TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN PEMINDAHTANGANAN SECARA DIJUAL

1. TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN PEMINDAHTANGANAN SECARA DIJUAL

2. DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; • Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah • Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; • Keputusan Menteri Keuangan No. 218/KM. 06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang telah dilimpahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

3. 5. PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan BMN; 6. PMK Nomor 171/PMK.06/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. PMK Nomor 2/PMK.06/2008 tentangPenilaian BMN. 8. PMK Nomor. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan LKPP 9. PeraturanBersamaMenteriKeuangandanKepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 tentangPensertifikatan BMN berupa Tanah; 10.PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasi BMN; 11.PMK Nomor 138/PMK.06/2010 tentangPengelolaan BMN berupaRumah Negara; 12.PMK Nomor 191/PMK.06/2011 tentangMekanismePengelolanHibah;

4. 13. PMK Nomor 226/PMK.06/2011 tentangPerencanaanKebutuhanBarangMilik Negara; • 14. PMK Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang TidakDipergunakanuntukMenyelenggarakanTugasdanFungsiKementerian/Lembaga (Idle Assets); • 15. PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan • SewaBarangMilik Negara; • 16. PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan • PengawasandanPengendaloan BMN; • 17. PMK Nomor 01/PMK.07/2013 tentangPenyusutan BMN berupaAsetTetappadaEntitasPemerintahPusat; • 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada Kementerian/Lembaga

5. PENGERTIANRUANG LINGKUP BARANG MILIK NEGARA Barang Milik Negara adalah : • semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau • berasal dari perolehan lainnya yang sah: • barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis • barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak • barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang • barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

6. LINGKUP PENGELOLAAN BMN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN PEMBINAAN,PENGAWASAN/ PENGENDALIAN PENGADAAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BMNPP NO.6/2006 PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN PEMINDAHTANGANAN PEMANFAATAN PENGHAPUSAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENILAIAN

7. 6 Asas dalam Pengelolaan BMN/D berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2006 • Asas Fungsional; • Asas Kepastian Hukum; • Asas Transparansi dan Keterbukaan; • Asas Efisiensi; • Asas Akuntabilitas; • Asas Kepastian Nilai.

8. Asas Fungsional yaitu Setiap pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan BMN dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. • Asas Kepastian Hukum yaitu: Pengelolaan BMN harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. • Asas Transparansi yaitu: Penyelenggaraan pengelolaan BMN harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar

9. Asas Efisiensi yaitu: Pengelolaan BMN diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal • Asas Akuntabilitas yaitu: Setiap kegiatan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. • Asas Kepastian Nilai yaitu: Pengelolaan BMN harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN serta penyusunan neraca pemerintah.

10. ALUR PENGELOLAAN BMN Menteri/Pimp Lembaga Selaku Pengguna Barang Menteri Keuangan Selaku Pengelola Barang PenggunaBarangLainnya Pihak Lain (SelainKementerian/Lembaga) Penetapan Status Penggunaan BMN (ps 13-14) Perolehan BMN Penggunaansebatas utkpenyelenggaraan Tupoksi (ps 16 ayat 1) Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjampakai (Ps 20) Penyelesaian Dok. Kepemilikan (ps 33) Penggunaansebatas untukpenyelenggaraan Tupoksi (ps 16 ayat 1) Fungsi Pelayanan Pemindahtanganan: Jual Tukar menukar Hibah PMPP (ps 45) Tanah / bangunan ygtelahdiserahkan • BarangMilik Negara: • TidaksesuaiTupoksi • Berlebih • TindakLanjut: • Pengalihan Status • Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan • (ps 17 ayat 4) Tanah/bang idle wajib diserahkankpdPengelola Barang (ps 16 ay 2) Fungsi Budgeter Persetujuanpemanfaatandanpemindahtanganan Non tanahdanbangunan

11. Pengertian dan Tujuan • Penghapusan adalah tindakan menghapus catatan barang milik negara dari: • Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang • Daftar Barang Milik Negara oleh pengelola barang • dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. • Tujuan penghapusan • membebaskan kuasa pengguna dan/atau pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

12. LatarBelakang Penghapusan BMN • Penyerahan kepada Pengelola; • Alih Status; • Pemindahtanganan; • Putusan Pengadilan; • Pemusnahan; • Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dll).

13. Syarat Penghapusan BMN • Tanah/Bangunan: • Rusak beratkarenabencanaalam/force majeure; • Tidak sesuai RUTR; • Tidak memenuhikebutuhanorganisasi; • Penyatuanlokasidalamrangkaefisiensi; • Tersediaanggaranpenggantidalam DIPA • Rencanastrategispertahanan. • Selain Tanah/Bangunan: • Memenuhipersyaratanteknis (Rusak, terkenamodernisasi, kadaluarsa,terkikis, aus, susut,dll); • Memenuhipersyaratanekonomis (Lebihmenguntungkanbiladihapus); • Hilang/KekuranganPerbendaharaan/kematianhewanatautanaman.

14. I. STRUKTUR ORGANISASI PENATAUSAHAAN BMN • Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB). Unit penatausahaan BMN pada tingkat K/L yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal. • Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I (UPPB-E1). Unit Penatausahaan BMN pada tingkat Eselon I yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Biro Perlengkapan/Sekretaris Itjen/Kepala Badan. • Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W). Unit Penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Bagian Umum. Penanggung jawab UPPB-W adalah Kepala Kantor Wilayah. • Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB). Unit Penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja yang secara fungsional biasanya dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum/Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Kantor.

15. II. PANITIA PENGHAPUSAN • Panitia penghapusan merupakan satuan tugas (task force) yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa panitia penghapusan sekaligus menjadi panitia peneliti/pemeriksa dan panitia pelelangan. • Pembentukan Panitia Penghapusan : Panitia Penghapusan dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang atas nama Pengguna Barang atau langsung oleh Pengguna Barang

16. TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN Meneliti / memeriksabarang yang akandihapus, meliputi • Penelitian Data Administratif • Tahun Perolehan • Spesifikasi/identitas teknis • Keputusan Penetapan Status Penggunaaan • Bukti Kepemilikan • Nilai Perolehan dan Nilai Wajar hasil revaluasi • Keputusan Penetapan Status Penggunaaan • Usulan nilai limit • Penelitian Kondisi Fisik • Penelitian Aspek Yuridis

17. III. DOKUMEN PENDUKUNG Usulan penghapusan BMN yang disampaikan harus melampirkan hasil penelitian dan penilaian Panitia Penghapusan yang dituangkan dalam suatu Berita Acara, dan ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan, serta diketahui oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja, dan dilengkapi dengan :

18. Lampiran Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus, yang memuat data : Nama Barang Milik Negara. Penggolongan dan Kodefikasi BMN. Merk/Type. Tahun Perolehan BMN. NUP Harga Perolehan BMN Jumlah Nilai wajar hasil Revaluasi Kondisi BMN. Nilai limit terendah penjualan BMN.

19. Fotokopi Salinan keputusan pembentukan Panitia penghapusan • Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Barang Milik Negara • Surat Keterangan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara dari Kuasa Pengguna Barang • Foto Berwarna BMN yang akan dihapuskan • Fotokopi dokumen kepemilikan • KIB • Laporan Kondisi Barang Rusak Berat • Daftar BMN yang dihentikan Penggunaannya • Surat Pernyataan Tanggung Jawab nilai Limit • Surat Pernyataan Penghapusan tidak mengganggu Tupoksi • Surat Keterangan Penelitian/Pemeriksaan Teknis dari Dinas terkait (Dinas Perhubungan untuk Kendaraan Bermotor dan Dinas Pekerjaan Umum untuk Tanah dan atau Bangunan)

20. PENETAPAN USULAN NILAI LIMIT TERENDAH PENJUALAN • Tanah dan atau Bangunan Tidak diperlukan usulan nilai limit • Bangunan untuk direkonstruksi Nilai limit didasarkan pada hasil keterangan instansi teknis yang berkompeten terhadap nilai material sisa bongkaran • Kendaraan Bermotor Nilai limit berdasarkan harga pasar yang disesuaikan dengan kondisi Barang • BMN selain tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor Nilai limit berdasarkan harga pasar yang disesuaikan dengan kondisi Barang

21. IV. PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSAN Usulan penghapusan BMN diajukan secara hirarki, yaitu : Panitia Penghapusan menyampaikan usul penghapusan BMN kepada Kepala Kantor / Satker selaku UPKPB. Kepala Kantor / Satker selaku UPKPB menyampaikan usul penghapusan BMN tersebut kepada Pengguna Barang secara berjenjang dengan disertai penjelasan dan pertimbangan penghapusan.

22. KOP SURAT SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA……………. NOMOR : ……………… Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………... NIP : …………………… Jabatan : Kepala Satker Menerangkan bahwa berdasarkan penelitian fisik, Barang Milik Negara sebagaimana rincian terlampir dalam kondisi rusak berat dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Selanjutnya guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka Barang Milik Negara dimaksud perlu dipindahkan ke dalam aset yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah. ……………,……………. …………………….. NIP. …………………

23. KOP SURAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS PADA……………. NOMOR : BA……………… Pada hari ini…….tanggal……bulan……tahun………., kami selaku Panitia Penghapusan pada ………………yang bertanda tangan di bawah ini : Telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara pada……… berdasarkan Keputusan ……….Nomor………….tanggal…………sebagaimana daftar terlampir. Kami menyatakan bahwa Barang Milik Negara tersebut telah memenuhi persyaratanpenghapusan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara antara lain karena Barang Milik Negara tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga lebih menguntungkan bagi negara apabila barang tersebut dihapus.

24. DemikianBeritaAcarainidibuatdengansesungguhnyadanpenuhtanggungjawabuntukdapatdigunakansebagaimanamestinya.DemikianBeritaAcarainidibuatdengansesungguhnyadanpenuhtanggungjawabuntukdapatdigunakansebagaimanamestinya. ………………,………………….. PanitiaPenghapusan • ………… (…………) • ………… (…………) • ………… (…………) • ………… (…………) • ………… (…………) Mengetahui Kepala Kantor …………………… NIP………….

25. LAMPIRAN BA PENELITIAN/PEMERIKSAAN BMN NOMOR : TANGGAL: DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DIHAPUS PADA……………. ……………………., ………………… PanitiaPenghapusan ………… (…………) ………… (…………) ………… (…………) ………… (…………) ………… (…………) Mengetahui Kepala Kantor …………………… NIP………….

26. KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangandibawahini : Nama : …………………... NIP : …………………… Pangkat / Golongan : ……………………. Jabatan : KepalaSatker Denganinimenyatakansebagaiberikut : • Bertanggungjawabsecarapenuhatasbesarannilai limit yang kamiajukandalamrangkapenjualan, yang bukanmerupakannilaiwajarhasilinventarisasidanpenilaian • Perhitungannilai limit sebagaimanadimaksudpadaangka 1 berdasarkanprinsipefisien, efektifdanmenghasilkanmanfaat yang optimal baginegara (antara lain penurunannilaibarangdimaksudapabilatidaksegeradilakukanpenghapusan/pemindahtanganan, potensibiayapemeliharaan yang harusdikeluarkan, ketersediaanruangan yang sudahtidakmemadaidansebagainya). Demikianpernyataaninikamibuatdengankeadaansebenarnyauntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya. ……….,…………….... Yang Menyatakan ………………… NIP……………. Materai 6000

27. KOP SURAT SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangandibawahini : Nama : …………………... NIP : …………………… Pangkat / Golongan : ……………………. Jabatan : KepalaSatker DenganinimenyatakanbahwadengandihapuskannyaBarangMilik Negara milikpada …….……., tidakakanmenggangguaktifitasTugasPokokdanFungsibaiksecara personal maupunkelembagaan. Demikianpernyataaninikamibuatdengankeadaansebenarnyauntukdapatdipergunakansebagaimanamestinya. ……….,…………….... Yang Menyatakan ………………… NIP……………. Materai 6000

28. KOP SURAT Nomor : Sifat : Segera Lampiran : Satu Berkas Hal : Usul Penghapusan Barang Milik Negara Pada…………… Dengan Tindak Lanjut Penjualan Yth. …….. Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara , bersama ini kami sampaikan usul persetujuan penghapusan Barang Milik Negara pada …………… dengan tindak lanjut penjualan yang memiliki harga perolehan sebesar Rp ……………. Adapun alasan/pertimbangan usulan dimaksud berdasarkan Berita Acara Nomor ……… tanggal ……………. dari Panitia Penghapusan karena Barang Milik Negara tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi sehingga lebih menguntungkan bagi negara apabila barang tersebut dihapus. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : 1. Daftar Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapus 2. Keputusan Nomor …………..tanggal………..tentang Pembentukan Panitia Penghapusan

29. BeritaAcaraPenelitiandanPemeriksaanBarangMilik Negara Nomor …….. Tanggal ………… dariPanitiaPenghapusan • SuratKeteranganPenghentianPenggunaanBarangMilik Negara dariKuasaPenggunaBarang • FotoBerwarna BMN yang akandihapuskan • Fotokopidokumenkepemilikan • KIB • LaporanKondisiBarangRusakBerat • Daftar BMN yang dihentikanPenggunaannya • SuratPernyataanTanggungJawabnilai Limit • SuratPernyataanPenghapusantidakmenggangguTupoksi • SuratKeteranganPenelitian/PemeriksaanTeknisdariDinasterkait (DinasPerhubunganuntukKendaraanBermotordanDinasPekerjaanUmumuntuk Tanah danatauBangunan) • Fotokopi DIPA (UntukPenghapusanbangunan yang direkonstruksi) Demikiankamisampaikan, atasperhatiandanperkenanBapak, Kamiucapkanterimakasih. Kepala Kantor ………… NIP…………. Tembusan:

30. KOP SURAT Nomor : Sifat : Segera Lampiran : SatuBerkas Hal : LaporanPenghapusanBarangMilik Negara Pada….…… DenganTindakLanjutPenjualan Yth. Kepala KPKNL Batam SehubungandenganpelaksanaanpenghapusanBarangMilik Negara dariDaftarBarangKuasaPenggunapada …………, denganinikamilaporkanhal – halsebagaiberikut : • SebagaitindaklanjutataspersetujuanpenghapusanbarangmiliknegaraNomor : …………. Tanggal …………… pada ……………… telahdilakukanpenjualanmelaluilelangsecaraterbukadidepanumumolehPejabatLelang Kantor PelayananKekayaan Negara danLelangBatampadatanggal……… bertempatdi …………… • BarangMilik Negara yang dilelangterdiridari ……paketdenganharga limit yang ditetapkansebesarRp……….(……………) danpokoklelangBarangMilik Negara yang lakuterjualsebesarRp …………….(…………) • TerhadapBarangMilik Negara yang lakuterjualmelaluilelangtelahdilakukanpemindahtanganandenganBeritaAcaraSerahTerimaNomor………tanggal………..

31. KOP SURAT • Guna memenuhi ketentuan lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 yang mengatur bahwa pengguna barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang, maka bersama laporan pelaksanaan penghapusan ini terlampir kami sampaikan : a. Fotokopi Keputusan Menteri ………….. Nomor ……….. Tanggal ………… tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada ………………… b. Fotokopi Pengumuman Lelang c. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor …………. Tanggal ………….. d. Fotokopi Bukti Setor ke Rekening Kas Umum Negara e. Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor …………… Tanggal …………. Demikian kami laporkan untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kepala Kantor ………… NIP…………. Tembusan:

32. Terimakasih