1 / 28

UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK

UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK. KEBERATAN PPh dan PPN. Dasar Hukum : Pasal 25 dan Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d UU No. 16 Tahun 2009, PP 80 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2008 , PER- 52 /PJ./20 10 Surat Edaran No SE-16/PJ./2008.

kelly-montoya
Download Presentation

UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK

  2. KEBERATAN PPhdan PPN DasarHukum : • Pasal 25 dan Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d UU No. 16 Tahun 2009, • PP 80 Tahun 2008, • PeraturanMenteriKeuangan No. 22/PMK.03/2008, • PER-52/PJ./2010 • SuratEdaran No SE-16/PJ./2008.

  3. KeberatanPPhdan PPN Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. (SYARAT MATERIAL)

  4. Yang Bisa Diajukan Keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); b.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Baya (SKPLB); atau e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 25 UU KUP)

  5. SKPKB PPN

  6. Syarat Pengajuan Keberatan(SYARAT FORMAL) • diajukansecaratertulisdalambahasa Indonesia; • mengemukakanjumlahpajak yang terutangataujumlahpajak yang dipotongataudipungutataujumlahrugimenurutpenghitunganWajibPajakdengandisertaialasan-alasan yang menjadidasarpenghitungan; • 1 (satu) suratkeberatandiajukanhanyauntuk 1 (satu) suratketetapanpajak, untuk 1 (satu) pemotonganPajak, atauuntuk 1 (satu) pemungutanpajak.

  7. Syarat Pengajuan Keberatan........ • WajibPajaktelahmelunasipajak yang masihharusdibayar paling sedikitsejumlah yang telahdisetujuiWajibPajakdalampembahasanakhirhasilpemeriksaan; (tahun 2008 dst) • diajukandalamjangkawaktu 3 (tiga) bulansejaktanggaldikirim(tahun 2008 dst)suratketetapanpajakatausejaktanggalpemotonganataupemungutanpajakolehpihakketigakecualiWajibPajakdapatmenunjukanbahwajangkawaktutersebuttidakdapatdipenuhikarenakeadaandiluarkekuasaanwajibPajak (force majeur);

  8. Syarat Pengajuan Keberatan.................. • SuratkeberatanditandatanganiolehWajibPajak, dandalamhalsuratkeberatanditandatanganiolehbukanWajibPajak, suratkeberatantersebutharusdilampiridengansuratkuasakhusus.

  9. DEFINISI KUASA(berdasarpasal 1 ayat 1 PMK No 22/PMK.03/2008) Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah seseorang yang memenuhipersyaratantertentuuntuk melaksanakan hak dan /ataumemenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak yang memberikuasa.

  10. PersyaratanSeorangKuasa A. Memilikinomorpokokwajibpajak; B. Telahmenyampaikansuratpemberitahuantahunanpajakpenghasilantahunpajakterakhir; C. Menguasaiketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan;dan D. Memilikisuratkuasakhususdariwajibpajak yang memberikuasa.

  11. Unsur Dalam Surat Keberatan Nomor : .............. 1) Tanggal..............2) Lampiran : ...................................................... 3) Hal : Pengajuan Keberatan Yth. Direktur Jenderal Pajak Ub. Kepala KPP Pratama/KP2KP*) .................................... 4) ............................................................ ............................................................

  12. Unsur Dalam................. • Yang bertanda tangan dibawah ini : • Nama : ...................................................... 5) • NPWP : ...................................................... 6) • Alamat : ...................................................... 7) • Bertindak selaku Wajib Pajak, atau • Pengurus *), atau • Kuasa dari Wajib Pajak*) : • Nama : ...................................................... 8) • NPWP : ...................................................... 9) • Alamat : ...................................................... 10)

  13. Unsur Dalam................. bersama ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga *): Jenis surat : ...................................................... 11) Nomor dan tanggal : ...................................................... 12) Jenis Pajak : ...................................................... 13) Masa/Tahun Pajak : ...................................................... 14

  14. Unsur Dalam................. Alasan keberatan 15): 1. Sengketa ....................................................................................... Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak ........................................................................... 2.Sengketa .......................................................................................... Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak ................................................................................ 3. dst

  15. Unsur Dalam................. • Berdasarkan hal tersebut di atas maka: • Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar :..............................................16) • b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar : ..................................17) • c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar : ..................................18) • d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar ....................19) tanggal ........................20) pada bank .....................21) dengan NTPP .........................22)

  16. Catatan : Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan FORMAL dan/atau yang tidak disampaikan Sebagaimana dalam pemenuhan syarat formal bukan merupakan surat keberatan dan/atau merupakan surat yang tidak disampaikan sehingga tidak dipertimbangkan sebagai surat keberatan dan atas surat tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan.

  17. Batas Waktu Penyelesaian • Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya surat keberatan Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.

  18. Keputusan Keberatan • KeputusanDirekturJenderalPajakataskeberatandapatberupa: mengabulkanseluruhnyaatausebagian, menolak, ataumenambahbesarnyajumlahpajak yang masihharusdibayar. • ApabilaWajibPajakmasihbelummenerima atau tidak puas terhadapkeputusankeberatanjuga, WajibPajakmasihdapatmenempuhupayahukumberikutnyayaitudenganmengajukanbandingkepadaPengadilanPajaksesuaiPasal 27 Undang-undang KUP.

  19. “MENOLAK” Apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh direktur jendral pajak diketahui tidak terdapat cukup alasan bukti, maka Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkan keputusan menolak keberatan wajib pajak. Jika terjadi keputusan demikian, konsekuensinya hanya ada dua yaitu pertama, wajib pajak harus tetap melunasi utang pajak sebesar yang tercantum dalam keputusan keberatan. Kedua, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu banding ke pengadilan pajak.

  20. “MENGABULKAN SELURUHNYA” Apabila dalam proses pemeriksaan diketahui adanya alasan dan bukti yang mendukung untuk diterimanya seluruh keberatan wajib pajak sesuai perhitungan wajib pajak, maka Direktur Jendral Pajak akan menerbitkan keputusan keberatan yang menerima seluruh keberatan wajib pajak.

  21. “MENGABULKAN SEBAGIAN” Apabila surat keberatan wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikuranginya jumlah pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak, maka Direktur Jendral Pajak akan mengeluarkan keputusan menerima sebagian.

  22. “MENAMBAH” Dalam Undang-Undang KUP memang tidak tidak dijelaskan secara tegas dalam hal apa saja keputusan keberatan yang menambah ketetapan pajak bisa dilakukan. Hal tersebut bisa saja dikarenakan adanya kesalahan hitung atau kesalahan penulisan yang dilakukan pemeriksa pajak atau kesalahan dalam menerapkan peraturan yang mengakibatkan hasil keputusan keberatan lebih besar dari ketetapan pajak semula.

  23. Keberatan PBB Berbeda dengan PPh dan PPN, keberatan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau secara kolektif. Persyaratan formal yang harus dipenuhi apabila keberatan PBB diajukan secara perseorangan: • Satu surat keberatan untuk 1 SPPT atau SKP PBB • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia • Diajukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama • Dilampiri asli SPPT atau SKP yang diajukan keberatan • Dikemukakan jumlah PBB terutang menurut WP disertai alasan yang mendukung keberatan • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT atau SKP • Surat keberatan ditandatangani oleh WP, bila dikuasakan maka harus dilampirkan : • > Surat kuasa khusus jika PBB yang terutang > Rp. 2.000.000,- atau WP Badan • > Surat kuasa jika PBB yang terutang ≤ Rp. 2.000.000,-

  24. Keberatan PBB • Dasar Hukum : • Pasal 15 UU PBB • PER-25/PJ/2008 • Adapun persyaratan formal keberatan PBB yang diajukan secara kolektif adalah: • Satu surat keberatan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia • PBB yang terutang untuk setiap SPPT ≤ Rp. 200.000,- • Diajukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan ke KPP • Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah • Dilampiri asli SPPT atau SKP yang diajukan keberatan • Dikemukakan jumlah PBB terutang menurut WP disertai alasan yang mendukung keberatan • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT

  25. SPPT PBB PenafsiranLuas Penafsiran NJOP PenafsiranPeraturanPerundang-undangan

  26. Keberatan BPHTB • Dasar Hukum : • Pasal 16 UU BPHTB • KEP-22/PJ.6/1997 • Persyaratan formal keberatan BPHTB: • Satu surat keberatan untuk 1 SKBKB atau SKBKBT atau SKBLB atau SKBN; • Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia • Diajukan kepada Dirjen Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama • Dilampiri fotokopi SSB, Asli SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN, fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim, dan fotokopi SIM/KTP/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain • Dikemukakan jumlah pajak yang terutang menurut WP disertai alasan yang mendukung keberatan; • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SKBKB atau SKBKBT atau SKBLB atau SKBN.

  27. SKPKB BPHTB

  28. Terimakasih Tim PKB Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

More Related