1 / 21

Penghapusan Piutang Negara

Penghapusan Piutang Negara. Prosedur Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat. D aftar nominatif Penanggung Hutang Surat PSBDT dari PUPN Cabang Surat Rekomendasi penghapusan dari BPK dalam hal piutang tuntutan ganti rugi. Usul P enghapusan Piutang Negara dari Menteri/ Pimpinan Lembaga.

gema
Download Presentation

Penghapusan Piutang Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penghapusan Piutang Negara

  2. ProsedurPenghapusanPiutangNegaraSecaraBersyarat Daftar nominatif Penanggung Hutang Surat PSBDT dari PUPN Cabang SuratRekomendasipenghapusandari BPK dalamhalpiutang tuntutan ganti rugi Usul PenghapusanPiutangNegara dari Menteri/ Pimpinan Lembaga Penelitianoleh DJKN PenetapanPenghapusan Secara Bersyarat

  3. ProsedurPenghapusanPiutangNegaraSecaraMutlak Daftar nominatif SK PenghapusanSecaraBersyarat Surat keterangan dari Aparat/Pejabat berwenang atas ketidakmampuan debitor Usul PenghapusanPiutangNegara dari Menteri/ Pimpinan Lembaga Penelitianoleh DJKN PenetapanPenghapusan Secara Mutlak

  4. Pasal 2 • Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuanPemerintahPusat/Daerah, kecualimengenaiPiutang Negara/ Daerah yang carapenyelesaiannyadiaturtersendiridalamUndang-Undang. • PenghapusanSecaraBersyaratdilakukandenganmenghapuskanPiutang Negara/ Daerah daripembukuanPemerintahPusat/ Daerah tanpamenghapuskanhaktagih Negara/Daerah. • Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Negara/ Daerah.

  5. Pasal 3 (1) PenghapusanSecaraBersyaratdanPenghapusanSecaraMutlaksebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Negara/Daerah diurussecara optimal oleh PUPN sesuaidenganketentuanperaturanperundangundangandi bidang pengurusan Piutang Negara. (2) Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakansebagai PSBDT oleh PUPN. (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisautang, namun : a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan b. Barangjaminantidakada, telahdicairkan, tidaklagi mempunyainilaiekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

  6. BAB II PENGHAPUSAN SECARA BERSYARATPasal 4KEWENANGAN (1) PenghapusanSecaraBersyarat, sepanjangmenyangkutPiutang Negara, ditetapkanoleh : a. MenteriKeuanganuntukjumlahsampaidengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah); b. Presidenuntukjumlahlebihdari Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah) sampaidengan Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah); dan c. PresidendenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat untukjumlahlebihdari Rp100.000.000.000, 00 (seratusmiliar rupiah). (2) DalamhalPiutang Negara dalamsatuanmatauangasing, nilaipiutang yang dihapuskansecarabersyaratadalahnilai yang setaradengannilaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dengankurstengah Bank Indonesia yang berlakupada 3 (tiga) harisebelumtanggalsuratpengajuanusulpenghapusanolehMenteri/PimpinanLembaga.

  7. Pasal 5 (1) PenghapusanSecaraBersyarat, sepanjangmenyangkutPiutang Daerah ditetapkanoleh : a. Gubernur/Bupati/Walikotauntukjumlahsampaidengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. Gubernur/Bupati/WalikotadenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Daerah untukjumlahlebihdari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) . (2) DalamhalPiutang Daerah dalamsatuanmatauangasing, nilaipiutang yang dihapuskansecarabersyaratadalahnilai yang setaradengannilaisebagaimanadimaksudpadaayat (1) dengankurstengah Bank Indonesia yang berlakupada 9 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

  8. BagianKeduaPengajuanUsulPasal 6 (1) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a, diusulkanolehMenteri/PimpinanLembaga yang berpiutangkepadaMenteriKeuanganmelaluiDirekturJenderalPiutangdanLelang Negara. (sekarang DJKN) (2) Piutang Negara yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b danhuruf c diusulkanolehMenteri/PimpinanLembaga yang berpiutangkepadaPresidenRepublik Indonesia melaluiMenteriKeuangan

  9. Pasal 7 Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diusulkanolehPejabatPengelolaKeuangan Daerah yang berpiutangkepadaGubernur/Walikota/Bupatsetelahmendapatpertimbangandari Kantor Wilayah DirektoratJenderalPiutangdanLelang Negara yang wilayahkerjanyameliputiwilayahkerjaGubernur/Walikota/Bupati yang bersangkutan.

  10. BagianKetigaPersyaratanPasal 8 PenghapusanSecaraBersyaratatasPiutang Negara/Daerah daripembukuandilaksanakandenganketentuan : a. dalamhalpiutangadalahberupaTuntutanGantiRugi, setelahpiutangditetapkansebagai PSBDT danterbitnyarekomendasipenghapusansecarabersyaratdariBadanPemeriksaKeuangan; atau b. dalamhalpiutangadalahselainpiutangTuntutanGantiRugi, setelahpiutangditetapkansebagai PSBDT.

  11. PSBDT = piutangnegarasementarabelumdapatditagih Piutang Negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun: Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan Barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada butir 2 ditentukan berdasarkan Laporan Penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

  12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

  13. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per penanggung Utang kepada Gubernur/Bupati/Walikota; dan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

  14. Diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

  15. Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:a. daftar nominatif Penanggung Utang; danb. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang. Usul Penghapusan Secara mutlak atas Piutang Negara disampaikan setelahpenghapusanbersyaratselama 2 tahundan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:a. daftar nominatif Penanggung Utang; danb. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang. c. Pernyataan dari pejabat berwenang bahwa debitor/penanggung kerugian tidak mampu/meninggal

  16. end

More Related