1 / 9

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45. BAHAN – 6 SISTEM ADMINISTRASI NEGARA R.I. SEMESTER V. Perubahan Ketatanegaraan. Perubahan batang tubuh UUD 1945 Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan/Reformasi Perubahan sistem kontrol & keseimbangan (checks & balances).

jonah
Download Presentation

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEMKETATANEGARAANBERDASARAMANDEMENUUD 45 BAHAN – 6 SISTEMADMINISTRASI NEGARA R.I. SEMESTER V

  2. PerubahanKetatanegaraan • Perubahan batang tubuh UUD 1945 • Perubahan Penyelenggaraan Pemerintahan/Reformasi • Perubahan sistem kontrol & keseimbangan (checks & balances) sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  3. AmandementhdKonstitusi • Perubahan / amandemen pertama (1999) • Perubahan / amandemen kedua (2000) • Perubahan / amandemen ketiga (2001) • Perubahan / amandemen keempat (2002) sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  4. KesepakatanDasarAmandemen • TIDAK MENGUBAH pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan NKRI • Mempertegas sistem pemerintahan PRESIDENSIAL • PENJELASAN UUD 1945 DITIADAKAN, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimaksukkan ke dalam pasal-pasal. • Perubahan secara ADENDUM :perubahan dilakukan dgn tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945. sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  5. PENYEMPURNAANsistemketatanegaraan • Menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia agar sesuai perkembangan gagasan hukum, ketatanegaraan, dan demokrasi. • Memperkuat & memperteguh sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks & balances) antar cabang kekuasaan negara. sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  6. SistemKetatanegaraansebelumAmandemen : • Cenderung menganut supremasi MPR (sbg lembaga tertinggi negara) • Tidak dimungkinkan checks & balances antar cabang kekuasaan negara. • Eksekutif memiliki kekuasaan sangat besar dalam penyelenggaraan negara (jika dibandingkan dgn lembaga legislatif & yudikatif) • Lembaga perwakilan terdiri MPR & DPR, dmn DPR merupakan political representative sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  7. KarakteristikbaruSistemKETATANEGRAAN • Supremasi Konstitusi (konstitusi berada pd kedudukan tertinggi dlm negara) • Adanya sistem checks & balances antar cabang kekuasaan negara • Tak ada lagi kedudukan Lembaga Tertinggi Negara (semua berkedudukan sama sbg Lembaga Negara) sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  8. Presiden & wakilnya dipilih secara Langsung • Kekuasaan Presiden diatur & dibatasi • Kekuasaan DPR diperkuat menjadi Lembaga Negara Pemegang Kekuasaan yang membentuk Undang-undang. sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

  9. Dibentuk lembaga negara baru dlm rumpun Legislatif : DPD, dan rumpun Yudikatif : MK & KY • Penyelesaian kasus politik & ketatanegaraan secara hukum diselesaikan melalui Lembaga Negara baru : MK sistem ketatanegaraan berdasar amandemen

More Related