SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 89 TAHUN 2012

1. SOSIALISASIPERATURAN WALIKOTA SURABAYANOMOR 89 TAHUN 2012 tentang Tata Cara Pencairan Dana APBD Kota Surabaya secara Elektronik (e-Payment)

2. Dasar Hukum: • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, • Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. BaganAlir “e-Payment” Bendahara (SPP) PPK-SKPD PA / KPA (ttd e-SPM) PPTK e-Loket BUD Rekening Bank : Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga Kuasa BUD Bank Jatim BUD (ttd e-SP2D) Peneliti e-SPM Catatan : DokumenelektronikBenar DokumenelektronikSalah

4. Proses Penerbitan SPM secara Elektronik: Pasal 3 Ayat (2): Jenis-jenis SPP terdiri dari; • SPP-UP, • SPP-GU, • SPP-TU, dan • SPP-LS. Ayat (3): Kelengkapan SPP-GU yaitu; • Bukti-bukti belanja, • Surat Setoran Pajak (SSP), dan • Faktur Pajak Dokumen tersebut di atas disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

5. Ayat (5): Kelengkapan SPP-LS yaitu; • Bukti-bukti belanja, dan • Faktur Pajak Dokumen tersebut di atas disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Ayat (6): Pejabat (selaku OTORISATOR) yang menandatangani bukti-bukti belanja, yaitu; • KPA selain pada Sekretariat Daerah, • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), • ULP/Pejabat Pengadaan, dan • Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bertanggung-jawab atas kebenaran MATERIAL dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti-bukti dimaksud.

6. Ayat (7): Bendahara Pengeluaran SKPD (selaku COMPTABLE) sebagai wajib pungut PPh dan pajak lainnya, bertanggung-jawab atas kebenaran perhitungan pemungutan/pemotongan pajak yang tercantum pada SSP. Ayat (9): Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (selaku ORDONANTEUR) yang memverifikasi dokumen SPP beserta lampirannya bertanggung-jawab atas kebenaran FORMAL dari dokumen yang diujinya. Ayat (13): Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD, PPSPM menandatangani SPM secara manual dan elektronik (e-SPM) .

7. Proses Penerbitan SP2D secara Elektronik: Pasal 4 Ayat (2): Penelitian dokumen elektronik e-SPM oleh Kuasa BUD, meliputi; • SPM, • Surat Pernyataan Tanggung-jawab Belanja, • Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, dan • Surat Setoran Pajak (SSP), untuk pencairan SPM-LS. Ayat (6): Dalam hal jumlah tagihan tidak melebihi ketersediaan dana yang tercantum dalam DPA/DPPA-SKPD dan/atau perhitungan pemungutan/pemotongan pajak untuk pencairan SPM-LS telah sesuai, PPSP2D menandatangani SP2D secara elektronik (e-SP2D) .

8. Prosedur Penggunaan PIN PPSPM dan PIN PPSP2D: Pasal 5 Ayat (1): PPK-SKPD membuat SPM dalam bentuk cetak(hard copy) SPM dan elektronik e-SPM. Ayat (2): SPM dalam bentuk cetak(hard copy) ditandatangani secara manual oleh PPSPM. Ayat (3): e-SPM dalam bentuk elektronik ditandatangani secara elektronik oleh PPSPM dengan menggunakan PIN PPSPM. Ayat (4): e-SPM yang diterima oleh e-Loket BUD merupakan bentuk pernyataan mengenai kebenaran atas penerbitan dan penandatanganan SPM oleh PPSPM pada SKPD.

9. Pasal 6 Ayat (1): PIN PPSPM bersifat rahasia, dengan menerapkan kombinasi lebih dari 2 (dua) faktor autentikasi. Ayat (2): PPSPM dapat melakukan penonaktifan atas PIN PPSPM untuk mencegah penyalahgunaan PIN PPSPM oleh pihak yang tidak berwenang. Ayat (3): PPSPM bertanggung jawab baik secara pribadi maupun jabatan atas penggunaan PIN PPSPM. Pasal 12 Ketentuan mengenai prosedur penggunaan PIN PPSPM berlaku secara mutatis mutandis untuk prosedur penggunaan PIN PPSP2D.

10. Terima Kasih