Penyelesaian Sengketa Alternatif di Luar Pengadilan

1. Penyelesaian Sengketa Alternatif di Luar Pengadilan Dina Widyaputri Kariodimedjo Bagian Hukum Dagang Fakultas Hukum – Universitas Gadjah Mada ADR - Dina Widyaputri K.

2. Referensi • Gunawan Widjaja, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Rajawali Pers, Jakarta • Gunawan Widjadja & Ahmad Yani, 2000, Hukum Arbitrase, Rajawali Pers, Jakarta • Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung • Rachmadi Usman, 2002, Hukum Arbitrase Nasional, Grasindo, Jakarta ADR - Dina Widyaputri K.

3. Pendahuluan 1/3 • ADR  non-litigasi, di luar pengadilan memecahkan masalah menggunakan prinsip-prinsip negosiasi di antara para pihak kooperatif para pihak, dibantu orang lain/pihak ke-3 yang netral • Latar belakang ADR  tuntutan dunia bisnis; kelemahan dari pengadilan konvensional  prosedur atau acara yang berbelit-belit, cost and time consuming; citra pengadilan  prakarsa KADIN • Borderless trade penyelesaian sengketa yang lebih homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan ADR - Dina Widyaputri K.

4. Pendahuluan 2/3 Keunggulan ADR • sukarela, prosedur cepat, keputusan non-judicial • prosedur rahasia, fleksibel, hemat waktu dan biaya • win-win solution • bantuan profesional Dasar hukum ADR Indonesia • RV (Reglement op de Burgerlijke Rechwordering) • Konvensi Washington  UU 5/1968; Konvensi New York  Keppres 34/1981 • UU 14/1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  Pasal 3, 14 ayat (1)  BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) • UU 30/1999 Tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa mostly arbitrase. Alternatif lain hanya di Pasal 6 ADR - Dina Widyaputri K.

5. Pendahuluan 3/3 • UU No. 30/1999 – 6 macam tata cara ADR: • Konsultasi • Negosiasi • Mediasi • Konsiliasi • Pemberian pendapat hukum • Arbitrase ADR - Dina Widyaputri K.

6. Konsultasi • Black’s Law Dictionary – Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut • Tidak ada sifat keterkaitan atau kewajiban bagi klien untuk mengikuti pendapat konsultan • Klien bebas menentukan sendiri keputusannya walaupun tidak menutup kemungkinan klien mengikuti pendapat konsultan • Peran konsultan sama sekali tidak dominan, hanya memberikan pendapat hukum, dan penyelesaian sengketa tetap di tangan para pihak ADR - Dina Widyaputri K.

7. Negosiasi 1/4 • Pasal 6 ayat (2) UU No. 30/1999: pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka • Kesepakatan di atas harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak • ~ Pasal 1851-1864 Bab XVIII Buku III KUH Perdata Tentang Perdamaian – wajib dibuat tertulis dengan ancaman tidak sah • Beda • Negosiasi: ADR di luar pengadilan • Perdamaian: sebelum proses persidangan mulai/setelah, di luar/di dalam pengadilan ADR - Dina Widyaputri K.

8. Negosiasi 2/4 : upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan bertujuan mencapai kesepakatan atas dasar kerja sama yang lebih harmonis & kreatif • Penjajakan kembali akan hak & kewajiban para pihak yang bersifat win-win • Melepaskan/memberikan kelonggaran (concession) atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik • Dituangkan secara tertulis, bersifat final dan mengikat para pihak • Pasal 6 ayat (7) UU No. 30/1999 – kesepakatan tertulis tersebut wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak ditandatangani, dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftaran Pasal 6 ayat (8) UU tersebut • Kesepakatan tertulis negosiasi dapat dibatalkan: kekhilafan mengenai orangnya, mengenai pokok sengketa, atau ada penipuan/paksaan atau kesepakatan telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu ADR - Dina Widyaputri K.

9. Negosiasi 3/4 Prinsip-prinsip dalam pra-negosiasi • pokok persoalan apa yang cenderung timbul dalam konteks kerja umum yang memerlukan negosiasi • siapa yang terlibat dalam negosiasi • apakah perlu negosiasi • bagaimana kualitas hubungan di antara para pihak Faktor-faktor • kekuatan tawar menawar • pola tawar menawar • strategi tawar menawar ADR - Dina Widyaputri K.

10. Negosiasi 4/4 Tahap dalam berlangsungnya negosiasi • menetapkan persoalan & menetapkan posisi awal • argumentasi • menyelidiki kemungkinan • menetapkan proposal • menetapkan dan menandatangani persetujuan Strategi • withdrawal/avoidance: menghindar/melarikan diri • smoothing/accommodation: mencoba menyelesaikan konflik dan membuat semua pihak senang • compromise: setiap orang mendapat hak yang sama  menghindari konflik • force/competition: win-lose • problem solving: keterbukaan dan kejujuran para pihak untuk mencapai konsensus ADR - Dina Widyaputri K.

11. Mediasi 1/2 MEDIASI : suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka (Folberg & Taylor, 1986) Elemen-elemen • sukarela • intervensi/bantuan • pihak ketiga tidak memihak • pengambilan keputusan secara konsensus • partisipasi aktif ADR - Dina Widyaputri K.

12. Mediasi 2/2 Tujuan • menghasilkan kesepakatan ke depan dan dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak • mempersiapkan para pihak menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat • mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari konflik dengan mencapai konsensus • mengurangi hambatan komunikasi • memusatkan pada kebutuhan-kebutuhan para pihak Mediator berfungsi sebagai • katalisator, pendidik, nara sumber, penyandang berita jelek, penyampai pesan • pembuka jalur informasi, fasilitator proses, pembahas masalah, pemimpin ADR - Dina Widyaputri K.

13. Konsiliasi 1/2 : usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan • Langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (litigasi) dilaksanakan atau dalam setiap tingkat peradilan yang sedang, kecuali telah terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap • Sengketa internasional  komisi yang bersifat tetap atau ad hocThe Rule of Conciliation and Arbitration 1988 Prinsip-prinsip konsiliator • tidak memihak (impartial) • kesamaan (equity) • keadilan (justice) ADR - Dina Widyaputri K.

14. Konsiliasi 2/2 Proses • permohonan konsiliasi • penunjukkan konsiliator • argumentasi oleh para pihak • ending: • berdasarkan persetujuan untuk berakhir • berdasarkan hasil laporan bahwa konsiliasi tidak berhasil • berdasarkan pemberitahuan kepada konsiliator oleh para pihak bahwa perkara tidak lagi diselesaikan melalui konsiliasi ADR - Dina Widyaputri K.

15. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase 1/2 • Lembaga Arbitrase tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam suatu perjanjian pokok • Dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini/pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memerlukannya • Opini ini merupakan masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak & kewajiban para pihak dalam perjanjian; penafsiran/pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya ADR - Dina Widyaputri K.

16. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase 2/2 • Dasar: Pasal 1 ayat (8) UU No. 30/1999 • Pendapat hukum ini bersifat mengikat (Pasal 52) karena pendapat ini tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya; bersifat final (Pasal 53), tidak dapat dilakukan perlawanan dalam bentuk upaya hukum • Pendapat hukum lembaga arbitrase ini termasuk dalam pengertian atau bentuk putusan lembaga arbitrase ADR - Dina Widyaputri K.

17. Arbitrase 1/7 • Pasal 3 UU 14/1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan • Dasar pemeriksaan arbitrase • Pasal 615-651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvorerdering, Staatsblad 1847:52 – Rv) • Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44 – HIR) • Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227 – RBg) • Konvensi Washington  UU 5/1968  ratifikasi International Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States • Konvensi New York  Keppres 34/1981 Indonesia menjadi anggota Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 ADR - Dina Widyaputri K.

18. Arbitrase 2/7 ARBITRASE : arbitrase/pengadilan wasit merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk: • perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan perjanjian • pelanggaran perjanjian • pengakhiran kontrak • klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ADR - Dina Widyaputri K.

19. Arbitrase 3/7 • Steven H. Gifis Arbitrase adalah pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan • Henry Campbell Black Arbitrase adalah pengajuan suatu sengketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta yang tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian • Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa ADR - Dina Widyaputri K.

20. Arbitrase 4/7 Karakteristik yuridis arbitrase • kontroversi di antara para pihak • kontroversi diajukan kepada arbiter • arbiter diajukan oleh para pihak/ditunjuk oleh badan tertentu • arbiter: pihak di luar badan peradilan umum • dasar pengajuan sengketa ke arbitrase: perjanjian • arbiter melakukan pemeriksaan perkara • setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase yang mengikat para pihak ADR - Dina Widyaputri K.

21. Arbitrase 5/7 Syarat-syarat minimal arbitrase modern • badan pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan arbitrase • klausula arbitrase mengikat & tidak dapat dibatalkan • putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final and binding, hanya dapat ditinjau kembali oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus dan terbatas • badan-badan pengadilan konvensional harus dapat memperlancar tugas arbitrase ADR - Dina Widyaputri K.

22. Sejarah Arbitrase 6/7 • Zaman Yunani Kuno  Zaman Romawi dan Yahudi  Inggris dan Belanda  Perancis (1250)  Skotlandia (1695)  Irlandia (1700)  Denmark (1795)  AS (1870) • Beberapa UU Arbitrase tertua di dunia: Arbitration Act 1697 Inggris, Code de Procedure Civile 1806 Perancis, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) 1849 Indonesia, Arbitration Act 1925 AS • Badan Arbitrase tertua di dunia: London Court of International Arbitration (LCIA) 1892. International: Court of Arbitration International Chamber of Commerce (ICC) Sejarah Arbitrase di Indonesia • RV & HIR • UU 14/1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman • UU 14/1985 Tentang Mahkamah Agung • UU 30/1999 Tentang Arbitrase & APS ADR - Dina Widyaputri K.

23. Keunggulan Arbitrase 7/7 Arbitrase  paling populer  kelebihan-kelebihan • kebebasan, kepercayaan dan keamanan • arbiter memiliki keahlian/expertise • prosedur sederhana, lebih cepat, hemat biaya • hindari expose keputusan di depan umum (rahasia) • hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih luwes • pilihan hukum dan non-precedent • arbiter dipilih sendiri oleh para pihak, kepekaan arbiter • keputusan yang final dan mengikat (final and binding) tanpa harus naik banding & kasasi • keputusan arbitrase umumnya lebih mudah diberlakukan/dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review • proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas ADR - Dina Widyaputri K.

24. Penyelesaian Sengketa di berbagai Bidang • Penyelesaian sengketa pajak – UU No. 17/1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak • Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan – UU No. 22/1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan – PP No. 54/2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup • Penyelesaian perselisihan perburuhan – UU No. 22/1957 – Panitia Penyelesaian Daerah, Panitia Penyelesaian Pusat, dan Arbitrase • Penyelesaian sengketa praktik monopoli – Pasal 38 UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) • Penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha – Pasal 23 UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ADR - Dina Widyaputri K.

25. TERIMA KASIH ADR - Dina Widyaputri K.