Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional (1)

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional (1) By Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum.

2. Pendahuluan • PadapokoknyaHukumInternasionalmenghendaki agar sengketa-sengketaantarnegaradapatdiselesaikansecaradamai he Hague Peace Conference padatahun 1899 dan 1907The Convention on the PasificSettlement on International Disputes 1907. • terdapatbeberapaprinsippenyelesaikansengketainternasional, antara lain: • Prinsipitikadbaik (good faith) • Prinsiplaranganpenggunaankekerasandalampenyelesaiansengketa • Prinsipkebebasanmemilihcara-carapenyelesaiansengketa • Prinsipkebebasanmemilihhukum yang akanditerapkanuntukmenyelesaikanpokok/obyeksengketa • Prinsipkesepakatanparapihak yang bersengketa (consensus) • Prinsipexhausion of local remedies • Prinsip-prinsiphukuminternasionaltentangkedaulatan, kemerdekaandanintegritaswilayahnegara.

3. PenyelesaianSengketaEkonomiInternasional • Penyelesaiansengketadalambidangekonomiinternasional sepenuhnyaberadaditangandanberdasarkankesepakatanparapihak. • Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB : “the parties to any dispute... shall... seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resorting to regional agencies or arrangements, or othe peaceful means of their own choice.”  • berdasarkanpasal 33 ayat (1)  berikutkategoribeberapametodepenyelesaiansengketa : • Negosiasi • Penyelidikan • Mediasi • Konsiliasi • Arbitrase • Pengadilan • Badan-badan regional • Cara damailainnya

11. REFERENSI • Huala Adolf, HukumPenyelesainSengketaInternasional, SinarGrafika, Bandung, 2004. • J.G Merrills, PenyelesaianSengketaInternasional, TerjemahanAchmadFauzan, Trasito, Bandung. • J.G Starke, PengantarHukumInternasional 2 (Inroduction to International Law), TerjemahaandariBambangIrianaDjajaatmadja, SinarGrafika, Jakarta, 1989

12. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional (2) By Hanif Nur Widhiyanti, SH., M.Hum.

13. Tuduhan Praktek Dumping oleh Korea Selatan terhadap Indonesia mengenai Praktek Dumping Produk Kertas

14. Pendahuluan • Praktek anti-dumping adalahsalahsatuisupentingdalammenjalankanperdaganganinternasional agar terciptanyafair trade. • Dumping adljikasebuahperusahaanmenjualproduknyadinegara lain lebihmurahdariharga normal pasardalamnegerinya, makahalinidisebut dumping terhadapproduktersebut. • PersetujuaninidikenaldenganPersetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement) atauAgreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994  padatindakan tentangtindakan yang bolehdantidakbolehdilakukanolehnegarauntukmengatasi dumping • Dalampersetujuaninipemerintahdiperbolehkanuntukmengambiltindakansebagaireaksiterhadap dumping jikabenar – benarterbuktiterjadikerugian (material injury) terhadapindustridomestik. U • ntukmelakukanhalini, pemerintahharusdapatmembuktikanterjadinya dumping denganmemperhitungkantingkat dumping, yaitumembandingkannyaterhadaptingkathargaeksporsuatuprodukdenganhargajualproduktersebutdinegaraasalnya.

15. Fakta – Fakta Hukum

16. Para Pihak • Penggugat : Indonesia • Tergugat : Korea Selatan •  Objek Sengketa Produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk, tergolong dalam kelompok uncoated paper and paper board used for writing, printing, or other graphic purpose serta carbon paper, self copy paper and other copying atau transfer paper.

17. Kronologis Kasus • Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. •  Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. • Pada Mei 2003 Korea Selatan memberlakukan BM (bea masuk) anti dumping atas produk kertas Indonesia, namun pada November 2003 mereka menurunkan BM anti dumping terhadap produk kertas Indonesia ke Korsel, tepatnya pada 9 Mei 2003 KTC mengenai Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sementara dengan besaran untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61 persen, PT Pindo Deli 11,65 persen, PT Indah Kiat 0,52 persen, April Pine dan lainnya sebesar 2,80 persen.

18. Kemudian Pada 7 November 2003, KPC menurunkan BMAD untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT Indah Kiat masing-masing sebesar 8,22 persen, serta untuk April Pine dan lainnya 2,8 persen. •  Pada 4 Juli 2004, Indonesia dan Korea Selatan mengadakan konsultasi bilateral akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. • 27 September 2004, Disputes Settlement Body WTO membentuk Panel. Pihak yang berpartisipasi diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Jepang, China dan Kanada. • 1-2 Februari 2005, diselenggarakan Sidang Panel kesatu • 30 Maret 2005, diselenggarakan Sidang Panel kedua • 28 Oktober 2005, Panel Report

19. Gugatan Indonesia • Korea Selatan melanggar beberapa pasal dalam perjanjian WTO, antara lain : • Pasal VI GATT 1994, inter alia, Pasal VI : 1, VI : 2 dan VI : 6; Pasal 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1(i), 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.10, 9.3, 12.1.1(iv), 12.2, 12.3 Annex I, dan ayat 3, 6 dan 7, Annex II tentang Anti-Dumping Agreement (ADA). • Panel Report • KTC telah melanggar ketentuan WTO dalam hal penentuan margin dumping bagi beberapa perusahaan Indonesia. • Korea Selatan telah melanggar ketentuan WTO dengan menolak data dari dua perusahaan kertas Indonesia. • Dalam hal ini, Panel hanya memeriksa kasus hukum ekonomi berdasarkan klaim utama yang diajukan oleh Indonesia. • Panel menolak permohonan Indonesia agar Panel membatalkan tindakan antidumping yang dilakukan oleh Korea Selatan

20. Permasalahan Hukum

21. Bagaimanakesesuaianlangkahpenyelesaiansengketa anti dumping yang dilakukanoleh Indonesia denganketentuan GATT/WTO? • Bagaimanaprosedurpenetapanbatas margin Bea Masuk Anti Dumping yang ditentukanoleh KTC ?

22. Pembahasan :Peraturan Hukumnya

25. Pembahasan :Penyelesaian Sengketa