Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Fakultas Hukum PROSEDUR BERACARA DALAM SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA

2. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Hukum acara sengketa dengan objek seperti ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 8/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

3. Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara dan Alasan Permohonan Pemohon: • Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diper-sengketakan (Pasal 61 ayat (1) UU MK) • Berpihak sebagai Pemohon maupun Termohon • DPR, DPD, Presiden, BPK, Pemda dan Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD (Pasal 2 PMK No. 8 Tahun 2006) • MA dan MK tidak dapat menjadi pihak, baik Pemohon maupun Termohon (Pasal 65 UU MK) Alasan: • Adanya kewenangannya yg diberikan UUD diabaikan oleh lembaga negara yang lainnya, atau • Dilakukan oleh lembaga negara lain yang tidak berwenang

4. Legal Standing Pemohon SKLN Legal Standing • Pasal 2 PMK 08/2006 • (1) Lembaganegara yang dapatmenjadipemohonatautermohondalamperkarasengketakewenangankonstitusionallembaganegaraadalah: • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); • DewanPerwakilan Daerah (DPD); • MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR); • Presiden; • BadanPemeriksaKeuangan (BPK); • Pemerintahan Daerah (Pemda); atau • Lembaganegara lain yang kewenangannyadiberikanoleh UUD 1945. • (2) Kewenangan yang dipersengketakansebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahkewenangan yang diberikanatauditentukanoleh UUD 1945

5. Pihak Termohon adalah lembaga negara yang juga kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dipersengketakan dengan Termohon Dalam permohonannya Pemohon wajib meng-uraikan dengan jelas mengenai kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan pula kewenangan yang dipersengketakan dan lembaga negara yang menjadi Termohon.

6. Pelaksanaan Persidangan • Sidang Pendahuluandilakukandalamsidang Panel Hakim yang sekurang-kurangnyaterdiriatas 3 (tiga) orang Hakim atauolehPleno Hakim yang sekurang-kurangnyaterdiriatas 7 (tujuh) orang Hakim untuk memeriksa kelengkapan permohonan, kelengkapan bukti, meminta penjelasan materi permohonan, dan memberikan nasihat perbaikan. Perbaikan permohonan diberi waktu paling lama 14 hari. • Pemeriksaan Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim yg sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim atau Panel 3 (tiga) orang Hakim berdasarkan keputusan RPH. • Pemeriksaan persidangan dilakukan untuk mendengarkan materi permohonan, tanggapan termohon, tanggapan pihak terkait (bila ada), mendengarkan saksi/ ahlidan memeriksa dan mengesahkan bukti tambahan.

7. Putusan SKLN Sebelum MK menjatuhkan putusan, MK dapat mengeluarkan penetapan yang isinya memerintahkan pada Pemohon dan/atau Termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang diper-sengketakan hingga dijatuhkan putusan MK.

8. Jika Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat seperti ketentuan Pasal 61, maka permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. • Jika permohonan tidak beralasan hukum, maka permohonan dinyatakan ditolak. • Jika permohonan Pemohon beralasan hukum, maka permohonan dikabulkan.

9. Apabila permohonan dikabulkan, maka dalam putusan MK menyatakan secara tegas bahwa Termohon tidak berwenang melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

10. Pelaksanaan putusan yang menyatakan Termohon tidak berwenang untuk melakukan kewenangan yang dipersengketakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima dengan sanksi jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan tersebut batal demi hukum

11. Putusan MK mengenai sengketa kewenangan disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden Hingga saat ini telah ada 16 perkara SKLN yang diregistrasi di MK dan sudah diputus 15 perkara. Belum ada perkara SKLN yang dikabulkan oleh MK. Sebagian besar (delapan) perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syaratformil.

12. Meskipun dalam UUD 1945, sebelum perubahan, pada penjelasan disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat) dan bukan negara yang didasarkan kekuasaan belaka (machsstaat), tetapi yang tersebut dalam teks, law in book, ternyata berbeda dalam penerapannya di dalam masyarakat, law in action

13. SEKIANDANTERIMA KASIH 13