1 / 17

one life

COOPERATE AGAINST TAX SKIMMING. one life. one prosperity. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK DAN PEMBEDAANNYA. 1. Hukum Pajak Material Memuat norma-norma yang menerangkan  keadaan-keadaan perbuatan- perbuatan dan peristiwa- peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak

kaia
Download Presentation

one life

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. COOPERATE AGAINST TAX SKIMMING one life one prosperity

  2. PEMBAGIAN HUKUM PAJAK DAN PEMBEDAANNYA 1.Hukum Pajak Material Memuat norma-norma yang menerangkan  keadaan-keadaan perbuatan- perbuatan dan peristiwa- peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak • siapa- siapa yang harus dikenakan pajak? • Berapa besar pajaknya?

  3. Atau dengan kata lain Segala sesuatu tentang tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak, termasuk didalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan dan pengembalian pajak,

  4. 2.Hukum Pajak Formil  Peraturan peraturan mengenai cara-caraa untuk menjelmakan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan.  Memuat cara2 penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak

  5. Kontrol Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemingutan Pajak • Kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak) • Prosedur pemungutan pajak

  6. Maksud Hukum Pajak Formal • Melindungi baik, baik Fiscus maupun wajib Pajak • Memebri jaminan bahwa hukum material dapat diselenggarakan dengan baik

  7. PEMBEDAAN PAJAK DAN PEMBAGIANNYA Pajak Langsung Berdasar Golongan Pajak tidak Langsung Berdasar Wewenang Pemungut Pajak Pusat Pajak Pajak Daerah Pajak Subjektif Berdasar Sifat Pajak Objektif

  8. Berdasar golongan • Pajak Langsung Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh WP ybs dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain • Pajak Tidak langsung Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain ex: PPN dan PPenjBM

  9. Berdasar wewenang pemungut • Pajak Pusat • Pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Pem. Pusat dan dilakukan oleh DepKeu melalui Dirjen pajak • diatur oleh UU • hasilnya akan masuk APBN

  10. Pajak Daerah • Pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Pem. Daerah dan dilakukan oleh BPKD melalui Dispenda • diatur oleh Perda • hasilnya akan masuk APBD

  11. Berdasar sifat • Pajak Subjektif • Pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan WP • Dalam mementukan pajak harus ada alasan2 objektif yang berhub. erat dengan keadaaan materialnya yaitu gaya pikul

  12. 2. Pajak objektif • Pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya

  13. TARIF PAJAK • Tarif Tetap • Tarif Proporsional • Tarif Progresif • Tarif Degresif Prinsip Keadilan

  14. Tarif Tetap • Tarif Pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan Pajak berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap ex.bea materai unutk cek dan bilyet giro Rp. 3000,-

  15. Tarif Proporsional • Tarif pajak yang merupakan persentase tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan terutang akan berubah secara proporsional sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya ex. Tarif PPN 10%

  16. Tarif Progresif • Pajak yang persentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, shg jumlah pajak yg terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya

  17. Tarif Degresif • Tarif pajak yang persentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, sehingga jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan Pajak

More Related