Kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan

1. KebijakanPenggunaan Kawasan Hutan • KewajibanPemegang IPPKH • Kriteria Areal terganggu yang harusdireklamasi DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN February 1999 February 2008 March 2000 January 2002 May 2007

2. DASAR HUKUM UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP PP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu PP No. 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBP yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang berlaku pada Depertemen Kehutanan. PP No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran PNBP Yang Terutang PP No. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP No. 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBP Yang Terutang PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang KEPPRES No. 41 tahun 2001 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan Permenhut No. 60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan Permenhut No 4/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Reklamasi Permenhut No. 63 tahun 2011 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan Kritis di Sekitar DAS Permenhut Nop. 56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Areal Terganggu dan Areal Reklamasi Untuk Perhitungan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Permenkeu No. 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Permenhut No. 18/Menhut-II/2011, tentang Pedoman Penggunaan Kawasan Hutan.

3. Pokok-pokokPengaturanTerkaitKeberlanjutan SDA Pasal 38 UU 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan : (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. February 1999 February 2008 March 2000 January 2002 May 2007

4. Pokok-pokokPengaturan .... Pasal 5 Permenhut P.18/Menhut-II/2011 Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan • HP:dapat dilakukan penambangan terbuka dan bawah tanah • HL :dilarang penambangan terbuka, hanya untuk pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan : • turunnya permukaan tanah; • berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan • terjadinya kerusakan akuiver air tanah. • Ketentuan Tambang Bawah Tanah di HL diatur dengan Peraturan Presiden. February 1999 February 2008 March 2000 January 2002 May 2007

5. PENGENDALIAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN IPPKH

6. Bentuk Pengendalian…

7. BentukIzin PPKH (Pasal 7) A. Izin PPKH dengan kompensasi: • KompensasiLahanpadaprovinsidenganluasKawasanHutan< 30 % : • Non komersil : ratio paling sedikit 1 : 1 ditambahdenganluasrencana areal terganggudengankategori L3 • Komersil : ratio paling sedikit 1 : 2 ditambahdenganluasrencana areal terganggudengankategori L3 • Jikarealisasi L3 lebihluasdarirencana L3, makaluaskompensasiditambahdenganluasperbedaandariselisihantararencana L3 denganrealisasi L3 • Kompensasimembayar PNBP-PKH danmelakukanpenanamanpadaprovinsidenganluasKawasanHutan > 30 % • Non Komersil : ratio penanaman 1 : 1 • Komersil : ratio penamanan paling sedikit 1 : 1 ditambah denganluasrencana areal terganggudengankategori L3 B. Izin PPKH tanpakompensasi: Izin PPKH tanpakompensasi diberikan untukkegiatan survey/eksplorasidanuntukkegiatanpertahanannegara, saranakeselamatanlalulintaslautatauudara, saranameteorologi, klimatologi, dangeofisika. February 1999 February 2008 March 2000 January 2002 May 2007

8. KewajibanPemegangIzin PPKH (Pasal 26) • Melakukan reboisasi Lahan Kompensasi (bagi pemegang IPPKH dengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi) • Membayar PNBP PKH dan melaksanakan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS; • Melakukan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu IPPKH; • Membayar ganti rugi nilai tegakan hutan tanaman, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan biaya investasi lainnya • Melakukan pemeliharaan batas pinjam pakai kawasan hutan • Melaksanakan perlindungan hutan; • Mengamankan kawasan hutan konservasi (HK) dan hutan lindung (HL) dalam hal areal IPPKH berbatasan dengan HK dan HL; • Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan; • Menanggung seluruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan • Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan/atau pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan; • Menyerahkan rencana kerja pemenuhan kewajiban selambat-lambatnya 100 (seratus) hari kerja setelah diterbitkan keputusan IPPKH; • Membuat laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai.

9. HapusnyaPersetujuanPrinsip/Izin PPKH (Pasal 41 – 43) • Jangka waktu berakhir; • Dicabut oleh Menteri; • Diserahkan kembali oleh pemegang izin; • Kawasan hutan yang dipinjam pakai berubah peruntukan menjadi bukan kawasan hutan atau berubah fungsi menjadi fungsi hutan yang penggunaannya dilarang; • Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/ Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-Operasi Produksi) atau perizinan lainnya dicabut oleh pejabat sesuai kewenangannya. Hapusnyaizintidakmembebaskankewajibanpemegangizinuntukmenyelesaikansemuakewajiban: Membayar PNBP-PKH; Melakukanpenanamandalamrangkarehabilitasi DAS; Melakukanreklamasidan/ataureboisasipada areal IPPKH yang sudahtidakdigunakanlagi; MembayarPenggantiannilaitegakan, PSDH dan DR; Melaksanakankewajiban lain yang ditetapkandalam IPPKH.

10. SANKSI(Pasal 44) • Setiap Pemegang IPPKH yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 atau melanggar Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri; • Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dikenakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

11. PNBP-PKH • SalahSatuKewajibanPemegang IPPKH adalahmembayar PNBP-PKH • Penerimaan Negara BukanPajakPenggunaanKawasanHutan(PNBP-PKH) adalah : Penerimaan Negara BukanPajak yang berasaldaripenggunaankawasanhutanuntukkepentinganpembangunan di luarkegiatankehutanan yang luaskawasanhutannya di atas 30% (tigapuluhpersen). Luaskawasanhutanlebihdari 30% adalahluaskawasanhutansuatupropinsi yang berdasarkansuratkeputusanMenteriKehutanantentangpenunjukankawasanhutanluasnyalebihdari 30% dariluasdaratan. Propinsidenganluaskawasanhutan < 30% dariluasdaratanadalah : • SeluruhPropinsi di PulauJawa • Propinsi Lampung • PropinsiBali

12. PEMBAYARAN PNBP-PKH BERDASARKAN PADA BASELINE (RENCANA PKH – RENCANA AREAL TERGANGGU) • PNBP Penggunaan kawasanhutandikenakankepadapemegang IPPKH atau disebut WAJIB BAYARdenganberdasarkanpadabaseline rencanapenggunaankawasanhutan/Rencana areal terganggudanperubahanluas penggunaan kawasanhutanpadamasing-masingkategori L1, L2, L3 • Baseline luas L1, luas L2, danLuas L3 disusunolehpemegang IPPKHsesuaiformulir PNBP-1 dan disampaikankepadaDirjenPlanologiKehutanandanDirekturJenderal /instansiterkaitselambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) harisejakterbitnyaIPPKH • Penyusunan baseline danperkembangan/Rencanaobyek penggunaan kawasanhutanmengacupadadesign tambang(mine design) ataurencanakerjadibidangnyadanatau; petalampiranizinpinjampakaikawasanhutandanatau; rencanakerjaanggaranbiaya (RKAB) danatau; Rencanakerjatahunanteknisdanlingkungan (RKTTL) danatau AMDAL atau UKL dan UPL danatau; survey lapangan

13. FORMULA PENGHITUNGAN PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) +(L3 x 2 x tarif ) Rp/tahun Dimana: L adalah area terganggudengankriteriasebagaiberikut: L1= area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk saranaprasarana penunjang yangbersifat permanen L2 = area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi L3 = area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat ditutup/ditimbun/dilakukan reklamasi L1, L2, L3 merupakanrancangan yang disusunsebelumnyaolehpimpinanpemegang IPPKH yang dituangkandalam baseline

15. DASAR PERHITUNGAN PNBP ADALAH BASELINE Baseline luas L1, luas L2 dan luas L3 sesuai formulir PNBP-1 pada Lampiran 1 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya izin PPKH Revisi Baseline diperbolehkan 1 (satu) kali semasa IPPKH tetapi penyusunannya tetap mengacu pada Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Pasal 4 Revisi baseline harus mendapat persetujuan dari Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Sumber: Permenhut P.56/Menhut-II/2008

16. Sumber: PP No. 2 Tahun 2008 JENIS DAN TARIF PNBP * Hanya berlaku bagi perusahaan Tambang sesuai Keppres 41/2004

17. TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP PKH • PNBP-PKH dihitungdandisetorsecarasendiri(Self Assessment) olehWajib Bayar berdasarkanbaseline penggunaankawasanhutan (Form PNBP-1) padamasing-masingkategori L1, L2, L3 yang disusunolehWajib Bayar; PNBP dibayarkandiawalpadajatuh tempo. • Jatuh Tempo Penyetoran: • TahunPertama: Paling lambat 90 harisejakterbitnya SK IPPKH dariMenteriKehutanan; • TahunKeduadanseterusnya: Setiaptanggalterbitnya SK IPPKH dariMenteriKehutanan • Baseline merupakanrencana PKH, Jadipembayaran PNBP berdasarkanrencana, danbukanmenunggurealisasi PKH. Jikapenggunaankawasanhutanmelebihirencana yang telahdibayarkan, maka areal yang digunakan yang belumdibayar , harussegeradilunasidihitungsejakawaljatuh tempo. JikaPenggunaankawasanhutankurangdarirencanaygtelahdibayarkan, makatidakadaklaim kelebihanpembayaran. • Berdasarkan perhitungan pada formulir PNBP-3, PNBP PKH disetor oleh wajib bayar dengan menggunakan Formulir PNBP-4 yaitu Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsidengan kode instansi : 029.06.477493 dan kode MAP : 421441

18. Penagihan, PemungutandanPenyetorankepadaWajibBayar Surat Tagihan Pertama Surat Tagihan Kedua Surat Peringatan Ketiga Surat Peringatan Kedua Surat Tagihan Ketiga Surat Peringatan Pertama menagih IPPKH dicabut KEMENHUT Wajib Bayar 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan Surat Penyerahan Tagihan kepada Instansi yang mengurus Piutang Negara

19. REKLAMASI DAN REVEGETASIUNTUK PERHITUNGAN PNBP • Upaya maksimal untuk mencapai kondisi awal menuju ekosistem hutan. • Untuk bidang pertambangan, reklamasi dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi yang tertuang dalam rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan

20. PENILAIAN KEBERHASILAN REVEGETASI DALAM RANGKA REKLAMASI UNTUK PERHITUNGAN PNBP(Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Pasal 8) DilakukanpadaTahun Ke-3 sesudahPenanaman, denganketentuan : • Persentase keberhasilan minimal 80 % dari jumlah tanaman hutan yang ditanam dengan jarak tanam 4 x 4 meter atau lebih rapat; • Persentase tanaman sehat minimal 80 %; • Penilaian dengan cara sensus DilakukanOleh : • untuk bidang pertambangan, dikoordiniroleh BPKH, dengan mengikutsertakan unsur-unsur BP DAS, BP2HP, Dept ESDM)/Dinas provinsi yang membidangi pertambangan dan dituangkan dalam berita acara; • untuk bidang di luar pertambangan oleh BPKH, dengan mengikutsertakan BP DAS dan BP2HP serta dituangkan dalam berita acara • Dalam hal pada baseline, L1 dan L2 yang menurut pemegang izin PPKH tidak dimungkinkan dilakukan reklamasi dan revegetasi, maka lokasi tersebut dilakukan verifikasi

21. PENILAIAN KEPATUHAN PEMBAYARAN DANA PNBP PKH(Permenhut P.56/Menhut-II/2008 Pasal 9) Verifikasidilakukanterhadap : • Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, L3 • Kebenaran atas jumlah pembayaran dana PNBP PKH • Ketepatan waktu pembayaran dana PNBP PKH Dikoordinasikanoleh BPKH denganberanggotakan : • Untuk bidang pertambangan: BP DAS, BP2HP dan Departemen ESDM/ Dinas provinsi yang membidangi pertambangan; • Untuk bidang di luar pertambangan: BP DAS dan BP2HP • DituangkandalamBeritaAcara • Dilakukansecaraujipetik • Hasildariverifikasiuntukrekomendasi : • Dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku; • Pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku • Biaya operasional verifikasi dibebankan kepada PNBP PKH

22. SANKSI ADMINISTRASI • Keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan denda administrasi 2% per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk maksimal 24 bulan. (Pasal 3 Ayat 6 Permenkeu No. 91 Tahun 2009); • Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekuranganpenyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan, wajib bayar wajib menyetor kekurangan dimaksud secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda administrasi sebesar 2 % per bulan untuk paling lama 24 bulan, dari jumlah kekurangan tersebut. (Pasal 5 Ayat 4 Permenkeu No. 91 Tahun 2009); • Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan akan dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin apabila menyalahi ketentuan yang tercantum dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Termasuk Pembayaran PNBP-PKH). (Pasal 44 Permenhut No. P.18/Menhut-II/2011); setelah melalui peringatan sampai 3 kali dengan selang 1 bulan

23. SANKSI PIDANA & DENDA • Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Wajib Bayar yang karena kealpaannya: • Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau: • Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; • Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa Wajib Bayar yang terbukti dengan sengaja: • Tidak membayar, tidak menyetor dan/atau tidak melaporkan jumlah PNBP yang Terutang; • Tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, atau: • Menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;

24. TERIMA KASIH February 1999 February 2008 March 2000 January 2002 May 2007