530 likes | 904 Views
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN. Oleh : Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan. Disampaikan pada acara :
E N D
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN Oleh : Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Disampaikanpada acara: Lokakarya Nasional VI Manajemen Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013 Yogyakarta, 7 – 9 November 2013
TUJUAN LOKAKARYA : Terbentuknya konsorsium nasional perguruan tinggi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Terlaksananya kolaborasi kegiatan bersama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar perguruan tinggi di Indonesia.
1. ENERGI DALAM AKTIVITAS MANUSIA • Energimerupakankebutuhan primer dalamkehidupanmanusia, dimanaSetiapaktivitasmanusiatidakdapatdilepaskandarienergi. • Dalamkehidupanmanusiaterdapatkesimbanganenergi, mulaidarisekedarmempertahankanhidupsampaidenganuntukmenunjukkanprestise. • Kwalitashidupseorangmanusiadapatdiukurdarijumlah, bentuk, dansumberenergi yang digunakan. • ManusiaZamanbatumenggunakanenergisangatsedikit, hanyasekedaruntukmempertahankanhidup, sedangkandalam era modern sekaranginimanusiamenggunakanenergitidaksekedaruntukbertahanhidup, tetapisudahuntukkesenangan,kenyamanandanprestise.
MenggunakanEnergi hasilOlahanEnergiFosil
MenggunakanEnergi HasilOlahanEnergiFosilLebihBanyak
II. PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN
REGULASI ENERGI DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK RAKYAT MENIKMATI LISTRIK Bauran Energi (Perpres 5/2006) Program Pembangunan Penyaluran Program Pembangunan Pembang kit RUKN, RUPTL & RUKD, RUEN PP No. 14/2012 tentangKegiatan UPTL UU No. 30/2009 tentangKetenagalistrikan UU No. 30/2007 tentangEnergi UUD 1945
Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 (Energi) • Pasal3 Tujuan pengelolaan energi adalah tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara : • Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu • Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah • Pasal 4 (2) Sumberdayaenergi barudansumberdayaenergiterbarukandiaturolehnegaradandimanfaatkanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat. • Pasal 20 (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemeritah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 (Listrik) 1. Pasal 3 (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah 2. Pasal4 (3) Untuk penyediaan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk: • pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang; • pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan • pembangunan listrik perdesaan 3. Pasal 6 (2) Pemanfaatansumberenergi primer sebagaimanadimaksudpadaayat (1) harusdilaksanakandenganmengutamakansumberenergibarudanterbarukan
MENGAPA MENGEMBANGKAN ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN • CadanganEnergifosil (BBM, Gas, Batu Bara) terbatasdanakanhabis • KebutuhanEnergiterusmeningkat • Indonesia yang sedangdalampertumbuhanEkonomi, dankebutuhanEnergiuntukPenyediaanTenagaListrikterusmeningkat • EnergiFosiltidakbisalagidiandalkansebagaisumberenergiUtamadalammendorongPertumbuhanEkonomidimasadepan • KomoitmenPemerintahUntukmenurunkanEmisi CO2 • EnergiFosilmenghasilkanEmisi yang merusakLingkungan • Indonesia memilikiSumberEnergiTerbarukan yang sangatBesar • SumberEnergiTerbarukanmenjadiAndalanSumberEnergi Indonesia dimasadepan
SUMBER ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN(UU No. 30/2007 tentang Energi) Sumber energi baru: Nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquefied coal), dan batubara tergaskan (gasified coal) Sumber energi terbarukan: Panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
1. KONDISI SAAT INI • Ketergantunganterhadapenergifosilmasihtinggi, sehinggaketahananenerginasionalmasihrendah; • Aksesmasyarakatterhadapenergi (modern) masihterbatas: • Rasioelektrifikasitahun2012sebesar76,47% (23,53% rumahtanggabelumberlistrik); • Pengembanganinfrastrukturenergi (daerahperdesaan/terpencildanpulau-pulauterluarpadaumumnyabelummendapatkanaksesenergi); • Pertumbuhankonsumsienergi rata-rata 7% pertahun, belumdiimbangidengansuplaienergi yang cukup; • Pemanfaatanenergiterbarukandanimplementasikonservasienergibelum optimal; • Keterkaitandenganisulingkungan: • Mitigasiperubahaniklim; • Inisiatif energi bersih: komitmennasionalpenurunanemisi 26% padatahun 2020; BauranEnergi Primer Nasional2012 1176 Juta SBM ElastisitasEnergi = 1,65 PangsaEnergi Non Fosil 5%
2. PREDIKSI PENYEDIAAN - KEBUTUHAN ENERGI • (ENERGY SUPPLY –DEMAND)2011 -2025 • Tahun 2011, produksi energi (fosil) mencapai 6,5 juta SBM per hari, sedangkan kebutuhan energi (fosil) 3,3 juta SBM per hari • Tahun 2019 diperkirakan Indonesia berpotensi menjadi net-energy importir, bila energi dikelola secara business as usual, yang tidak dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip konservasi energi.
3. MIGRASI PARADIGMA KEENERGIAN SAAT INI: KE DEPAN: ENERGY SUPPLY SIDEMANAGEMENT ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT SUPPLY DEMAND DEMAND SUPPLY Energi Fosil dengan biaya berapapun (Malah Disubsidi) Kebutuhan EnergiSektoral yang belumefisien: • RumahTangga • Transportasi • Industri • Komersial Maksimalkan PenyediaandanPemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga Avoided Fossil Energy Costs KebutuhanEnergiSektoral yang Efisien: • RumahTangga • Transportasi • Industri • Komersial Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang (DIVERSIFIKASI) Energi Terbarukan Sebagai Alternatif (KONSERVASI) • Kebutuhan energi belum efisien • Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi • Energi terbarukan hanya sebagai alternatif • Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah menyia-nyiakan karunia Tuhan • Efisienkan kebutuhan energi • Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi • Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang • Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai warisan untuk anak-cucu
4. KONDISI YANG DIHARAPKAN Bussiness as Usual Peraturan Presiden No. 5/2006 Visi 25/25 Target tahun 2025: - Konservasi energi 15,6% energi primer dari BaU - Elastisitas energi < 1 - Penurunan intensitas energi 1% per tahun KONSERVASI ENERGI (15.6%) 3298 Million BOE 3200 Million BOE 2785 Million BOE 3,1% 2419 MBOE 34.6% 17% 25 % EBT 1649 MBOE 33% 1237 MillionBOE 20,6% 32% DIVERSIFIKASI ENERGI Coal 4 % 20% 30% 27 % Gas 41.7% 21% 23% 48% 20% Oil 2011 2015 2020 2025 • PENYEDIAAN ENERGI JANGKA PANJANGadalah dengan melakukan konservasi energi primer sebesar 15,6%, dimana penyediaan energi primer dapat ditekan menjadi sebesar 2.785 juta SBM sementara itu apabila dikelola secara business-as usual, penyediaan energi primer pada tahun 2025 sebesar 3.200 juta SBM. Dalam jangka pendek dan menengah, telah disusun Roadmapdaripengembanganenergiterbarukansampaidengantahun 2015, sebagai acuan dan tahapan guna mencapai target pangsa energi baru dan energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 25% dari bauran energi nasional
5. TARGET PEMANFAATAN ENERGI Bussiness As Usual 2162 Juta SBM 140.5 194.6 Konservasi Energi SisiPemanfaatan(17%) 1796 Juta SBM 7% Komersial 1393 Juta SBM RumahTangga 9% 951.4 1026 Juta SBM Transportasi 42% 739 Juta SBM Komersial RumahTangga 875.7 Transportasi 43% Industri Industri 2020 • PEMANFAATAN ENERGI JANGKA PANJANG secara garis besar adalah bahwa pemanfaatan energi pada tahun 2025 sebesar 2.162 juta SBM bila dikelola secara business as-usual, namun bila dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi energi sisi pemanfaatan sebesar 17%, maka pemanfaatan energi dapat ditekan menjadi sebesar 1.796 juta SBM pada tahun 2025. Target penghematan energi total sebesar 17%, meliputi sektor industri sebesar 6,9%, komersial 0,7%, transportasi 7,4% dan rumah tangga 2%
6. KEBIJAKAN ENERGI • KONSERVASI ENERGI untukmeningkatkanefisiensipenggunaanenergidisisisuplaidanpemanfaatan(Demand Side), antara lain sektorindustri, transportasi, rumahtangga, dankomersial. • DIVERSIFIKASI ENERGI untukmeningkatkanpangsaenergibaruterbarukandalambauranenerginasional(Supply Side), antara lain • ENERGI TERBARUKAN • PanasBumi, • Aliran dan Terjunan Air (Hidro), • Bioenergi, • SinarMatahari, • Angin, • Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut. • ENERGI BARU • Batubara Tercairkan (Liqiufied Coal) • Gas Metana Batubara (Coal Bed Methane) • Batubara Tergaskan (Gasified Coal) • Nuklir • Hidrogen • Metana yang lain
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 (Kebijakan Energi Nasional) Sasaran Tahun 2025 Bauran Energi Primer Tahun 2011 Nuclear, Hydro, Solar, Wind, and Other NRE 5% Geothermal 5% Liquified Coal 2% Biofuel 5% ELASTISITAS ENERGI < 1 OPTIMALISASI EBT ELASTISITAS ENERGI = 1.65 RASIO ELEKTRIFIKASI = 76.56 %
MENDORONG PEMANFAATAN EBT DALAM SISTEM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Marketable Bisa dipindahkan Unlocked location Emisi CO2, Sox, Nox Tidak Ramah Lingkungan Non Marketable Tidak bisa dipindahkan Locked location Low Carbon Ramah Lingkungan Energi Energi Fosil UU 30/2007 Sumber Energi Pembangkit FiT Mekanisme Non Kuota Pembangkit Listrik UU 30/2009 FiT Pembangkit Energi Terbarukan Mekanisme Kuota Permen No. 17/2013 DEA-DITJEN EBTKE
IV. FUNGSI DI KEM. ESDM DALAM MENDORONG PEMANFAATAN EBT
1. DITJEN. EBTKE (BerdasarkanPerpres No. 24/2010) Membuat, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang EBTKE DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKANDAN KONSERVASI ENERGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI DIREKTORAT PANAS BUMI DIREKTORAT BIOENERGI DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI
2. PUSLITBANG EBTKE Melakukan R&D di bidang EBTKE • 1). INDOOR LABORATORY • Testing Laboratory : • Plug & socket safety standard • Self-ballasted lamp performance standard • Switch safety standard • Calibration Laboratory : • Power meter; • Electrical multi-meter; • Mega ohm meter. • R&D Laboratory : • Chemical laboratory; • Fuel cell laboratory; • Environmental laboratory; • Bio-process laboratory; • Geothermal laboratory; 37
2)OUTDOOR LABORATORY • Agricultural product drying equipment based on geothermal direct use in BoolangMongondow – North Sulawesi; • Biogas laboratory based on tapioca industry waste in Pesawaran – Lampung; • Biomass gasification equipments in Purwakarta – West Java; • Biogas laboratory based on farming waste in Penggalengan – West Java; • On grid microhydro100 kW on grid in Melong – West Java; • On- and off- grid microhydro165 kW in Kombongan – West Java; • Off grid microhydro100 kW in Sengkaling – East Java; • Wind turbine 100 kW in Sukabumi – West Java; • Anemometers in Tahuna Island & Lembeh Island – North Sulawesi and Probolinggo – East Java.
3. PUSDIKLAT EBTKE Melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang EBTKE, diantaranya pelatihan di bidang pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemda, pegawai ESDM di bidang EBTKE.
1. PROGRAM PENGEMBANGAN • REGULASI DAN KEBIJAKAN • Mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk mempercepat pencapaian tingkat pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional. • MENCIPTAKAN PASAR • Memberi penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk membeli energi listrik dari pembangkit yang memanfaatkan sumber daya EBT • PENYUSUNAN SNI • Menyusun rancangan SNI terkait dengan peralatan EBT • FEED-IN TARIFF (FIT) • Penerbitan Permen ESDM yang mengatur FiT untukenergi listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya EBT. • PEMBERIAN KEMUDAHAN DAN INSENTIF EBT • Seperti pengurangan pajak, pembebasan bea masuk, prosedur perijinan yang lebih mudah.
PROGRAM PENGEMBANGAN (2) • 5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI • Melalui APBN, APBD dan DAK untuk membangun infrastruktur energi untuk wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan kecil dan terluar, pasca bencana , dan/atau pasca konflik • 6. MENINGKATKAN KUALITAS SDM • Edukasi dan pelatihan di bidang EBT • Meningkatkan jaringan EBT melalui koordinasi dengan asosiasi atau organisasi terkait EBT • 7. MENINGKATKAN PENELITIAN EBT • Meningkatkan penelitian di bidang EBT melalui kerjasama dengan badan litbang dan instansi terkait • 8. MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL • Meningkatkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi • Pertukaran informasi terkait regulasi dan kebijakan energi baru terbarukan di negara lain
2. Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2012 (Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBT) • Pasal 2 • Kegiatan fisik pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjtan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional • Pasal 3 (1) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berupa pembangunan, pengadaan dan/atau pemasangan atas instalasi penyediaan tenaga listrik • Pasal3 (2) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: • Mendorong penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan; • Mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur keenergian di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, kepulauan kecil dan terluar, pasca bencana , dan/atau pasca konflik
3.PETA SEBARAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN EBT DI DAERAH TERTINGGAL T.A 2013 • GORONTALO: (PLTS) • Pohuwato 1 X 15 kWp • Gorontalo Utara 1 X 15 kWp • Gorontalo Utara 1 x 25 kWp • GORONTALO: (PLTMH) • Gorontalo Utara 1 x 20 kW • KEPRI: (PLTS) • Natuna 1 X 15 kWp • KALTIM: (PLTS) • Malinau 1 X 15 kWp • Nunukan 1 X 15 kWp • Kutai Barat 2 X 15 kWp • Kutai Barat 1 X 100 kWp • ACEH: (PLTS) • Simeulue 3 X 15 kWp • Singkil 2 X 15 kWp • KALBAR: (PLTS) • Landak 1 X 15 kWp • Ketapang 1 X 15 kWp • Kapuas Hulu 1 X 15 kWp • KALBAR: (PLTMH) • Kapuas Hulu 1 X 400 kW • SULUT : (PLTS) • Kep. Siau Tagulandong Biaro 2 X 15 kWp • Kep. Sangihe 2 X 15 kWp • BABEL: (PLTS) • Bangka Selatan 1 X 15 kWp • SULSEL: (PLTS) • Pangkep 2 X 15 kWp • Kep. Selayar 1 X 15 kWp • Pangkep 1 X 1 MWp (On-Grid) • MALUT: (PLTS) • Halmahera Selatan 1 X 15 kWp • PAPUA BARAT: (PLTS) • Raja Ampat 1 X 15 kWp • Tambraw 3 X 15 kWp • Tambraw 2 X 25 kWp • Kaimana 1 x 75 kWp • PAPUA BARAT: (PLTMH) • Sorong Selatan 1 x 285 kW • Maybrat 1 x 266 kW • SUMUT: (PLTS) • Tapanuli Tengah 1 X 15 kWp • Nias Selatan 1 X 15 kWp • Nias Utara 1 X 20 kWp • Nias 1 x 50 kWp • SUMBAR: (PLTS) • Sijunjung 1 X 15 kWp • SUMSEL: (PLTS) • Banyuasin 3 X 15 kWp • Banyuasin 1 X 150 kWp • SUMSEL: (PLTMH) • OKU Selatan 1 X 23 kW • SULTRA: (PLTS) • Buton Utara 1 X 15 kWp • Konawe Utara 1 X 20 kWp • Wakatobi 1 X 20 kWp • LAMPUNG: (PLTS) • Pesawaran 1 X 25 kWp • Lampung Utara 1 X 20 kWp • Lampung Barat 1 X 75 kWp • LAMPUNG: (PLTMH) • Lampung Barat 1 X 80 kW • SULBAR: (PLTS) • Polman 1 X 15 kWp • Mamuju 2 X 15 kWp • Mamuju Utara 1 X 20 kWp • SULBAR: (PLTMH) • Mamasa 1 X 155 kW • Mamasa 1 X 120 kW • NTB: (PLTS) • Lombok Utara 1 X 20 kWp • Lombok Tengah 1 X 15 kWp • Lombok Barat 1 X 15 kWp • Bima 1 X 15 kWp • Sumbawa 1 X 30 kWp • PAPUA : (PLTS) • Kep. Yapen 1 X 150 kWp • Mappi 1 X 50 kWp • Tolikara 4 X 50 kWp • Memberamo Raya 2 x 150 kWp • Memberamo Raya 1 x 100 kWp • Memberamo Raya 1 x 75 kWp • Memberamo Raya 1 x 50 kWp • PAPUA : (PLTMH) • Yalimo 1 X 50 kW • JATIM: (PLTS) • Bangkalan 1 X 15 kWp • NTT: (PLTS) • Kupang 1 X 15 kWp • Rote Ndao 1 x 15 kWp • Sabu Raijua 1 X 15 kWp • TTS 1 X 30 kWp • Sumba Tengah 1 x 50 kWp • NTT: (PLTMH) • TTS 1 X 35 kW
4. PETA SEBARAN KEGIATAN FISIK PEMANFAATAN EBT DI DAERAH TERTINGGAL T.A 2014 (TENTATIVE : LOKASI MAUPUN UNIT FISIKNYA) • GORONTALO: (PLTS) • Boalemao 1 X 15 kWp • Gorontalo Utara 1 X 15 kWp • KALBAR: (PLTS) • Landak 1 X 15 kWp • Sambas 1 X 50 kWp • Bengkayang 2 X 50 kWp • Sanggau 2 X 50 kWp • Sintang 1 X 50 kWp • Kapuas Hulu 2 X 50 kWp • KALBAR: (PLTMH) • Landak 1 X 50 kW • KALTIM: (PLTS) • Nunukan 1 X 15 kWp • Kutai Barat 1 X 15 kWp • Malinau 2 X 50 kWp • Nunukan 5 X 50 kWp • Kutai Barat 2 X 50 kWp • SULUT : (PLTS) • Kep. Talaud 2 X 50 kWp • Kep. Sangihe 2 X 50 kWp • SUMUT: (PLTS) • Tapanuli Tengah 1 X 15 kWp • KEPRI: (PLTS) • Natuna 1 X 50 kWp • Natuna 2 X 15 kWp • MALUT: (PLTS) • Halmahera Utara 2 X 15 kWp • Halmahera Timur 2 X 15 kWp • BABEL: (PLTS) • Bangka Selatan 1 X 15 kWp • SULSEL: (PLTS) • Pangkep 1 X 15 kWp • PAPUA BARAT: (PLTS) • Raja Ampat 1 X 15 kWp • Sorong 1 X 15 kWp • SUMBAR: (PLTS) • Pesisir Selatan 1 X 15 kWp • Solok Selatan 1 X 15 kWp • SUMBAR: (PLTMH • Kep . Mentawai 1 X 60 kW • Solok 1 X 17 kW • SUMSEL: (PLTS) • Ogan Ilir 2 X 15 kWp • LAMPUNG: (PLTS) • Pesawaran 1 X 15 kWp • Lampung Utara 1 X 15 kWp • SULBAR: (PLTS) • Polman 1 X 15 kWp • Mamuju Utara 1 X 15 kWp • MALUKU: (PLTS) • MBD 1 X 50 kWp • MTB 1 X 50 kWp • MALUKU: (PLTMH) • Seram Bagian Barat 1 X 30 kW • PAPUA : (PLTS) • Merauke 1 X 15 kWp, 3 X 50 kWp • Mappi 1 X 15 kWp • Peg. Bintang 1 X 15 kWp, 3 X 50 kWp • Keerom 1 x 15 kWp, 4 X 50 kWp • Bovendigul 2 x 50 kWp • PAPUA : (PLTMH) • Bovendigul 1 X 15 kW • Peg. Bintang 1 X 60 kW • Lanny Jaya 1 X 74 kW • Kep. Yapen 1 X 29 kW • JATIM: (PLTS) • Pamekasan12X 15 kWp • SULTENG: (PLTMH) • Banggai Kepulauan 1 X 50 kW • Sigi 1 X 260 kW • NTB: (PLTS) • Lombok Timur 1 X 15 kWp • Lombok Utara 1 X 15 kWp • Sumbawa 1 X 15 kWp • Bima 2 X 15 kWp • NTB: (PLTMH) • Lombok Tengah 1 X 35 kW • Sumbawa 1 X 40 kW • NTT: (PLTS) • Belu 1 X 15 kWp • Ngada 1 x 15 kWp • Sabu Raijua 1 X 15 kWp • Belu 3 X 50 kWp • Rote Ndao 1 x 50 kWp • Alor 1 X 50 kWp • TTU 1 X 50 kWp • SULTRA: (PLTS) • Muna 1 X 15 kWp • Konawe Selatan 1 X 15 kWp • SULTRA: (PLTMH) • Konawe Utara 1 X 16 kW
6. HARGA JUAL LISTRIK MENGGUNAKAN EBT • Untuk hargapembeliantenagalistrikberlaku faktor lokasi F yang merupakan faktor insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik dan ditetapkansebagaiberikut: • Wilayah Jawa, Bali, Sumatera: F = 1 • Wilayah Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT: F = 1,2 • Wilayah Maluku dan Papua : F = 1,5
7.TANTANGAN IMPLEMENTASI ANEKA EBT • Investasi masih tinggi dan harga energi belum mencapai harga keekonomiannya, akibatnya pangsa usahanya sulit bersaing dengan energi konvensional yang masih mendapatkan subsidi; • Sebaran Potensi energi terbarukan tidak dapat dipindahkan serta memiliki fluktuasi cukup signifikan. • Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan energi terbarukan • Belum tersedia peta potensi energi angin dan data angin yang komprehensif
8. SinkronisasiKelitbangan EBT KementerianPerindustrian (otoritasindustri) Kementerian ESDM (otoritasenergi) KementerianRistek (otoritasristek) Tech. content Imported Tech. RisetDasar (PerguruanTinggi) RisetTerapan (LIPI) PabrikasiPeralatan EBT (IndustriPenunjang EBT) Technology Policy PengembanganKebijakanRistek Pengkajian Teknologi (BPPT) Pengembangan Imported Tech.
PENUTUP • Program-program Ditjen EBTKE diharapkan dapat: • Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di daerah terpencil, tertinggal, pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan • Mendorong percepatanpencapaiantingkatpemanfatanenergibarudanenergiterbarukan(EBT) dalambauranenergiuntukpenyediaantenagalistrik • Mendorong energi terbarukan sebagai komoditas yang menarik bagi investor. • Mendorong kegiatan R&D dalamrangkapemanfaatan EBT gunameningkatkan kemampuan pabrikan peralatan pemanfaatanenergibarudan terbarukan. • Mendorong penerapan standardisasi dalam rangka pemanfaatan EBT, energi primer lainnyasertaenergisekunder.