1 / 86

Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan

Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi R.I. Pedoman Penerapan. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. MENAKER. DIREKTUR. PEG. PENGA WAS. AHLI K3. DOKTER PRSH. P2K3. DEP/DINAS. LUAR

linore
Download Presentation

Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Direktorat Pengawasan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi R.I.

  2. Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

  3. MENAKER DIREKTUR PEG. PENGA WAS AHLI K3 DOKTER PRSH P2K3 • DEP/DINAS • LUAR • DEPNAKER • POLI . PRSH • JASA KESEH • PRSH -INDUSTRI - JASA ----PJIT • PEMERINTAH • SWASTA PANITIA BANDING PENGAWASAN Bab IV Pasal 5

  4. PARADIGMA PENGAWASAN K3 1996 SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003 1995 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 1992 AHLI K3 PerMen. 02/1992 PJIT Uap KepMen. 1261/1988 1988 1987 P2K3 PerMen. 04/1987 1970 Proses transformasi dari rawing ke steering Era VR 1910 Direct Inspection Privatisasi inspeksi K3

  5. KEWAJIBAN PENGURUS Pasal 8 - Pemeriksaan Kesehatan Badan Pasal 9 - Menjelaskan dan menunjukan kondisi dan bahaya di tempat kerja - Semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan - APD - Cara dan sikap bekerja yang aman - Mempekerjakan setelah yakin - Pembinaan - Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3

  6. Pasal 10 - Membentuk P2K3 Pasal 11 - Laporan kecelakaan Pasal 14 - Menempatkan secara tertulis - Memasang poster - Menyediakan APD secara cuma-cuma

  7. Per.Menaker No.05/Men/1996 Tentang SMK3

  8. 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran • Bab I - Ketentuan Umum • Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3 • Bab III - Penerapan SMK3 • Bab IV - Audit SMK3 • Bab V - Kewenangan Direktur • Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit • Bab VII - Sertifikat K3 • Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan • Bab IX - Pembiayaan • Bab X - Ketentuan Penutup • Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3 • Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3 • Lampiran III : Formulir Laporan Audit • Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3

  9. DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3 • BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM • Sistem Manajemen K3 Bagian dari sistem manajamen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi : pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

  10. Tempat kerja • tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan air, dalam air, di udara • dengan unsur : • dilakukan usaha • ada tenaga kerja yang bekerja • ada sumber bahaya

  11. Audit pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan sustu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang diremcanakan, dan dilaksanakan sevara efektif dancocok untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan

  12. 4. Perusahaan Setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara 5. Direktur Pejabata sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 tahun 1970 6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri

  13. 7. Pengusaha Orang atau badan hukum yg menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja Orang atau badan hukum yg secara berdiri sendiri manjalankan sesustu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan temoat kerja Orang atau badan hukum yg di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada huruh a dan b, jika kalau yg diwakili berkedudukan di luar Indonesia 8. Pengurus Orang yg mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja atau lapangan yg berdiri sendiri

  14. 9. Tenaga Kerja Setiap orang yg mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 10. Laporan Audit Hasil audit yg dilakukan oleh Badan Audit yg berisi fakta yg ditemukan pd saat pelaksanaan audit di tempat kerja sbg dasar untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja SMK3 11. Sertifikat Adalahn bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan per.per-uu-an SMK3 12. Menteri

  15. Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945 DASAR HUKUM Pasal 3, 9 dan 10 UU No.14 Tahun 1969 UU No.1 Tahun 1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

  16. Pasal 5, 20 dan 27 ayat (2) UUD 1945 DASAR HUKUM Pasal 86, 87 Paragraf 5 UU No. 13 / 2003 Ttg Ketenagakerjaan UU No.1 Tahun 1970 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Khusus PP; Per.Men ; SE;

  17. DASAR HUKUM Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan UU No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai ketenagakerjaan Pasal 3 Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

  18. DASAR HUKUM Pasal 10 Pemerintah membina norma perlindunggan tenaga kerja yang meliputi : (1) norma keselamatan kerja (2) norma kesehatan kerja (3) norma kerja (4) pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja Pasal 9 Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama UU No. 14/1969

  19. Pragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 86 UU No.13/2003 Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

  20. Pasal 87 UU No.13/2003 Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

  21. BAB XVI Bagiaan Kedua Sangsi Administratif Pasal 190 UU No.13/2003 Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

  22. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin. (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri

  23. K3 UU No.14/1969 P. 3, 9, 10 UU No.13 /2003 p. 87 p. 86 UU No.1/1970 PP - SMK3 UU No.1/1970 Tempat Kerja Tempat Kerja Perusahaan a.l. : Per.Men. 05/1996 SMK3

  24. Dasar Hukum SMK3 Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86 Pasal 87 • UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997 PP Penerapan SMK3 Sangsi pelanggaran

  25. ILO The most efficient way to build a sustained safety culture Establishment of OSH MS

  26. Regulation Based Risk Based OSH Program OSH Program OSH MS 7

  27. SMK3 MEMBANGUN BUDAYA K3 Natural Instincts Supervision Injury Rates Self Teams Reactive Dependent Independent Interdependent • Management • Commitment • Condition of • Employment • Fear/Discipline • Rules/Procedures • Supervisor Control, Emphasis, and Goals • Value All People • Training • Personal Knowledge, • Commitment, and • Standards • Internalization • Personal Value • Care for Self • Practice, Habits • Individual Recognition • Safety by Natural Instinct • Compliance is the Goal • Delegated to Safety Manager • Lack of Management Involvement • Help Others Conform • Others’ Keeper • Networking Contributor • Care for Others • Organizational Pride Behavioral Safety Engineering Control OSH - MS

  28. TUJUAN PENERAPAN SMK3 • Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) • Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja • Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global • Proteksi terhadap industri dalam negeri • Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional • Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional • Meningkatkan pelaksanaan pencegahan kec. melalui pendekatan sistem • Perlunya upaya pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi yang tekait dengan penerapan K3

  29. KRITERIA PERUSAHAAN • Perusahaan dengan : - tenaga kerja 100 org atau lebih dan atau - potensi bahaya peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja Pasal 3 Per. Menaker No.05/Men/1996

  30. Dalam penerapan SMK3 perusahaan wajib melaksanakan ketentuan : Peningkatan Penetapan Kebijakan K3 Berkelanjutan dan menjamin Peninjauan Ulang Peninjauan Komitmen & Peningkatan Ulang & SMK3 oleh Peningkatan Manajemen oleh manajemen Perencanaan K3 Pengukuran dan Evaluasi Penerapan K3

  31. SMK3 Wajib dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 unsur/elemen Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubah atau menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada atas persetujuan Menteri Pasal 5 ayat (3)

  32. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT • Untuk pembuktian penerapan SMK3, prsh dpt melakukan audit melalui badan audit yg ditunjuk Menteri • Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur • Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur Menteri • Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya • Audit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali • Audit SMK3 dilakukan badan audit • Badan audit membuat RTA • Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk, pengrurs tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat • Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat • Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untuk pelaksanaan audit

  33. Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpd Direktur dgn tembusan kpd pengurus prsh • Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan • Setelah menerima laporan audit, Direktur melakukan evaluasi dan penilaian • Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Direktur : • Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkat pencapaian, atau • Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.per-uu-an • Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3 tahun • Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk • Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs

  34. Pedoman Penerapan Prinsip Dasar Elemen Audit • Komitmen dan kebijakan • 1.1 Kepemimpinan dan komitmen • 1.2 Initial Review • 1.3 Kebijakan K3 • 2. Perencanaan • 2.1 Perenc ident bhy, penilaian • resiko dan pengend resiko • 2.2 Per. per uu dan persyart lainnya • 2.3 Tujuan dan sasaran • 2.4 Indikator kinerja • 2.5 Perenc awal dan perencanaan • kegiatan yg berlangsung • 3. Penerapan • 3.1 Jaminan kemampuan • 3.2 Kegiatan pendukung • 3.3 Ident SB, penilaian dan • pengendalian resiko • 4.Pengukuran dan evaluasi • 4.1 Inspeksi dan pengujian • 4.2 Audit SMK3 • 4.3 Tindakan perbaikan dan • pencegahan • 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt • Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen • Pendokumentasian Strategi • Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak • Pengendalian Dokumen • Pembelian • Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 • Standar Pemantauan • Pelaporan dan Perbaikan • Pengelolaan material dan perpindahannya • Pengumpulan dan penggunaan data • Audit SMK3 • Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan • Penetapan Kebijakan K3 • Perencanaan Penerapan K3 • Penerapan K3 • Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3 • Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan

  35. 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN 1.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN * organisasi K3 * menyediakan anggaran, SDM dan sarana * penetapan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban * perencanaan K3 * melakukan penilaian 1.2. TINJAUAN AWAL K3 * identifikasi kondisi dan sumber bahaya * pengetahuan dan peraturan perundangan K3 * membandingkan penerapan * meninjau sebab dan akibat * efisiensi dan efektifitas

  36. 2. PERENCANAAN 2.1. MANAJEMEN RESIKO 2.2. PERATURAN PERUNDANGAN 2.3. TUJUAN DAN SASARAN *dapat diukur * satuan/indikator pengukuran * sasaran pencapaian * jangka waktu pencapaian 2.4. INDIKATOR KINERJA 2.5. PERENCANAAN AWAL DAN PERNCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG

  37. 3. PENERAPAN 3.1 JAMINAN KEMAMPUAN * SDM, sarana dan dana * integrasi * tanggung jawab dan tanggung gugat * konsultansi, motivasi dan kesadaran * pelatihan dan kompetensi kerja 3.2 KEGIATAN PENDUKUNG • Komunikasi • Pelaporan • Pendokmentasian • Pengendalian dokumen • Pemcatatan dan manajemen informasi

  38. 3.3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RESIK o • Manajemen resiko • Perencanaan (design) dan rekayasa • Pengendalian administratif • Tinjauan kontrak • Pembelian • Prosedur menghadapi keadaan darurat atau rencana • Prosedur menghadapi insiden • Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat

  39. 4. PENGUKURAN DAN EVALUASI 4.1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN • Personel berpengalaman dan berkeahlian • Catatan terpelihara dan tersedia • Peralatan dan metode yang memadai • Tindakan perbaikan dan ketidak sesuaian • Penyelidikan atas insiden • Temuan dianalisa dan ditinjau ulang 4.2 AUDIT SiMK3 • Dilakuan secara berkala • Personel berkompeten • Tinjauan ulang dari hasil audit

  40. 4.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SiMK3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan

  41. 5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN • Evaluasi penerapan kebijakan K3 • Tujuan,sasaran dan kinerja K3 • Hasil temuan audit SMK3 • Evaluasi efektifitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk mengubahnya

  42. Mekanisme dan Teknik Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

  43. AUDIT SMK3Per.Menaker No. 05/MEN/1996

  44. UNSUR-UNSUR DALAM PENGERTAIAN AUDIT SMK3 • Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja • Pemeriksaan secara sistimatik • Audit dilakukan secara independen • Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen

  45. SMK3 Pengusaha/ Pengurus Badan Audit (Auditor) MEKANISME AUDIT SMK3 Pengawasan oleh Instansi Ketenagakerjaan pd Pem.Prop, Pem.Kab/Kot Dibuktikan dgn Audit Internal Ekternal (3 th sekali) Wajib • Bagi perusahaan : • Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari 100 org • - < 100 org dgn tingkat resiko bahaya tinggi

  46. Tahapan Audit Eksternal • Pemeriksaan dokumen • Wawancara utk klarifikasi • Pengamatan aktivitas Prsh • Pengamatan kondisi dan ling.kerja • Penilaian kriteria berdasarkan temuan Tahap Persiapan Pertemuan Awal Pemeriksaan Tingkat Penilaian Penilaian Kriteria • Tidak berlaku • Terpenuhi • Tdk terpenuhi minor • Tdk terpenuhi mayor • Observasi Pertemuan Akhir

  47. Badan Audit : • Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional • Memiliki Kacab di Tk Propinsi • Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an • Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan 20 Auditor junior • Pengalaman dalam audit sistem Badan Audit SMK3 Permohonan Tertulis SKP SKP (berlaku 3 th) Menteri Evaluasi (1 kali dlm 1 th) Direktur

  48. Auditor Persyaratan Auditor Eksternal Senior • Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1 th • Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit Eksternal SMK3 minimal 10 kali • Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal SMK3 minimal 3 kali • Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal minimal 3 kali Permohonan Tertulis SKP SKP (berlaku 3 th) Menteri Evaluasi (1 kali dlm 1 th) Direktur

  49. Badan Audit RENCANA TAHUNAN AUDIT Mekanisme DIREKTUR Tetapkan RTA Dinas Ketenagakerjaan pd Pem Prop Permohonan Utk di Audit (sukarela) Laporan Audit Dinas Ketenagakerjaan pd Pem kab/kota Audit Eksternal PERUSAHAAN

  50. TEKNIK AUDIT SMK3

More Related