D. LANDASAN WAWASAN NUSANTARA Landasan Idiil … Pancasila : dasar negara, tmsk mendasari WANUS.

1. D. LANDASAN WAWASAN NUSANTARA Landasan Idiil … Pancasila : dasar negara, tmsk mendasari WANUS. antara lain : mensyukuri anugerah konstelasi & psosisi geografi serta isi yg dimiliki wil nusantara. 2. Landasan Konstitusional … UUD 1945 : UUD mrpk kontitusi dlm kehidupan berma-syarakat, ber-bgs, & bernegara. Wujudnya NK serta pengua-saan oleh neg atas bumi, air, & dirgantara. E. UNSUR DASAR WANUS Wadah (Contour) Ada 3 komponen :

2. Wujud Wilayah - dibatasi lautan & daratan serta dihubungkan perairan. - Scr vertikal : suatu btk kerucut terbuka ke atas dgn titik puncak kerucut di pusat bumi. - ltk geografis : 2 samudera (S PAsifik & S Hindia) 2 benua (Asia & Australia) … berpengaruh thdp aspek kehidupan nas (Ipoleksosbud-hankam). b. Tata Organisasi - berdasar UUD : btk & kedaulatan neg, kekuasaan pem, sistem pem, & sistem perwakilan. - Neg Indoensia : neg kesatuan yg berbentuk republik. - Kedaulatan ada di tangan rakyat  MPR. - Sis pem : sis presidensial. - Presiden memegang kekuasaan berdasar UUD 1945. - Indonesia : neg hukum (Rechts Staat) bukan negara kekuasaan (Machts staat) - DPR memp kedudukan kuat, tdk bisa dibubarkan presiden. - Anggota DPR merangkap sbg anggota MPR.

3. c. Tata Kelengkapan Organisasi - Wujudnya : kesadaran politik & bernegara (Parpol, golongan & organisasi, kalangan pers serta seluruh aparatur negara. 2. Isi (Content) … aspirasi bgs yg berkembang di masy dan cita-2 bgs & asas manunggal yg terpadu : a. Cita-2 bgs Indonesia : Pembukaan UD 1945 (3); b. Asas keterpaduan : - satu kesatuan wil nus; - satu kesatuan politik (UUD & pol serta Ideologi & idet nas). - satu kesatuan ekonomi (usaha bersama & kekeluargaan) - satu kesatuan budaya (BTI, satu tertib sos & hukum); - satu kesatuan hankam (Sishankamrata); - satu kesatuan kebijaka nasional (pemerataan pemb & hsl)

4. c.Tata Laku (Conduct) 1. Tata laku batiniah : jiwa, semangat dan mentalitas yg baik 2. Tata laku lahiriah : tindakan, perbuatan, dan perilaku. F. Arah Pandang Wanus 1. Arah Pandang ke Dalam - Tujuan : menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan aspek kehidupan nasional. - Arti : peka & berusaha utk mencegah & mengatasi sedini mungkin faktor-2 penyebab disintegrasi bgs & hrs berusaha tetap terbina & terpelihara persatuan & kesatuan dlm kebinekaan.

5. 2. Arah Pandang ke Luar - Tujuan : terjaminnya kepentingan nas dlm dunia yg serba berubah, ikut serta melaks ketertiban dunia, mengemb kerjasama & saling hormat menghormati. - Arti : berusaha mengamankan kep nas dlm semua aspek kehidupan, demi tercapainya tunas. G. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wanus • Kedudukan Wanus … landasan visional dlm menyelenggarakan kehidupan nasional 2. Fungsi Wanus … sbg pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-2, dlm menentukan sgl kebijakan, keputusan, tindakan, & perbuatan.

6. 3. Tujuan Wanus … mewujudkan nasionalisme yg tinggi di segala bidang /aspek kehidupan rakyat Ind yg lbh mengutamakan kep nasdrpd kep perorangan, kelompok, golongan, suku bgs atau daerah. H. Implementasi Wanus • Implementasi Wanus dlm Kehidupan Nasional a. Kehidupan Politik … dpt menciptakan iklim penyelenggaraan neg yg sehat & dinamis, di antaranya penataan parpol. b. Kehidupan Ekonomi … tatanan ekonomi yg benar-2 menjamin pemenuhan & peningk kesra & kemakmuran rkyt scr merata & adil. Termasuk di dlm-nya pemanfaatan SDA  rakyat.

7. c. Kehidupan Bidang Sosbud … menciptakan sifat batiniah & lahiriah yg mengakui, menerima, & menghormati sgl btk perbedaan / kebhinekaan sbg kenyataan hidup di sekitarnya, sekaligus sbg karunia sang Pencipta. d. Kehidupan Bidang Hankam … menumbuhkan & mengembangkan kesadaran cinta tanah air & bgs. Cinta tanah air & bgs  jiwa utk bela negara. Jiwa bela negara : tdk hanya fisik, ttp juga dlm penger-tian non fisik.

8. 2. Implemetasi Wanus dlm Hubungan antara Neg Indonesia dengan Bangsa-bangsa Lain di Dunia. • Perhatian pada Daerah Frontier Daerah Frontier : batas imajiner yg berupa batas pengaruh asing  pengaruh neg tetangga thdp wil Indonesia. … terbentuk scr dinamis  dpt bergeser sesuai dgn kadar pengaruh pemerintah thdp masyarakat ybs. Prinsip yg dpt dikembangkan dlm mengatasi munculnya daerah frontier : 1) perbaikan sistem sirkulasi di selruh wil negara, terutama daerah terpencil & perbatasan. 2) membangun pusat-2 pertumbuhan di daerah terpencil & perbatasan sesuai dgn potensi daerah tsb. 3) menjalin kerjasama dlm bid bud, ek, & politik dgn neg tetangga yg berbatasan. Kerjasama : utk menumbuhkan pusat-2 kehidupan yg tdk merugikan kedaulatan wil neg masing-2.

9. b. Implementasi Hukum Laut Internasional dan Kaitannya dengan Wawasan Nusantara Hukum Laut Internasional (HLI) : mengatur scr internasional hubungan hak, kewenangan, dan kewajiban neg atas laut. Deklarasi Djuanda thn 1957 merupakan aspirasi bgs Indonesia yg menegara dlm wadah NKRI, dlm upaya memperoleh hak & kewengan atas laut dlm wil yuridikasi nasional. Hak dan kewenangan : laut wilayah (laut teritorial, zone tambahan, ZEE, landas kontinen, & SDA yg dikandungnya)

10. Kewajiban : lintas damai, lintas transit, penyediaan alur laut kepulauan Indonesia (AKLI), & keamanan laut. Pembangunan kelautan yg memadai akan mengantarkan Bangsa Indonesia menjadi BANGSA BAHARI. c. Pemanfaatan Ruang Dirgantara Ruang dirgantara : 1) Ruang Udara : R yg berada di atas wil suatu neg dgn batas-2 ttt. … bag wil kedaulatan suatu neg yg pemanfaatanya dikendalikan oleh neg ybs. 2) Ruang Antariksa : R bebas di atas R udara. … pemanfaatannya dikendalikan scr internasional.

11. Konvensi Chicago (1944) mengukuhkan konvensi Paris (1919) : prinsip kedaulatan R Udara berada di bawah kekuasaan neg yg ada di bawah R udara tsb. Upaya yg dpt dilakukan utk memanfaatkan ruang dirgantara sbb : • Pemanfaatan ruang udara selalu dikaitkan dgn kepentingan mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. • Pengemb industri angkutan udara sipil beserta infra strukturnya yg berdaya saing global. • Pengemb kekuatan penegak kedaulatan dan penjamin keamanan di ruang udara nasional.