P E D O M A N SERTIFIKASI GURU AGAMA/BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN

1. P E D O M A N SERTIFIKASI GURU AGAMA/BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI 2007

2. VARIASI GURU AGAMA/BIDANG STUDI AGAMA

3. SERTIFIKASI GURU • Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. • Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. • Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio.

4. DASAR HUKUM • Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. • Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik. • Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253. • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan • Keputusan Menteri Agama RI No.? Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Departemen Agama (Usulan).

5. TUJUAN SERTIFIKASI GURU • Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran • Meningkatkan profesionalisme guru • Meningkatkan proses dan hasil pendidikan • Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

6. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UUGD, pasal 8). • Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau D4 (UUGD, pasal 9)

7. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sossial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. • Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan • Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pem (pasal 11, ayat 2).

8. Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyeleng gara pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat • Tunjangan profesi diberikan setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

9. UUGD: PENINGKATAN MUTU GURU SBG UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KOMPE- TENSI BAGUS PENDIDIKAN BERMUTU KINERJA BAGUS KBM BAGUS PENGHA- SILAN BAGUS

10. UUGD: SERTIFIKASI SBG BAGIAN PENINGKATAN MUTU GURU DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAANNYA GURU SBG PROFESIONAL HARUS BER- DIDIKAN S1/D4 HARUS BER- KOMPETENSI SBG AGEN PEM- BELAJARAN MEMPEROLEH TUNJANGAN PROFESI MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK LULUS UJI KOMPETENSI (SERTIFIKASI)

11. Pasal 20 Guru berkewajiban: • a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembeljr yang bermutu, serta menilai dan mengvalualuasi hsl pembeljr b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan

12. PROSEDUR SERTIFIKASI GURU AGAMA/ BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK PENILAIAN PORTOFOLIO GURU AGAMA/ BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN (S1/D-IV) LULUS TIDAK LULUS (TL) KEG UNTUK KELENGKAPAN PORTOFOLIO DIKLAT PROFESI GURU LULUS UJIAN PELAKSANAAN DIKLAT TL KANDEPAG KAB/KOTA TL UJIAN ULANG (2X)

13. PENJELASAN • Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio Guru. • Dokumen Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada KANDEPAG Kabupaten/Kota • untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelengara sertifikasi untuk dinilai oleh asesor dari Rayon LPTK tersebut.

14. PENJELASAN • Rayon LPTK Penyelengara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan sejumlah LPTK Mitra. • Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

15. LANJUTAN • Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka berdasarkan hasil penilaian (skor) portofolio, Rayon LPTK merekomendasikan alternatif sebagai berikut. • Melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio. • Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi DPG mencakup empat kompetensi guru.

16. LANJUTAN • Lama pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK peneyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio. • Apabila peserta lulus ujian DPG, maka peserta akan memperoleh Sertfikat Pendidik. • Bila tidak lulus, peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila belum lulus juga, maka peserta diserahkan kembali ke KANDEPAG Kabupaten/Kota.

17. LANJUTAN • Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan maka rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). • DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.

18. PESERTA SERTIFIKASI • Mengacu pada Permendiknas No. 18 tahun 2007, persyaratan peserta sertifikasi guru dalam Jabatan guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

19. MEKANISME PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU AGAMA/BIDANG STUDI AGAMA DALAM JABATAN

20. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi melaksanakan aktivitas sebagai berikut: a. Mengikuti sosialisasi sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Setelah mengikuti sosialisasi tersebut, Guru harus memahami berbagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi. Persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut. 1) Guru minimal lulusan S1 atau D-IV. 2) Telah menjadi guru tetap (minimal 2 tahun) pada suatu sekolah yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari lembaga yang berwenang mengangkat. 3) Syarat lain yang ditetapkan oleh depdiknas, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

21. b. Guru yang terseleksi sebagai peserta sertifikasi memperoleh: (1) No. Peserta, (2) Instrumen Portofolio, (3) Format A1 dan Format A2 dari dinas pendidikan kabupaten/kota. c. Mengikuti sertifikasi guru di bawah koordinasi dinas pendidikan kabupaten/kota.

22. d. Guru mengisi Format A1, Format A2, menyiapkan pas photo terbaru berukuran 3 x 4 (berwarna) 4 lembar, dan menyusun portofolio, kemudian menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Di belakang setiap photo dituliskan nama dan nomor peserta. e. Guru menunggu hasil penilaian portofolio. f. Jika lulus, peserta memperoleh Sertifikat Pendidik. g. Jika tidak lulus, peserta memperoleh rekomendasi dari LPTK penyelenggara sertifikasi:

23. 1) Melakukan berbagai kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio, atau 2) Mengikuti Diklat Profesi Guru di LPTK penyelenggara sertifikasi. 3) Di akhir Diklat Profesi Guru dilakukan uji kompetensi. Apabila tidak lulus, gurudiberi kesempatan mengikuti ujian ulang sampai dua kali. Bila tidak lulus lagi, guru diserahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

24. Bagan Rayonisasi LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru Agama/ Bidang Studi Agama

25. LPTK Induk dan LPTK Mitra dalam satu rayon membentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru (PSG). • PSG merencanakan pelaksanaan penilaian portofolio. • Apabila dalam rayon tidak terdapat prodi yang relevan dengan keahlian yang dinilai maka rayon dapat meminta bantuan asesor dari rayon lain. • Penilaian portofolio oleh asesor dilakukan secara konsinyasi (dilakukan dalam tempat dan waktu yang sama) yang dikoordinasikan oleh LPTK Induk

26. PSG mengadministrasikan hasil penilaian portofolio. Rayon LPTK melaporkan peserta yang lulus ke Ditjen PMPTK dengan tembusan KSG, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidkan kabupaten/ kota. Rayon LPTK menerbitkan Sertifikat Pendidik yang ditandatangani oleh Rektor LPTK Induk selaku Ketua Rayon dan mengirimkannya kepada guru yang telah lulus sertifikasi. PSG merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi DPG PSG merencanakan dan memanfaatkan anggaran secara proporsional, transparan, dan akuntabel. Pengaturan lebih lanjut secara operasional dituangkan dalam perjanjian kerja.

27. Terimakasih atas perhatiannya Terimakasih atas perhatiannya