1 / 6

Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan. UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau DPR UU 15/2004 ttg Perbendaharaan Negara : s iapa pengguna anggaran , bendahara , laporan

dieter
Download Presentation

Landasan Kebijakan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LandasanKebijakan • UU No. 17/2003 ttgKeuangan Negara, APBN dirancangolehPresidendibahasbersama DPR • Produk UU yang lain dapatdibentukPresidenatau DPR • UU 15/2004 ttgPerbendaharaan Negara : siapapenggunaanggaran, bendahara, laporan • PemeriksaanKeuangan : Opini TMP (Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, KPU) • PemeriksaanKinerjadanPemeriksaandengantujuantertentu

  2. Renja --- RKA Kementerian/Lembaga • KPU – merencanakan program dananggaran • KPU Provdan KPU Kab/Kota menjabarkan program dananggaran • Psl. 114 UU No. 22 Tahun 2007: sumberanggaran KPU dari APBN • PA KPU adalahKetua KPU • Pasal 121 UU No. 22 tahun 2007 : KPU dapatFasilitasidariPemda

  3. AnggaranPemilukada • Bersumberdari APBD, diusulkan APBN • Problem anggaranPemilu 2009 : MenkeutelahterbitkanpaguindikatifblnJanuari , via tering April 2008, anggaranturunbln November, sehinggaanggarantidakdapatdigunakanuntukpengadaan, DPT tidakterbiayai • UU tidakmengaturdengantegaskedudukanlembaga KPU – UU tidakmenyebutsebagailembaganegara • Kedudukankeuangan KPU diaturdenganPerpresdgnsyaratadaperbaikanpengelolaankeuangan

  4. Program KPU • Penguatankelembagaandemokrasi : PendidikanPemilih • Anggaran 2010 – Pelatihan, evaluasidanpendidikanpemilih (Moduldalamprosesfinalisasi) • AnggaranPemilu 2008 2,8 T Tahun 2009 12,1 T • 6,6 T realisasi 1,9 T

  5. Forum Diskusi • Sekretaris Kendal : agar adapengawalanrekrutment CPNS melalui test dan PTT. Anggaran KPU tidakdptdipastikanblmadakonseppendidikanpemilih. KPU haruskredibel. • Ketua KPU Demak : KPU harus solid perludukungansekretariattidakhanyasumpah/janjitapisumpahpocong. Jikasekretariatdimintamemilih, cenderungkembalimjdpegawaiPemda. Kelincipercobaanttguangkehormatan (PP 62/2003) • SekretarisBatang : tidakpunyagudang, ijinpenghapusanlogistikbelumterbit. PKPU menyatakanharusijin. Perpanjangansewagudanghanya 2 bulan. Pemeliharaanmobil, kesejahteraansekretariatkecildanpotongpajak.

  6. Tugas KPU Kab/Kota • Menyampaikanhasilrakordalam forum Plenottg: • MekanismeAnggaran • Kebijakan Program, renjadananggarantahun 2011 • Menyusunrencanabelanjamengikat • Mengembangkankreativitasuntukmelaksanakan program penguatankelembagaandemokrasi • KPU mengupayakankebijakanpemerintahttggedung KPU ProvinsidanKab/Kota • Uangmakanpegawai non organik, sepanjangadasuratdariinstansiasaldisampaikanpada KPU • Mohondiperhatikanpelaksanaan program kerjadankegiatanTahun 2010, pengelolaananggarandanpertanggungjawaban • Melakukanpenataan data personildanaset.

More Related