1 / 23

TARIF PAJAK

TARIF PAJAK. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012. MOH. SALEH ISMAIL. KEBIJAKAN TARIF. Tarif Pajak mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi fajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleren. Fungsi budgeter merupakan yang utama dalam kebijakan pajak.

iolana
Download Presentation

TARIF PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TARIF PAJAK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH ISMAIL enny, 2008

  2. KEBIJAKAN TARIF • Tarif Pajak mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi fajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguleren. • Fungsi budgeter merupakan yang utama dalam kebijakan pajak. • Fungsi reguleren biasanya merupakan tujuan sampingan. Misalnya : a. Untuk menarik modal asing dan domestik melalui investasi; b. Untuk menggalakkan kegiatan ekspor dan mengurangi impor c. Pengenaan cukai yang tinggi terhadap produk minuman keras d. Untuk membantu pemerataan pendapatan dalam masyarakat e. Memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri atau terhadap produksi barang tertentu. Dan lain-lain. • Kebijakan tarif itu dilakukan dengan mengkombinasikan penggunaan tarif tinggi dan tarif rendah enny, 2008

  3. MACAM2 TARIF PAJAK A. TARIF SEBANDING (PROPORSIONAL) Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Tarif Pajak yang dikenakan atas objek PBB adalah = 0,5% B. TARIF TETAP Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sama. Contoh : Bea Materai Akta-akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya adalah Rp. 6000,- enny, 2008

  4. Lanjutan…. C. TARIF PROGRESIF Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai semakin besar pula. Contoh : Pasal 17 (1) huruf a UU PPh D. TARIF DEGRESIF Persentase tarif yang dikenakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif ini tidak dijumpai dalam praktik, hanya ada dalam teori saja. enny, 2008

  5. BESARNYA UTANG PAJAK • Besarnya utang pajak ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak (tax base) dan tarif yang diterapkan terhadapnya (tax rates). • Untuk menentukan besarnya pajak dapat digunakan rumus : T = Tb x Tr T : Besarnya utang pajak (tax) Tb : Dasar pengenaan pajak (tax base) Tr : Tarif pajak (tax rates) enny, 2008

  6. TARIF PPh WP DALAM NEGERI WP DALAM NEGERI Orang Pribadi Badan Karyawan Pengusaha Omzet <4,8 M Omzet >4,8 M PenghitunganPPh Menghitung Neto Gaji Bersih Norma/ Perkiraan Pembukuan Pembukuan Menghitung PKP Dikurangi Biaya Pengeluaran Dikurangi PTKP Menghitung Tarif Tarif Lapisan PKP 25% enny, 2008

  7. TARIF PPh WP LUAR NEGERI WP LUAR NEGERI Orang Pribadi BUT Karyawan Pengusaha Penghasilan Bruto Pemotongan Dibayat Sendiri Tarif 20% (Psl 26 ayat (1) UU PPh) Tarif 25% (Psl 17 (2) UU PPh)

  8. PPh PASAL 26 WP BUT PKP WP BUT sesudah dikurangi PPh sepadan sebesar 25%, masih dipotong 20% lagi, kecuali penghasilannya ditanamkan kembali di Indonesia. Contoh : PKP BUT Tahun 2011 = Rp. 5.000.000.000,- PPh BUT tahun 2011 = 25% X Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 1.250.000.000,- PKP setelah Pajak = Rp. 3.750.000.000,- PPh Pasal 26 terutang = 20% X Rp. 3.750.000.000,- = Rp. 750.000.000,- Pasal 26 ayat (4) UU PPh enny, 2008

  9. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) enny, 2008 Psl 7 UU 36/2008_PPh…...

  10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)(BerlakuMulai 01 April 2013) PeraturanMenteriKeuanganNomor 162/PMK.011/2012 tentang PenyesuaianBesarnyaPenghasilanTidakKenaPajak enny, 2008

  11. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI enny, 2008

  12. PENGURANGAN PENGHASILAN WP OP • Pasal 21 ayat (3) UU PPh dan PMK No. 250/PMK.03/2008 • Bagi pegawai tetap besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian iuran pensiun termasuk juga iuran tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayar oleh pegawai. • Biaya Jabatan sebesar 5% atau setinggi-tingginya 6 Juta setahun atau 500 ribu sebulan. • Bagi pensiunan besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Dalam pengertian pensiunan termasuk juga penerima tunjangan hari tua atau tabungan hari tua. • Biaya Pensiun sebesar 5 % atau setinggi-tingginya 2.400.000,- setahun atau 200 ribu sebulan. enny, 2008

  13. PENGHITUNGAN NORMA • Persyaratan Penghitungan Norma : • a. Wajib Pajak Orang Pribadi; • b. Omzet >4,8 M pertahun; • c. Mengajukan Permohonan Tertulis; dan • d. Tetap wajib membuat catatan atas peredaran usaha. • Apabila persyaratan tidak terpenuhi , maka wajib dengan Pembukuan • Tarif perkiraan neto (norma) telah ditentukan oleh Ditjen Pajak menurut bidang usahanya.(Kep-536/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000) • Penghasilan Neto = Pengasilan Bruto X Tarif Norma enny, 2008

  14. CONTOH PENGHITUNGAN NORMA

  15. NETO BERDASARKAN PEMBUKUAN • Persyaratan Penghitungan Norma : • a. Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha dengan omzet • <4,8 M pertahun; • b. Seluruh wajib pajak badan. • Penghasilan Bruto = penghasilan yang termasuk obyek Pajak • Biaya = biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan enny, 2008

  16. BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERMASUK : • Biaya yang secaralangsungatautidaklangsungberkaitandengankegiatanusaha (biayapembelianbahan, Biaya Gaji,bunga, sewa, danroyalti,biayaperjalanan,biayapengolahanlimbah, premiasuransi, biayapromosidanpenjualan, biayaadministrasi , dan pajakkecualiPajakPenghasilan) • Biayapenyusutanfiskaldan/atauamortisasi • IurankepadadanapensiunygpendiriannyatelahdisahkanolehMenteriKeuangan (OP) • Kerugiankarenapenjualanataupengalihanharta • Kerugiandariselisihkurs • Biayapenelitiandanpengembanganperusahaan yang dilakukandi Indonesia • Biayabeasiswa, magang, danpelatihan

  17. Lanjutan… • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgn Kep Dirjen Pajak • Zakat dan sumbangan wajib keagamaan • Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah. • Kempensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) • Penggantian atau imbalan dlm bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: • Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau • Natura dan kenikmatan didaerah terpencil, atau • Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju seragam satpam)

  18. Lanjutan… • Sumbangan Khusus untuk : - Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga • Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% • Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50%

  19. BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP BADAN PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUKJENIS USAHA TERTENTU PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI - PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI - DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)

  20. Lanjutan… JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN kecuali sumbangan tertentu PAJAK PENGHASILAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAUPERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN PPh 39

  21. WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BENTUK USAHA TETAP enny, 2008

  22. TAMBAHAN TARIF LAINNYA • Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) adalah = 0,5% • Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah = 10 % Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah = 5 % Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi = 15 % Atas ekspor barang/jasa kena pajak = 0 % • Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Paling rendah = 10 %Paling tinggi = 200 %Atas ekspor barang kena pajak = 0 % enny, 2008

  23. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008

More Related