1 / 60

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI. Pengertian akuntansi . Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

leanna
Download Presentation

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

  2. Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

  3. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

  4. Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan-penerapan oleh Pemerintah Daerah yang diatur oleh SAP yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

  5. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) • SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. • Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

  6. Hubungan SAP dengan SAPD • SAP menjadi acuan dalam penyusunan SAPD. Keluaran SAPD harus sesuai dengan ketentuan dalam SAP.

  7. STRATEGI IMPLEMENTASI SAP

  8. Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPD. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. • Pengembangan SAPD Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

  9. Persyaratan Implementasi SAP • Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. • Penyiapan Bagan Perkiraan Standar • Penyiapan Sarana Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya.

  10. BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN

  11. BAGAN AKUN STANDAR

  12. Bagan Akun Standar Pemerintah • Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah

  13. Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : • Akun Operasional/Nominal Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas Akun yang berlaku satu periode akuntansi. perlu ditutup pada akhir periode akuntansi • Akun Riil/Neraca  Akun yang ada di neraca  Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi

  14. SIKLUS AKUNTANSI BAGAN AKUN STANDAR Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Dokumen sumber Jurnal Penutup Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan

  15. Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: • Kode Akun  angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. • Uraian Akunnama akun

  16. Bagan Akun Standar Pemerintah • Tiga Digit Pertama  Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional • Digit Keempat dan seterusnya  Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah

  17. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 Aset 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas di Kas Daerah 1.1.1.1 Kas di Bank …. 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.1.1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Tanah 1.3.1.1 Tanah Kantor

  18. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1.4 Dana Cadangan 1.4.1 Dana Cadangan 1.4.1.1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar 1.5 Aset Lainnya 1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.1.1.1 Utang PFK pada Taspen

  19. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 2.2.1.1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 SiLPA 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

  20. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.1 Pendapatan Pajak Hotel 4.2 Pendapatan Transfer 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.3 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 4.3.1 Dana Otonomi Khusus 4.3.1.1 Dana Otonomi Khusus …..

  21. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4.4 Transfer Pemerintah Provinsi 4.4.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.5 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.5.1 Pendapatan Hibah 5 Belanja 5.1 Belanja Operasi 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan

  22. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5.2 Belanja Modal 5.2.1 Belanja Tanah 5.3 Belanja Tak Terduga 5.3.1 Belanja Tak Terduga 6 Transfer 6.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa 6.1.1 Bagi Hasil Pajak

  23. Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penggunaan SiLPA 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

  24. BERBAGAI PRAKTIK AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PEMDA SAAT INI • Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Tahun 1981 • Sistem Akuntansi yang berbasis SAKD Versi Tim Pokja 355/2001 • Kepmendagri 29/2002 • Sistem Akuntansi berbasis IPSAS • Dan lain-lain.

  25. STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAP PADA PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN (SESUAI KEPMENDAGRI 29/2002)

  26. Strategi penerapan SAP • Identifikasi cakupan penerapan Kepmendagri 29/2002. • Bagan Akun Standar sesuai dengan SAP • Mapping akun-akun Kepmendagri 29/2002 dengan SAP

  27. Mapping akun-akun Kepmendagri 29/ 2002 dengan SAP • Akun LRA • Akun Neraca • Akun LAK

  28. Laporan Realisasi AnggaranPos-pos Belanja Kepmendagri 29/2002 • Belanja Administrasi Umum • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan jasa: • Bunga • Belanja Perjalanan dinas • Belanja Pemeliharaan • Belanja Operasi dan Pemeliharaan • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan jasa • Belanja Perjalanan dinas • Belanja Pemeliharaan • Belanja Modal • Belanja Tak Tersangka • Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan: • Bagi Hasil • Subsidi • Bantuan Sosial • Hibah SAP Belanja Operasi • Belanja Pegawai • Belanja Barang: • Belanja barang pakai habis • Belanja Pemeliharaan • Belanja Perjalanan • Bunga • Subsidi • Hibah • Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tak Terdeuga Bagi Hasil

  29. NeracaKlasifikasi Aset • Kepmendagri 29/2002 • Aktiva Lancar Belanja Dibayar Dimuka • Investasi • Aktiva Tetap • Dana Cadangan • Aktiva Lain-lain Bangunan Dalam Pengerjaan • SAP • Aset Lancar Belanja Dibayar Dimuka • Investasi Jk Panjang • Aset Tetap • Dana Cadangan • Aset Lainnya

  30. NeracaPos-pos Kewajiban Kepmendagri 29/2002: • Utang Jangka Pendek • .. • … • … • Utang Jangka Panjang SAP • Kewajiban Jangka Pendek • Bagian lancar utang jangka panjang • Utang Biaya • Kewajiban Jangka Panjang

  31. NeracaPos-Pos Ekuitas Kepmendagri 29/2002 • Ekuitas Dana Umum • Ekuitas Dana Dicadangkan • Ekuitas Dana Donasi SAP • Ekuitas Dana Lancar • Ekuitas Dana Investasi • Ekuitas Dana Cadangan

  32. STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAP PADA PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

  33. BATASAN “BELUM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN” Sudah menyusun Laporan Perhitungan APBD/LRA dan Nota Perhitungan tetapi belum menyusun Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan

  34. PENYUSUNAN NERACA AWAL

  35. PENYUSUNAN NERACA AWAL Neraca Awal adalah Neraca yang disusun pertama kali oleh Pemerintah Daerah. Neraca Awal dapat disusun setiap saat Dalam rangka penerapan SAP, dianjurkan Neraca Awal disusun bertepatan dengan penyusunan Laporan Keuangan TA 2005

More Related