Participatory Guarantee System (PGS)

1. Participatory Guarantee System (PGS) Indro Surono

2. Pengertian • Sertifikasi atau penjaminan “lokal”, “informal”, “partisipatif”, “alternatif” • “Participatory Guarantee Systems” (IFOAM) •  PGS  partisipasi konsumen, petani, LSM, instansi pemerintah,dll, dalam membangun skema penjaminan organik (perencanaan standar, sistem  pelaksanaan  evaluasi) • PGS : berbeda dengan Sertifikasi pihak ketiga (LSO) yg diakreditasi KAN, IFOAM atau ISO 65.

3. Sejarah • Kritik pada SP3: • Konsumen tidak menuntut SP3, • Tidak ada upaya membangun pasarnya, • Beda paradigma: meragukan kontrol eksternal adalah metode tebaik untuk memastikan integritas organik, • SP3 terlalu mahal dan tidak terjangkau petani kecil, • Prosedurnya rumit dan panjang, • Bias negara maju • Boros energi  perdagangan internasional • 2004: workshop 1 Alternative Guarantee System di Brasil

4. Prinsip, Nilai, Ideologi PGS • Kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan • Sesuai untuk realitas petani kecil. • Sistem yg fleksibel: menekankan proses belajar dalam sistem yg transparan dan saling percaya. • Prioritas: pasar lokal dan kerjasama jangka panjang. • Tanggung jawab bersama dan desentralisasi keputusan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas. • Sistem penjaminan yg murah, mudah dan cepat (terdokumentasi)

5. Bentuk Penjaminan PGS • Penjaminan pihak 1 (logo produsen) : NOFA (USA), Tierra Viva (Chile), Agatho Organic (Indonesia) • Penjaminan pihak 2 (pemasar): El Rincon Organico (Argentina), NOGAMU (Uganda), COOLMÉIA (Brazil), Lestari (Indonesia) • Penjaminan pihak 3 (organisasi/asosiasi petani yg punya LSO  produk organik sampingan): GreenNet (Thailand), ANPE (Peru) • Penjaminan oleh Jaringan (kombinasi 1-2-3): Organic Farm (New Zealand), ECOVIDA and ACS (Brazil), IIRD (India), CNG (USA) dan PAMOR (Indonesia)

6. Keuntungan PGS vs SP3/ISO 65 • Hubungan lebih kuat antara produsen dan konsumen. • Mudah diakses petani kecil. • Rasa memiliki dan tanggung jawab atas sistem penjaminan. • Transparan dalam jaringan distribusi. • Kerjasama jangka panjang • Desentralisasi kewenangan dan keputusan. • Pembangunan lokal yg adaptf dengan sosio buadaya lokal. • Sedikit dokumentasi dan birokrasi. • Biaya ke petani kecil untuk penjaminan. • Standar dan norma disesuaiakan dengan kondisi lokal.

7. Kekurangan PGS vs SP3/ISO 65 • Kredibilitas rendah • Perlu dedikasi tinggi dari para pihak (petani, konsumen, pemasar). • Sulit membangun kelompok jika keyakinan dan kepercayaan diri rendah. • Proses panjang – perlu waktu membangun kompetensi dan kapasitas untuk mencapai tujuan. • Tidak ada (sedikit) pengakuan formal dari pemerintah. •  Memerlukan pertemuan rutin antar para pihak untuk sosial kontrol. • Khas setempat – sulit direplikasi di tenpat lain. •  Akurasi data dan pencatatan lemah. • Perlu kesukarelaan dalam kerjanya. • Biaya tak langsung mahal  penyuluhan, pemasaran. • Konflik kepentingan cukup tinggi. • Standar dan norma tidak cukup dikenal (spesifik lokal).

8. Pengakuan atas PGS  Pengakuan adalah tantangan utama PGS! • PGS dilarang memakai label ‘organik’ tapi boleh dgn istilah lain spt ‘Produk alami’ contoh di USA • Opsi lain: melobi sistem PGS agar diterima sebagai sistem penjaminan legal oleh negara, contoh : Brazil and New Zealand. India sukses mengembangkan PGS bersama FAO dan diakui oleh APEDA. • Diakui oleh IFOAM sebagai penjaminan alternatif yg mendorong pengembangan organik yg socio budaya adaptif (registrasi di IFOAM).

9. Catatan akhir • Di Indonesia sudah berkembang model2 penjaminan alternatif ini (lokal) • Lebih banyak lagi yang self claim (organik aspal) • Pengembangan PGS  membantu petani kecil dan menggantikan peran SP3 (model ICS) • Sikap pemerintah: mengakui atau membiarkan?