Pasal 18 UUD 49 dan Pasal 18, 18A dan B ( Amandemen )

1. Pasal 18 UUD 49danPasal 18, 18Adan B (Amandemen) HarsantoNursadi (C) HN 2012

2. Pasal18 BAB PEMERINTAH DAERAH • Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa (C) HN 2012

3. Penjelasan pasal 18 sebelum amandemen • Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staatjuga. Daerah di indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan pula dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat autonom (streek dan locale rechtgemeenschappen)atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat autonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan (C) HN 2012

4. Dalam territoir negara Indonesia terdapat ± 250 Zelfbesturende Landschappen dan Volksgemeenschapeppen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dsb. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenannya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerat tersebut. (C) HN 2012

5. Pd penjelasan • Pemerintahan yang bersendi atas dasar permusyawaratan menuntut adanya lembaga perwakilan rakyat; artinya adalah lembaga perwakilan rakyat hanya relevan dengan demokrasi • … didalam lingkungannya yang bersifat staat, dapat ditafsirkan dialamatkan kepada daerah otonom (desentralisasi dan bukan kepada daerah administrasi (dekonsentrasi) (C) HN 2012

6. … • Di daerah-daerah yang bersifatautonom (streek dan locale rechtgemeenschappen) ataubersifatadministrasibelaka, dicernaoleh UU 5/74 mengatur pula penyelenggaraan dekonsentrasi. Penjelasan tersebut mempunyaimaknabahwadi Indonesia akanterdapat daerah otonom yang secara sertamertasebagai daerah administrasi dan akanterdapat pula daerah administrasibelakatanpadisertai daerah otonom • Olehkarenaitu UU 5/74 dimungkinkanpembentukan Wilayah (Daerah) AdministrasitanpadisertaiDaeah Otonom, tetapisebaliknyasetiappembentukan Daerah Otonom diharuskanberhimpitdengan Daerah (Wilayah) Administrasi yang setara • Atasdasarpenafsirantsb, judul UU No 5 /74 Pemerintahandi Daerah yang mengaturbaiklocal governmentmaupunstate local government (C) HN 2012

7. Dari judul: Pemerintah Daerah, berarti mengatur desentralisasi • Pembagian daerah yang dimaksud adalah pembagian wilayah • Daerah besar dan daerah kecil adalah daerah otonom dilihat dari prespektif spasial • Kata permusyawaratan bermakna demokrasi (C) HN 2012

8. UUD 1945 (Amandemen)BABPEMERINTAHAN DAERAH • Pasal 18 • Negara KesatuanRepublik Indonesia dibagiatas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itudibagiataskabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kotaitumempunyaipemerintahan daerah, yang diaturdenganundang-undang. • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotamengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahanmenurutasasotonomidan tugaspembantuan. • Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kotamemiliki DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanyadipilihmelaluipemilihanumum. (C) HN 2012

9. Gubernur, Bupati, dan Walikotamasing-masingsebagaikepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kotadipilih secara demokratis. • Pemerintahan daerah menjalankanotonomiseluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang olehundang-undangditentukansebagaiurusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhakmenetapkanperaturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakanotonomidan tugaspembantuan. Susunan dan tatacarapenyelenggaraanpemerintahan daerah diaturdalamundang-undang. (C) HN 2012

10. Pasal 18A • Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atauantara provinsi dan kabupaten dan kota, diaturdenganundang-undangdenganmemperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. • Hubungankeuangan, pelayananumum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnyaantara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selarasberdasarkanundang-undang. (C) HN 2012

11. Pasal 18B • Negaramengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khususataubersifatistimewayang diaturdenganundang-undang. • Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuanmasyarakat hukum adatbesertahak-hak tradisionalnyasepanjangmasih hidup dan sesuaidenganperkembanganmasyarakatdan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diaturdalamundang-undang. (C) HN 2012