220 likes | 517 Views
KULIAH V KEGIATAN DAN JABATAN GURU (II) (LANJUTAN ) KEWAJIBAN DAN HAK GURU. MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONAL. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIPEROLEH SEORANG GURU. KEWAJIBAN DAN HAK GURU PENDAHULUAN
E N D
KULIAH V KEGIATAN DAN JABATAN GURU (II) (LANJUTAN) • KEWAJIBAN DAN HAK GURU. • MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN PROFESIONAL. • PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIPEROLEH SEORANG GURU.
KEWAJIBAN DAN HAK GURU PENDAHULUAN • Dalamparadigmalama dlmprosespembelajarandisekolah, guru masihadaygmerasaberkuasadanmendominasisiswa. Paradigmapembelajaran lama tersebut, menimbulkanfenomena D.4, yaituDatang, Duduk, Dengardn Diam. Dgnkondisiygdemikianmenjadikansiswamerasaterpasungolehkondisiygtidakkondusifdantdkmenyenangkan. • Seorang guru ataupendidikseyogianyaharusmaudanmampuutkmelak-sanakankewajibannyadgnbaik, sertatdkhanyamenuntuthaksemata. • Pelaksanaankewajibandanpenuntutanterhadaphakharuslahselarasdanseimbangdgnpelaksanaankewajibandanhakdaripesertadidik. • Berkaitandgnhak-hak guru (ygakandibahasnanti) dlmrealisasinyamungkinadaygmasihdlmbentukharapandanbelummenjadikenyataan. Utkmenggapaiharapantsbsudahbarangtentumemerlukansatuusahaterusmenerusdanpantangmenyerah. Utkitupara guru harusdptmenunjukkanbhw hak-2 ygakandiperolehharuslahsetaradgnkewajibanygdiberikandlmpelaksanaantugasnya, sertatuntutanterhadaphaktsbharusdiikutidgnsemangatutkmelaksanakankewajibandgn sebaik-2 nya.
I. KEWAJIBAN DAN HAK GURU • Kewajibanmerupakansegalasesuatuygharusdilaksanakan, sedangkanHakadlhmerupakandampakdarisesuatuygtelahdilaksanakan. SbgsuatuProfesi Guru memilikikewajibandanHakygdiaturdlm UU. • BerikutiniditampilkanbeberapaKewajibandanHak Guru menurut UU No. 14 Thn. 2005 ttg Guru danDosen, UU. No. 20 Thn 2003 Ttg SISDIKNS, serta PP No 74 Tahun 2008 ttg Guru. • KEWAJIBAN GURU: • Kewajiban Guru adlhmelayanipendidikankhususnyadisekolah, melaluikegia-tan mengajar, mendidik, danmelatih, utkmencerdaskankehidupanbangsa, me-nyiapkangenerasibangsakita agar mampuhidupdiduniaygsedangmenunggumereka. • Walaupundemikian agar tujuantsbdapattercapaiadasyaratygharusdipenuhi: • Jumlah guru ygmemadaidgnjumlahsekolahygharusdilayani. • Jenis guru ygdisediakansesuaidgnkompetensi guru ygdibutuhkandan pro-porsionaldgnjumlahkompetensi guru itu (Djohar, 2006).
HAK GURU B. HAK GURU: SecaraumumHak Guru ituadalah: HAK UNTUK MEMPEROLEH GAJIH. HAK UTK MENGEMBANGKAN KARIER HAK UTK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM, BAIK DLM MELAKSANAKAN TUGAS MAUPUN DLM MEMPEROLEH HAK-2 MEREKA.
Memperolehpenghasilandiataskebutuhanhidup mini-mum danjaminankesejahte-raansosial. • HAK GURU: Berdasarkan UU RI No. 14 Thn 2005 ttg Guru danDosenHak Guru adalah: Memilikisatuataulebihserifikafpendidikygtlhdiberisatunomorregistrasi Guru olehDepartemen. Memenuhibebankerjasbg Guru. Mengajarsbg guru matapelaja-ran dan/atau guru kelas pd satuanpendidikanygsesuaidgnperun-tukansertifikatpendidikygdimili-kinya. Terdaftar pd Departemensbg Guru. Berusia paling tinggi 50 thn. Tdkterikatsbgtenagatetap pd instansiselainsatuanpendidikantempatbertugas. HAK GURU B. Mendapattunjanganprofesi, tunjanganfungsional, dansubsiditunjanganfunsionalbagi guru ygmemenuhi sayarat-2 berikut: C. Mengikutiujikompetensiutkmemperolehsertifikat pen-didikbagi guru ygtelah me-milikikualifikasiakademik S.1 atau D.IV
Sambungan: Sedangkanberdasarkan UU No 20 Tahun 2003 ttg SISDIKNAS pasal 40, bhwKewajibandanHak Guru alahsbgberikut:
Sambungan” Sedangkandlm UU No. 20, pasal 43 ttg SISDIKNAS disebutkan , bhwhak lain ygakandiperoleholeh guru adalah , Promosidansertifikasi, yaitu: • Promosidanpenghargaanbagipendidikdantenagakependidikandilakukanberdasarkanlatarbelakangpendidikan, pengalaman, kemampuan, danprestasikerjadlmbidangpendidikan; • Sertifikasipendidikygdiselanggarakanolehperguruantinggiygmemiliki program pengadaantenagapendidikanygterakreditasi; • Ketentuanmengenaipromosi, penghargaan, dansertifikasipendidiksbgaimanadimaksuddlmayat (1) danayat (2) diaturlebihlanjutdgnPeraturan-Pemerintah.
Selanjutnyaberkaitandgnhak guru tsbmakadlmpasal 44 ditegaskanbeberapakewajibanPemerintahdanPemerintahdaerah, maupunmasyara-kat, dlmmerealisasikanhak-hak Guru tsb, sebagaiberikut: • PemerintahdanPemerintah Daerah wajibmembinadanmengembang-kantenagakependidikampadasatuanpendidikanygdiselenggarakanolehPemerintahdanPemerintah Daerah, (ayat 1) • Penyelenggarapendidikaanolehmasyarakatberkewajibanmembinadanmengembangkantenagakependidikanpadasatuanpendidikanygdise-lenggarakannya (ayat 2). • PemerintahdanPemerintah Daerah wajibmembantupembinaandanpengembangantenagakependidikanpadasatuanpendidikan formal ygdiselenggarakanolehmasyarakat. (ayat 3)
II. MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL Berdasarkan UU No. 8 Thn 1974 ttgPokok-pokokKepegawaiandijelaskan, bahwaadaduajenisPegawaiNegeriSipil, sebagaimandigambarkandibawahini: ADA DUA JENIS PNS 1. JabatanStruktur: yaitujabatanmanajerygdisusun pd strukturorganisasisertadibawahiolehsatujabatanatasandanmem-bawahibeberapastrukturba-wahan. 2. JabatanFungsional: YaitujabatanProfesiygdisusunutkmenerap-kanfungsitertentusuatuorgani-sasi, ygdidasarkanpadatingkatkeahliandanketerampilanygdi-perlukanutkmelaksanakantugasdanprofesinya.
II. MAKNA JABATAN GURU SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL • BhwberdasarkanKepusan Men-PAN No. 26/1989 tanggal 2 Mei 1989 tentangangkakreditbagijabatan guru dalamlingkunganDepdikbud RI, menegaskanbhwjabatan guru: adlhjabatanfungsionalbagipegawainegerisipilygdiberitugas, wewenangdantanggungjawabutkmelaksa-nakanpendidikandisekolah. • Jabatan guru terdiridariempatbentukatauaktifitas, yaitu: • Pendidikan; • ProsesbelajarmengajarataubimbinganPenyuluhan • Pengembanganprofesi; • Penunjangprosesbelajarmengajarataubimbingandanpenyuluhan.
PERINCIAN DARI AKTIFITAS TSB DI ATAS SEBAGAI BERIKUT: • (A) AktifitasPendidikanmeliputi: • Mengikutidanmemperolehijazah formal. • Mengikutidanmemperoleh STTPL kedinasan. • (B). Aktifitas PBM, BP meliputi: • Melaksanakan PBM ataupraktek; • Melaksanakanproses BP. • Melaksanantugasdidaerahterpencil. • Melaksanakantugastertentudisekolah • (C) AktifitasPenunjang, meliputi: • Melaksanakanpengabdianpadamasyarakat; dan • Melaksanakankegiatanpendukungoendidikan
RincianjabatanProfesional Guru adalahsebagaiberikut: • Sumber: SK Men.Pan No. Np. 26/1989, Pasal 1. tgl 2 Mei 1989.
PERLINDUNGAN HUKUM YG DIPEROLEH SEORANG GURU UU.GD No. 14/2005 telahmenetapkanttgperlindunganterhadap guru dlmmelaksanakantugasprofesinyasebagaimanaditetapkandlmpasal 39 sebagaiberi-kut:
Sambungan: Di sampingitudlmpasal 39 dari UU. GD thn 2005 jugatersiratmaknabahwa guru berhakatasberbagaiperlindungansebagaiberikut:
Berikutnya SUPRIADI (1999) menyebutkanadaempatperlindunganhukumbagitenagakependidikanbaikdisekolahmaupundiluarsekolah, yaitu:
Perlindunganhukumbagi guru sebaiknyadiserahkankpdbadanperlindu-nganhukum guru ygdinamakan “LembagaBantuanHukum Guru (LBHG), Adanyabadanini, menjadikan guru adaygmembeladlmmelaksanakantugasnyadanmembeladlmmemperjuangkanhak-haknya. • Bilasaatini PGRI telahmemilikibadanhukumitu, dlmimplementasinyalembagaituhanyaperludiberdayakanlagi agar menjadilembagaygfungsionalutkmenjaditempatperlindunganhukumbagikinerjadankesejahteraan guru. • Johar (2006) mengatakan: KESIMPULAN: Perlindungankpd guru dgnmaksudmenciptakan rasa amanbagi guru dlmmelaksanakantugasmulianyasebagaiprofesipendidik, sehingga guru tdkdibebanidgnpermasalahaneksternalygdapatmengganggukenyamanan guru dlmmelaksanakantugasnya.
GURU ASOSIASI PROFESI ALUR KERJA PEMBERIAN PERLINDUNGAN TERHADAP GURU Manakala Guru memerlukanbantuanperlindunganhukumdapatdimintakanmelaluiAsosiasiprofesi (jikasudahada) atau LBH ygadadi masing-2 Propinsidgnmekanismekerja , sepertigambardiatas. LBH ataulembaga ygsejenis