1 / 43

Muhtar Mahmud

POLITIK ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD. Muhtar Mahmud. Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja Surakarta , 2 6 J uli 201 3. POLITIK.

lewis
Download Presentation

Muhtar Mahmud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. POLITIK ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD Muhtar Mahmud Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja Surakarta, 26 Juli 2013

  2. POLITIK • Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuata keputusan, khususnya dalam negara. • Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. • Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) • Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara • Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat  • Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

  3. POLITIK ANGGARAN • Politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakupi berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya; bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan disdistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negati maupun untuk meningkatkan pelayanan publik. (Noer Fauzi & R Yando Zakaria)

  4. POLITIK ANGGARAN (2) • Politikanggaranadalahprosessalingmempengaruhidiantaraberbagaipihak yang berkepentingandalammenentukanskalaprioritaspembangunanakibatterbatasnyasumberdanapublik yang tersedia. • Politikanggaranadalahprosesmempengaruhikebijakanalokasianggaran yang dilakukanolehberbagaipihak yang berkepentingandengananggaran. • Politikanggaranadalahprosespenegasankekuasanataukekuatanpolitikdiantaraberbagaipihak yang terlibatdalampenentuankebijakanmaupunalokasianggaran.

  5. TeoriPolitikKeuangan Negara (1) • Politikbisaterlibatdalamkeseluruhanurusankenegaraan, termasukdidalamnyaurusanfinansialpublik, baikitudalamperencanan, pelaksanaanhinggatahapevaluasi. • Teoripolitik KN yang baik relatifmenurutideologi. • Teoripolitik KN yang baikbagisuatunegarabelumtentubaikbaginegara lain. • Aktivitaspolitikdalamkeuangannegaratergantungpadaderajatdemokrasi, yang memberikeleluasaan/kebebasanaktivitaspolitikdalamsuatunegara. (David N Hyman, 2010)

  6. TeoriPolitikKeuangan Negara (2) Duagolonganbesar yang membedakanaktivitaspolitikdalam KN: • suatu Negara dengansistemotokrasi, yaknibentukpemerintahan yang kekuasaanpolitiknyadipegangolehsatuorangataukelompokkecil (oligarki). Yakninegara yang berbentukmonarki, sosialis, theokrasi, dsb, dimanasegalaaktivitasnegaradipegangsepenuhnyaolehpenguasanegara. • Aktivitaspolitiksangat minim, meskipunadabiasanyaberupagerakanbawahtanah.

  7. TeoriPolitikKeuangan Negara (3) Duagolonganbesar yang membedakanaktivitaspolitikdalam KN: • Suatu Negara dengansistemdemokrasi, yaknibentukpemerintahanpolitik yang kekuasaanpemerintahannyaberasaldarirakyat, baiksecaralangsung (demokrasilangsung) ataumelaluiperwakilan (demokrasiperwakilan). • Aktivitaspolitiksangatbesar, termasukdidalamnyapengelolaan KN, sebagaimananegarapenganutliberalisme, globalisme, kapitalisme, termasukideologipancasilasebagaicirikhas Indonesia.

  8. KETERLIBATAN POLITIK DALAM KN • Penentuanrencana program kerjapemerintah, baikmulaidariperencanaansistempembangunannasional, RPJP, hinggaDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) atauDaftarPelaksanaanAnggaran (DPA). • Penentuanprioritas APBN/APBD, baikbelanjanegara/Daerah maupunpenerimaannegara/Daerah. • Penentuankebijakananggaran, yang menentukanperlunya pos pembiayaan (defisit, surplus, berimbang). • Penentuanbesaranalokasianggaran per pos belanja.

  9. KEBIJAKAN ANGGARAN • Suatu teknik untuk mengubah pengeluaran atau penerimaan Negara saat perekonomian guncang baik karena inflasi atau deflasi. • Suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. • Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. • Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai propenas yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

  10. MacamKebijakanAnggaran • AnggaranDefisit(Defisit Budget)/KebijakanFiskalEkspansif, adalahkebijakanpemerintahuntukmembuatpengeluaranlebihbesardaripemasukannegaragunamemberi stimulus padaperekonomian. Umumnyasangatbaikdigunakanjikakeaadaanekonomisedangresesif. • Anggaran Surplus(Surplus Budget)/KebijakanFiskalKontraktif, adalahkebijakanpemerintahuntukmembuatpemasukannyalebihbesardaripadapengeluarannya. Baiknyapolitikanggaran surplus dilaksanakanketikaperekonomianpadakondisi yang ekspansi yang mulaimemanas (overheating) untukmenurunkantekananpermintaan.

  11. MacamKebijakanAnggaran • AnggaranBerimbang(Balanced Budget), terjadiketikapemerintahmenetapkanpengeluaransamabesardenganpemasukan. Tujuanpolitikanggaranberimbangyakniterjadinyakepastiananggaransertameningkatkandisiplin. • AnggaranDinamis, Adalahsuatubentukanggaranapabilapenerimaan Negara daritahunketahunselalumeningkatdanterbukadandiiringimeningkatnyapengeluaran Negara, darisisipenerimaan yang perluditingkatkanadalahpenerimaanpajak, tabungandanpinjamanpemerintah.

  12. HUKUM PERATURAN PERUNDANGAN • HukumPeraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersinggungan. (Deny Indrayana, 2012)

  13. KONFIGURASI POLITIK DEMOKRATIS • Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.

  14. KONFIGURASI POLITIK OTORITER • Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara, dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal, serta ada suatu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan.

  15. FUNGSI DPRD Legislasi Perda yang aspiratif dan responsif PEMDA DPRD Anggaran Anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif Pengawasan Check and balance, transparansi, dan akuntabilitas

  16. PENGAWASAN Pengawasan merupakan proses manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Pengertian Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tujuan

  17. POSISI PENGAWASAN Planning Organizing Actuating Feedback (Early Warning) Controlling Peran pegawasan adalah pemberian umpan balik (feedback) kepada pemerintah daerah. Umpan balik diharapkan diberikan sedini mungkin agar fungsinya optimal sebagai bagian dari early warning system bagi pemerintah daerah.

  18. MasaReses • MasaresesadalahbagiandariMasaPersidangandandilaksanakan paling lama enamharikerja. • Masaresesdipergunakanolehanggota DPRD secaraperseoranganataukelompokuntukmengunjungidaerahpemilihannyagunamenyerapaspirasimasyarakat. • Anggota DPRD secaraperseoranganataukelompokwajibmembuatlaporantertulisatashasilpelaksanaantugasnyapadamasareses yang disampaikankepadapimpinan DPRD dalamrapatparipurna.

  19. Syarat Perencanaan Harusmemiliki, mengetahui, danmemperhitungkan: • Tujuanakhir yang dikehendaki. • Sasaran-sasarandanprioritasuntukmewujudkannya (yang mencerminkanpemilihandariberbagaialternatif). • Jangkawaktumencapaisasaran-sasarantersebut. • Masalah-masalah yang dihadapi. • Modal atausumberdaya yang akandigunakansertapengalokasiannya. • kebijakan-kebijakanuntukmelaksanakannya. • Orang, organisasi, ataubadanpelaksananya. • Mekanismepemantauan, evaluasi, danpengawasanpelaksanaannya.

  20. Perencanaan yang Ideal • Prinsippartisipatif: masyarakat yang akanmemperolehmanfaatdariperencanaanharusturutsertadalamprosesnya. • Prinsipkesinambungan: perencanaantidakhanyaberhentipadasatutahap; tetapiharusberlanjutsehinggamenjaminadanyakemajuanterus-menerusdalamkesejahteraan, danjangansampaiterjadikemunduran. • Prinsipholistik: masalahdalamperencanaandanpelaksanaannyatidakdapathanyadilihatdarisatusisi (atausektor) tetapiharusdilihatdariberbagaiaspek, dandalamkeutuhankonsepsecarakeseluruhan. • Mengandungsistem yang dapatberkembang(a learning and adaptive system). • Terbuka dandemokratis(a pluralistic social setting).

  21. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasiseluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas

  22. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD (memasukan pokok-pokok pikran dalam dokumen perencanaan KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  23. ReformasiSistemPenganggaran PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU VISI: Melaksanakan program kerjaPresiden/KDH terpilih Misi: Pelaksanaankerangkaregulasi, kerangkainvestasi, danpelayananpublik yang dituangkandalam RKP/D Anggarandisusunberdasarkan RKP/D denganmempertimbangkankemampuankeuangannegara/Daerah Visi: • Melaksanakanrencanapembangunan lima tahunanberdasarkan GBHN Misi: • Penyelenggaraanpemerintahanumumdanpembangunan • Penganggaranberdasarkanpendekatanmenurutpengeluaranrutindanpengeluaranpembangunan

  24. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014berdasarkanpermendagrinomor 27 tahun 2013

  25. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL • Reformasibirokrasi dan tata kelola; • Pendidikan; • Kesehatan; • Penanggulangankemiskinan; • Ketahanan pangan; • Infrastruktur; • Ikliminvestasi dan usaha; • Energi; • Lingkunganhidup dan bencana; • Daerahtertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; • Kebudayaan, ekonomikreativitas, dan inovasiteknologi; dan • 3 (tiga) bidanglainnyayaitu • bidangpolitik, hukum dan keamanan; • bidangperekonomian; dan • bidangkesejahteraanrakyat

  26. SinkronisasiKebijakanPemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota dalamRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturanKepala Daerah tentangPenjabaran APBD denganPrioritasNasional

  27. KeteranganKolom • Prioritas 1 ReformasiBirokrasidan Tata KeloladiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanOtonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian; • Prioritas 2 PendidikandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPendidikan, urusanKepemudaandanOlahragasertaurusanPerpustakaan; • Prioritas 3 KesehatandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKesehatan; • Prioritas 4 PenanggulanganKemiskinandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanSosial, urusanKetenagakerjaan, urusanPemberdayaanMasyarakatdanDesa, urusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, urusanKeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera, urusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah; • Prioritas 5 KetahananPangandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKelautandanPerikanan, urusanPertaniandanurusanKetahananPangan; • Prioritas 6 InfrastrukturdiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPerumahan Rakyat, urusanPenataanRuang, urusanPekerjaanUmum, urusanPerencanaan Pembangunan danurusanPerhubungan; • Prioritas 7 IklimInvestasidanIklim Usaha diisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPenanaman Modal danurusanKomunikasidanInformatika; • Prioritas 8 EnergidiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanEnergidanSumberDaya Mineral danurusanIndustri; • Prioritas 9 LingkunganHidupdanPengelolaanBencanadiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanLingkunganHidup; • Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, danPascaKonflikdiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri; • Prioritas 11 Kebudayaan, EkonomiKreatif, danInovasiTeknologidiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKebudayaandanurusanPariwisata; dan • Prioritas 12 tidakdiisi.

  28. SinkronisasiKebijakanPemerintahKabupaten/Kota dalamRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturanKepala DaerahtentangPenjabaran APBD denganPrioritasProvinsi

  29. PrinsipPenyusunan APBD Tahun 2014

  30. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

  31. III. KebijakanPenyusunan APBD

  32. Teknispenyusunanapbd

  33. TEKNIS PENYUSUNAN APBD • Penetapan APBD harus tep at waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2013. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

  34. TahapandanJadwalPenyusunan APBD

  35. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

  36. TahapandanJadwalProsesPenyusunanPerubahan APBD

  37. TERIMAKASIH

  38. Curiculum Vitae • Nama : Muhtar Mahmud • Tempat & TglLahir : Bima, 13 Sept 1966 • PendidikanTerakhir : S2 Akuntansi UGM Yogyakarta S3 Akuntansi UNDIP Semarang Alamat :- BenowoKulon RT.03/RW 8 NgringoJaten - PerumSiwani Blok A/14 SelogiriWonogiri • Pekeerjaan/Jabatan :- Dosen Pend. Akt UNS Surakarta -DirekturAkuntansi BLU UNS Surakarta - Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan Manajemen - Pengajar pelatihan BPK RI 2004 - 2007 - Ass StafAhliPeng Negara Kemenkeu 2003-2005 - Konsultan/KepelatihanParamavydya Jogjakarta - KonsultanKeuangan Daerah di beberapaPemda • Telp/E-mail :0271-821650,081226265675,08122687386, 081548590636/ 0273323692 muhtar@uns.ac.id, muhtarmahmud@yahoo.co.id, abujebi@gmail.com, muhu_37@yahoo.com,

More Related