1 / 13

PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012

PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PMK 255/PMK.04/2011. DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN JAKARTA, APRIL 2012. LATAR BELAKANG.

lonna
Download Presentation

PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PMK 44/PMK.04/2012 TANGGAL 16 MARET 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PMK 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PMK 255/PMK.04/2011 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN JAKARTA, APRIL 2012

  2. LATAR BELAKANG BEBERAPA KETENTUAN DALAM PMK 147 DIKELUHKAN PENGGUNA JASA, ANTARA LAIN KETENTUAN TENTANG : • LOKASI KB • Agar diberikanmasatransisi yang cukup • SUBKONTRAK • Agar masatransisipadapmk 255 diperpanjang • Diizinkansubkontrakuntukpekerjaanutama • PENJUALAN LOKAL • Agar diberikantransisi/tahapanuntukpenyesuaian • Agar diizinkanpenjualanlokallebihdari 25 persen • BARANG MODAL • Tidakmengakomodirperalatanpabrikdanpengecualiansparepartssebagaibarang modal • Pemindahtangananantar kb < 2 tahuntidakdiakomodir • Pembebasanbmataspemindahtangaanbarang modal ketlddp

  3. PERMASALAHAN UMUM • LOKASI KB • BANYAK KB YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI • BEBERAPA PERUSAHAAN BESAR (YG BERDIRI SEJAK DULU) BERADA DI LUAR KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI • SUBKONTRAK • MAYORITAS PERUSAHAAN GARMENT MELAKUKAN SUBKONTRAK UNTUK KEGIATAN UTAMA (SUBKON ORDER) • KETENTUAN PENJUALAN LOKAL • PERUSAHAAN YANG HASIL PRODUKSINYA DIPERLUKAN OLEH INDUSTRI HILIR DI INDONESIA (INTERMEDIATE GOODS) TERKENDALA DENGAN BATASAN PENJUALAN LOKAL 25% • BARANG MODAL • BANYAK PERUSAHAAN YG MEMERLUKAN PERALATAN PABRIK DAN SPAREPARTS UNTUK PRODUKSI • KB YANG AKAN BERALIH KE KITE TERKENDALA DENGAN SYARAT JANGKA WAKTU PEMBERIAN PEMBEBASAN BM BRG MODAL (4 THN)

  4. BEBERAPA KETENTUAN YANG DIUBAH

  5. PENYEMPURNAAN DEFINISI BARANG MODAL MERUBAH KETENTUAN “PASAL 1 ANGKA 10” SBB : Barang modal adalahbarang yang digunakanolehpenyelenggara KB, pengusaha KB, atau PDKB berupa : • Peralatan u untukpembangunan • peralatanuntukpembangunan, perluasan, ataukonstruksi KB • Mesin • peralatanpabrik; dan • cetakan (moulding) termasuksukucadang, tidakmeliputibahandanperkakasuntukpembangunan, perluasan, ataukontruksi KB • Keterangan : • Mengakomodirpemasukanperalatanpabriksepertigenset, forklift, dll yang seharusnyadansesuaiketentuanterdahulujugamendapatfasilitas • Mengakomodirkeluhanpenggunajasaterkaitdenganpemasukanspareparts

  6. MEKANISME PEMASUKAN BARANG MODAL MENAMBAH “PASAL 24A” DENGAN POKOK PENGATURAN : • Persetujuanpemasukanbarang modal berupa “peralatanpabrik” dan “sukucadang” diberikanolehKakanwil/Kepala KPU • Persetujuandiberikandenganmempertimbangkan : • Tingkat kepatuhanperusahaan • Keterkaitanbarang modal yang dimasukkandengankegiatanproduksi • Kewajaranjumlahbarang modal yang dimasukkan. • PermohonandiajukankeKanwilmelaluiKepala Kantor Pabean. • Kantor Pabeanmelakukanpenelitian (tidaksedangprosespidana, tidakmemilikitunggakan, tidaksedangdalamprosespailit) • Kanwilmelakukanpenelitian (barang benar2 dibutuhkanuntukkelancaranproduksi, kewajaranjumlah, penggantianbarang modal) • Keterangan : • Pemasukanperalatanperkantorandansukucadangdenganfasilitasharusdikontrol agar tidakdisalahgunakan . Untukkeseragamandanmempertimbangkantingkatrisiko, perizinanpemasukanbarangdimaksuddiberikanolehPejabatEselon II

  7. PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL MERUBAH KETENTUAN “PASAL 32” DENGAN POKOK PENGATURAN : • Pemindahtangananbarang modal antar KB untuk yang diimpor < 2 tahundapatdiberikandenganpersetujuanKakanwil/Kepala KPUBC • Pemindahtangananbarang modal ke TLDDP dengansyaratharustelahdipakaidi KB selama 2 tahun • “Telahdipakai” dihitungsejaktanggalpemakaian. Dengandokumenpendukungatausuratpernyataan. • Keterangan : • Ketentuan PMK 147 tidakmengakomodirpemindahtangananbarang modal antar KB yang diimporkurangdari 2 tahun. Pelaksanaandilapanganterkendalakarenadalampraktiknyabanyakpemindahtangananbarang modal antar KB terutamauntuk KB yang memperoleh order dari buyer yang samamaupun KB dalamsatumanajemen • Untukmengantisipasi KB sebagai trader, makapemindahtangananbarang modal ke TLDDP diberibatasantelahdipakaiselama 2 tahun.

  8. SUBKONTRAK MERUBAH KETENTUAN “PASAL 39” DENGAN POKOK PENGATURAN : PengaturanSubkontrakdikembalikansesuaiketentuan yang lama dengantetapmerujukpada PP 32 Tahun 2009, yaitu : • Pengusaha KB atau PDKB dapat : • Memberikanpekerjaansubkontraksebagiankegiatanpengolahanke KB lain atauke TLDDP • Menerimasubkontrakdari TLDDP • Pemeriksaanawalataupenyortirandanpemeriksaanakhirataupengepakanharusdilakukandi KB ybs. • Keterangan : • Ketentuandalam PMK-147 yang melarangpekerjaanutamadilaranguntukdisubkontrakkanmenuaibanyakkeluhanolehpenggunajasaterutamauntukindustri garment. • Pekerjaanmenerimasubkontrakdalam PMK 147 tidakdiakomodir. Memperhatikankondisibisnis, memanfaatkan idle capacity, sertamengingatdalam PP 32 haltersebutdiperbolehkan, makadalam PMK 44 haltersebutdiakomodir

  9. SUBKONTRAK (2) • Pemberianpersetujuanmenerimasubkontrakdari TLDDP dengansyarat : • Pekerjaanmenerimasubkontrakhanyapekerjaansampingan • Tidaksedangdalamprosespidana • Tidakmemilikitunggakanutang • Tidakdalamprosespailit • Tidaksedangmemberikansubkontrakuntukjenispekerjaan yang sama/identik • MenambahkanpenegasanbahwadalamrangkakelancaranpelayananKepala KPPBC dapatmendelegasikankewenangankepejabat yang ditunjukdenganmenerbitkanSkepPendelegasianWewenang. Memperhatikananalisabebankerja, manajemenrisiko, danpengamananhakkeuangannegara.

  10. PERPANJANGAN IZIN TERKAIT LOKASI MERUBAH KETENTUAN “PASAL 56A” DENGAN POKOK PENGATURAN DALAM AYAT (1) SBB : Izin KB yang telahditerbitkansebelum PMK 147, yang belummemenuhiketentuanlokasi (berlokasidiLuarKawasanIndustri) masihdapatdiberikanperpanjangansampaidengan 31 Desember 2016 denganmemperhatikan : • Tingkat kepatuhanperusahaan; • Memilikitingkatrisikorendah ; dan • Tidakmemilikitunggakanhutangataukewajibankepabeanan. • Keterangan : • Dalam PMK 255 (perubahanpertama PMK 147) adapersyaratanhanyauntukindustripadatkarya. Persyaratantersebutdihapusdalam PMK 144 karenaterkesansubyektifdanhanyamengakomodirindustritertentu

  11. PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL KE TLDDP PASAL 56A HURUF a, DENGAN POKOK PENGATURAN SBB : Pemindahtangananbarang modal yang diimporsebelumpemberlakuan PMK 147 ke TLDDP tetapdiberlakukanketentuan yang lama (KMK 291/1996 jo. PMK 101/2005)  yaitudapatdiberikanpembebasanjikatelahdiimporlebihdari 2 tahundenganmengajukanpermohonankeDirekturFasilitasKepabeanan • Apabilabarang modal telahdiimpor > 4 tahundanmemenuhisyaratpembebasansesuai PMK 147, tidakperludiajukankeDirekturFasilitasKepabeanantetapikeKanwilsetempat (dipertegasdiPerdirjen) • Keterangan : • Demikepastianhukumkarenabarang modal diimpormasihdenganmengikutiketentuan yang lama. Hal inijugauntukmengakomodir KB yang akanberalihke KITE terkendaladenganpembebasanmesin yang harusmenunggu 4 tahun

  12. BATASAN PERSENTASE JUAL LOKAL UNTUK INTERMEDIATE GOODS PASAL 56A HURUF b, DENGAN POKOK PENGATURAN SBB : Batasanpengeluaranhasilproduksi KB ke TLDDP untukbarang yang masihmemerlukanproseslebihlanjut, tidakdapatberfungsitanpabantuanbaranglainnya, dan/atautidakdapatdigunakanlangsungolehkonsumenakhir (intermediate goods) berlakuketentuan yang lama (KMK 291 jo PMK 101) sampaidengan 31 Desember2014 • Yaitudiberikanbatasanmaksimal 60% darinilaiproduksitahunberjalan • Nilaiproduksitahunberjalanadalahnilaiproduksidari 1 Januarisampaitanggalpengeluaranbarang  penegasandalamPerdirjen. • MengajukanpermohonankeDirekturFasilitasdenganmelampirkanrincianjenisbarangsertauraianjenisbarang • Keterangan : • Mengakomodirkeluhandaripenggunajasaterutama yang hasilproduksinyadiperlukansebagaibahanbakuuntukindustrididalamnegeri . • Sambildisiapkanbentukfasilitasfiskal yang lain, sampaidengan 2014 masihbisadiberikanbatasanmengacukeketentuan yang lama

  13. TERIMA KASIH

More Related