Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 4 4/PJ/2010 tentang Bentuk , Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT M

1. PeraturanDirjenPajakNomorPER-44/PJ/2010 tentangBentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta PenyampaianSPT Masa PPN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010

2. LatarBelakang • SPT Masa PPN Formulir 1107 belum mengakomodir perubahan UU, namuntetap berlaku s.d. Masa Desember 2010, dengan beberapa penyesuaian, dengan pertimbangan: • Kesiapanaplikasi e-SPT; • Pengadaandan pendistribusian formulir dan aplikasi e-SPT. • Mengurangi jenis SPT Masa PPN yang berlaku (Formulir 1111 merupakan pengganti dari Formulir 1107 dan Formulir 1108) • Format scanning. Bentuk SPT Masa PPN disesuaikandengan format scanning oleh PPDDP,sehingga tidak lagi dibedakan antara bentuk SPT format scanning dan format nonscanning. • Memberikan kemudahan bagi PKP dan mengurangibeban administrasi DJP. • Memaksimalkan space dalam formulir SPT Masa PPN.

3. Dasar Hukum • Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP) • UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN danPPnBM) • PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009 • PeraturanDirjenPajakNomorPER-44/PJ/2010

4. Fungsi SPT Masa PPN SebagaisaranauntukmelaporkandanmempertanggungjawabkanpenghitunganjumlahPPN danPPnBMyang sebenarnyaterutangdanuntukmelaporkantentang: pengkreditan PM terhadap PK; dan pembayaranataupelunasanpajak yang telahdilaksanakansendiriolehPKP dan/atau melaluipihaklain dalamsatuMasaPajak, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan.

5. SPT • Mengisi SPT adalahmengisiformulir SPT, dalambentukkertasdan/ataudalambentukelektronik, denganbenar, lengkap, danjelassesuaidenganpetunjukpengisian yang diberikanberdasarkanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. • benaradalahbenardalamperhitungan, termasukbenardalampenerapanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, dalampenulisan, dansesuaidengankeadaanyang sebenarnya; • lengkapadalahmemuatsemuaunsur-unsur yang berkaitandenganobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan; dan • jelasadalahmelaporkanasal-usulatausumberdariobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan.

6. SPT MASA PPN – FORMULIR 1111 INDUK SPT 1111 A1 1111 B3 Lampiran 1111 AB 1111 B2 1111 A2 1111 B1 Pajak KeluarandanPPnBM Pajak MasukandanPPnBM Lampiran SPT tidakperludisampaikandalamhal tidak adadata yang dilaporkan SPT dianggap lengkap

7. DEFINISI • e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP. • Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT. • Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD). • Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Dirjen Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke DJP. • e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman DJP (www.pajak.go.id) atau ASP.

8. PENGADAAN SPT MASA PPNFORMULIR KERTAS & APLIKASI e-SPT

9. Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)

10. KRITERIA • PKP yang: • melaporkan PEB, PemberitahuanEksporJKP//BKP TB; • menerbitkan FP selain yang digunggung, dan/ataumenerima Nota Retur/Nota Pembatalan; • melaporkan PIB dan/atau SSP atasPemanfaatanBKP TB/JKP dari LDP; • menerima FP yang dapatdikreditkandan/ataumenerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan; atau • menerima FP yang tidakdapatdikreditkanataumendapatfasilitasdan/ataumenerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalanataspengembalian BKP/pembatalan JKP yang PMnya tidakdapatdikreditkanataumendapatfasilitas, • denganjumlah: < 25 dokumendalam 1 MasaPajak dapatmenyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulirkertasmaupun data elektronik > 25 dokumendalam 1 MasaPajak wajibmenyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik PKP yang sudahmenyampaikan SPT dalambentuk data elektronik tidakdapatkembalike bentuk kertas.

11. Disampaikan secara manual Formulir kertas (hard copy) • KPP/KP2KP • Pos/ekspedisi/kurir Bentuk SPT Secara manual (Media Elektronik) • Sistem online yang • realtime melalui • website DJP • Perusahaan ASP Data elektronik (e-SPT) Disampaikan Secara elektronik (e-Filing) CD

12. Tata Cara Penerimaan SPT SPT Masa PPN (bentuk kertas) • SPT Lengkap yang disampaikansecaralangsungataumelaluiPos/ekspedisi/kurir diberikan tandaterima SPT (BPS) oleh KPP/KP2KP setelah dilakukanprosespenelitian. • Penelitianadalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikelengkapanpengisian SPT danLampiran SPT sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. • Dalam hal SPT Tidak Lengkap  Ditolak

13. Tata Cara Penerimaan SPT SPT Masa PPN (Media Elektronik) • SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung atau melalui Pos/ekspedisi/kurir diberikan tandaterimaSPT (BPS) oleh KPP setelahdilakukan penelitiansertapengujian datadan dilakukan proses loading di TPT. • Pengujiandataadalahserangkaiankegiatan yang dilakukanuntukmenilaikebenaranpengisian data elektronikInduk SPT danLampiran SPT. • Dalam hal SPT Tidak Lengkap  Ditolak

14. Tata Cara Penerimaan SPT SPT Masa PPN (e-filing) • SPT Lengkap yang disampaikansecaraelektronik (e-filing) melalui ASP kepada DJP  diberikan BuktiPenerimaanElektronik. • BuktiPenerimaanElektronikberisiinformasi yang meliputiNama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan PenyediaJasaAplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk.

15. SPT Dianggap Tidak Disampaikan • SPT disampaikan tidak dalam bentuk data elektronik, sedangkan PKP melaporkan >25 dokumen dalam Formulir A1, A2, B1, B2, atau B3 • SPT disampaikan dalam bentuk formulir kertas, sedangkan sebelumnya PKP telah menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik • SPT tidak ditandatangani • SPT tidak lengkap • SPT dianggap tidak disampaikan SANKSI

16. PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN

17. POKOK PERUBAHAN SPT MASA PPN 1111

18. POKOK PERUBAHAN

19. POKOK PERUBAHAN

20. POKOK PERUBAHAN

21. POKOK PERUBAHAN

22. GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111

23. Formulir 1111 A1 • Berisidaftar ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud, dan/atau ekspor JKP. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

24. A1 Untuk ekspor BKP TB dan JKP, diisi dengan kode EBKP dan EJKP Diisi dengan keterangan “BKP”, “BKP TB”, atau “JKP”. Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

25. Formulir 1111 A2 • Berisi daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak. • Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterima oleh PKP. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

26. A2 • Dalam hal penyerahan kpd turis asing (Pasal 16E UU PPN), diisi dengan nomor paspor. • Dalam hal FP tanpa identitas pembeli, diisi dengan angka 0 sebanyak 15 digit. Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

27. Formulir 1111 B1 • Berisidaftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

28. B1 Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

29. Formulir 1111 B2 • Berisi daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan/atau JKP Dalam Negeri. • Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diterima oleh PKP serta Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

30. B2 Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

31. Formulir 1111 B3 • Berisidaftar Pajak Masukanatas perolehan dalam negeri, impor, dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar daerah pabean, yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. • Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan Nota Retur pengembalian BKP atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkan oleh PKP, yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

32. B3 Dalam hal impor, kolom ini diisi dengan tanggal SSP atas pembayaran PPN impor. Apabila tidak ada SSP, diisi dengan tanggal PIB Untuk Nota Retur, diisi dengan kode Faktur Pajak atas BKP yang dikembalikan Jumlah ini dipindah ke Formulir AB

33. Formulir 1111 AB • Berisirekapitulasi penyerahan dan perolehan yang merupakan pindahan dari formulir 1111 A1 sampai dengan formulir 1111 B3 yang telah diisi sebelumnya, serta penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. • Bagi PKP pedagang eceran, Formulir ini juga berisi nilai total DPP, PPN, dan PPnBM dari seluruh Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam formulir ini, formulir ini tidak perlu diisi dan tidak perlu dilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

34. AB Diisi dengan Faktur Pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual

35. AB Diisi dengan hasil penghitungan kembali PM sesuai PMK 78/PMK.03/2010

36. Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111) • Berisi jumlah penyerahan barang dan jasa dan penghitungan PPN dan PPnBM Kurang Bayar atau Lebih Bayar. • Formulir ini juga berisi jumlah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dan pembayaran kembali Pajak Masukan bagi PKP Gagal Berproduksi. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara manual, Formulir ini harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT secara elektronik (e-filing), Formulir ini tidak perlu disampaikan dalam bentuk formulir kertas. • Dalam hal SPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidak melakukan kegiatan penyerahan dan perolehan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).

37. Induk Untuk SPT ygdisampaikandalambentukformulirkertas, kolominidiisiolehpetugasdi KPP/KP2KP, jumlahlembar SPT (Induk + Lampiran) Diisidengan kode KLU sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya (dapat berbeda dengan KLU saat pendaftaran) Diisidengantahunbuku yang digunakanoleh PKP. Dalamhal PKP tidakmenggunakanpembukuan, makadiisidengantahunkalender (01 s.d 12)

38. Induk PKP yang tidak memenuhi Pasal 9 (4b) UU PPN hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun buku 17C KUP  WP Patuh 17D KUP  PKP dg jumlah penyerahan max Rp 400jt & LB max Rp 28jt 9 (4c) PPN  PKP Berisiko Rendah

39. Induk Untuk melaporkan pembayaran kembali PM oleh PKP Gagal Berproduksi Dalam hal tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan

40. FAKTUR PAJAK

41. Kode 05 tidak digunakan lagi sejak 1 April 2010 (PER-13/PJ/2010) Kode 06 adalah penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN, termasuk turis asing (PER-13/PJ/2010)

42. SIMULASI SAAT PEMBUATAN FP, SAAT PENYETORAN & PELAPORAN PPN

43. CONTOH SOAL

44. Identitas PKP • PT. SONY SEJAHTERA adalah perusahaan yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP 01.333.444.5.091.000. dansejaktanggal 01 Januari2005 dikukuhkan sebagai PKP. Saatini PT. SONY SEJAHTERA bergerak di bidang IndustridanperdagangandenganNomor KLU 60052. • Produk yang dihasilkanoleh PT. SONY SEJAHTERA adalahTelevisidenganmerk “SS”. Semua bagian (spare part) Televisi dibuat oleh unit-unit usaha PT. SONY SEJAHTERA, sedangkan bahan bakunya diperoleh dari impor atau pembelian dalam negeri. • PT. SONY SEJAHTERA mempunyai tempat kedudukan di Jl.Malambong No. 15 Bandung dengan Nomor telepon (022) 99885600. • Dari catatan yang dimiliki oleh PT. SONY SEJAHTERA selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:

45. Daftar Penyerahan (1)

46. Daftar Penyerahan (2)

47. Daftar Perolehan (1)

48. Daftar Perolehan(2)

49. Pengisian SPT

50. Samyong ltd Singapura PEB-0000023 12-01-2011 2.000.000.000 BKP 7 Jan2011 DieskporTelevisi 21 inch kepada Samyong ltd Singapura tanpamemakai L/C denganNilaiEksporsebesarRp. 2 Milyar. PEB telahdiberikanpersetujuanoleh DJBC padatanggal 12 Januari 2011 (PEB-0000023).