BAHAN AJAR

1. BAHAN AJAR PENGELOLAAN KURIKULUM DI SEKOLAH

2. UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKANPasal 35 ayat (1) dan (2): Standar Nasional Pendidikan • Isi • Proses • Kompetensi Lulusan • Tenaga Kependidikan • Sarana dan Prasarana • Pengelolaan • Pembiayaan, dan • Penilaian

3. PENDAHULUAN • Amanat UUSPN serta peraturan-peraturan di bawahnya yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum mengakibatkan fungsi dan tugas Pusat Kurikulum mengalami perubahan besar. • Pusat Kurikulum yang pada pengembangan kurikulum 75, 84, 94 menjadi ujung tombak, setelah keluar UUSPN bukan lagi sebagai institusi yang mengembangkan kurikulum secara nasional. • Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memiliki wewenang dalam menetapkan Standar Nasional Pendidikan, termasuk di antaranya adalah Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. • Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menjadi acuan utama sekolah dalam menyusun kurikulum masing-masing.

4. Kebijakan Pengembangan Kurikulum • TugasPusatKurikulummembantusekolahuntukmampumenyusunkurikulumsekolahmasing-masing. • Pekerjaaninibukanpekerjaanringankarenasaatinidi Indonesia ada 43.461 SD; 12731 SMP, 4499 SMA, 2655 SMK, belumtermasukPendidikanAnakUsiaDini, PendidikanLuarBiasadanmadrasah. • Harus ada strategi agar sekolah mampu menyusun kurikulum masing-masing.

5. IMPLEMENTASI KURIKULUM Pelaksanaan kurikulum dari mulai sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, hendaknya mengacu pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam Bab X, secara jelas diatur bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Lebihrincidalampasal 36disebutkanbahwa: 1. Pengembangankurikulumdilakukandenganmengacupadastandarnasionalpendidikanuntukmewujudkantujuanpendidikannasional. 2.Kurikulumpadasemuajenjangdanjenispendidikandikembangkandenganprinsipdiversifikasisesuaidengansatuanpendidikan, potensidaerah, danpesertadidik

6. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. Peningkatan iman dan takwa; b. Peningkatan akhlak mulia; c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; e. Tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; f. Agama; g. Dinamika perkembangan global; dan h. Persatuan Nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

7. PASAL 37 Pasal ini mengatur muatan yang harus ada dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, seperti dirinci dalam pasal: 37 ayat 1 kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; dan c. bahasa.

8. PASAL 38 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah / madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah. 3. Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi. 4. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

9. KONSEP DASAR PENGELOLAAN KURIKULUM Pengelolaan pembelajaran seringkali disebut dengan pengelolaan kurikulum. Oleh karena itu pengelolaan kurikulum dimaknai sebagai pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik yang dikategrorikan berdasarkan kurikulum inti maupun penunjang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Departemen Pendidikan Nasional dan atau lembaga tertentu.

10. Pengelolaan kurikulum bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran yang mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik secara efektif dan efisien. Efektif berarti membelajarkan peserta didik sesuai dengan apa yang seharusnya dikembangkan di setiap jenjang pendidikan. Sementara yang dimaksud dengan efisien adalah mendayagunakan tenaga, waktu, biaya, ruang atau gedung, dan fasilitas pendidikan lainnya sehemat mungkin.

11. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KURIKULUM 1. Keberhasilan proses pembelajaran haruslah dikelola seefektif mungkin; 2. Diarahkan pada upaya menciptakan suasana belajar yang kondusif melalui perencanaan dan pengorganisasian situasi belajar; 3. Harus mempertimbangkan perkembangan emosi dan daya nalar peserta didik.

12. RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KURIKULUM • Penyusunan program; dalamhalini yang perludilakukanadalahmenetapkankegiatanuntuksatutahunajaran, meliputikegiatan yang akandilakukan, waktupelaksanaan, danpenanggungjawabpelaksanaan. • Penyusunankalenderpendidikan; kegiataninidilakukanolehDinasPendidikansetempatataujugaolehbadanpenyelenggarapendidikanbagisekolahswasta. • Penyusunanjadwalkegiatanbelajar; meliputidaftar yang berisitentangkegiatan yang harusdiikutipesertadidik, waktudantempatpelaksanaannya, serta guru yang bertugassebagaipengelolanya. • Perencanaankegiatanbelajarmengajar; meliputipenyusunan program tahuanan, semesteran, mingguandanharian. • Pengaturanpembukaantahunajaranbaru; biasanyadiadakanserangkaiankegiatan yang ditujukanuntukmemperkenalkansistempembelajaranlengkapdengankomponenpendukungnyakepadamurid.

13. Pengaturan pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar; dibagi menjadi dua kelompok: pengaturan di tingkat lembaga, bisa berupa melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pelajaran, memeriksa kebersihan dan memeriksa satuan kegiatan mingguan dan harian guru. Sedangkan pengaturan di tingkat kelas adalah pengaturan fasilitas kelas, pengelompokkan murid, pengaturan piket kelas, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, merekapitulasi kehadiran murid, menganalisis tingkat pencapaian program kegiatan belajar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 7. Pengaturan kegiatan ko dan ekstra kurikuler; dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada peserta didik. Selain itu juga untuk menyediakan ruang bagi penyaluran bakat dan minat peserta didik.

14. 9. Pengaturankegiatanevaluasipelaksanaan program kegiatanbelajar; dimaksudkanuntukmenetapkantingkatpertumbuhandanperkembangankemampuanpesertadidik. Tujuannyaadalahuntukmemperolehinformasitentangpertumbuhandanperkembangankemampuanpesertadidikdariwaktukewaktu. Hal-hal yang perludiperhatikandalamkegiatanevaluasiadalahpenggunaanteknikpenilaian, pencatatanhasilpenilaiandanpelaporanhasilpenilaian. 10. Pengaturanpelaksanaanbimbingandanpenyuluhan; dimaksudkanuntukmemberikanbantuankepadapesertadidik agar mampumengikuti program pendidikanseoptimalmungkinsesuaidengantuntutandankeadaanlingkungan. 11. Pengaturanpenutupantahunajaran; kegiataninimenunjukkanbahwakegiatanbelajarmengajardalamtahunajarantetentuberakhirdanakanmemasukitahunajaranberikutnya. Kegiatan yang perludiaturdalampenutupantahunajaranmencakuppenyelesaiantugasketatausahaandankegiatangraduation ceremony.

15. GURU DAN PENGELOLAAN KURIKULUM • Ketercapaiantujuankurikulumharusdisertaikemampuan guru dalammemahamikurikulum, sehinggaiadapatmenjadikannyadalambentukpengalaman yang bermaknabagipesertadidik. • Hanyausahagurulah yang dapatmerealisasikansetiapkurikulum formal. Olehkarenaitu, kurikulum yang diwujudkandalamkelasselalumengandungkepribadian guru. • Pelaksanaankurikulumselaludiwarnaiolehpribadi guru.

16. UU SISDIKNAS NO 20 TH 2003 BAB X - KURIKULUM Pasal 37 ayat (1): Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama pendidikan kewarganegaraan bahasa matematika ilmu pengetahuan alam ilmu pengetahuan sosial seni dan budaya pendidikan jasmani dan olah raga keterampilan/kejuruan muatan lokal