Pendahuluan Audit Sektor Publik

1. Pendahuluan Audit SektorPublik

2. Definisi Audit • Secaraetimologi, pemeriksaan (audit) berasaldaribahasalatindengan kata “auderee” yang berartimendengar. Mendengar yang efektifadalahsebuahaktivitasmenyerapinformasidalamsuatu media denganmenggunakanalatpendengaran yang diikutidenganrespon yang terprogram • Pemeriksaanadalah proses identifikasimasalah, analisis, danevaluasi yang dilakukansecaraindependen, objektif, danprofesionalberdasarkanstandarpemeriksaan, untukmenilaikebenaran, kecermatan, kredibilitas, dankeandalaninformasimengenaipengelolaandantanggungjawabkeuanganNegara (SPKN dan UU no 15 tahun 2004)

3. Definisi Audit • (ArensdanLoebbecke) mendefinisikanauditing sebagaipengumpulandanevaluasibukti-buktidariinformasiyang dilakukanoleh orang yang kompetendanindependen, untukmenentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengankriteria yang telahditetapkan • Terkaitdenganpraktekakuntansisebuahentitas, auditing lebihdikenalsebagaisuatu proses pengumpulandanpengevaluasianbahanbuktitentanginformasiuntukmenentukandanmelaporkantingkatkesesuaianantarainformasidengankriteria yang ditetapkan

4. Esensi Audit • Terdiridaribeberapakegiatan; • Dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya; • Disampaikankepadapihak yang berkepentingan; • Pihakyang berkepentinganmenindaklanjutinya.

6. Freeman dan Shoulder menekankantigahal: • Auditanmerupakanpihak yang bertanggungjawabataskejadiankejadian, aktivitas-aktivitasdantransaksi-transaksi, danmembuatasersitentangpertanggungjawabanhal-haltersebutsecaralangsungmaupuntidaklangsung. • Auditor membandingkanasersiauditanterhadapkriteriayang ditetapkan– denganmengikuti proses-proses danstandar-standaraudit yang sesuai – dan melaporkan suatu pendapat atau pertimbangan lain berkenaandenganhasil audit. Auditor inidapatmerupakanauditor eksternalatau internal. • Penggunalaporanmemperolehinformasidariauditan (dalamhalasersi) dan auditor (dalamhalpendapatataupertimbangan) untukdigunakandalammembuatevaluasi-evaluasiataupengambilankeputusanberkenaandenganpertanggungjawabanauditan.

7. HubunganPengendalian, Pengawasandan Audit • Pengendaliansecaraumumbertujuanuntukmemastikanbahwakegiatandapatberjalansesuaidenganapa yang seharusnyaatausepertiapa yang telahdirencanakan. • Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepadakerugian yang besardanbahkankemungkinanterjadinyakegagalanorganisasi • Selamaaktivitas/kegiatanberlangsung, fungsipengendalianmanajementetaplahdibutuhkan. Contoh dari jenis pengendalian ini adalahpengawasanmanajemen (management control/oversight), pengawasanatasanlangsung (melekat) danpenyeliaan (supervision). • Pemeriksaanolehakuntan (audit) yang bertanggungjawabdibawahmanajemenakandisebutsebagaipemeriksaan intern yang dilakukanolehaparat pemeriksa intern sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen.

8. AKUNTABILITAS • PengertianpengelolaandantanggungjawabKeuanganNegara mencakupakuntabilitas yang harusditerapkansemuaentitasolehpihakyang melakukanpengelolaandantanggungjawabkeuangannegara. • Akuntabilitasdiperlukanuntukdapatmengetahuipelaksanaan program yang dibiayaidengankeuangannegara, tingkatkepatuhannyaterhadapketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku, sertauntukmengetahuitingkatkehematan, efisiensi, danefektivitasdari program tersebut.

9. JENIS PEMERIKSAAN • PemeriksaanKeuangan, • PemeriksaanKinerja, • PemeriksaanDenganTujuanTertentu

10. PemeriksaanKeuangan • Pemeriksaankeuanganadalahpemeriksaanataslaporankeuangan • Pemeriksaankeuangantersebutbertujuanuntukmemberikankeyakinanyang memadai (reasonable assurance) apakahlaporankeuangantelahdisajikansecarawajar, dalamsemuahal yang material sesuaidenganprinsipakuntansiyang berlakuumum di Indonesia atau basis akuntansikomprehensifselainprinsipakuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

11. PemeriksaanKinerja • pemeriksaanataspengelolaankeuangannegara yang terdiriataspemeriksaanaspekekonomidanefisiensisertapemeriksaanaspekefektivitas. • Dalammelakukanpemeriksaankinerja, pemeriksajugamengujikepatuhanterhadapketentuanperaturanperundangundangansertapengendalian intern. • Pemeriksaankinerjadilakukansecaraobyektifdansistematikterhadapberbagaimacambukti, untukdapatmelakukanpenilaiansecaraindependenataskinerjaentitasatau program/kegiatanyang diperiksa • Pemeriksaankinerjamenghasilkaninformasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawabuntukmengawasidanmengambiltindakankoreksisertameningkatkanpertanggungjawabanpublik

12. PemeriksaanKinerja • Pemeriksaan kinerja dapat memiliki lingkup yang luasatausempitdanmenggunakanberbagaimetodologi; berbagaitingkatanalisis, penelitianatauevaluasi. Pemeriksaankinerjamenghasilkantemuan, simpulan, danrekomendasi. • Tujuanpemeriksaan yang menilaihasildanefektivitassuatu program adalahmengukursejauhmanasuatu program mencapaitujuannya. • Tujuanpemeriksaan yang menilaiekonomidanefisiensiberkaitandenganapakahsuatuentitastelahmenggunakansumberdayanyadengancarayang paling produktif di dalammencapaitujuan program

13. CONTOH • Sejauhmanatujuanperaturanperundang-undangandanorganisasidapatdicapai. • Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja program ataumenghilangkanfaktor-faktor yang menghambatefektivitas program. • Perbandinganantarabiayadanmanfaatatauefektivitasbiayasuatu program. • Sejauhmanasuatu program mencapaihasil yang diharapkanataumenimbulkandampak yang tidakdiharapkan. • Sejauhmanaprogram berduplikasi, bertumpangtindih, ataubertentangandenganprogram lain yang sejenis. • Sejauhmanaentitas yang diperiksatelahmengikutiketentuanpengadaan yang sehat. • Validitasdankeandalanukuran-ukuranhasildanefektivitas program, atauekonomidanefisiensi. • Keandalan, validitas, danrelevansiinformasikeuangan yang berkaitandengan kinerja suatu program.

14. PemeriksaanDenganTujuanTertentu • Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untukmemberikansimpulanatassuatuhal yang diperiksa. • PemeriksaanDenganTujuanTertentudapatbersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atauprosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). • Pemeriksaandengantujuantertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidangkeuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistempengendalian intern.

15. PemerintahdanSektorPublik • Aktivitas-aktivitas yang didanaiolehpemerintahdarihasilpungutanpajak(termasukhutang yang kemudiandilunasidenganmenggunakanpajak). • Aktivitas-aktivitaspenyediaanlayanan yang bersifatmonopolistic yang dipandangsebagaibagiandariinfrastrukturmasyarakatyang pendanaannyasebagiandisediakanolehpemerintah.

16. Praktikakuntansidan auditing sektorpublikmencakupduabagianutama • Akuntansidan Auditing SektorPemerintah (Pusat/Daerah) • AkuntansidanAuditing SektorOrganisasiNirlabayangdimilikiolehLembagaSwadayaMasyarakat (LSM), Yayasan, dansebagainya yang ditujukanuntukkegiatanpelayanansosial

17. KarakteristikEntitasSektorPublik • Sektoryang mengelolakekayaan/rumahtangganegara yang sangatbesar(makro) dibandingkandenganentitassektorperusahaan (mikro). • Pencatatanatauakuntansinyatidakmemperhitungkanataumenghitunglabaataurugitetapidefisitatau surplus sejalandenganpenekananpada pendapatandanbelanja. • Pemilikkekayaanadalahmasyarakatatau orang banyak (publik) sehinggapemerintahsebagaipengelolanyasebenarnyadiawasiolehmasyarakatatau orang banyakmelaluiperwakilannya di legislatif. • Pengelolanyawajibmenyusunpertanggungjawabansecaratransparankepadapublik.

18. KemunculanAkuntansiSektorPublik • Semangatkapitalisasi (Capitalistic Spirit) • Peristiwapolitikdanekonomi (Economic and Politic Events) • Inovasiteknologi (Technology Inovation)

19. LingkupPemeriksaan BPK • haknegarauntukmemungutpajak, mengeluarkandanmengedarkanuangdanmelakukanpinjaman; • kewajibannegarauntukmenyelenggarakantugaslayananumumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; • penerimaannegara; • pengeluarannegara; • penerimaandaerah; • pengeluarandaerah; • kekayaannegara/kekayaandaerah yang dikelolasendiriatauolehpihak lain berupauang, suratberharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapatdinilaidenganuang, termasukkekayaan yang dipisahkanpadaperusahaannegara/perusahaandaerah • kekayaanpihak lain yang dikuasaiolehpemerintahdalamrangkapenyelenggaraantugaspemerintahdan/ataukepentinganumum; • kekayaanpihak lain yang diperolehdenganmenggunakanfasilitasyang diberikanpemerintah.

20. Dalammelaksanakanaudit, BPK dapatmemanfaatkanhasilpemeriksaanaparatpengawasan intern pemerintah. • Selainitu, BPK dapatmenggunakanpemeriksadan/atautenagaahlidariluar yang bekerjauntukdanatasnama BPK • BPKP mempunyaitugasuntukmelakukanevaluasiefisiensidanefektivitasoperasiberbagai program pemerintahdan BUMN

21. Obyek Audit • Obyek audit padadasarnyameliputisemuakegiatanorganisasisejakperencanaan, pelaksanaan kegiatan operasional sampai dengan pelaporan pertanggungjawabanakhirperiodedarisuatuorganisasi/lembaga