Sosialisasi SPT masa PPN 1111 dan 1111DM

1. GAMBARAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DM

2. Induk SPT Masa PPN • Formulir 1111 DM berisi: • jumlahpenyerahanbarangdanjasa; • penghitungan PPN danPPnBMKurangatau (Lebih) Bayar; • jumlah PPN terutangataskegiatanmembangunsendiri. • Bagi PKP yang menyampaikanSPT secara manual dalambentuk media elektronik, Formulir 1111 DM harusdiisidandisampaikandalambentukformulirkertas. • Bagi PKP yang menyampaikanSPT secara elektronik (e-filing), Formulir 1111 DM tidakperludisampaikandalambentukformulirkertas. • DalamhalSPT dilaporkan NIHIL karena PKP tidakmelakukankegiatanpenyerahandanperolehan, Formulir 1111 DM tetapdibuatdandiisidenganangka 0 (Nol).

3. Bagian Identitas Untuk SPT ygdisampaikandalambentukformulirkertas, kolominidiisiolehpetugasdi KPP/KP2KP, jumlahlembar SPT (Induk + Lampiran) Diisiapabila PKP menggunakandeemed PM berdasarkan PMK No 74/PMK.03/2010 Diisiapabila PKP menggunakandeemed PM berdasarkan PMK No 79/PMK.03/2010 Diisidengantahunbuku yang digunakanoleh PKP. Dalamhal PKP tidakmenggunakanpembukuan, makadiisidengantahunkalender (01 s.d 12)

4. Bagian Isi (Butir I) Diisidenganjumlahseluruhpenyerahanbarang (berwujudmaupuntidakberwujud), yang meliputi: ekspor; penyerahan yang PPN-nyaharusdipungutsendiri, dipungutolehPemungut PPN, tidakdipungut, dan yang dibebaskandaripengenaan PPN; dan penyerahan yang tidakterutang PPN, dikurangidenganreturbarang yang diterima. Diisidenganjumlahseluruhpenyerahanjasa, yang meliputi: ekspor; penyerahan yang PPN-nyaharusdipungutsendiri, dipungutolehPemungut PPN, tidakdipungut, dan yang dibebaskandaripengenaan PPN; dan penyerahan yang tidakterutang PPN, dikurangidenganpembatalanjasa.

5. Bagian Isi (Butir II) Diisidengan: 70%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkanPeredaran Usaha 80%, bagi PKP pedagangemasperhiasan yang menggunakan deemed PM 90%, bagi PKP pedagangmobilbekas yang menggunakan deemed PM Diisidengan 60%, bagi PKP yang menggunakan deemed PM berdasarkanPeredaran Usaha

6. Bagian Isi (Butir II – KB (LB)) Permohonanrestitusihanyadapatdiajukandiakhirtahunbuku, karenapadaprinsipnya PKP yang menggunakan deemed PM akanselalumengalamiKurang Bayar. Olehkarenaitu, PKP yang secaramekanisme PPN mengalamiLebih Bayar (Pasal 9 ayat (4b)) sebaiknya tidak menggunakan deemed PM. Sepertiketerangandiatas, PKP berisikorendahjuga sebaiknya tidak menggunakan deemed PM.

7. Bagian Isi (Butir III) Diisi dengan jumlah DPP atas kegiatan membangun sendiri yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi pada tanggal 15 bulan berikutnya Diisi dengan jumlah PPN terutang yang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak

8. Bagian Isi (Butir IV) DalamhalterjadilebihbayarPPnBM, makapermohonanrestitusidibuatdengansurattersendiri.

9. Bagian Isi (Butir V) Dalam hal tidak ada data yang perlu dilaporkan dalam Lampiran 1111 A DM atau R DM, maka kolom ini tidak perlu diisi dan Lampiran yang bersangkutan tidak perlu dilampirkan Contoh: SK penetapansebagai WP Patuhdalamhal PKP yang memenuhiPasal 17C UU KUP mengajukanpermohonanpengembalianpendahuluankelebihanpajak; Surat keterangan/pernyataan yang menyatakanpermohonanpengembaliankelebihanpajakberdasarkanPasal 17D UU KUP dalamhal PKP yang memenuhiPasal 17D UU KUP mengajukanpermohonanpengembalianpendahuluankelebihanpajak.

10. Bagian Pernyataan SPT wajibditandatangani. Dalamhaltidakditandatangani, SPT dianggaptidakdisampaikan Dalamhal PKP adalahorangpribadi yang kegiatanusahanyatidakmemilikistrukturorganisasi, diisidengan “Pemilik”.

11. Formulir 1111 A DM • Formulir 1111 A DM berisidaftar: • PajakKeluaran atas penyerahandalamnegeridenganFakturPajak dan/ataudokumentertentu yang kedudukannyadipersamakandenganFakturPajak, yang diterbitkanoleh PKP; • Nota Returpengembalian BKP/Nota Pembatalan JKP, yang diterima oleh PKP. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalambentukformulirkertas (hardcopy), dalamhaltidakada data yang dilaporkandalamformulirini, formulirinitidakperludiisi dan tidakperludilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

12. DalamhalFakturPajaktidakmencantumkan NPWP pembeli, makakolominidiisidenganangka 000000000000000 (angkanolsebanyak lima belasdigit). Dalamhal PKP melakukanpenyerahan BKP kepadaturisasing (dalamskemarestitusiberdasarkanPasal 16E UU PPN), kolominidiisidengannomorpasporturisasing yang bersangkutan. DiisidenganKode dan Nomor Seri FakturPajak : yang diganti, dalamhalterdapatFakturPajakPengganti; atau atas BKP yang dikembalikanatau JKP yang dibatalkan, dalamhalterdapat Nota Retur/Nota Pembatalan DalamhalFakturPajak yang diterbitkantidakmencantumkanidentitasnamapembeli, makakolominitidakdiisi Dalamhal Nota Retur/Nota Pembatalan, nilai DPP, PPN, dan PPnBMditulisdalam tanda kurung ( ) sebagaipengurang

13. Formulir 1111 R DM • Formulir 1111 R DM berisidaftar Nota Returpengembalian BKP dan/atau Nota Pembatalan JKP yang diterbitkanoleh PKP. • Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dalambentukformulirkertas (hardcopy), dalamhaltidakada data yang dilaporkandalamformulirini, formulirinitidakperludiisi dan tidakperludilampirkan pada Induk SPT Masa PPN.

14. DiisidenganKode dan Nomor Seri FakturPajak atas BKP yang dikembalikanatau JKP yang dibatalkan, dalamhalterdapat Nota Retur/Nota Pembatalan Nilai DPP, PPN, dan PPnBMditulisdalam tanda kurung ( ) sebagaipengurang

15. CONTOH SOAL

16. Nama Perusahaan: PT Amin Sejahtera Kegiatan Usaha: Penjualan mobil bekas secara eceran Contoh 1 Dilaporkan di Form A DM Tidak perlu dilaporkan dalam SPT Dilaporkan di Form R DM Dilaporkan di Form Induk

17. Pengisian dalam Formulir Induk Diisi Total Penjualan dikurangi dengan Nota Retur: (60.000 +210.000+180.000-70.000) Diisi dengan persentase deemed PM bagi PKP pedagang mobil bekas sesuai PMK 79/PMK.03/2010 Nilai PPN Kurang Bayar yang wajib disetor oleh PKP

18. Pengisian dalam Formulir Induk Diisi dengan jumlah DPP yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2011, yaitu: 40% x 50.000.000 = 20.000.000 PPN terutang atas kegiatan membangunsendiri harus dilunasipaling lama tanggal 15 bulan berikutnya

19. Pengisian dalam Formulir A DM & R DM

20. Lanjutan dari Contoh 1 • Pada bulan Juni 2011 diketahui adanya kesalahan dalam pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011, yaitu bahwa harga jual sebenarnya atas penyerahan mobil bekas oleh PT Amin Sejahtera kepada Tuan Ito Bahagia adalah sebesar Rp46.000.000,00. • Atas kejadian tersebut, PT Amin Sejahtera melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011.

21. Pengisian dalam Formulir Induk Diisi Total Penjualan dikurangi dengan Nota Retur: (46.000 +210.000+180.000-70.000) Nilai Lebih Bayar dikompensasikan ke SPT Juni 2011 (Masa Pajak dilakukannya pembetulan)

22. Pengisian dalam Formulir A DM & R DM Kolom DPP dan kolom PPN diisi dengan nilai yang benar Dalam hal SPT Masa PPN disampaikan dalam bentuk formulir kertas, Formulir 1111 R DM tidak perlu dilampirkan karena tidak mengalami perubahan

23. Nama Perusahaan: PT Toryung Abadi Kegiatan Usaha: Perdagangan Contoh 2 Dilaporkan di Form A DM Tidak perlu dilaporkan dalam SPT Dilaporkan di Form R DM

24. Pengisian dalam Formulir Induk Diisi Total penyerahan barang dikurangi dengan Nota Retur: (20.000 +5.000-5.000) Diisi Total penyerahan jasa dikurangi dengan Nota Pembatalan: (5.000+10.000) Diisi dengan persentasedeemed PM bagi PKP dg omzet tertentu sesuai PMK 74/PMK.03/2010 Nilai PPN Kurang Bayar yang wajib disetor oleh PKP

25. Pengisian dalam Formulir A DM & R DM