KONSEPSI DASAR PENGELOLAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH ( PP NO. 6 TAHUN 2006 )

1. KONSEPSI DASAR PENGELOLAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (PP NO. 6 TAHUN 2006) Oleh: Teguh Sugirijoto Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI Jakarta, Desember 2006

2. PARADIGMA LAMA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA • Dasar Hukum • Kepmenkeu No. 350/KMK.03/1994 tentang Tatacara Tukar Menukar BM/KN • Kepmenkeu No. 470/KMK.01/1994 tentang Tatacara Penghapusan dan Pemanfaatan BM/KN • Pengertian BM/KN BM/KN adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi Pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban APBN serta dari perolehan lain yang sah. Tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah.

3. 3. Hirarkis Pengelolaan BM/KN • Pembina Umum  Presiden Pelaksana Pembina Umum Menkeu Dikuasakan  Dirjen Anggaran (Dirjen Perbendaharaan) • Pembina Barang Inventaris  Menteri/ Pimp. Lembaga 4. Kepemilikan/penguasaan BM/KN BM/KN dikuasai/dimiliki oleh departemen/lembaga 5. Peran Menkeu Bersifat pasif dan sebatas pada perijinan pemanfaatan, penghapusn/pemindahtanganan.

4. PERUBAHAN PARADIGMA PENGATURAN BMN BARU (UU No. 17/2003, UU No. 1/2004 dan PP No. 6 Tahun 2006) Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang, memiliki kewenangan penetapan status penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan; Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang, memiliki kewenangan sebatas kewenangan penggunaan BMN.

5. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN • Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga yang bersangkutan (pasal 6 ayat 2e dan pasal 8 ayat 2d PP 6/2006) • Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan (pasal 49 ayat 3 UU 1/2004 dan pasal 16 ayat 2 PP 6/2006) kepada Pengelola Barang, untuk: • Dialihkan status penggunaan kepada Pengguna Barang lainnya; • Dimanfaatkan; • Dipindahtangankan. • Pengelola Barang mengatur penggunaan aset yang berlebih di Pengguna Barang untuk dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya.

6. LINGKUP BMN/D Barang Milik Negara/Daerahmeliputi: 1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN/D 2. barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah. Perolehan lainnya yg sah meliputi barang : 1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 2

7. PENGGUNAAN • Pasal 13 Status penggunaan barang milik negara ditetapkan oleh pengelola barang

8. PEMANFAATAN & PEMINDAH TANGANAN • Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, dalam bentuk: • sewa; • pinjam pakai; • kerjasama pemanfaatan; • bangun serah guna/bangun guna serah; dengan tidak mengubah status kepemilikan. • Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

9. PEMANFAATAN…………….lanjutan • SUBYEK PEMANFAATAN Pasal 19 ayat 1: Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/bangunan (yang sudah diserahkan kpd pengelola barang) dilakukan oleh pengelola barang; ayat 3 : pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan utk menunjang tupoksi departemen/ lembaga, dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang; ayat 4: pemanfaatan BMN selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;

10. PEMANFAATAN…………….lanjutan 2. PENILAIAN Pasal 37 Penilaian BMN dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN; Pasal 39 ayat 1 Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang; Pasal 39 ayat 3 Penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP; Pasal 39 ayat 4 Hasil penilaian barang milik negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

11. PEMANFAATAN…………….lanjutan Pasal 40 ayat 1 Penilaian BMN selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang; 3. FORMULA TARIF SEWA Pasal 22 ayat 3 Penetapan formula besaran tarif sewa atas barang milik negara dilakukan oleh pengelola barang; 4. KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (KSP) Pasal 26 ayat 1d besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; Pasal 26 ayat 1e besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP harus mendapatkan persetujuan pengelola barang;

12. PEMANFAATAN…………….lanjutan 5. KONTRIBUSI (BGS/BSG) Pasal 29 ayat 3 besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan tim yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 6. PELAKSANAAN TENDER Pasal 26 ayat 1b mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan minimal (lima) lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; Pasal 29 ayat 2 penetapan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat;

13. PENGHAPUSAN • Pasal 41 Penghapusan barang milik negara meliputi: a. penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna b. Penghapusan dari daftar barang milik negara • Pasal 42 Penghapusan barang milik negara dilakukan dalam hal sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang

14. PENGHAPUSAN • Pasal 43 ayat 1 Penghapusan dilakukan dalam hal : - sudah beralih kepemilikan - terjadi pemusnahan - sebab - sebab lain • Pasal 44 ayat 1 Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan : - tidak dapat digunakan - tidak dapat dimanfaatkan - tidak dapat dipindahtangankan - sesuai ketentuan perundang-undangan

15. PEMINDAHTANGANAN 1. Pasal 46 Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan atau bangunan, dilakukan setelahmendapatpersetujuan DPR, kecuali: • Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penataan kota; • Anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam dokumen anggaran; • Untuk kepentingan pegawai negeri; • Untuk kepentingan umum; • Dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan/ ketentuan undang-undang, yang jika kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;

16. Pemindahtanganan…………….lanjutan 2. Pasal 48 ayat 1 Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengelola barang sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Pasal 49 ayat 1 Pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.

17. PEMBINAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH • Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Barang Milik Negara/daerah. • Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara. • Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijkan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. ( Pasal 74 ) • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Daerah. • ( Pasal 66 & 68 )

18. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Ketentuan lain-lain • Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN/D yang menghasilkan penerimaan negara/daerah dapat diberikan insentif; • Pajabat/pegawai selaku pengurus barang diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah; • Penyusunan regulasi pembentukan BLU dan/atau penunjukan pihak lain dalm hal-hal khusus untuk melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan. 2. Ketentuan peralihan • Wajib dilakukan inventarisasi tanah dan/atau bangunan serta penyelesaian dokumen kepemilikannya; • Biaya yang timbul dalam pelaksanaan inventarisasi dan pensertifikatan dibebankan pada APBN/D.

19. KETENTUAN PENUTUP Pasal 84 PP Nomor 6 tahun 2006 • Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

20. TERIMA KASIH