1 / 44

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak-hak Tenaga Kerja Wanita terkait dengan Kesehatan Kerja disampaikan dalam rangka Pembinaan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan. DAFTAR RIWAYAT HIDUP. 2. 1. NAMA : SIGIT PRIYANTO 2. TANGGAL LAHIR : 9 AGUSTUS 1968

lavonn
Download Presentation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Hak-hak Tenaga Kerja Wanitaterkait dengan Kesehatan Kerjadisampaikan dalam rangka Pembinaan Perlindungan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan .

  2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP 2 1. NAMA : SIGIT PRIYANTO 2. TANGGAL LAHIR : 9 AGUSTUS 1968 3. ALAMAT KANTOR : JL. DUKUH MENANGGAL NO. 124 – 126 SURABAYA E-MAIL : sigitpriyanto99@ymail.com kesehatan.disnakertransduk@ymail.com 5. PENDIDIKAN TERAKHIR : ( S2 ) SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN NON FORMAL 1. DIKLAT PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 2. PRACTICAL TRAINING THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM (PENGELOLAAN B3) 3. SPECIALIS/AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KIMIA / SMK3 4. BIMTEK PENERAPAN PRODUKTIVAS RAMAH LINGKUNGAN 5. BIMTEK GREEN PRODUKTIVITY ENVIRONMENT HEALTY AND SAFETY 6. BIMTEK IMPLEMENTASI QUANTITATIVE RISK ASSESMENT DI INDUSTRY 7. BIMTEK DOKTER PENASEHAT, DOKTER PEMERIKSA/DOKTER PERUSAHAAN 8. BIMTEK WORLD CLAS SAFETY CULTURE/KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 9. PELATIHAN PENGAWASAN PEKERJA ANAK 10. BIMTEK PENGAWASAN PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA 11. TOT HIV/AIDS DARI GLOBAL FUND AMERIKA AND UNIVERSITAS INDONESIA 12. PENANGANAN KASUS TKI/TRAFIKING 13. REFORMASI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HUKUM HAM RI) 14. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINGKAT IV (DIKLATPIM IV) 15. WAWASAN KEPEMIMPINAN (WASPIM)

  3. 3 PENGALAMAN 1. AJUN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MADYA 2. AJUN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 3. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN MUDA 4. PENGAJAR DIKALT DAN SERTIVIKASI CALON AHLI K3 KIMIA 5. SAKSI AHLI / KETERANGAN AHLI BIDANG KETENAGAKERJAAN PENGALAMAN ORGANISASI 1. ANGGOTA ASOSIASI HIPERKES JAWA TIMUR 2. ASOSIASI PENGAWS KETENAGAKERJA SE-JAWA TIMUR 3. ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA SATYA LANCANA KARYA SATYA DARI PRESIDEN RI PENGHARGAAN SELAKU ANGGOTA DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TIMUR

  4. Hubungan Kerja dan Hak-hak Tenaga Kerja Wanita

  5. PERLINDUNGAN DASAR KEWAJIBAN PENGUSAHA HAK NORMATIF PEKERJA

  6. The Male Brain

  7. TIADA Hak-Hak Tenaga Kerja TANPA Hubungan Kerja DAN TIADA Hubungan Kerja TANPA KESADARAN Pengusaha & Pekerja

  8. PERLU PERLINDUNGAN K3

  9. Aku harus tampil beda mas 9

  10. TANDA – TANDA ANEMIA GIZI BESI - Lesu - Lelah - Letih - Lemah - Lalai Normal Pucat Telapak Tangan Tampak Pucat

  11. KECELAKAAN KERJA DIUDARA DIDARAT DILAUT RESIKO KERJA

  12. IBU MENYUSUI

  13. PEDULI KESEHATAN “Seminar Keharmonisan Kehidupan Seksual dalam menunjang Produktifitas Kerja” Dr Boyke Dian Nugraha, Sp OG

  14. PEDULI KESEHATAN “Seminar Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan”

  15. PEDULI KESEHATAN “Seminar Kesehatan Reproduksi & Wanita Pekerja”

  16. PEDULI KESEHATAN “Seminar Pencegahan Kanker Cervix Bagi Istri Karyawan”

  17. Dasar Hukum • UU No.13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan • Kepmennaker No.224/Men/2003 ttg Kewajiban Pengusaha yg Mempekerjakan Perempuan pd Malam Hari • Konv.ILO No.100 (UU No.80/57)  Pengupahan yg sama bagi Laki2 & Wanita utk Pekerjaan yg Sama Nilainya • Konv.ILO No.111 (UU No.21/99)  Diskriminasi Dlm Pekerjaan & Jabatan • Konv.PBB (UU No.7/84)  Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

  18. Latar belakang 1. PP mempunyai peran ganda baik sbg TK yg harus dilindungi hak2 nya , maupun sbg Ibu RT yg harus dilindungi fungsi reproduksinya karenanya PP perlu mendapat perlindungan khusus agar fungsi reproduksinya tdk terganggu. 2. PP memiliki jumlah yg cukup besar dan mereka mempunyai peran yg sangat penting dlm mengisi pembangunan, karenanya PP mempunyai hak yg sama tanpa diskriminasi dlm pekerjaan , agar mereka tetap eksis dapat berpartisipasi dlm mengisi pembangunan. 3. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu tujuan pembangunan Millenium yg tertuang dalam Program MDGs butir 3, yg perlu dilakukan upaya percepatannya oleh berbagai Instansi terkait termasuk Kemenakertrans.

  19. Perlindungan Khusus Pekerja Perempuan : • Protective  Kebijakan2 yg diarahkan pd perlindungan fungsi reproduksi • Corrective  Kebijakan2 yg diarahkan pd peningkatan kedudukan pekerja perempuan (pemberdayaan pekerja perempuan) • Non Diskriminatif  Kebijakan2 yg diarahkan pd kesetaraan hak & kewajiban ditempat kerja.

  20. Protective,meliputi:1. Perlindungan Pada Masa Haid • Pekerja perempuan tdk diwajibkan bekerja pd hari pertama & kedua pd waktu haid, dg ketentuan : - Merasakan sakit - Memberi tahu Pengusaha - Pelaksanaan diatur dlm PK, PP, PKB 2. Perlindungan Sebelum & Sesudah Melahirkan • Pekerja perempuan berhak istirahat 1,5 bln sebelum saatnya melahirkan & 1,5 bln sesudah melahirkan (berdasarkan perkiraan dokter/bidan)

  21. 3. Perlindungan sesudah gugur kandung • Pekerja perempuan diberi waktu istirahat 1,5 bln sesudah gugur kandung (berdasarkan surat ket.dokter kandungan atau Bidan) 4. Kesempatan untuk menyusui bayi • Pekerja perempuan yg anaknya masih menyusu, harus diberi kesempatan yg patut utk menyusui anaknya jika hal tsb hrs dilakukan selama waktu kerja. • Lamanya waktu yg diberikan dg memperhatikan tersedianya tempat yg sesuai dg kondisi dan kemampuan perusahaan yg diatur dlm PP atau PKB.

  22. Protektif........... 5. Larangan Kerja Malam bagi PP yg Hamil • Pekerja perempuan hamil dilarang bekerja antara pukul 23.00 s/d 7.00 WIB jika menurut keterangan dokter hal itu berbahaya bagi dirinya dan kandungannya. 6. Larangan mempekerjakan perempuan pada malam hari usia dibawah 18 tahun. • Pekerja perempuan usia dibawah 18 tahun (anak perempuan) dilarang bekerja pada malam hari.

  23. Corektive,meliputi: 1. Larangan PHK bagi pekerja perempuan karena hamil, melahirkan dan menyusui. 2. Perlindungan pada saat bekerja dimalam hari: Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari berkewajiban utk: a. Memberikan makan dan minum yang bergizi (1400 kalori) b. Menjaga kesusilaan dan keamanaan c. Menyediakan angkutan antar jemput d. Usia pekerja 18 th keatas

  24. Corektif........ 3. Adanya peluang bagi PP hamil utk bekerja pada malam hari, sepanjang ada surat keterangan dokter yg menyatakan hal tsb tidak berbahaya bagi pekerja dan kandungannya.

  25. Non Diskriminatif,meliputi: 1. Adanya kesempatan yang sama utk memperoleh pekerjaan dan adanya perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (psl 5 dan 6 UU No.13/2003) 2. Adanya pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan utk pekerjaan yg sama nilainya (Konv.ILO No.100 / UU No.80 Th 57) 3. Adanya kesempatan yg sama dalam pekerjaan dan jabatan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik dan asal usul dalam masyarakat (Konv.ILO No.111 / UU No.21 Th 99)

  26. Non Diskriminatif………… 4. Penghapusansegalabentukdiskriminasiterhadapwanitadilapanganpekerjaanmeliputi: a. Hakutkbekerja (sbghakazasi) b. Hakataskesempatankerjaygsamatermasukkriteria seleksidalampenerimaanpegawai c. Hakutkmemilihprofesidanpekerjaan, hakpromosi, jaminanpekerjaansertamemperolehpelatihankejuruan d. Hakutkmenerimaupahygsamadgnpekerjalaki-lakiatas pekerjaan yang samanilainya e. Hakatasjaminansosial,khususnyadalamhal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjutusiadancutiyg dibayar f. Hakatasperlindungan K3 termasukfungsireproduksi

  27. Bentuk Ketidakadilan Gender di Tempat Kerja • Kesempatan dalam Pekerjaan dan Penempatan • Kesempatan mengikuti Pelatihan & Promosi Jabatan • Perbedaan Upah dan Tunjangan • Perbedaan dlm memperoleh Jaminan Sosial • Perbedaan dlm Usia Pensiun • Kesempatan sebagai Pengurus SP/SB dll.

  28. Permasalahan • Masih Banyak Ditemui Pelanggaran2 Normatif di Bidang Norma Kerja Perempuan yg Dilakukan oleh Perusahaan. • Masih Ditemui Adanya Perlakuan Diskriminasi Dalam Penerapan Norma Ketenagakerjaan Ditempat Kerja Terutama Terhadap Pekerja Perempuan. • Belum Terlindunginya Pekerja Perempuan yg Bekerja Pada Malam Hari.

  29. Faktor penyebab: • Pekerja perempuan pada umumnya pendidikan rendah, kurang memahami akan hak-hak nya sebagai tenaga kerja. • Pekerja perempuan merasa bukan sebagai pencari nafkah utama. • Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengusaha dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan ditempat kerja terutama terkait dg perlindungan PP. • Penegakan hukum belum berjalan efektif

  30. Upaya yg telah dan akan dilakukan 1. Menyusun Pedoman Pengawasan Perlindungan Fungsi Reproduksi dan Pencegahan Diskriminasi di Tempat Kerja. 2. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman kepada PK Melalui Bimtek Pengawasan dalam Mencegah Diskriminasi Penerapan Norma Ketenagakerjaanditempatkerja. 3. Menyusun Pedoman Hak dan Kewajiban PP yg Berwawasan Gender. 4. Meningkatkan pemahaman kepada PP agar mereka memahami akan hak hak nya sebagai tenaga kerja melalui Sosialisasi Hak dan Kewajiban PP Yg Berwawasan Gender. 5. Menyusun Pedoman Indikator Ketidakadilan Gender di Tempat Kerja.

  31. Upaya yg telah dan akan dilakukan 6. Meningkatkan kesadaran Pengusaha agar tdk memperlakukan diskriminasi terhadap TK, melalui Sosialisasi Indikator Ketidakadilan Gender di Tempat Kerja. 7. Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perusahaan yg mempekerjakan PP pada Malam Hari. 8. Menambah Jumlah PK dan PPNS melalui Diklat baik di Pusat maupun di Daerah. 9. Menyebarluaskan Brosur ttg Perlindungan Fungsi Reproduksi dan Kesempatan Memberikan ASI di Tempat Kerja. 10. Melakukan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan yg Melakukan Pelanggaran.

  32. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI TEMPAT KERJA LATAR BELAKANG : 1. PP berhakmendapatkanperlindungankhusus , sebelummasakehamilan, padasaatkehamilandansetelahmelahirkan. 2. Salahsatuperlindungan PP setelahmelahirkanadalahdiberikesempatansepatutnyautkmenyusuibayi, jikahalituharusdilakukanselamawaktukerja. 3. Utkmendukung program pemberian ASI EksklusifditempatkerjadiperlukanadanyaRuang ASI ditempatkerja. 4. Pemberian ASI Eksklusifakanmenurunkanangkakematianbayidanmendukungpencapaian MDGs 2015. 9

  33. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI …………. KONDISI SAAT INI : 1. Pemahamanpengusahadanpekerjaakanpentingnya ASI Eksklusifdalammeningkatkanpertumbuhandanperkembangananakbelummerata. 2. Perandanfungsi SP/SB dalammendukung program ASI Eksklusifditempatkerjabelum optimal. 3. PeranPengawasKetenagakerjaandalammendorongpelaksanaanpenyediaanruang ASI ditempatkerjabelum optimal.

  34. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI …………. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI DITEMPAT KERJA : 1. Pasal 83 UU No.13 Tahun 2003 ttgKetenagakerjaan : - Pekerjaperempuanyganaknyamasihmenyusuharusdiberikesempatansepatutnya , utkmenyusuianaknyajikahalituharusdilakukanselamawaktukerja. - Kesempatansepatutnyaadalahwaktuygdiberikanutkmenyusuibayi dg memperhatikantersedianyatempatygsesuai dg kondisidankemampuanperusahaan (diaturdalam PP atau PKB). 2. PeraturanBersamaMeneg PP, MenakertransdanMenkes No.48/Men.PP/XII/2008, No.Per.27/Men/XII/2008 dan No.1177/Menkes/PB/XII/2008 ttgPeningkatanPemberian ASI SelamaWaktuKerja Di TempatKerja.

  35. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI …………. DALAM PERATURAN BERSAMA (Pasal 3 ayat 2) : Menakertransbertugasdanbertanggungjawabuntuk : 1. MendorongPengusaha/ Pengurus/ SP/SB agar mengaturtatacarapelaksanaanpemberian ASI dalam PP atau PKB denganmengacupadaPeraturanKetenagakerjaan. 2. MengkoordinasikanPemasyarakatan / SosialisasiPemberian ASI ditempatkerja.

  36. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI …………. KEGIATAN YG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN : 1. BimtekkpdPengawasKetenagakerjaanKab/ Kota ttgPengawasanDalamMencegahDiskriminasiditempatkerja, ygsalahsatumaterinyaadalah SKB 3 Menteri. 2. MemasukanmateriPeningkatanPemberian ASI SelamaWaktuKerjaDitempatKerjakedalamkurikulumDiklatPengawasKetenagakerjaan. 3. SosialisasikpdPengusaha/ AssosiasiPengusaha, agar merekamemahamitanggungjawabnyautkmenyediakanruang ASI ditempatkerjasesuaikemampuanperusahaan. 4. Sosialisasikpd TK/ SP/ SB ttgPeningkatanPemberian ASI selamawaktukerjaditempatkerja, agar merekamemahamidanmendorongperusahaanutkmenyediakandanmengaturhaltsbdalam PP atau PKB.

  37. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI …………. USULAN KEDEPAN : 1. Perludibahasdalam POKJA , standartempatmenyusui bayiygmemenuhipersyaratanutk 3 kreteria : - Perusahaan Kecil ( TK < 25 org). - Perusahaan Sedang (TK 25 s/d 100 org). - Perusahaan Besar (TK > 100 org). 2. Perludibahasdalam POKJA beberapaalternatifapabilaanaktdkmemungkinkanutkdibawaketempatkerja (jarakygterlalujauh) al : - Perusahaan menyediakantempatygnyamanutkmemerah ASI , kemudian ASI disimpandlmlemaripendinginutkdibawapulangpadasaat jam kerjaberakhir. - Perusahaan menyediakanmobil box ygdidalamnyaterdapatlemaripendingin , ASI ygtelahdiperahdimasukankedalamlemariutkdiantarkerumah masing2 pekerja, agar selamawaktukerjabayitetapmemperoleh ASI. Contoh : Perusahaan Perkebunan.

  38. KEBIJAKAN PEMBERIAN ASI …………. USULAN KEDEPAN …………. 3. Mengingatpsl 83 UU No.13 Th 2003 ygmengaturttgkesempatanmenyusuibayiditempatkerja , tdkadasanksihukumnya , makautkmendorongperusahaan agar mematuhihaltsbperludilakukanlangkahlangkahsbb : - Melakukansosialisasisecaraterpaduutkmendorongperusahaan agar mengaturhalinidalam PP atau PKB, sehinggaketentuantsbdptmengikatkeduabelahpihak. - Melakukansosialisasisecaraterpadukpd PP ttgpentingnya ASI utktumbuhkembanganak, caramemerah, menyimpandanmemberikan ASI kpdbayisecarabaikdanbenar. - DalammemberikanpenghargaankpdperusahaanpembinaNakerwanterbaik , hendaknyakesempatanmenyusuibayibagi PP dantersedianyaruang ASI ditempatkerjadapatdijadikansalahsatumateripenilaian.

  39. Program Kesehatan Kerja • Program Kesehatan Preventive • Pemberian Zat Besi atau Penambahan Suplemen • Audit Pengelola Katering & Kantin • Audit Sanitasi Makanan Bagi Provider Kantin Perusahaan • Pemeriksaan Kualitas & Sampling Makanan di Kantin Karyawan • Pelaksanaan Program KB di Perusahaan • Pemeriksaan Kesehatan Berkala • Pemeriksaan Kehamilan Karyawan • Mengadakan kegiatan sosial Donor Darah • Mengadakan streching setiap hari untuk karyawan • Program Pemberian ASI di Tempat Kerja

  40. Program Kesehatan Kerja Fasilitas Pendukung Pemberian ASI Eksklusif Pemeriksaan Kesehatan Berkala

  41. Program Kesehatan Kerja Program KB & Pemeriksaan Kehamilan Tenaga Kerja Pelaksanaan Kegiatan Sosial Donor Darah

  42. Program Kesehatan Kerja • Program Kesehatan Kuratif • Melayani pemeriksaan & pengobatan untuk karyawan yang sakit / berobat ke poliklinik • Merujuk karyawan yang sakit ke Rumah Sakit Rujukan • .

  43. Sekian & Terima Kasih….

More Related