1 / 18

Bank Indonesia

Bank Indonesia. Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004,

Download Presentation

Bank Indonesia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bank Indonesia Menurut UU Republik Indonesia No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

  2. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi; serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.

  3. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indoensia.

  4. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam UU di atas, Bank Indonesia berwenang: 1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi; 2. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: • operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; • Penetapan tingkat diskonto; • Penetapan cadangan wajib minimum; • Pengaturan kredit atau pembiayaan

  5. Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa.

  6. Inflasi sebagai bagian dari keadaan perekonomian tentu akan dialami oleh setiap negara, hanya saja setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda-beda. Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan indek harga konsumen. Rumus untuk menentukan indek harga konsumen. IHK = Harga sekarang x 100 Harga pada Tahun Dasar Contoh: Harga suatu jenis barang pada tahun 2002 sebesar Rp. 6.000,- dan pada tahun dasar harga barang tersebut Rp. 4.000,-, maka Indek harga pada tahun 2002 adalah

  7. 150

  8. Untuk melihat keberhasilan moneter mengendalikan inflasi, indikator harga yang digunakan selama ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK tersebut dilakukan berdasarkan survei harga konsumen di beberapa kota besar di Indonesia setiap bulan.

  9. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya: • Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. • Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI). • Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi. • Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. • Indeks harga barang-barang modal • Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa

  10. Kebijakan Moneter • Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

  11. Implementasi kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer(base money), dan selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah. • Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui perangkat moneter tidak langsung, yaitu menggunakan operasi pasar terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan

  12. Operasi Pasar Terbuka Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan memperdagangkan surat berharga milik Bank Indonesia (SBI). Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menjual surat berharganya, agar uang yang beredar dapat diserap. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan membeli surat berharganya sehingga uang yang beredar akan bertambah.

  13. Penetapan Bunga Diskonto Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah bunga pinjaman Bank bila akan meminjam dana ke BI. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan suku bunga pinjaman tersebut, sehingga mengurangi minat Bank umum untuk meminjam, sehingga uang yang beredar dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan bunga pinjaman sehingga mendorong Bank umum meminjam dana dan menyalurkannya ke masyarakat, sehingga uang yang beredar akan bertambah.

  14. Penetapan Cadangan Wajib Minimum Dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan merubah cadangan wajib minimum yang harus ada di Bank umum. Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan manaikkan cadangan wajib minimum Bank umum, sehingga mengurangi kemampuan Bank umum dalam menyalurkan dananya ke masayarakat, sehingga uang yang beredar akan dapat ditekan. Begitu pula sebaliknya, bila ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka BI akan menurunkan cadangan wajim minimum Bank umum, sehingga akan meningkatkan penyaluran dana oleh Bank umum ke masyarakat, sehingga uang yang beredar akan bertambah.

  15. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

  16. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflation).

  17. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA • Sebagai Lembaga Negara yang Independen • Sebagai Badan Hukum

  18. DEWAN GUBERNUR Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas : • Seorang Gubernur sebagai pemimpin, • Dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan • Sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur.

More Related