1 / 18

BANK INDONESIA

Dasar pendirian, status dan tujuan. Tugas dan kewenangan. Pengawasan perbankan. BANK INDONESIA. BANK INDONESIA. DASAR PENDIRIAN

keran
Download Presentation

BANK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Dasar pendirian, status dan tujuan. Tugas dan kewenangan. Pengawasan perbankan. BANK INDONESIA

  2. BANK INDONESIA DASAR PENDIRIAN 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang undang; dan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Amandemen terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia menjadi undang-undang

  3. BANK INDONESIA STATUS Bank Indonesia adalah bank sentral negara RI berupa lembaga negara yang independen dengan berstatus badan hukum. [Ps. 4 UUBI] TUJUAN Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. [Ps. 7 UUBI] TUGAS • Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; • Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan • Mengatur dan mengawasi bank. [Ps. 8 UUBI]

  4. KEWENANGAN MENGATUR DAN MENGAWASI BANK Kewenangan untuk memberi izin/ Right to licence Kewenangan untuk mengatur/ Right to regulate Kewenangan untuk mengawasi/ Right to control Kewenangan untuk Mengenakan sanksi/ Right to impose sanction Ps. 6; 7; 16; 18-20; 26; 28; 41-42 UU Perbankan 1. Ps. 2; 8; 11; 15; 21-28; 32; 40; 42A UUPerbankan; 2. Ps. 4 UUSNT & LLD; dan 3. Ps. 25 UUBI Ps. 29-35 UUBI Ps. 29 – 37 UU Perbankan Ps. 37; 37A; 46- 53 UUPerbankan BANK INDONESIA Ps. 24 jo. Ps. 4 UUBI

  5. PENGAWASAN PERBANKAN Pengawasan terhadap Kepatuhan/ Compliance Based Supervision Pengawasan terhadap Resiko/ Risk Based Supervision Resiko Kredit; Resiko Pasar; Resiko Likuiditas; Resiko Operasional; Resiko Hukum; Resiko Reputasi; Resiko Strategik;dan Resiko Kepatuhan. BANK INDONESIA

  6. KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/ POWER TO CONTROL Pengawasan Langsung/ On-Site Supervision/ Direct Supervision Pengawasan Tidak Langsung/ Off-Site Supervision/ Indirect Supervision 1. Umum/berkala; dan 2. Setiap waktu. Laporan Ps. 31 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 BANK INDONESIA

  7. BANK INDONESIA KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI/POWER TO CONTROL Kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan baik sektor perbankan maupun non-bank konsepnya secara bertahap akan beralih kepada badan khusus yang secara konsep bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ps. 34-35 UU No. 23/1999 jo. UU No. 3/2004.

  8. BANK INDONESIA KOMPONEN DAN BOBOT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK • Capital/Permodalan 30% • Asset quality/Kualitas aset 30% • Management/Manajemen 10% • Earning/Rentabilitas 10% • Liquidity/Likuiditas 10% • Sensitivity to market/ 10% Sensitivitas terhadap Resiko Pasar ---------- + Total = 100% SBI No. 6/23/2004 tgl 21 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

  9. BANK INDONESIA TINGKAT KESEHATAN BANK • Sehat; 80-100 • Cukup Sehat; 60- 80 • Kurang Sehat; dan 40- 60 • Tidak Sehat. 0- 40

  10. HASIL PENILAIAN Ditetapkan dalam 5 Peringkat Komposit (PK), yaitu: Ps. 5; 6; 7 PBI NO. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tgl 12 April 2004

  11. BANK INDONESIA TINGKAT KESEHATAN BANK *KURANG SEHAT* • Pembinaan; dan/atau • Action Plan. Ps. 37 UU No. 7/ 1992 jo. UU No. 10/1998.

  12. BANK INDONESIA 3 UNSUR BANK SENTRAL • Keterbukaan/transparansi/Disclosure; • Akuntabilitas; dan • Independensi/Kemandirian.

  13. BANK INDONESIA KEMANDIRIAN BANK SENTRAL • Kemandirian Lembaga/Institutional Independence; • Kemandirian Fungsi/Functional Independence; • Kemandirian Organisasi/Organization Independence; dan • Kemandirian Anggaran/Financial Independence. [Fabian Amtenbrink, The Democratic Accountability of Central Banks (A Comparative Study of The European Central Bank), Oxford & Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd., 1999]

  14. BANK INDONESIA Dalam melaksanakan tugasnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Menurut UU No. 3 tahun 2004 susunan DG BI terdiri dari : Seorang Gubernur Seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil Gubernur Sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur yang merupakan anggota DG

  15. BANK INDONESIA • Untuk dapat diangkat sebagai DG harus memenuhi syarat : • Warga negara Indonesia; • Memiliki integritas, akhlak, dan moral yg tinggi; • Memiliki keahlian dan pengalaman dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. • Masa jabatan DG: 5 tahun. • Calon DG diusulkan Presiden berdasarkan rekomendasi Gubernur.

  16. BANK INDONESIA • Anggota DG tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali ybs: • Mengundurkan diri; • Melakukan tindak pidana kejahatan; • Tidak dapat hadir secara fisik 3 bulan berturut-turut; • Dinyatakan pailit; • Berhalangan tetap.

  17. BANK INDONESIA • Masa jabatan DG 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yg sama sebanyak-banyaknya satu kali masa jabatan.

  18. STAGGERING SYSTEM SIB (SYSTEMATICALLY IMPORTANT BANKS) = 14 BANK = 70% PANGSA PERBANKAN TO BIG TOO FAIL PRUDENTIAL REGULATIONS

More Related