Pedoman PBJ Sekolah melalui Dana BOS ( (Permendikbud No.3/2019)

Pedoman PBJ Sekolah melalui Dana BOS((Permendikbud No.3/2019) Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Agenda Pembahasan • LatarBelakangPengaturan Norma Pengadaan Sekolah • Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikutinormasesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa i.e. PeraturanPresiden No.16 Tahun 2018. • Dengan kekosoganaturan, Auditor dan/atauAparatPenegakHukummembawaketentuan pengadaan barang/jasapemerintah dalam melihatpraktik pengadaan barang/jasa sekolah. • Pedoman PBJ Sekolah (Permendikbud No.3/2019) • Prinsip-prinsipumum pengadaan barang/jasa sekolah. • Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana. • Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah. • Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) • Prinsip-prinsipumum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah). • Tata caradan proses pelaksanaan. Kebijakan Pengadaan Bukumelalui Dana BOS Pengadaan bukumelalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah. 3 1 2 4

Tata Kelola Dana Transfer adalah Kunci 2 1 3 4 Melihatproporsi dana transfer 64% anggaranpendidikan, penguatantatakelolakeuangan dana transfer daerahmerupakaninisiatifpenting Anggaran K/L APBN 2019 Rp488Tr AnggaranPendidikan* • Dana Transfer Daerah • Dana BOS • TunjanganProfesi Guru • Dana AlokasiKhususFisik, dll. * AnggranPendidikan ~20% dari total RAPBN 2019

Tetapi, Laporan BOS Online Tidak Optimal 2 1 3 4 Persentase (%) LaporanPenggunaan Dana BOS Rata-rata laporan online penggunaan dana BOS hanya mencapai 40%-60% untuk APBN 2014-2018 Sumber: bos.kemdikbud.go.id

Terlebih, PBJ SektorPendidikanRawan 2 1 3 4 KasusKorupsi 2017 Kasus tidak terkait PBJ Kasus PBJ Lembaga TerlibatKorupsi di SektorPendidikan(2006-2015) Lima (5) SektorTerbesarKorupsi PBJ 2017 Sumber:Laporan KPK RI Tahun 2017

PedomansebagaiPenyelesaianRegulasi 2 1 3 4 Persoalan regulasiseringkalimenjadiakarpelanggaran dalam pengelolaan dana BOS PerludibuatkanPedoman PBJ Sekolah yang sesuai dengan organisasi sekolah, sehingga sekolah tidak diperiksa dengan Perpres PBJ Pemerintah (ie. Perpres 16/2018) Sumber:berbagai media

Kebijakan LKPP atas PBJ Sekolah 2 1 3 4 Pengadaan barang/jasa sekolah tidak bisa menggunakanketentuan dalam Perpres 16 Tahun 2018 KementerianPendidikandanKebudayaandapatmembuatpedoman pengadaan barang/jasa sekolah

Keterlibatan LKPP dan Kemendagri 2 1 3 4 Dalam pembahasan pedoman pengadaan barang/jasa sekolah, Kemendikbud melibatkan LKPP dan Kemendagri untuk pastikansingkronisasinormaperaturan

TujuandanPrinsip PBJ Sekolah 2 1 3 4 Enam (6) Tujuan PBJ Sekolah Mendorongtransparansidengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab Memperbaikikualitas PBJ sekolah Meningkatkanpertanggungjawabanbelanja Mengurangipotensidanruang untuk kecurangandanpenyalahgunaankewenangan Mempermudahdanmenyederhanakan kewajiban pelaporanoleh sekolah PBJ Sekolah PBJ Sekolah dilaksanakanberdasarkanprinsipefektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, danakuntabel (Permendikbud No.3/2019)

Para Pihak Pelaksana PBJ Sekolah 2 1 3 4 Sekolah Kepala Sekolah menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah menetapkan spesifikasi teknis membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah melakukan negosiasi teknis memilih dan menetapkan Penyedia mengadakan kontrak/perjanjian melaksanakan pembelian langsung Menyetujui/menolak permohonan pengalihan kewenangan Bendahara Sekolah melaksanakan pembelian langsung; melaksanakan serah terima hasil pengadaan; melakukan pembayaran kepada Penyedia; dan mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan. Dua (2) Pihak Pelaksana Tenaga Administrasi & Guru Menerimasebagian/seluruhkewenangan yang dilimpahkandaribendahara dana BOS Penyedia memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah; dan menyerahkan hasil PBJ Sekolah. mengajukan penawaran PBJ Sekolah; melakukan pendaftaran; menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi;

Tahapan PBJ Sekolah 2 1 3 4 Serah-Terima Persiapan Pemilihan • KetentuanPenyedia • diutamakanmikro/kecildan • Memiliki NPWP • Tata Cara Pemilihan • Pengadaan <= Rp50 juta • Pembelian langsung untuk nilai pengadaan paling banyak Rp50 juta. • Pengadaan > Rp50 juta <= Rp200 juta • Kepala sekolah mengundang dua (2) calon • Kepala sekolah melakukanpemilihan/negosiasi • Kepala sekolah menetapkanpenyedia. • Kepala sekolah menandatangani SPK. • Pengadaan > Rp200 juta • dilaksanakanmelalui UKPBJ setempat. SpesifikasiTeknis Kepala Sekolah menetapkanspesifikasiteknis untuk nilai pengadaan lebihdariRp 10 juta Harga Perkiraan Kepala Sekolah menetapkanhargaperkiraan untuk nilai pengadaan lebihdariRp 10 juta. • PengajuantertulisdariPenyedia untuk penyerahan PBJ • Bendahara BOS memerikasa atas hasil PBJ. • Bendaran BOS menandatangani BAST (jikahasilpemeriksanaansesuai). • Bendaharamenyerahkanhasil PBJ kepada Kepala Sekolah. • Keterangan: • Bendaharamemintapenyediamelakukanperbaikanjikahasilpemeriksanaan tidak sesuai. • Dendaketerlambatan adalah 1/1,000 (satupermil) per hari.

KelengkapanDokumen 2 1 3 4 √ √ √ √ - √ √ √ - √ √ √ 2) 2) √ - - - 2) - - - √ 3) √ - - - 1) √ √ √ √ Keterangan: BAST bisa dirangkap dengan faktur/buktipembelian; Tidak wajibterdapatdokumentersebut, namun bisa menjadipelengkap atas dokumen yang wajib; Proses pemilihandilakukanoleh UKPBJ setempat; selain itu, sekolah perluberkontrak dengan pemenang yang ditetapkanoleh UKPBJ

ARSITEKTUR SISTEM ELEKTRONIK BOS

Tiga (3) Prinsip Pengadaan Daring (SIPLah) 2 1 3 4 KewenanganPelaksanaan Dalam halPBJ Sekolah dilaksanakansecara daring, makadilakukan melalui sistemPBJ Sekolah yang ditetapkan oleh KementerianPendidikandanKebudayaan(Permendikbud No.3 Tahun 2019) TIGA (3) PRINSIP Ketentuan Tata Kelola Ketentuan atas tatacarapelaksanaan, termasuk kelengkapandokumen, samasepertiketentuan pengadaan secara luring. Pengadaan daring hanya model elektronifikasi proses pelaksanaan saja. (Permendikbud No.3 Tahun 2019) PenyediaanLayanan Dalam pelaksanaan pengadaan secara daring, penyediaanlayanandilakukanmelaluie-market place yang dipiliholehKementerianPendidikandanKebudayaan.

SIPLah untuk Pengadaan LebihEfisien 2 1 3 4 Sebelum Setelah ilustrasi max max Harga Harga range hargalebar terkonsentrasi di harga yang lebihrendah min min Komoditas X Komoditas X SIPLahmendorong pengadaan lebihtransparansertamembukapeluangpelakuusahalebihbanyaksehinggatransaksidapatterkonsentrasi pada tingkatharga yang lebihrendah

Antara Pengadaan Manual danSIPLah 2 1 3 4 SIPLah MANUAL • Referensidaftarpenyediaterbatas pada tokolangganan sekolah • Opsipemilihanterbatas dapataksespenyedia sekolah lain sehinggaopsilebihluas PENYEDIA Keterbatasanpemilihanmenjadikanhargaberada di range tinggi - rendah tingkathargacenderunglebihrendah (secara keseluruhan) HARGA Dokumentasidilakukan secara manual olehmasing-masing sekolah dokumentasielektronik untuk setiaptransaksi DOKUMENTASI Transparansi belum optimal dengan keterbatasanketersediaaninformasitransaksi sekolah lebihtransparan dengan ketersediaan bank data TRANSPARANSI

Tata Cara: PendaftaranPenyedia (1/2) 2 1 3 4 2 email konfirmasi lamanSIPLah Penyedia 1 Penyediaregistrasi di laman: Identitas/ data penyedia NPWP sebagaipersyaratandokumen Informasiusaha/toko KETERANGAN: Dalam hal sekolah menilaiterdapattoko/penyediapotensial yang belum terdaftar dalam SIPLah, maka sekolah diharapkandapatmengarahkantoko/penyediapotensialmelakukanpendaftaranmelaluilamanSIPLah

Tata Cara: PemilihanPenyedia (2/2) 2 1 3 4 Pembelian Langsung <= Rp50 jt 3 BAST danpembayaran Bendahara Sekolah 2 Konfirmasitransaksi Penyedia lamanSIPLah Kepala Sekolah 1 Kepala sekolah melakukanpembelian langsung*: Membandingkanbeberapapenyedia. Melakukannegosiasi Melakukanpembelian KETERANGAN: *) Pembelian langsung bisa dilakukan baik olehKepala Sekolah atauBendahara Sekolah

DasarHukumPenyediaanBuku 2 1 3 4 • Bukupendidikanterdiridaribukuteksdanbuku non teks • Bukuteksterdiri atas bukuteksutamadanbukutekspendamping • Bukuteksutamawajibdigunakan dalam pembelajaranberdasarkan Kurikulum yang berlaku UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan SatuanPendidikanwajibmemilihdanmenyediakanbukutekspelajaran yang dinyatakanlayakolehKementerian untuk digunakan dalam proses pembelajaran Permen No.8/2016 tentangBuku yang Digunakanoleh Sekolah • Sekolah wajibmenggunakansebagian dana BOS Reguler untuk membelibukuteksutama untuk pelajarandanpanduan guru sesuai dengan kurikulum • Bukuteksutamabagipesertadidikdibeli untuk memenuhirasio 1 (satu) buku untuk tiappesertadidik pada tiapmatapelajaranatautema Permen No.3/2019 tentang BOS

SE Dirjen No.2942/D/PB/2019 2 1 3 4 Prioritaspenggunaan dana BOS untuk memenuhikebutuhanbuku (teksataunonteks), berkisar ~20% Pembelianbukutekspendampingdanbuku non-teksmelaluikatalogelektronik

PembelianBuku secara Daring 2 1 3 4 Sekolah wajibmemenuhikebutuhanbukuteks (UU No.3/2017) dengan buku yang telahditelaah/dinyatakanlayakolehKementerian/BNSP (Permendikbud 8/2016). Pengadaan dilakukan secara daring melalui platform SIPLah (Permendikbud 3/2019)

ARSITEKTUR BISNIS SIPLah PenggunaSIPLah (Pelaku Usaha) Penjualan Identitas MITRA SIPLah(Mitra SistemPembayaran) Anggaran Rp Barang/Jasa Realisasi PemilikSIPLah(UKPBJ Kemendikbud) Kemendikbud Non Tunai Pembelian Pengawasan Marketplace PenggunaSIPLah (Sekolah) PenggunaSIPLah (DirektoratTeknisKemendikbud) MITRA SIPLah(Mitra Sistem Pasar Daring) 15 MARET 2019 15:41 WIB

InformasiSelanjutnya • Status saat ini: Kemendikbud sedang proses pemilihanmitrapasar daring (e-market place). • Platform SIPLahakantersedia paling lama pada tanggal 1 juli 2019. Sekolah sudah mulaipembelian. • Sekolah diharapkanmengarahkantoko/penyediaeksistingsaat ini untuk mendaftarkan ke platform SIPLah Platform SIPLah • Status Saat ini: Kemendikbud sedang proses pemilihankatalogelektronik untuk bukutekspendamping. • Pemesanan sudah bisa dilakukan pada tanggal 1 juli 2019 PemesananBuku Kemendikbud akanmengeluarkan Surat EdaranKementerianPendidikandanKebudayaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah melalui platform SIPLah Informasi Lain

Calon Mitra SIPlah

Question & Answer

Masukan/Usulan

TERIMA KASIH

Pedoman PBJ Sekolah melalui Dana BOS ( (Permendikbud No.3/2019)