Sistim Ekonomi Indonesia

1. Sistim Ekonomi Indonesia Bank dan lembaga keuanganlainya Oleh : Agus Supriyanto

2. Definisi uang ialah sesuatu yang diterima / dipercaya sebagai alat pembayaran atau transaksi

3. Fungsi uang : • Satuan hitung • Alat transaksi • Penyimpanan nilai • Standar pembayaran di masa mendatang

4. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana.

5. Fungsi utama lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan uang –modal (pemakai dana) dengan pihak-pihak yang memilikinya (pemilik dana)

6. Lembaga keuangan : • Bank, adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan (lembaga keuangan depositori). • Bukan bank (LKBB), adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan fungsi intermediasinya tidak diizinkan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk tabungan (lembaga keuangan nondepositori).

7. UU no.7/1992 diubah dengan UU no.10/1998, tentang perbankkan bank didefiniasikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya. Bank diklasifikasikan menjadi Bank Umum dan bank Perkreditan Rakyat

8. Kegiatan Bank Umum • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu; • Memberi kredit; • Menerbitkan surat pengakuan hutang; • Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya; • Kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan uu dan peraturan berlaku.

9. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh bank • Melakukan penyertaan modal, kecuali dalam hal tertentu seperti yang diataur dalam uu; • Melakukan usaha perasuransian; • Melakukan usaha lain seperti yang diatur dalam uu.

10. Kegiatan BPR • Menghimpundana dari masyarakat dalam bentuk simpanan; • Memberikan kredit; • Menyediakan pembiyayan bagi nasabah berdasarkan aprinsip bagi hasil; • Menempatkan danya dalam bentuk SBI, deposito dan atau tabungan pada bank lain.

11. Kegitan yang tidak diperkenankan oleh BPR • Menerima simpanan dalam bentuk giro • Melakukan penyertaan modal • Melakakan usha perasuransian; • Melakukazn usaha lain diluar kegiaran usha tersebut ti atas.

12. Bank Sentral, fungsi utamanya yang paling mendasar dari sebuah bank sentral suatu negara adalah mengatur jumlah uang yang beredar dalm perekonomian.

14. Unit Defisit (Borrowers) Unit Surplus (Lenders) Bank Bank Sentral, Bank Umum, BPR dan Bank Bagi Hasil FUND FUND Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga Pembiayaan, Asuransi, Dana Pensiun, Pegadaian, Pasar Modal dan Pasar Uang INCOME INCOME Gambar. Proses Transaksi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

15. Tabel. Perbedaan Kedua Bentuk Lembaga Keuangan

16. Lembaga keuangan bukan bank • Perusahaan asuransi • Lembaga dana pensiun • Perusahaan investasi • Perushaan pembiayaan • Pegadean

17. Lembaga keuangan informal, adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandasan kekuatan hukum.

18. Bank Sariah • Adalah bank yang beroperasi dengan aturan khusus yang diatur oleh agama Islam, dimana ciri utamanya adalah tidak adanya bunga melainkan system bagi hasil. • Merupakan lembaga keuangan yang transparan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, tanpa sentimen agama, serta fakta riba adalah haram. • Secara umum, fungsi dasar bank syariah sama dengan bank konvensional sehingga prinsip-prinsip umum pengaturan dan pengawasan system berlaku bagi bank syariah. • Namun karena ada ciri khas dan karakteristik yang cukup mendasar maka karakteristik khusus bank syariah memerlukan penanganan tersendiri dalam hal pengaturan dan pengawasan, terutama mengenai jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas, khususnya pelarangan bunga bank yang diganti dengan instrumen nisbah bagi hasil

19. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. Landasan Undang-Undang Berdirinya Bank Syariah

20. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

21. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bunga

22. Diskusi kelompok dengan tema “ Peranan lembaga keuangan (bank) dalam perekonomian suatu negara”