SISTEM KONSTITUSI / HUKUM di INDONESIA

1. SISTEMKONSTITUSI/HUKUMdi INDONESIA

2. Sistem • Suatukesatuan yang terdiridaribagian-bagian yang salingberhubungansatusama lain • Secarafungsionalsalingbergantung • Dibatasidalamsuatulingkungan • Perubahanpadasatubagianakanberpengaruhpadabagian lain • Membentuksuatukesatuankerjauntukmencapaisatutujuan

3. Rakyat MengesampingkanSekatuntukBerbangsa yang kemudiantertuangdalamPiagamKesepakatanrakyatuntukmembentukpemerintah yang mengayomikepentinganBangsa(Thomas Paine) • Konstitusi-- > payungtertinggi yang menjaminhak-hakasasirakyatsebagaiindividu. • Termasukmemberiruangbagiwarga yang lemahuntukbergerakdantumbuhsesuaidenganharkatnya.

4. Konstitusitidakuntukmelanggengkankekuasaan >< menjinakkandorongan liar kekuasaan • Penyalahgunaankekuasaan -- > melahirkantirani • Pemerintahkukuhjikaberpihakpadakepentinganrakyat. • Wibawapemerintahdibangunatasketulusandankerjakerasmenegakkankonstitusi • kasus Indonesia -- > kecenderungansakralisasinegara, dimanakekuatannegarabertumpupadakelemahanrakyat) • Atasnamakonstitusinegara/pemerintahwajibuntukmelindungihidupdanharkatwarganegaradarisetiappelanggaranhakasasi. • Pemerintah yang baikadalahpemerintah yang menjaminsepenuhnyakepentinganrakyatsertahak-hakdasarrakyat.

5. Konstitusi -- > aturanbersifat ground norm (memuattentanghakdankewajiban -- > Undang-UndangDasar. • Konstitusiadalah • Hukumdasar -- > aturandanketentuanmendasar yang menjadidasardansumberkekuasaanlembaganegarasertasumberbagiisiaturanhukumdibawahnya • Hukumtertinggi -- > aturanhukumdibawahnyaharussesuai

6. FungsidanTujuanmembangunsebuahkonstitusi • Membatasitindakanpemerintah • Menjaminhak-hakrakyat • Menetapkanpelaksanaankekuasaan yang berdaulat • Sumberlegitimasinegara • Mengaturkerjasamaantarnegaradanmasyarakatdalamhidupberbangsadanbernegara. • Penyalurkekuasaanrakyatkenegara • Simbolik/pemersatu • Pengendalimasyarakat • Rekayasasosial

7. Konstitusi • memberipegangandanmemberibatasantentangbagaimanakekuasaannegaradijalankan • Memberiarahdanmenjadiacuandalampenyelenggaraannegara • Konstitusieratkaitannyadenganpenyelenggaraanpemerintahan

8. Konstitusi yang demokratis • WNadalahsumberkedaulatan • Adajaminanterhadaphakminoritas • JaminandanpenghargaanatashakindividuWN • Pembatasankekuasaanpemerintah • Jaminankeutuhannegaradanintegritaswilayah • JaminanpartisipasiWNdalambernegaramelaluiPemilu • Jaminanhukumdankeadilanmelaluiprosesperadilan yang independen • Pembatasandanpemisahankekuasaannegara (1) pemisahanwewenangkekuasaan (2) kontroldankeseimbanganlembagapemerintah.

9. Konstitusidalamnegarademokrasi • Konstitusiadalahhukumrakyat • Dibentukuntukmengkontrolpemerintah. • pemerintahdibentukolehkonstitusi -- > rakyatmendelegasiotoritaskepadapemerintah (bukandirebutolehpemerintahdarirakyatdanbukanhasilkesepakatanrakyatdenganpemerintah) • Pemerintah -- > kerjasecaraprofesionaldanjujurkepadamasyarakat. • Yang disepakatirakyatdenganpemerintahadalahmengongkosimereka yang dipilihmengurusnegeri. • Pemerintahadauntukmelayani • Karenanyarakyatberhakuntukmemantau, menuntuttransparansidanakuntabilitaspenyelenggaraankekuasaan.

10. KandunganKonstitusidalamnegarademokratis : • Anatomikekuasaan yang tundukpadahukum • Perlindungandanjaminan HAM • Peradilan yang bebasdanmandiri • Akuntabilitaskepadapublik “Mengandungkesepakatanbersama agar tidakterjadipenindasan yang kuatterhadap yang lemah”

11. PerubahandalamKonstitusi • Renewal (pembaruan ) -- > Konstitusidigantisecaramenyeluruh (konstitusibaru) • Amandemen (perubahan) -- > tetap, hanyadiubahsebagian. (dianutoleh Indonesia) • Psl 37 UUD 1945 -- > perubahanUUDhanyabisadilakukan : • DiagendakandalamsidangMPRdandiajukan 1/3 anggota • Diajukansecaratertulisdanditunjukkanbagian yang ingindiamandemenbesertaalasannya • Dihadiri 2/3 anggotaMPR • Ditetapkan 50 persen + 1 dariseluruhanggotaMPR • UUD 1945 telahmengalami 4 kali amandemen : (1) 19 Oktober 1999 (2) 18 Agustus 2000 (3) 9 November 2010 (4) 10 Agustus 2002.

12. Konstitusi Indonesia -- > dasarhukumbagirakyat Indonesia untuksetaradenganbangsa lain dantidaklagidijajahdalambentukapapun. Jugamemberiarahkemanabangsainiharusbergerak, membentukjatidiridanmembentukmasyarakatsipil yang beradab.

13. Sejarahkonstitusidi Indonesia • SaatiniUUD 1945 adalahkonstitusi yang diakui • Dirancang 29 Mei-16 Juli 1945 olehBPUPKI yang beranggotakan 62 orang yang diketuaiolehMr.Radjiman. • Tanggal 22 Juni 1945 dibentukpanitiasembilan yang menyusunPembukaanUUD 1945 • 16 Juli 1945 diketuaiolehSupomomembuatRUUD&membentukpanitiakecilberanggotakan 21 orang (PPKI) yang merupakanwakildariberbagaidaerahdi Indonesia. • 18 Agustusdisahkan -- > Indonesia menjadinegara modern.

14. TerjadibeberapapergantianKonstitusidi Indonesia. • UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) • KonstitusiRIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) • UUDS RI (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) • UUD 1945 (5 Juli 1959 s.dsekarang)

15. UUD 1945 • Hal umum : kekuasaandanidentitasnegara • Lembaganegara : hubunganantarlembaga, fungsi, tugasdanwewenang • HubunganWNdengannegara : HakdanKewajiban • Cita-citanegaradalambidangekonomi, sosial, politik, budayahinggapertahanankeamanan • PerubahanUUD • Peralihandantransisi.

16. Alatkelengkapannegara -- > lembagatingginegara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK) • CerminanTriaspolitika (legislatif, eksekutifdanyudikatif).

17. Legislatif • MPR (terdiridariDPRdanDPD), memilikifungsilegislasi, anggarandanpengawasan. • DPR -- > hakinterpelasi, hakangketdanhakmenyatakanpendapat. • DPD -- > mewakilidaerah (provinsi)

18. Eksekutif • PenyelenggarakemauannegaradanpelaksanaUndang-Undangdibidang : • Diplomatik, administrasi, militer, yudikatif (peradilan), legislatif (mengusulkanrencanaprodukhukum). • Dijalankanolehpresidendibantuparamenteri.

19. Yudikatif • Kehakiman (MA, MK, KY) • Menyelenggaraknanperadilanuntukmenegakkanhukumdankeadilan • KY -- > pengawaslembagaperadilan. • Mengusulkan hakim agung • Menjagadanmenegakkanperilaku hakim

20. BPK • Mitrakerjaparlemen • Bersifatbebasdanmandiri • Berfungsi • Operatif : memeriksa, mengawasidanmeneliti • Yudikatif : menuntutpertanggungjawaban • Rekomendatif : memberipertimbangan

21. Tata UrutanHukumdi Indonesia(UU 10/2004) • UUD • UU/PeraturanPerundangan • PP/Perpu • Perpres • Perda

22. Undang-UndangDasar 1945ditetapkandandisahkanolehMajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiridariAnggotaDewanPerwakilan Rakyat (DPR) danAnggotaDewanPerwakilan Daerah (DPD). MaterimuatanUUD 1945 meliputijaminanhakasasimanusiabagisetiapwarganegara, prinsip-prinsipdandasarnegara, tujuannegaradansebagainya. • Undang-Undang (“UU”) dibentukolehDewanPerwakilan Rakyat (DPR) bersamadenganPresiden. MaterimuatanUUberisihal-hal yang mengaturlebihlanjutketentuanUUD 1945 meliputi: (1) Hak-hakasasimanusia; (2) hakdankewajibanwarganegara; (3) pelaksanaandanpenegakankedaulatannegarasertapembagiankekuasaannegara; (4) wilayahnegaradanpembagiandaerah; (5) Kewargangeraaandankependudukan; (6) keuangannegara. Selainitu, materimuatanUU yang lain adalahhal-hal yang diperintahkanolehsuatuUUuntukdiaturdenganUU. • Sementara, PeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang (“Perppu”) ditetapkanolehPresidenketikanegaradalamkeadaaankegentingan yang memaksa. PerppuharusmendapatpersetujuanDPRdalampersidanganberikutnya. Jikatidakmendapatpersetujuan, makaPerppuiniharusdicabut. MaterimuatanPerppusamadenganmaterimuatanUU. • PeraturanPemerintah (“PP”) ditetapkanolehPresiden. Materimuatan PP berisimateriuntukmenjalankan UU sebagaimanamestinya. • PeraturanPresiden (“Perpres”) jugaditetapkanolehPresiden. MaterimuatanPerpresberisimateri yang diperintahkanoleh UU ataumateriuntukmelaksanakanPeraturanPemerintah. • Sedangkan, Peraturan Daerah (“Perda”) terdiridaritigakategori. Yakni, (1) PerdaProvinsi yang ditetapkanolehDewanPerwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) ditingkatProvinsibersamadengangubernur; (2) PerdaKabupaten/Kota yang ditetapkanolehDPRDKabupaten/Kota bersamadenganbupati/walikota; dan (3) PeraturanDesa/peraturan yang setingkat, dibuatolehbadanperwakilandesaataunamalainnyabersamadengankepaladesaataunamalainnya.

23. Kasusindonesia • Pemerintahbelumberhasilmendidikrakyatberjiwademokratisdanmenghormatikonstitusi • Rakyat dibiarkanbermimpidanberlakusemaunyadiluarkoridorhukumdankonstitusi.