DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

1. Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI DEPNAKERTRANS R.I.

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing • Perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945) • Investasi/modal asing; • Teknologi dan tenaga ahli/skill; • Perdagangan internasional. KEPENTINGAN NASIONAL • Menganut pasar kerja terbuka/internasional dengan aturan tertentu. • Indonesia sepakat untuk melaksanakan pasar kerja bebas: AFTA/AFAS (2003), APEC (2010), GATS/WTO (2020) • Kesepakatan regional dan bilateral – People Mobility & Human Resource Development : • IMS-GT, IMT-GT,BIMP-EAGA, AANZ, IJEPA dll GLOBALISASI • Kewenangan pengaturan TKA tidak seluruhnya dilimpahkan: • TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut selective policy dan one gate policy; • TKA terkait dengan hubungan internasional. OTONOMI DAERAH

3. Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing KEPENTINGAN NASIONAL GLOBALISASI UU No. 3/1958 KEPRES 23/1974 UU No. 13/2003 Keppres 75/1995 POSITIVE LIST NEGATIVE LIST • STANDAR KOMPETENSI (COMPETENCY STANDARD) • JOB DESCRIPTION & JOB REQUIREMENT • JABATAN TERBUKA WAKTU TERTENTU • JABATAN TERBUKA SEMENTARA • JABATAN TERTUTUP

4. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing RPTKA IMTA ASPEK KEAMANAN (SECURITY) ASPEK MANFAAT (PROSPERITY) • Pertumbuhan Ekonomi • Perluasan Kesempatan Kerja • Alih Teknologi dan Ketrampilan • Keamanan Pasar Kerja • Tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat.

5. LANDASAN HUKUM • UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya menyangkut BAB VIII • tentang penggunaan TKA; • UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); • Peraturan Pemerintah No.92 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan • Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen TenagaKerja dan • Transmigrasi; • Keputusan Presiden No. 75 tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja • Warga Negara Asing Pendatang; • Kepmenakertrans No. 223/Men/2003 tentang Jabatan-Jabatan Di Lembaga • Pendidikan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Membayar Kompensasi; • Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana • Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); • Kepmenakertrans No. 20/Men/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin • Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; • Kepmenakertrans No. 21/Men/IV/2004 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing • Sebagai Pemandu Nyanyi; • Permenakertrans No. 07/MEN/III/2006 juncto No. 15/MEN/2006 tentang • Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Ijin Mempekerjakan TKA; • Permenakertrans No. 02/Men/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan • Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing;

6. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA(UU No: 13 TH. 2003) • Memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk • Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA (tidak berlaku bagi jabatan direksi dan/atau komisaris); • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; • Membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan; • Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir.

7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) • Adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. • RPTKA sebagai dasar untuk mendapatkan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). • Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA, kecuali Instansi Pemerintah, Badan-Badan Internasional dan Perwakilan Negara Asing. • RPTKA sekurang-kurangnya memuat alasan penggunaan, jabatan TKA, jangka waktu penggunaan, penunjukkan tenaga kerja pendamping.

8. PROSES PENGESAHAN RPTKA (Kepmenakertrans 228/M/2003) Dirjen Binapendagri Up. Direktur PTA PEMOHON Tim Kelayakan Penggunaan TKA Pengesahan RPTKA SK Pengesahan RPTKA kurang dari 50 orang oleh Direktur PTKA Lebih dari 50 orang oleh Dirjen Binapendagri Rekomendasi Instansi Teknis (dalam hal jabatan belum tercantum dalam daftar jabatan)

9. Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pasal 42 ayat 1 UU 13/2003 • Ijin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk; • Bukan perseorangan (sponsorship); • Tidak berlaku bagi pegawai diplomatik dan konsuler; • Hanya untuk jabatan dan waktu tertentu; • Ketentuan jabatan tertentu ditetapkan oleh Keputusan Menteri; • TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA lainnya.

10. INSTRUKSI PRESIDEN R.INOMOR 3 TAHUN 2006(27 Februari 2006)tentangPaket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi Dengan Menyederhanakan prosedur pemberian izin tinggal dan bekerja bagi investor/TKA cukup mempunyai 2 (dua) jenis ijin : IMTA dari Depnakertrans dan KITTAS dari Kantor Imigrasi

11. PERMENAKERTRANSNo. PER-07/MEN/III/2006 jo. 15/M/IV/2006tentangPenyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA Maka Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dapat diperoleh sebelum TKA datang ke Indonesia

12. Telex Ke KBRI BAGAN PROSESPENYELESAIAN IMTA BARU(Permen 7/III/2006 Jo. Permen 15/MEN/IV/2006) (2 bulan) TA-01 PEMOHON DEPNAKER- TRANS DITJEN IMIGRASI KANIM Copy Telex RPTKA IMTA KITTAS DPKK • Setelah copy telex dari Ditjen Imigrasi diberikan ke Depnakertrans, maka pemohon membayar dana kompensasi. • Jangka waktu berlakunya IMTA sejak dikeluarkannya KITTAS dan sesuai dengan jumlah pembayaran Dana Kompensasi ( misal dibayarkan US$1.200, maka berlakunya IMTA 12 bulan sejak diterbitkannya KITTAS

13. 1. Depnakertrans (untuk lokasi lebih 1 propinsi) 2. Disnakertrans (untuk lokasi dlm 1 propinsi) DEPNAKER- TRANS BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02)(Permen07/III/2006 Jo. Permen 15/MEN/IV/2006) KANIM RPTKA IMTA Perpanjangan KITTAS DPKK * IMTA perpanjangan digunakan sebagai dasar pembuatan KITTAS perpanjangan

14. MANFAAT PERBAIKAN PERATURANKepmenakertrans 20/2004 Jo. Permenakertrans 07/MEN/III/2006 Jo. Permenakertrans 15/MEN/IV/2006 1. Lebih cepat dan efisien; 2. IMTA diperoleh sebelum TKA datang ke Indonesia; 3. Waktu penyelesaian lebih cepat; • Formulir gratis dan dapat diakses di infokerja.web.id • TA-02 tidak ada lagi.