrak/Harga Borongan Cara Pembayaran Jaminan-Jaminan

10. ASPEK PERPAJAKAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penghasilan (PPh)

11. ASPEK PERASURANSIAN Contractor’s All Risk (CAR) Third Party Liability (TPL) ASTEK dan ASKES

12. ASPEK SOSIAL EKONOMI Penggunaan tenaga Kerja Penggunaan Produksi Dalam Negri Dampak lingkungan

13. ASPEK ADMINISTRASI Keterangan Para Pihak Laporan Keuangan Korespondensi Hubungan Kerja para Pihak

14. Kontrak Kerja Konstruksi : keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam penyelengaraan pekerjaan konstruksi, yg terdiri dari : 1. Addendum surat perjanjian ; 2. Pokok Perjanjian ; 3. Surat penawaran, berikut daftar kuantitas dan harga ; 9/2/2014 14

15. 4. Syarat-syarat khusus kontrak ; 5. Syarat-syarat umum kontrak ; 6. Spesifikasi teknis ; 7. Gambar-gambar ; 8. Dokumen lainnya sperti : jaminan- jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP. Permen 43/2007 9/2/2014 15

16. B. ISTILAH-ISTILAH Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (pemborongan) adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau pengawas kostruksi yang ditugasi; 9/2/2014 16

17. Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dalam masa pelaksanaan kontrak;

18. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

19. C. PENYIAPAN DOKUMEN KONTRAK Dokumen kontrak untuk pekerjaan konstruksi terdiri atas: • Addendum Surat Perjanjian; • Pokok Perjanjian • Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; • Syarat-syarat umum kontrak; • Syarat-syarat khusus kontrak; • Spesifikasi Umum; • Spesifikasi Khusus; • Gambar-gambar; • Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran, misalnya: • Jaminan pelaksanaan; • Jaminan uang muka; • SPPJ; BAHP; BAPP.

20. Dokumen kontrak untuk jasa Konsultansi terdiri atas: • Addendum Surat Perjanjian; • Pokok Perjanjian; • Surat Penawaran beserta rincian penawaran biaya; • Syarat-syarat Umum Kontrak; • Syarat-syarat Khusus Kontrak; • Kerangka Acuan Kerja; • Gambar-gambar; • Dokumen lainnya seperti : SPPBJ, BAHS, BAPP.

21. D. URUTAN KEKUATAN HUKUM Urutan kekuatan hukum adalah suatu hirarki prioritas yang menentukan kekuatan yang lebih tinggi atau lebih menentukan dari suatu dokumen, yang berarti dokumen dengan nomor urut yang lebih kecil mempunyai kekuatan hukum yang lebih menentukan.

22. Urutan kekuatan hukum dokumen kontrak untuk jasa pemborongan : • Addendum Surat Perjanjian; • Pokok Perjanjian; • Surat Penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; • Syarat-syarat Khusus Kontrak; • Syarat-syarat Umum Kontrak; • Spesifikasi Khusus; • Spesifikasi Umum; • Gambar-gambar; • Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

23. E. PENANDATANGANAN KONTRAK SYARAT: 1.Paling lambat 14 hari setelah surat penunjukan penyedia jasa 2.Menyerahkan jaminan pelaksanaan 3.Pek < Rp 50 juta dan jasa konsultansi tidak perlu jaminan pelaksanaan 4.Pek > Rp 50 milyar stlh memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak Profesional atau ditetapkan dengan Kep. Men. SANKSI : Pembatalan SPPBJ, dapat berakibat pencairan jaminan penawaran dan Tidak boleh mengikuti PBJ pemerintah selama 2 ( dua ) tahun bila : Calon penyedia jasa tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan Menolak SPPBJ dengan alasan yang tidak dapat diterima Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima 9/2/2014 23

24. II. SURAT PERJANJIAN, SURAT PENUNJUKAN DAN SURAT PENAWARAN • A. Surat Perjanjian Kontrak • Kerangka surat perjanjian terdiri dari: • Pembukaan (Komparisi), meliputi: • Judul kontrak; • Nomor kontrak; • Tanggal kontrak; • Kalimat pembuka; • Para pihak dalam kontrak; • Penandatanganan kontrak. 9/2/2014 24

25. Isi, meliputi: • Pernyataan bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan kontrak; • Pernyataan bahwa para pihak menyetujui besarnya harga kontrak; • Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjianharus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak; • Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan kontrak; • Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak, yang dipakai dokumen urutannya lebih dulu; • Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing; • Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut; • Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak. 9/2/2014 25

26. Penutup, meliputi: • Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada haridan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut; • Tandatangan para pihak dalam surat perjanjian bermeterai dan tanggal pada materai. Kembali 9/2/2014 26

27. B. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ) Pejabat Pembuat Komitmen penerbitan SPPJ sebagai pelaksanaan pekerjaan yang dilelangkan, dengan ketentuan : a. Tidak ada sanggahan dari peserta lelang; atau b. Sanggahan yang diterima Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa sanggahan ternyata tidak benar, atau sanggahan diterima melewati waktu masa sanggahan. SPPJ harus dibuat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang dan segera disampaikan kepada pemenang lelang.

28. C. SURAT PENAWARAN SUATU SURAT TG DITUJUKAN KPD PPK perihal / mengenai Penawaran pelelangan / seleksi yg dilakukan oleh Satker / PPK yg terdiri dari : • 1. Surat Kuasa (bila diperlukan); • 2. Jaminan Penawaran; • 3. Daftar Kuantitas dan Harga; • 4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama; • 5. Daftar Harga Satuan Dasar Upah; • 6. Daftar Harga Satuan Dasar Bahan; • 7. Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan; • 8. Metoda Pelaksanaan; • 9. Jadual Waktu Pelaksanaan; • 10. Daftar Personil Inti; • 11. Daftar Peralatan Utama • 12. Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan; • 13. Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan (bila diperlukan); • 14. Lampiran lain yang disyaratkan.

29. III. SYARAT-SYARAT KONTRAK Secara umum Syarat-syarat Kontrak terdiri atas Syarat-syarat Umum Kontrak yang memuat batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggung jawab pada pekerjaan yang disubkontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak bagi setiap pihak, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik sebagaimana yang dirujuk dalam pasal-pasal Syarat-syarat Umum Kontrak

30. A. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK 1.Penerapan Syarat-syarat umum kontrak dapat diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam kontrak

31. Jaminan yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa: a. jaminan uang muka b. jaminan pelaksanaan c. jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah(<80%HPS) d. jaminan pemeliharaan (besaran,bentuk,masa berlaku ditentukan dlm dokumen pengadaan)

32. ASURANSI yang harus disediakan oleh penyedia barang/jasa: a. semua barang dan peralatan b. pelaksanaan pekerjaan c. pekerja atas segala resiko: kecelakaan d. kerusakan, kehilangan serta e. resiko lain yang tidak dapat diduga

33. PEMBAYARAN Ketentuan mengenai cara-cara dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan

34. 5. HARGA Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh pengguna barang/jasa kepada penyedia barang/jasa atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak. Harga Kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci sumber pembiayaannya

35. 6. AMANDEMEN KONTRAK adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak. Perubahan Kontrak dapat terjadi apabila: a. Perubahan pekerjaan b. Perubahan jadual pelaksanaan c. Perubahan harga kontrak d. Amandemen bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak

36. HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK a. pengguna barang - mengawasi dan memeriksa pekerjaan - meminta laporan secara periodik - membayar pekerjaan b. penyedia barang/jasa - menerima pembayaran - melaporkan pelaksanaan - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan - menyerahkan hasil pekerjaan

37. 8. JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN a. kapan kontrak mulai berlaku b. kapan pekerjaan mulai dilaksanakan c. kapan penyerahan hasil pekerjaan

38. 9. PENGAWASAN pengguna barang dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan

39. 10. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN a. keterlambatan dalam pelaksanaan pek b. sanksi

40. 11. PEMUTUSAN KONTRAK a. pemutusan kontrak oleh penyedia barang/jasa b. pemutusan kontrak oleh pengguna barang/jasa Kembali

41. PENGGUNAAN PROGRAM MUTU 1. disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati pengguna barang/jasa pada saat rapat persiapan pelaksaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan

42. Lanjutan………… 2. program mutu penyedia barang/jasa berisi: a. informasi penyedia barang/jasa b. organisasi proyek, pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa c. Jadual pelaksanaan d. prosedur pelaksanaan pekerjaan e. prosedur instruksi kerja f. Pelaksana kerja

43. MOBILISASI • Mobilisasi paling lambat harus sudah dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK • Mobilisasi dilakukan sesuai lingkup pekerjaan: a. PEMBORONGAN 1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan 2) mempersiapkan fasilitas:kantor, lab,bengkel,gudang, dsb 3) mendatangkan personil-personil

44. Lanjutan……….. b. KONSULTANSI 1. mendatangkan tenaga ahli 2. menyiapkan peralatan pendukung 3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

45. PEMERIKSAAN BERSAMA (mc 0) • Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, keduabelah pihak melakukan pemeriksaan bersama. • Untuk pemeriksaan bersama ini, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak • Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

46. PEMBAYARAN UANG MUKA • Penyedia jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis disertai rencana penggunaan uang muka • Pengguna barang/jasa mengajukan surat permintaan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jaminan uang muka diterima pengguna barang/jasa • Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan

47. Lanjutan……………….. • Jaminan uang muka harus diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan sesuai ketentuan Menkeu • Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100%. • Untuk kontrak tahun jamak nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan

48. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN • Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan apabila telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan. • Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari harus sdh mengajukan surat permintaan pembayaran prestasi kerja.

49. Lanjutan………… • Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau termijn. • Pembayaran bulanan/termijn harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (jika ada), dan pajak. • Untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor.

50. PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN • Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/ujasa dapat membentuk panitia peneliti pelaksanaan kontrak. • Perubahan kontrak meliputi antara lain: a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan