KA BUPATEN/KOTA LAYAK ANAK untuk mewujudkan INDONESIA LAYAK ANAK

1. KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAKuntuk mewujudkanINDONESIA LAYAK ANAK LENNY N. ROSALIN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Kebijakan PP dan PA melalui Bakohumas, Jakarta 21 Februari 2011

2. Nelson Mandela “The Convention of the Rights of the Child is a luminous living document that enshrines the rights of the child without exception to a life of dignity and self-fulfilment” John W Whitehead “Children are the living messages we send to a time we will not see” David Brower “We don’t inherit the earth, we borrow it from our children

3. PEMBANGUNAN ANAK “Bagaimanasuatubangsamemberikanprioritaskepadapembangunananakmenunjukkanapakahbangsatersebutadalah bangsa yang visioner…” • Anak asetbangsa dan investasi masa depan merupakanpotensikekayaandankesejahteraanbangsadimasadepan • Anak kualitassumberdayamanusia indikatorutamakeberhasilansuatubangsadalammelakukanpembangunan, yang dimulaisejakusiadini • Upayamelakukanpembangunananak dimulaisejakdalamkandungan, dandenganmemperhatikanpertumbuhandanperkembangananak

4. ArgumentasiMenghadapiMasaDepan Eksistensidan KemajuanBangsa Ketahanan Nasional Tabungan Nasional Investasi Fisik danSosial Pendapatan National InvestasiNasional Investasi SDM Produktifitas Nasionaldan Dayasaing Produktifitas SDM berkualitas Inovasidan Kreatifitas Anakberkualitas TumbuhKembangdan PerlindunganAnak

5. PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK Usia Sekolah Belajar norma sosial-kultural, keterampilan skolastik Masa dalam KandunganMasa formatif pertumbuhan fisik 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bawah Lima TahunPenyempurnaan otot, tulang, kemampuan bahasa, persiapan sekolah Masa Remaja Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, perkembangan hubungan heteroseksual, persiapan mengandung dan melahirkan untuk perempuan Bawah Tiga TahunPerkembangan motorik (otot dan refleks), penyenpurnaan panca indra, bahasa, keterdekatan sosial dan emosional dengan pengasuh

6. ANAK Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal 1 (1) UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak HAK-HAK ANAK Bagiandari HAM yang WAJIB DIJAMIN, DILINDUNGI DAN DIPENUHI orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintahdannegara

7. 5 KLUSTER HAK ANAK (KonvensiHakAnak) • Hak Sipil dan Kebebasan • Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif • Kesehatan Dasardan Kesejahteraan • Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan SeniBudaya • 5. Perlindungan Khusus

8. ANAK INDONESIA Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk Harus berkualitas Agar tidak menjadi beban pembangunan TERDAPAT 31 HAK ANAK Amanat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

9. ANAK MEMPUNYAI HAK (31) • UNTUK: • bermain • berkreasi • berpartisipasi • berhubungandenganorangtuabilaterpisahkan • bebasberagama • bebasberkumpul • bebasberserikat • hidupdenganorangtua • kelangsunganhidup, tumbuhdanberkembang • UNTUK MENDAPATKAN • 10. nama • 11. identitas • 12. kewarganegaraan • pendidikan • informasi • standarkesehatan paling tinggi • standarhidup yang layak

10. ANAK MEMPUNYAI HAK (31) • UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN • pribadi • daritindakanpenangkapansewenang-wenang • dariperampasankebebasan • dariperlakuankejam, hukumandanperlakuantidakmanusiawi • darisiksaanfisikdan non fisik • daripenculikan, penjualandanperdaganganatautrafiking • darieksploitasiseksualdankegunaanseksual • darieksploitasi /penyalahgunaanobat-obatan • darieksploitasisebagaipekerjaanak • darieksploitasisebagaikelompokminoritas/kelompokadatterpencil • daripemandanganataukeadaanygmenurutsifatnyabelumlayakuntukdilihatanak • khusus, dalamsituasigenting/darurat • khusus, sebagaipengungsi/orangygterusir/tergusur • khusus, jikamengalamikonflikhukum • khusus, dalamkonflikbersenjataataukonfliksosial • (disarikandari UU nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindunganAnak)

11. MASALAH ANAK Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di lapas, dll Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, dll) Kekerasan terhadap anak: KDRT, bullying (di sekolah, peer group) Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi), dll Belum semua anak memiliki akta kelahiran Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak (cetak, elektronik – on-line game), dll Anak berkebutuhan khusus (genius, terbelakang): apakah sudah terpenuhi hak-haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll Penanaman nilai-nilai luhur mulai pudar: national character building Partisipasi anak masih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar), dll Infrastruktur : rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll Payung kebijakan anak (terutama di daerah), lembaga (di daerah) yang menangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaran untuk anak, dll

12. Untuk mengatasi masalah anak  harus terjadi perubahanParadigmaPembangunan Anak Di masa datang Holistik, Integratif, Berkelanjutan Selama ini Parsial, Segmentatif, Sektoral

13. KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK 1 APA ? MENGAPA ? 2 DIMANA ? 3 KAPAN ? 4 SIAPA melakukan apa? 5 BAGAIMANA ? 6

14. 1. APA yang dimaksudKLA? KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untukpemenuhan hak-hak anak.

15. Tujuan KLA Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalambentuk: kebijakan, programdankegiatanpembangunan, dalamupayapemenuhanhak-hakanak, pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

16. non diskriminasi kepentingan yang terbaik untukanak hak untukhidup, kelangsunganhidup dan perkembangan penghargaanterhadappendapatanak PRINSIP

17. PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (= PUHA),pengintegrasianhak-hak anak kedalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran;pelaksanaan; pemantauan; dan evaluasi di setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota STRATEGI

18. RUANG LINGKUP KLA meliputi seluruh bidang pembangunan • Tumbuh Kembang Anak • PerlindunganAnak Diimplementasikandikabupaten/kota PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

19. LANDASAN HUKUM Internasional • WorldFit For Children • KonvensiHak-hakAnak • Millennium Development Goals (MDGs) • dll Nasional • Undang-UndangDasar 1945 Pasal 28b dan 28c • UU 23/2002 tentangPerlindunganAnak • UU 17/2007 ttgRPJPN 2005-2025 • Inpres 01/2010 ttgProgram Prioritas Pembangunan Nasional • Peraturan Presiden 5/2010 ttgRPJMN 2010-2014 • Program NasionalBagiAnak Indonesia (PNBAI) 2015 • PeraturanMenneg PP 2 /2009ttgKebijakan KLA • dll

20. 2. MENGAPA dikembangkan KLA? • Anak 1/3 dari total penduduk. • Anak merupakan investasi SDM:  harus tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. • Pembangunan selama ini masih parsial dan segmentatif, belum peduli/ramah anak:  ke depan: harus holistik, integratifdanberkelanjutan. • dll

21. 3. BAGAIMANA KLA dapat diwujudkan? Dimulaidaritingkatan paling bawah, ataudapatjugamelaluifasilitasidandorongandaripusat • Dari individu • Dari keluarga • Dari RT/RW • Dari desa/kelurahan • Dari kecamatan • Inisiatif kab/kota ybs  terealisasi di kab/kota • Pemerintah nasional/pusat melakukan “sample” di beberapa prov atau di seluruh prov • Prov melakukan “sample” di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota • Inisiatif kab/kota ybs  terealisasi di kab/kota

22. 4. KAPAN KLA dikembangkan? • 2006: rancangankebijakan KLA diinisiasi oleh KPP • 2006: model KLA di 5 kab/kota • 2007: perluasan model KLA di 10 kab/kota • dst... • 2009: Kebijakan KLA (PeraturanMeneg PP No. 2/2009) • 2010: KLA di 20 kab/kota (target) - PedomanPengembangan KLA Tingkat Provinsi (PeraturanMeneg PP&PA No. 13/2010) – UKP4 - PetunjukTeknis KLA diDesa/Kelurahan (PeraturanMeneg PP&PA No. 14/2010) – UKP4 • 2014: KLA di 100 kab/kota (target)

23. 5. SIAPA yang berperan mewujudkan KLA? • LembagaLegislatif: nasionaldandaerah • LembagaYudikatif: nasionaldandaerah • Pemerintah - pusat/nasional - provinsi - kabupaten/kota  batas terendah desentralisasi - kecamatan - desa/kelurahan • Dunia usaha • Akademisi • Masyarakat - individu: anak dan orang dewasa - keluarga

24. 6. BAGAIMANA mengembangkan KLA? • Top-down Nasional/pusat provinsikab/kota • Bottom-up Gerakanmasyarakat Individu&keluargaRT/RW  desa/kelurahan  kecamatan kab/kota • Kombinasi bottom-up dan top-down

25. LangkahPengembangan KLA Tahap 4 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahap 3 Pengumpulan Data Basis Tahap 2 Pembentukan Gugus Tugas Tahap 1 Komitmen Pelaporan Tahap 7 Pemantauan & Evaluasi Tahap 6 Tahap 5 MobilisasiSumber Daya

26. Kab/ Kota IND K LG Kec RT/ RW Desa/Kelh DUNIA Prov Anak TAHAPAN PENGEMBANGAN “KLA”

27. DuniaLayakAnak (World Fit for Children) Indonesia LayakAnak (IDOLA) Kabupaten/Kota LayakAnak (KLA) TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK Pendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan ABH MSA ABK KTA PHS • 5 KLUSTER HAK ANAK olehMasyarakat olehDunia Usaha olehLembagaLegislatif olehLembagaYudikatif olehPemerintah: K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota ABH:anak berhadapan hukum MSA: masalah sosial anak ABK: anak berkebutuhan khusus KTA: kekerasan terhadap anak PHS: pemenuhan hak sipil KELUARGA ANAK

28. PERKEMBANGAN “KLA” DuniaLayakAnak (World Fit for Children) Indonesia LayakAnak (IDOLA) Kabupaten/Kota LayakAnak (KLA) 2010: 10 Prov 20 Kab/Kota 2011: 15 Prov 35 Kab/Kota 2012: 20 Prov 60 Kab/Kota 2013: 33 Prov 90 Kab/Kota 2014: 33 Prov 100 Kab/Kota Catatan: Model KLA dimulaisejaktahun 2006 di 5 kabupaten/kotadantahun 2007 di 10 kabupaten/kota

29. Menuju…KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK I. ASPEK MANAJEMEN PERENCANAAN : output dalambentuk RAD; terintegrasikedalamdokumenperencanaandaerah (RPJMD dan/atau RKPD); dalamprosesnyamelibatkanpartisipasianak (misal: melaluimusrenbang) koordinator:Bappeda PENGANGGARAN: pastikansemuarencanadalam RAD memperolehalokasianggaran peranlegislatif: koordinator:Bappeda PELAKSANAAN: RAD tidakhanyadilaksanakanoleh SKPD, tetapijugaduniausahadanmasyarakat

30. Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK • PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantausecaraberkala • EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasisetiapakhirtahun; olehpihakindependen • PELAPORAN: hasilpelaksanaan RAD dilaporkankepimpinan (dari GT Walikota/Bupati  Gubernur  Menteri PP dan PA danMendagri) koordinator: Badan/ Kantor/Unit PP dan PA

31. Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK II. ASPEK TAHAPAN PENGEMBANGAN • DiawalidandilandasiolehKOMITMEN pimpinandaerah (Gubernur, Bupati, Walikota, LembagaLegislatif, Dunia Usaha, Masyarakat SEMUA) • Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkan seluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugas  siapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkan Forum Anak (perwakilananak), lembaga masyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll; penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?

32. Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK • Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK; sehingga diketahui secara jelas besaran masalah anak, di mana saja lokasinya, dll • Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD) yang ditujukan untuk mengatasi masalah anak  tujuan akhir RAD: pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas; dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaran jelas, dll(Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasidengandokumenperencanaandaerah: RPJMD atauRenstrada/RKPD; sehinggaterjaminpembiayaannya)

33. Menuju… KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK III. ASPEK SUBSTANSI  31 hakanak • HAK SIPIL DAN KEBEBASAN • LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF • KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN • PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA • PERLINDUNGAN KHUSUS

34. NEGARA DAN PEMERINTAH • Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 UU 23/2002). • Berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 UU 23/2002). • Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 UU 23/2002). • Wajib mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU 23/2002). • Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002).

35. IntidariKLA KABUPATEN/KOTA dimanaanakdapattumbuhdanberkembangsecara optimal sertaterlindungi darikekerasandandiskriminasi

36. Anakadalahbagiandarimasakinidanpemilikmasadepan … Lindungimerekadanpenuhihak-haknya… www.kotalayakanak.org