1 / 15

PENGGOLONGAN KODEFIKASI

PENGGOLONGAN KODEFIKASI. &. BARANG MILIK NEGARA. PERMENKEU 29/2010. DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dasar Hukum. UU 1/2004  Perbendaharaan Negara;

kovit
Download Presentation

PENGGOLONGAN KODEFIKASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGGOLONGAN KODEFIKASI & BARANG MILIK NEGARA PERMENKEU 29/2010 DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

  2. DasarHukum • UU 1/2004  PerbendaharaanNegara; • UU 33/2004  PerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah; • PP 23/2005  PengelolaanKeuanganBadanLayananUmum; • PP 24/2005  StandarAkuntansiPemerintahan • PP 6/2006  Pengelolaan BMN/D, sebagaimanatelahdiubahdengan PP 38/2008; • PMK 91/2007  BaganAkunStandar; • PMK 120/2007  Penatausahaan BMN; • PMK 171/2007  SistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat.

  3. Dasarpemikiran • Terciptanya keseragaman dalam penggolongan dan klasifikasi BMN • Terbatasnya kodefikasi yang sudah ada • Kebutuhan untuk menyesuaikan penggolongan barang berdasarkan Bagan Akun Standar (PMK 91/2007) • Mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN

  4. Sasaran & RuangLingkup Sasaran : • Seluruh BMN yang diperolehdari APBN atauberasaldariperolehanlainnya yang sah RuangLingkup : • PelaksanaPenatausahaan BMN padaPengelolaBarangdanPenggunaBarang • PelaksanaPenatausahaan BMN padaSatkerBelanjaSubsididanBelanja lain-lain (BSBL).

  5. PENGGOLONGAN Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik mengenai BMN ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok dan sub-sub kelompok. SUB KELOMPOK KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK KELOMPOK SUB KELOMPOK BIDANG SUB-SUB KELOMPOK KELOMPOK GOLONGAN SUB KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK BIDANG SUB KELOMPOK SUB-SUB KELOMPOK KELOMPOK

  6. KODE BARANG Kode barang terdiri 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok kode dengan susunan sebagai berikut : Satu angka/digit pertama : kode Golongan Barang Dua angka/digit kedua : kode Bidang Barang Dua angka/digit ketiga : kode Kelompok Barang Dua angka/digit keempat : kode Sub Kelompok Barang Tiga angka/digit kelima : kode Sub-Sub Kelompok Barang

  7. SUBSTANSI Perubahandari PMK 97/2007 ke PMK 29/2010 • Penambahan kode BMN baru; • Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura). • Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN; • Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi Lainnya Menjadi Candi. • Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu) kode BMN (many to one); • Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar Budidaya; 1/2

  8. Perubahandari PMK 97/2007 ke PMK 29/2010 • Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode BMN (one to many); • Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang sebenarnya. • Perubahan kode BMN; • Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi kode baru (PMK 29/2010). • Pergeseran Akun Neraca; • Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin. 2/2

  9. PerbandinganGolongan Barang Lama dan Baru

  10. PE Penggolongan BMN(PMK 29/PMK.06/2010) 1 - Persediaan 2 - Tanah 3 - PeralatandanMesin 4 - GedungdanBangunan 5 - Jalan, Irigasi, danJaringan 6 - AsetTetapLainnya 7 - KontruksiDalamPengerjaan 8 - AsetTakBerwujud Golongan Semakinrinci/ detail Bidang Kelompok Sub Kelompok Sub–subKelompok Persediaan – 1151 Tanah – 1311 PeralatandanMesin – 1313 GedungdanBangunan – 1315 Jalan, Irigasi, danJaringan – 1317 AsetTetapLainnya – 1319 KonstruksiDalamPengerjaan – 1321 AsetTakBerwujud –1531 BaganAkunStandar PMK 91/PMK.05/2007

  11. PenambahankodebarangditetapkanolehMenkeucq. DirjenKekayaan Negara danatasusulanPenggunaBarang Untukjenisbarangbaru yang belumadakodenyadapatmenggunakankodesementarayaitu (9.99.99.99.999) Apabilakodebarangbarusudahditetapkan, dilakukanreklasifikasidarikodesementarakekode yang barutersebut. PENAMBAHANKODE

  12. KONSEKUENSI PERUBAHAN KODE BMN • Aplikasi konversi kodifikasi barang; • Pergeseran nilai akun neraca; • Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara; • Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang baru; • Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode yang baru.

  13. ILUSTRASI:

  14. Penjelasandariilustrasidiatas : • BMN dengankodebarang lama 2110301002 yaituAmunisiHampasemuladisajikandineracasebagaiPeralatanMesin. • Dalamkodefikasi yang baru, karenasifatnya, amunisitersebutdisajikandineracasebagaiPersediaansehinggaperubahankodefikasiAmunisimengakibatkanreklasifikasiakunneraca, namunsecara total nilaitidakmengakibatkanperubahan. • Perubahankodefikasiuntukuraianakun Tanah HutanProduksidanBahan Kimia Lainnyatidakberdampakpadareklasifikasiakunneraca. • SehinggaPosisiNeracaSatker A per 31 Desember 2008 menggunakanPenggolongandanKodefikasiBarangSebelumdanSesudahPerubahanKodefikasi BMN. Dalamcontohini yang mengalamipergeseranakundineracaadalahakunAsetTetap (AmunisiHampa) menjadiAkunPersediaan (Amunisi).

  15. “Mari Kita BenahiAset Negara” TerimaKasih

More Related