1 / 13

USULAN SISTIM DAN MEKANISME PENGUPAHAN DI INDONESIA

USULAN SISTIM DAN MEKANISME PENGUPAHAN DI INDONESIA. Filosofi Pengupahan. UUD 45 pasal 27 dan 34. Keputusan ILO tentang “Decent Work” Karenanya Prinsip Pengupahan berdasar hidup layak, bukan atas dasar hidup minimum.

kelly-vargas
Download Presentation

USULAN SISTIM DAN MEKANISME PENGUPAHAN DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. USULAN SISTIM DAN MEKANISME PENGUPAHAN DI INDONESIA

  2. Filosofi Pengupahan • UUD 45 pasal 27 dan 34. • Keputusan ILO tentang “Decent Work” • Karenanya Prinsip Pengupahan berdasar hidup layak, bukan atas dasar hidup minimum. • Bila upah didasarkan atas hidup layak, maka dimungkinkan buruh dan keluarganya hidup layak sebagaimana layaknya hidup manusia. • Paling tidak mereka memperoleh akses terhadap 5 hal : Konsumsi, perumahan, sandang, transportasi, kesehatan, pendidikan, aneka kebutuhan (informasi, hiburan, Sosial, Agama dll), tabungan.

  3. Masalah Terhadap Pengupahan Saat Ini • Sistem saat ini rawan konflik • Kurang Adil • Pengupahan Sangat Generalis • Tdk Mendorong Produktivitas & Rasa Kepemilikan • Penangguhan Implementasi Upah baru • Penetapan Upah Terlambat • Penetapan Upah Sekali Setahun

  4. USULAN MEKANISME PENGUPAHAN YANG BARU • Upah Minimum SebagaiJaringPengaman (ditetapkanTripartit) • UpahSecaraBipartit • Upah Individual (khususProfesionalatauKonsultan) • UpahPekerja Outsourcing ( 8.3 % dariUpah Minimum) A.Upah Minimum SebagaiJaringPengaman (Sec.Tripartit) Penetapanupahinidilakukansebaiknyabagiburuh yang belum menjadianggotaserikatburuh. Upah minimum inisebaiknya diberlakukansebagaiupahjaringpengamansosial. Penetapannyadilakukansetiap 2 tahunsekali. Dan diberlakukan bagijenisusaha yang mempekerjakanburuhkurangdari 50 (Lima Puluh) orang.

  5. B. PengupahanSecaraBipartit • Mekanismenyarelatiflebihadil - Upahdinegosiasikandenganmemperhatikanproduktifitasburuh. • Bila Margin Keuntungan 10% makaupahnaik 10% dansebaliknya. • BilaRugi 10% makaupahjugatidakperlunaik, tetapijumlahnyatidakbolehdibawahUpah Minimum yang ditetapkanDewanPengupahanNasional. 2. BadanPengupahanterdiridari 3 level: • Tingkat Bipartit (PerundinganLangsung) • DewanPengupahan Regional (bertugasmerumuskanupahsebagaijaringpengamanditingkatpropinsi) • DewanPengupahanNasional (Merumuskankebijakandansistimpengupahannasional, perubahankomponenupahdanmengumumkanupahdariseluruhpropinsi. Lembaganyaindependen (Non Tripartit) 3. PeriodePenetapanupahdilakukan 2 tahunsekalisesuaidenganperiode PKB.

  6. MASALAH YG MUNGKIN MUNCUL • Negative Outcome: 1. Tidak semua perusahaan ada SB/SP (+ 25.000 perusahaan) dari 100.000 perusahaan di Indonesia. Positifnya : Buruh akan terdorong membentuk atau bergabung masuk SB. • Negative Outcome: 2. SB tidak memiliki pengalaman merundingkan upah di tingkat perusahaan karena tidak tahu membaca laporan keuangan perusahaan Positifnya: SB akan terdorong melatih juru rundingnya. • Negative Outcome: 3. Perusahaan akan menunjukkan neraca keuangan yang salah/rumit, untuk menghindari pembayaran upah yang lebih besar.

  7. Positifnya: UU harus menetapkan bahwa bila terjadi keraguan atas laporan keuangan perusahaan, SB berhak meminta akuntan independen melakukan audit (Draft kepres pengupahan) • Negative Outcome: 4. Upah jaring pengaman yang di tetapkan Dewan Pengupahan Regional kemungkinan terlalu rendah sehingga mengakibatkan tingkat upah nasional rata-rata menjadi rendah. Positifnya: Harus dipastikan agar tim yang duduk di Dewan pengupahan adalah orang yg memahami pengupahan dan tim ahli (non Tripartit) berasal dari pihak yang independent

  8. Faktor Pertimbangan Penetapan Upah (Berdasarkan Konvensi ILO) • Kebutuhan Hidup Minimum dan Indeks Harga Konsumen. 3. Upah yang berlaku di daerah setempat dan antar daerah 4. Kondisi pasar kerja 5. Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

  9. Faktor kemampuan perusahaan yang di tetapkan pemerintah, justru akan membuat policy pengupahan menaikkan atau menurunkan upah sesuai dengan kemampuan perusahaan. • Policy ini akan membuat kerugian pada dua hal; pertama, perusahaan tidak akan terdorong mengembangkan sistem perencanaan pengupahan yang baik, sebab pemerintah akan mem back up kelemahan mereka. Masalah kedua, buruh akan tetap menerima upah rendah, karena pemerintah akan tetap mensubsidi (melalui kebijakan) perusahaan yang tidak efisien.

  10. ROAD MAP PENGUPAHAN SPBP= Sistim Pengupahan Berdasarkan Produktivitas

  11. USULAN PERBAIKAN KEDEPAN 1) Revisi UU 13/2003 Terkait Dengan Kebijakan Upah atau Segera Keluarkan PP Tentang PENGUPAHAN

  12. 2. PerubahanRadikal, KonsepUpah Minimum dihapus, digantidenganUpahHidupLayak (UHL) Penetapannyadenganmemperhatikan : • PrediksiInflasi yang berjalansampaitahunberikutnya • PertumbuhanEkonomi • Produktivitas Konseptersebuttelahditerapkandi Brazil, Australia.

  13. KSBSI Jl. Cipinang Muara 33 - Jatinegara Jakarta - Timur. Telp. 62-21 70984671 Fax. 62-21 8577646 Web site: www.sbsi.or.id Terima Kasih Atas Perhatiannya

More Related