PERAN BNSP UNTUK PROFESIONAL KESEHATAN LINGKUNGAN PADA ABAD 21

1. GLOBALIZATION AND PROFESSIONAL STANDARDIZATION FOR ENVIRONMENTAL HEALTH PRACTITIONERS: INDONESIAN PERSPECTIVE

3. PERAN BNSPUNTUK PROFESIONAL KESEHATAN LINGKUNGANPADA ABAD 21 Tjepy F.Aloewie Surabaya,13 Desember 2008

4. LATAR BELAKANG Tiga determinan / faktor resiko isu kesehatan. Penyebaran masalah kesehatan lingkungan termasuk penyakit (flu burung, SARS). Perubahan lingkungan global mempengaruhi kehidupan pada lingkungan lokal. Perubahan iklim membawa implikasi terhadap perkembangan manusia. Pengadaan air yang aman untuk diminum Limbah dari rumah sakit,industri & pertambangan mempunyai potensi membahayakan kesehatan manusia serta merusak lingkungan.

5. TUJUAN SEMINAR Mendeseminasikan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan & kehidupan masyarakat. Meningkatkan pemahaman konsekuensi kesehatan karena polusi lingkungan. Menciptakan komitmen para profesional bidang kesehatan lingkungan. Informasi kepada publik dan pengambil kebijakan tentang dampak kesehatan dari pencemaran lingkungan. Membangun jaringan komunikasi para profesional bidang kesehatan lingkungan untuk pengembangan ilmu dan penelitian kesehatan lingkungan.

6. PESERTA SEMINAR INTERNASIONAL Asosiasi Spesialis Kesehatan Linkungan Indonesia. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Anggota Profesi Kesehatan. Pakar dari Departemen Kesehatan. LSM. Pakar dari luar negeri. International Federation for Environmental Health.

7. TUNTUTAN GLOBAL Energi terbarukan (menggunakan matahari,dll) Environmental friendly. Tenaga kompeten (sertifikasi kompetensi) Decent work ILO Sumber daya lestari (menanam pohon-pohon) Precisi & akurasi ( Mc Donald,Pizza Hutt )

8. PEMENUHAN TUNTUTAN STANDARISASI SYSTEM & METODE STANDARISASI SARANA & PRASARANA STANDARISASI SDM (KOMPETENSI KERJA)

9. NEGARA MAJU SDM DI ASIA CHINA INDIA JEPANG KOREA SELATAN MALAYSIA PHILIPINA SINGAPURA

10. KEUNGGULAN SDM REGULASI PENGAWASAN TERHADAP REGULASI CINTA PRODUKSI DALAM NEGERI MANAJEMEN SDM PENGHARGAAN KEPADA SDM KEBANGGAAN / CINTA TANAH AIR PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

11. LEMBAGA INDEPENDEN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN • BERTUGAS MENYELENGGARAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA • KEANGGOTAAN TERDIRI DARI 15 ORANG UNSUR MASYARAKAT DAN 10 ORANG UNSUR PEMERINTAH • DIBENTUK BERDASARKAN PP NO. 23 TAHUN 2004 ATAS PERINTAH UU NO. 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN APA DAN SIAPA BNSP ?

12. Visi BNSP Menjadi Lembaga Otoritas Sertifikasi Profesi yang terpercaya dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Terwujudnya tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi di pasar kerja nasional dan internasional Peningkatan kualitas dan produktivitas dari organisasi, institusi atau perusahaan yang menggunakan pegawai atau pekerja yang memiliki sertifikasi kompetensi kerja.

13. Misi BNSP Melaksanakan Sertifikasi kompetensi kerja pada semua bidang profesi. Menjamin mutu kompetensi tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional maupun internasional

14. YANG SUDAH DILAKSANAKANBNSP Pemberian Lisensi kepada 33 Lembaga Sertifikasi Profesi ( LSP ). Pemberian Penghargaan kepada 10 Individu & 10 Organisasi / Lembaga. Kerjasama dengan 3 Departemen ( Meneg Pemuda & Olahraga,Diknas & PU ) Kerjasama dengan Overseas Petroleum International Training Organization (OPITO). Kerjasama dengan Malaysia ( Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan, 2006 ).

15. PENERIMA PENGHARGAAN BNSP COMPETENCY AWARD 2008 OLEH WAPRES RI. 1. Jaka Mulyadi : Prestasi Perorangan Teknisi Industri Otomotif. 2. Asbai : Prestasi PeroranganTeknisi Industri Perkayuan. 3. Stellal Setyadi : Prestasi Perorangan Sektor Pariwisata. 4. Windiyati Nugroho, S. Pd. Dipl Cidesco, MIFA : Prestasi Perorangan Kecantikan Kebugaran. 5. Endang W. Hoyaranda :Prestasi Perorangan Laboratorium Pengujian. 6. William Wirjaatmadja Wongso : Prestasi Perorangan Kuliner Gastronomi. 7. Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc : Kontribusi Perorangan Sektor Pertambangan. 8. Drs. I Gusti Putu Laksaguna, CHA. MSc : kontribusi Perorangan Direktorat Pemerintah. 9. Dr. H. M. Basyir Ahmad Syawie (Walikota Pekalongan) : kontribusi Perorangan Pemerintah Daerah. 10. Rudy Hadisuwarno : Prestasi Perorangan Kecantikan Tata Rias Rambut.

16. 11. Hertoto Basuki (BKSP Jateng) : Kontribusi LSM. 12. Dr. Ir. Gibson Sianipar, Ketua LSP IATKI (Ikatan Ahli Ketenagalistrikan Indonesia) : Prestasi LSP. 13. Ir. Henk Subekti D, Eng, Ketua LSP PPT MIGAS (Cepu) : Prestasi LSP. 14. Drs. Yakub Liman, MSEd, Direktur Politeknik Manufaktur Astra : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 15. Ign. Aria Dewanto, Direktur PIKA Pendidikan Industri Kayu (Semarang) : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 16. Bambang Triatmoko, Akademi Tehnik Mesin Industri (ATMI Surakarta) : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 17. DR. Teddy Chandra, SE, MM, LPK Stephen Komputer Pekanbaru : Prestasi Lembaga Pendidikan Kursus. 18. Dra. Yanti S. Hardjoprakoso CHA, Wakil Komisaris Utama (Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang : Prestasi Industri Perhotelan. 19. Dr. Ir. Priyono Eko Sanyoto, DEA (Politeknik Batam) : Prestasi Lembaga Pendidikan Pelatihan. 20. Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc (Pusbin Kompetensi & Pelatihan Konstruksi, Dep. PU : Kontribusi Lembaga Diklat Pemerintah

17. 7 KEBIASAAN MANUSIA YANG SANGAT EFEKTIF KEMENANGAN PRIBADI 1. Jadilah Proaktif 2. Merujuk pada Tujuan Akhir 3. Dahulukan yang Utama KEMENANGAN PUBLIK 4. Berpikir Menang-Menang 5. Berusaha Mengerti Terlebih Dahulu 6. Wujudkan Sinergi PEMBAHARUAN 7. Asahlah Gergaji

18. MATRIK MANAJEMEN WAKTU MENDESAK TIDAK MENDESAK PENTING TIDAK PENTING

19. Latar belakang Kesejahteraan rakyat Daya saing STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI Pertumbuhan ekonomi • Produktivitas • Efisiensi • SDM berkualitas

20. KONDISI DULU KONDISI SEKARANG EMPOWER Assc. for BNSP, 2007

21. KETERAMPILAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN JANGKA PENDEK Penelitianmenunjukkandengansangatjelas bahwadayasaingsuatuperusahaanmaupun negaratergantungkepadakemampuantenaga kerjanya, untukmemenuhituntutan yang terus-menerusberubahbaikdomestik, regional maupuninternasional misalnya: dayasaingproduktivitas.

22. TUNTUTAN YANG HARUS DIPENUHI DI TEMPAT KERJA (WORKPLACE) PADA SAAT INI • Globalisasi • Perubahan persyaratan yang cepat karena adanya akslerasi perkembangan teknologi • Peningkatan kompleksitas dari dimensi suatu pekerjaan

23. Cycle Diagram of lifelong learning Basic training Training in the work place Expand the competency Assessment in the work place Certfication Continual improvement Lifelong learning

24. BNSP  LSP K.K.N.I  S.K.K.N.I B.N.S.P  L.S.P PROGRAM DIKLAT Berbasis Kompetensi LULUSAN SE L EKS I TENAGA KERJA NAKER KOMPETEN UK SERTIFIKASI KOMPETENSI NAKER KOMPETEN LULUSAN Sarana, Prasarana, Instruktur NAKER PENGALAMAN LEMBAGA DIKLAT/LDP AKREDITASI LALPK LBG. KOORDINASI PELATIHAN SISTEM PENGEMBANGAN KOMPETNSI KERJA NASIONAL

25. PP 31 th 2006 ttg SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL BAB I .KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,sikap dan etos kerja pd tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang & kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yg selanjutnya disingkat Sislatkernas,adalah keterkaitan & keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja utk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yg menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yg mencakup pengetahuan,keterampilan & sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. 25

26. Bab III.PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA (lanjutan) Pasal 3 Prinsip dasar pelatihan kerja adalah : Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM; Berbasis pada kompetensi kerja; Tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat;dan Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif. 26

27. Bab IV .PROGRAM PELATIHAN KERJA (lanjutan) Bagian Kesatu Umum Pasal 4 Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI,Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang. Program pelatihan kerja yg disusun secara berjenjang mengacu pada jenjang KKNI. Program pelatihan kerja yg tidak berjenjang disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi. 27

28. WE ARE HERE : • Rendahnyatingkatkemampuandaya saing SDM Indonesia dibandingkan dengannegara lain (Existing lower levels of Human Resources capabilities in relation to countries in direct competition with Indonesia) • Rendahnyatingkatdayasaing global sektorIndustridi Indonesia (Existing low levels of global competitiveness within Indonesian Industry sectors)

29. WE MUST BE HERE : • Institusi Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki kemampuan berprestasi tinggi • Lembaga Uji dan Sertifikasi yang dapat menjamin kualitas tenaga kerja • Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki kemampuan lebih tinggi, fleksibel dan fokus kepada pemakai • Tujuan-tujuan Kinerja secara Individual, Perusahaan/Industri & Nasional yang menantang • Melaksanakan Benchmarking secara berkesinambungan terhadap seluruh Indikator Kinerja di atas

30. TUJUAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI • Mengembangkan kompetensi kerja Individu terhadap standar nasional • Memperbaiki kompetensi angkatan kerja Indonesia secara menyeluruh • Memperbaiki efektifitas dan kemampuan Perusahaan/Industri di Indonesia terhadap perkembangan baru

31. SERTIFIKASI Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) atau regional atau internasional . Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

32. Profesi ? Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia Pandangan lain menganggap bahwa hingga sekarang tidak ada definisi yang memuaskan tentang profesi yang diperoleh dari regulasi dan buku maka digunakan pendekatan lain dengan menggunakan ciri profesi.

33. Anggota organisasi profesi bersertifikat Ciri-ciri Profesi Memberi jasa utk umum Terlatih

34. ApakahStandarKompetensiitu? Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

35. Cakupan pengetahuan dalam kompetensi Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; Pelatihan-pelatihan yang sesuai dan diverifikasi oleh LSP; Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP

36. SIKAP Performa selama ditempat kerja Tanggapan lingkungan kerja Penghargaan Penilaian kliennya Disiplin / ethos kerja

37. MEKANISME SERTIFIKASI KOMPETENSI BNSP LISENSI SERTIFIKASI PENETAPAN ASESOR KOMPETENSI PANITIATEKNIS LSP PENUGASAN PENUGASAN PENGUJIAN VERIFIKASI VERIFIKASI TUK LDP MASYARAKAT PERUSAHAAN PERMINTAAN UJK / SERTIFIKASI

38. ManfaatSertifikatKompetensiBagiIndustri Membantu dalam rekruitmen Dipakai untuk membuat uraian jabatan Dipakai sebagai dasar penilaian unjuk kerja Dipakai sebagai dasar pengupahan Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri

40. YANG DIHARAPKAN DICAPAI Pendidikan /pelatihan berdasarkan PP 31 th 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional Regulasi tentang Kesehatan Lingkungan. Pengawasan yang baik terhadap Regulasi. Penghargaan terhadap pencapaian hasil Lingkungan Kerja yang baik.

41. The End Thank You For Your Attention