1 / 62

SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 201 3 /201 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 201 3 /201 4. ISI KEBIJAKAN. Dasar Hukum Perbandingan UN 2013 dan UN 2014 Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional Kriteria Kelulusan Persyaratan Peserta UN Penyelenggara dan Pelaksana UN

liz
Download Presentation

SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 201 3 /201 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2013/2014

  2. ISI KEBIJAKAN • Dasar Hukum • Perbandingan UN 2013 dan UN 2014 • Tujuan dan Manfaat Ujian Nasional • Kriteria Kelulusan • Persyaratan Peserta UN • Penyelenggara dan Pelaksana UN • Peran Perguruan Tinggi • Pelaksanaan UN • Kisi-Kisi UN • Jadwal UN • Ujian Kompetensi SMK/MAK • Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN • Biaya Pelaksanaan UN • Pelanggaran dan Sanksi • Penjaminan Kredibilitas UN • Pusat Informasi UN

  3. 1. DASAR HUKUM DAN REFERENSI

  4. DASAR HUKUM • Undang-UndangNomor 20 Tahun 2003 TentangSistemPendidikan Nasional. • PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikansebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 2013tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan. • Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor 97 Tahun 2013tentangKriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional • ProsedurOperasiStandarPenyelenggaraanUjianNasionalTahunPelajaran 2013/2014

  5. 2. PERBANDINGAN UN 2013 DAN UN 2014

  6. Perbandingan UN Tahun 2013 dan 2014

  7. Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

  8. Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

  9. Perbedaan dan Persamaan UN Tahun 2013 dan 2014

  10. 3. TUJUAN DAN MANFAAT UN

  11. Tujuan & ManfaatUjianNasionalPP19/2005 Pasal 68 TUJUAN: Menilaipencapaianstandarkompetensilulusansecaranasionalpadamatapelajarantertentu. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: • pemetaanmutu programdan/atausatuanpendidikan; • dasarseleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; • penentuankelulusanpeserta didik dari program dan/atausatuanpendidikan; • pembinaandanpemberianbantuankepadasatuanpendidikandalamupayanyauntukmeningkatkan mutu pendidikan.

  12. 4. KRITERIA KELULUSAN

  13. KriteriaKelulusan Pesertadidikdinyatakan lulus darisatuanpendidikansetelah: • menyelesaikanseluruh program pembelajaran; • memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran; • lulus Ujian S/M/PK; dan • lulus UjianNasional (UN).

  14. Lulus Ujian Sekolah • Kriteria kelulusan peserta didik dari Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK. Kriteria mencakup mínimum rata-rata nilai dan mínimum nilai setiap mata pelajaran. • Nilai S/M/PK diperoleh dari gabungan: • Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70% : • Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMPLB, dan Paket B/Wustha, SMK/MAK, dan Paket C Kejuruan; • Semester III s.d. semester V pada SMA/MA, SMALB dan Paket C; • Semester I s.d. semester V pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK yang menerapkan SKS. • Nilai Ujian S/M/PK dengan bobot 30%.

  15. Lulus UN • KriteriakelulusanpesertadidikuntukUjianNasional (UN) SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruanadalah: • NilaiAkhir (NA) setiap mata pelajaranyang diujinasionalkanpalingrendah 4,0 (empatkomanol) dan • Rata-rata NA untuksemua mata pelajaranpalingrendah 5,5 (lima koma lima) • NA merupakangabunganNilai S/M/PK dan NilaiUjianNasionaldenganbobot40% Nilai S/M/PK dan 60% Nilai UN.

  16. KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN • Kelulusanpesertadidikdarisatuanpendidikan: • SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK ditetapkanolehsetiapsatuanpendidikan yang bersangkutandalamrapatdewanguru. • ProgramPaket B/Wustha, ProgramPaket C, dan ProgramPaket C Kejuruanditetapkanolehsetiapsatuanpendidikan yang bersangkutandalamrapatdewan tutor bersamaPamongBelajar pada SKB Pembina.

  17. 5. PERSYARATAN PESERTA UN

  18. Persyaratan Peserta • PersyaratanpesertadidikmengikutiUjian S/M/PK dan UN: • telahataupernahberada pada tahunterakhir pada suatujenjangpendidikan di satuanpendidikantertentu; • memilikilaporanlengkappenilaianhasilbelajar pada suatujenjangpendidikan di satuanpendidikantertentumulaisemester I tahunpertamasampaidengansemester I tahunterakhir; dan • memilikilaporanlengkappenilaianhasilbelajar pada PendidikanKesetaraan. • PersyaratanpesertadidikmengikutiUjianNasionalPendidikanKesetaraanberasaldariPusatKegiatanBelajarMasyarakat (PKBM), SanggarKegiatanBelajar (SKB), PondokPesantrenpenyelenggaraprogramWustha, dan kelompokbelajarsejenis.

  19. Persyaratan Peserta • Kelompokbelajarsejenisadalahpendidikankesetaraan yang diselenggarakan oleh lembagaselain PKBM, SKB, danPesantren. Untukmengikuti UN, pesertadidiknyaharusmendaftarkanke PKBM/SKB/Pesantren. • Peserta didik yang memenuhi syarat berhak mengikuti Ujian S/M/PK dan UN. • Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras yang memenuhi syarat berhakmengikuti Ujian S/M/PK dan UN.

  20. Persyaratan Peserta • Peserta didik yang karena alasan tertentu dengan disertai bukti yang sah berhalangan mengikuti UN dapat mengikuti UN Susulan sesuai jadwal yang ditentukan dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP. • Peserta didik yang tidak lulus dapat mengikuti ujian tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  21. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan • Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan kepada Pelaksana UN Tingkat Pusat. • Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMP/MTs/SMPLB, Program Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan diterima oleh Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan UN.

  22. 6. PENYELENGGARA DAN PELAKSANA UN

  23. Penyelenggara UN • BSNP menyelenggarakan UN bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan. • BSNP sebagai Penyelenggara UN bertugas: • menyusun POS pelaksanaan UN; • memberi rekomendasikepadaMenteritentangpembentukan Pelaksana UN Tingkat Pusat; dan • melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.

  24. Skema Pelaksanaan UN 2013/2014 Pelaksanaan UN Mendikbud BSNP Penyelenggara UN POS UN Tanggungjawab SK Majelis RektorPTN Pelaks. UN Tingkat Pusat Gubernur Tanggungjawab SK PTN Pelaksana UN Tingkat Provinsi Bupati/Walikota Tanggungjawab SK Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota KaDinasPendidikan Tanggungjawab SK Pelaksana UN Tingkat SatuanPendidikan Pengawasan UN Acuan

  25. Pelaksana UN Tingkat Provinsi • Melaksanakan dan mengawasi UN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha. • Melaksanakan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan. • Melakukan pemindaianLJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha.

  26. Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, terdiri atas unsur-unsur: • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; • Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Seksi yang menangani pendidikan madrasah dan seksi yang menangani pendidikan norformal: Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan);

  27. Pelaksana UN Tingkat Kab/Kota Mempunyai tugas tanggung jawab, di antaranya: • menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN ; • mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta UN; • Menetapkan titik transit yang aman sebelum bahan UN didistribusikan ke satuan pendidikan • menetapkan pengawas ruang UN • menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang UN. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

  28. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan SatuanPendidikan yang dapatmelaksanakan UN adalah: • sekolah/madrasah yang memilikipeserta UN minimal 20 orang(SMPLB dan SMALB tidakada batas minimaljumlahpeserta UN), terakreditasi, dan memenuhipersyaratanlainnyayang ditetapkan oleh Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota; • pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan kesetaraan yang memiliki peserta UN minimal 20 orang serta memenuhipersyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota; • institusi yang ditetapkan oleh Atase Pendidikan dan/atau Konsulat Jenderal pada Kantor Perwakilan RI setempat berkoordinasi dengan Direktorat terkait atau langsung ditetapkan oleh Direktorat terkait untuk pelaksana UN di luar negeri.

  29. 7.PERAN PERGURUAN TINGGI DAN LPMP

  30. Peran Perguruan Tinggi • PerguruanTinggiberperansertadalampenyiapansoal UN, danmengawasipenggandaan, pendistribusian, pelaksanaan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, sertapengembalian LJUN ketempatpemindaiandenganberkoordinasidenganpemerintahdaerah. • PerguruanTinggimelakukanpemindaian LJUN UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

  31. Peran Perguruan Tinggi MemilikitugasdantanggungjawabdalamUN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C danPaket C Kejuruan, di antaranya: • melakukanpengawasanpelaksanaan UN bersamaLPMP • menetapkankoordinatorpengawas UN kabupaten/kota • menetapkanpengawassatuanpendidikan • melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusianbahan UNbersamaPanitia Regional, LPMP, dan Polri; • menjaminkeamananpenyimpananbahan UN di titiksimpanterakhirbersamaPelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota danPolri • menjaminkeamanandankerahasiaan LJUN yang sudahdiisi oleh pesertaUN sampaiketempatpemindaian.

  32. Peran Perguruan Tinggi MemilikitugasdantanggungjawabdalamUN SMA/MA, SMK/MAK, Paket C danPaket C Kejuruan, di antaranya: • mengawasipenerimaan LJUN darisatuanpendidikanatau rayon danmemastikanamplop LJUN sudahdilem/dilak, ditandatanganiolehpengawasruang, dandibubuhistempelsatuanpendidikan; • memindaiLJUN denganmenggunakansoftware yang ditentukanolehPelaksana UN Tingkat Pusat; • menjaminkeamanan proses pemindaian LJUN; • menyampaikanhasil pemindaian LJUN ke Pelaksana UN Tingkat Pusat. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

  33. Peran LPMP • Melakukan pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha. • Melakukan pengawasan penggandaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan, bersama Perguruan Tinggi.

  34. LPMP MemilikitugasdantanggungjawabdalamUN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya: • melakukanpengawasanpelaksanaan UN; • menetapkankoordinatorpengawas UN kab/kota; • melakukan pengawasan penggandaan dan distribusibahan UNbersamaPanitia Regional penggandaan dan distribusi, dan Polri; • menjaminkeamananpenyimpananbahan UN di titiksimpanterakhirbersamaPelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota danPolri;

  35. LPMP MemilikitugasdantanggungjawabdalamUN SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B/Wustha, di antaranya: • menjaminkeamanandankerahasiaan LJUN yang sudahdiisiolehpeserta UN sertabahanpendukungnya; • mengawasipenerimaan LJUN darisatuanpendidikanatau rayon danmemastikanamplop LJUN sudahdilem/dilak, ditandatanganiolehpengawasruang, dandibubuhistempelsatuanpendidikan. Catatan: Lebih detail, lihat POS UN.

  36. 8. PELAKSANAAN UN

  37. Time Line Penyelenggaraan UN IV. PELAKSANAAN I. PERSIAPAN SMA Sederajat 14 APRIL 2014 SMP Sederajat 5 Mei 2014 Pendistribu-sian Kisi-kisi Koordinasi/ Sosialisasi Permen & POS Penyiapan Master Naskah Mei DES JAN FEB MAR APR NOV Peserta UN Nilai Rapor dan US/M Pencetakan DNT Proses Lelang Penggan-daan Master Pencetakan Naskah Pengawa-san Proses Pencetakan Pengiriman Bahan UN III. PENCETAKAN DAN PENGIRIMAN NASKAH II. PENDATAAN Proses LJU Penilaian Kelulusan Evaluasi Keterangan: DNT = Daftar Nominal Tetap US/M = Ujian Sekolah/Madrasah V. PENILAIAN

  38. Pelaksanaan Pengadaan Bahan UN 2014 KPA BALITBANG PPK-UN Regional 2 Regional3 Regional 4 Regional5 Regional 6 Regional 7 Regional 8 Regional 1 Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Bali NTT NTB Sulsel Sulbar Sultra Sulut Sulteng Gorontalo Sumut Aceh Riau Kepri Sumbar Jatim Kalsel Kaltim Kaltara Sumsel Babel Lampung Bengkulu Jateng DIY DKI Banten Kalbar Jambi Kalteng Papua Pabar Malut Maluku Jabar Setiap Region Melaksanakan Proses Pengadaan PEMENANG LELANG 8 Kontrak Perusahaan

  39. KISI KISI UN • Kisi-kisisoal UN disusunberdasarkanStandarKompetensidanKompetensiDasarsesuaidenganPeraturanMenteriPendidikanNasionalRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentangStandar Isi untukSatuanPendidikanDasardanMenengahsertaPeraturanMenteriPendidikanNasionalRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentangStandar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. • Kisi-kisisoal UN sebagaimanadimaksuddi atasmenggunakankisi-kisisoal UN tahunpelajaran 2012/2013 sebagaimanaditetapkandalamPeraturan BSNP Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012.

  40. Pelaksanaan UN Peserta UN: 8.341.885 siswa dengan rincian: • SMP/MTs dan SMPLB : 2,9 juta • SMA/MA dan SMALB : 1,6 juta • SMK/MAK : 1,1 juta Sisanya berasal dari peserta Program Paket B/Wustha dan Progam Paket C

  41. PengumumanKelulusan Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar Kegiatan Belajar /Pesantrenmengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat: • 20 Mei 2014untuk SMA/MA, SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan; dan • 14 Juni 2014 untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Paket B/Wustha. • 22 September 2014 untuk UN KesetaraanPeriode II.

  42. UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK • Ujian teori kejuruan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2014; • Ujian praktik kejuruan dilaksanakan mulai tanggal 18 Februari - 14 Maret 2014; • Penggandaan, pendistribusian bahan ujian teori SMK/MAK dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

  43. UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK • Pengawasanruangujianuntukujianteori SMK/MAK dilakukan oleh pengawasruang UN di jam pertama. • Pemindaiandanpenskoranujianteori SMK/MAK dilakukan oleh DinasPendidikanProvinsi; • Ketentuanlebihlanjuttentangpelaksanaanujianpraktikdanujianteorikejuruandiaturtersendiri oleh DirektoratPembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

  44. PENGOLAHAN HASIL UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK Dinas Pendidikan Provinsi: • menerima LJUN Teori Kejuruan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; • memindai LJUN Teori Kejuruan, melakukan validasi dan skoring; dan • menyampaikan hasil skoring ujian Teori Kejuruan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal 1 Mei 2014.

  45. PENGOLAHAN HASIL UJIAN KOMPETENSI SMK/MAK Direktorat Pembinaan SMK membentuk Tim Khusus untuk: • percepatan proses pemindaian LJUN Teori Kejuruan; • melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemindaian serta skoring LJUN Teori Kejuruan; dan • membawa langsung nilai ujian teori kejuruan untuk diserahkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusat.

  46. JADWAL UN

  47. JADWAL UN b. SMK/MAK

  48. JADWAL UN: Program PAKET C

  49. JADWAL UN

  50. JADWAL UN

More Related