250 likes | 573 Views
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 2. 3. 1. PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012. SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
E N D
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2 3 1 PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG • BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
MateriSosialisasi ROAD MAP PPN 1 ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK 2 PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK 3 TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK 4 PERSIAPAN 5
2012 2011 2013 2014 ROAD MAP PPNPembenahanSistemAdministrasi PPN • eTax Invoice • Memperluas basis eSPT • ValidasiFakturPajak • Segmentasi PKP: normal dan deemed • eTax Invoice: Pilot Project • KebijakanPengukuhan PKP • PeningkatanPenggunaaneSPT • RegistrasiUlang PKP • Tim KajianKomprehensif • EvaluasieSPT • PeraturaneSPT Sumber: Road Map PembenahanSistemAdministrasi PPN DirektoratJenderalPajak, KementerianKeuangan RI
RegulasiFasePra e-Invoice 2013 2014 E-Invoice No FP dari DJP PengaturanpenomoranFakturPajak yang akandiberlakukan 1 April 2013 merupakansistempenomoranFakturPajak yang bersifatsementaramenunggufase e-invoice, dimanapadatahap e-invoice mekanismepenomoransudah by sistemyang direncanakanakandimulaitahun 2014 mendatang. Sumber: Road Map PembenahanSistemAdministrasi PPN DirektoratJenderalPajak, KementerianKeuangan RI
ArahKebijakanPengaturan FP PenomoranFakturPajaktidaklagidilakukansendirioleh PKP, tetapidikendalikanoleh DJP melaluipemberiannomorseriFakturPajak, dimanabentukdantatacaranyaditentukanoleh DJP. 1 Penomoran FakturPajak MengembalikanpengaturanFakturPajaksesuaidengan UU KUP dan UU PPN. Sehinggamempunyaibasis legal yang kuatdanlebihmemberikankepastianhukumbaikbagi PKP maupunbagi DJP 2 Sumber: Nota DinasDirektur PP I keDirjenPajak Hal: PengantarRancanganPeraturanDirekturJenderalPajaktentangPenomoranFakturPajak
PenyempurnaanPengaturan FP Pasal 13 (5) UU PPN Sesuaidenganalamatygsebenarnya a IdentitasPenjual/Pembeli Alamat b Menggambarkankeadaansebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP c Keterangan FP Lengkap Dalamhaldiketahuijumlah unit atausatuantertentulainnya, makaharusdicantumkan Nomor Seri FP Memintake DJP Tata caraditentukanoleh DJP f Sesuaiidentitas yang sah & berlaku (fotocopydilampirkanpadasaatpemberitahuanpejabatpenandatangan FP) • Identitas: • KTP • SIM • Passport NamaPenandatangan FP g Catatan: Selain 5 ButirPengaturandiatas, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012
PerubahanNomor Seri FakturPajak . . - Kodetahun Nomor Seri Kodecabang Kodetransaksi & status Jumlah Digit: 8 digit Ditentukanoleh PKP sendiri Penomoran FP Sesuaidengan Per-13/65 . . - Kodetransaksi & status Nomor Seri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukanolehsistem DJP, termasukkodetahunakandicreateolehsistem DJP dankodecabangdihapus. Penomoran FP Sesuaidengan Per-24
KendaliNomorSeri FakturPajak NomorseriFakturPajakhanyadapatdiberikankepada PKP yang: • Telahdilakukanregistrasiulang PKP sesuaidengan Per-05 danperubahannyaatautelahdilakukanverifikasidalamrangkapengukuhan PKP. • Telahmelakukanupdate alamatsesuaidengankondisi yang sebenarnya, apabilaterjadiperubahanalamat . • Telahmengajukansuratpermohonankodeaktivasidan password. • Telahmenerimasuratpemberitahuankodeaktivasidari KPP . • Telahmenerimapemberitahuan password melalui e-mail. • Telahmengajukansuratpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmemasukkankodeaktivasidan password denganbenarpadasaatmengajukanpermintaannomorserifakturpajak. • Telahmenyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masapajakterakhirberturut-turut yang telahjatuh tempo padatanggalsuratpermohonannomorserifakturpajakdisampaikanke KPP.
POIN PERUBAHAN 1 Catatan:
POIN PERUBAHAN 4 Catatan: Selain 10 ButirPerubahan, masihterdapatbutir lain, untuklebihlengkapnyadapatSaudaralihatselengkapnyadi PER-24/PJ/2012
Monitoring Nomor Seri FakturPajak(Ilustrasi) Pencariannomorseri Pencarian per PKP NPWP……………….
FAKTUR PAJAK PENGGANTI • AtaspermintaanPengusahaKenaPajakpembeliataupenerimaJasaKenaPajakatauataskemauansendiri, PengusahaKenaPajakpenjualataupemberiJasaKenaPajakmembuatFakturPajakPenggantiterhadapFakturPajak yang rusak, salahdalampengisian, atausalahdalampenulisan. • PembetulanFakturPajak yang salahdalampengisianatausalahdalampenulisantidakdiperkenankandengancaramenghapus, ataumencoret, ataudengancara lain, selaindengancaramembuatFakturPajakPengganti. • FakturPajakPengganti, diisiberdasarkanketerangan yang seharusnyadandilampiridenganFakturPajak yang rusak, salahdalampengisianatausalahdalampenulisantersebut. • FakturPajakPenggantitetapmenggunakanNomor Seri FakturPajak yang samadenganNomor Seri FakturPajak yang diganti. SedangkantanggalFakturPajakPenggantidiisidengantanggalpadasaatFakturPajakPenggantidibuat. • PadaFakturPajakPengganti, dibubuhkan cap yang mencantumkanKodedanNomor Seri FakturPajaksertatanggalFakturPajak yang diganti. PengusahaKenaPajakdapatmembuat cap tersebutseperticontohberikut. KodedanNomor Seri sertatanggalFakturPajak yang digantidapatdiisidengancara manual
FAKTUR PAJAK PENGGANTI • FakturPajakPenggantidilaporkandalamSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilaipadaMasaPajak yang samadenganMasaPajakdilaporkannyaFakturPajak yang dilakukanpenggantiandenganmencantumkannilaidan/atauketerangan yang sebenarnyaatausesungguhnyasetelahpenggantian. • PelaporanFakturPajakPenggantipadaSuratPemberitahuanMasaPajakPertambahanNilaiharusmencantumkanKodedanNomor Seri FakturPajak yang digantipadakolom yang telahditentukan. ContohKasus • Padatanggal 28 April 2013 PT Cerdik (PKP Penjual) melakukanpenjualan BKP kepada PT Pandai (PKP Pembeli) denganhargajualsebesar Rp280.000.000,00. • Padatanggal 28 April 2013 PT CerdikmenerbitkanFakturPajakdenganKodedanNomor Seri 010.900-13.00000050, DPP sebesar Rp280.000.000,00. dan PPN sebesar Rp28.000.000,00. • FakturPajaktersebuttelahdilaporkanoleh PT Cerdikpada SPT Masa PPN MasaPajak April 2013. • Padatanggal 11 Juli 2013 diketahuibahwahargajualsebenarnyaadalahsebesar Rp230.000.000,00.
FAKTUR PAJAK PENGGANTI • PT Cerdikmelakukanhalsebagaiberikut: • Melakukanpembetulan SPT Masa PPN MasaPajak April 2013 untukmelaporkanFakturPajakPenggantitersebutpadaformulir 1111 A2 dengancarasebagaiberikut: • KolomKodedanNomor Seri diisidenganKodedanNomor Seri FakturPajakPengganti (011. 900-13.00000050); • KolomTanggaldiisidengantanggalFakturPajakPengganti (15-07-2013); • Kolom DPP (Rupiah) diisidengannilai 230.000.000 dankolom PPN (Rupiah) diisidengannilai 23.000.000; • KolomKodedan No. Seri FakturPajak Yang Diganti/DireturdiisidenganKodedanNomor Seri FakturPajak yang diganti (010.900-13.00000050). • UntukMasaJuli 2013 tidakperlumelakukanpelaporanatasfakturpajakpenggantitersebut.
LangkahPersiapan 2012 2013 2013 31 Des 2012 Batas AkhirRegistrasiUlang PKP 1 Maret 2013 PKP memintakodeaktivasi, pasworddannomorserike KPP 1 April 2013 Nomorserimulaidigunakan PKP • Yang Jatuh Tempo SPT PPN Masa: • November 2012 • Desember 2012 • Januari 2013 Sumber: Per-05/PJ/2012 danperubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, danSuratDirjen S-243/PJ/2012
LangkahPersiapan Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail Pengusaha Kena Pajak PETUGAS KHUSUS PETUGAS TPT SOP KPP30-0001 Data base RegistrasiUlang PKP danverifikasiPengukuhan PKP Menu BPS Permohonan Kode Aktivasi dan Password Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi Cetak ulang Kode Aktivasi PASSWORD Update email Surat Penolakan Surat KEMPOS: direkam pada aplikasi oleh Petugas, dan mengirim email pemberitahuan
Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail
Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail
Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak PETUGAS KHUSUS Input Kode Aktivasi dan Password secara mandiri oleh PKP Data base kepatuhan 3 masapajakterakhir Menu Permintaan Nomor Seri Cetak Ulang Surat Pemberitahuan Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak SEKSI PDI Pengusaha Kena Pajak PETUGAS TPT SOP KPP30-0001 Menu BPS Input data Nomor Seri yang tidak digunakan Arsipkan berkas Menyandingkan data PKP dengan data DJP Seksi Waskon Sesuai TATA CARA VERIFIKASI Tidak cocok
Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak • PKP berkewajibanmelaporkanNomor Seri FakturPajak yang TidakDigunakan. • PKP menerima BPS dariPetugas TPT atasberkaspelaporanNomor Seri FakturPajak yang TidakDigunakan. • Nomor Seri FakturPajak yang tidakdigunakandalamsuatutahunpajaktertentudilaporkanke Kantor PelayananPajaktempat PKP dikukuhkanbersamaandengan SPT Masa PPN MasaPajakDesembertahunpajak yang bersangkutandenganmenggunakanformulirsebagaimanadiaturdalamLampiran IVF Per-24/PJ./2012.
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: nomorfakturpajak@gmail.com “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” SELESAI