1 / 14

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN. RAKONREG KEMENPERA Tahun 2014 Denpasar, 11 September 2014. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN TAHUN 2015-2019. RP3KP. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015-2019. RINCIAN ALOKASI KEGIATAN TH 2015. Catatan Umum. KESIMPULAN.

iola
Download Presentation

POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. POKOK-POKOK HASIL DESKBIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN RAKONREG KEMENPERA Tahun 2014 Denpasar, 11 September 2014

  2. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASANTAHUN 2015-2019

  3. RP3KP

  4. PRIORITAS PEMBANGUNAN 2015-2019

  5. RINCIAN ALOKASI KEGIATAN TH 2015

  6. Catatan Umum

  7. KESIMPULAN

  8. KLINIKPERCEPATAN PELEMBAGAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

  9. Latar Belakang DASAR HUKUM Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Pasal 14 huruf (f) : PEMERINTAH PROVINSI mempunyaitugasmenyusunrencanapembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukiman (RP3KP) lintaskabupaten/kota. Pasal 15 huruf (c) : PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA mempunyaitugasmenyusunrencanapembangunandanpengembanganperumahandankawasanpermukiman (RP3KP) ditingkatkabupaten/kota. UU No 1 Th 2011tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9

  10. Kedudukan RP3KPdalamSistemPerencanaan Pembangunan UU Sektoral lainnya UU 20/2011 UU 1/2011 UU Sektor UU RUSUN PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN UU Sektor UU Sektor UU 26/2007 UU 25/2004 1. Pasal 14 2. Pasal 15 PP 15/2010 Penyeleng. PR PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPP Penyelenggaraan PKP • RTRWN (PP 26/2008) • RTRW Provinsi • RTRW Kab/Kota • RPJPN (UU 17/2007) • RPJP Provinsi • RPJP Kab/Kota Permen PU 15/2009 : Pedoman Penyus RTRW Provinsi RP3KP Provinsi Kab/Kota Rencana Sektoral Lainnya Permen PU 16/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kabupaten Permen PU 17/2009 : Pedoman Penyus RTRW Kota RPJMD Renstra SKPD RPIJM RPKPP PENGERTIAN RP3KP : Dokumenperencanaanumumpenyelenggaraanperumahandankawasanpermukiman yang terkoordinasidanterpadusecaralintassektoraldanlintaswilayahadministratif (SumberRapermenPedomanPenyusunan RP3KP) R K P 10

  11. KONDISI PENYUSUNAN RP3KP RP3KP Provinsi (34Provinsi): • Perda RP3KP Provinsi : - • Sudahmenyusun : 5 Provinsi • Sedangmenyusun : 5 Provinsi • Belummenyusun : 24Provinsi RP3KP KAB/KOTA RP3KP PROVINSI RP3KP Kab/Kota (505 Kab/Kota): • SudahPerda RP3KP : 1 kabupaten • Sudahmenyusun : 30 Kab/Kota • Sedangmenyusun : 35 Kab/Kota • Belummenyusun : 440 Kab/Kota 11

  12. PERMASALAHAN Permenpera Pedoman Penyusunan RP3KP masih dalam tahap persetujuan Menteri 1 2 3 4 Keterbatasan sumberdaya INTERNAL (Unit kerja/Eselon, SDM, waktu, biaya) Keterbatasan sumberdaya EKSTERNAL (Tenaga Ahli, Konsultan) Keterbatasan sumberdaya PEMDA (Unit kerja/Eselon, SDM, biaya) 12

  13. RENCANA KERJA KLINIK PERCEPATAN PELEMBAGAAN RP3KP 1 3 2 JANGKA PANJANG (2016-2019) JANGKA MENENGAH (2015) JANGKA PENDEK (sd akhir 2014) • Terbentuknya Tim Koordinasi RP3KP •  anggota : perwakilan dari seluruh kedeputian di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dan dari K/L lain terkait • Sosialisasi di seluruh pemerintah daerah (melalui Pokja PKP) • Tersusunnya NASKAH AKADEMIS RP3KP yang siap di-PERDA-kan untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Koordinasi dg K/L terkait (Kemenko Kesra, Bappenas, KemenPU, Kemendagri) Pembentukan KLINIK RP3KP Sosialisasi dan Ujicoba terbatas 13

  14. TERIMA KASIH

More Related