Tim Visi Indonesia 2033

1. Menuju Indonesia yang Tumbuh Berkelanjutan dari Kalimantan: Bagian dari Isi Visi Indonesia 2033 Tim Visi Indonesia 2033 www.visi2033.or.id

2. SangatPentingDiingat: Model pembangunan yang sedangdisiapkansaatini, yang berbasispadaProyekJembatan Selatan Sunda, The Greater Jakarta, JalanTolLintas Utara danJalanTolLintas Selatan PulauJawa, danbeberapamegaproyeklainnyadiJawahanyaakanmakinmenyedotsumberdayaekonomidan SDM terbaikdariluarJawakeJawa, danakanmembuatpembangunansosial, ekonomidanpengembangankawasandiluarJawaakansulitdiwujudkansecara optimal danakanmengakibatkanmunculnyapotensi-potensiketegangandalampembangunandiJawasendiri; 1

3. Bahayadari Model Pembangunan yang (kembali) Salah Berbahaya: • Memperbesar yang sudah besar; • Membuat defisit neraca lingkungan dan ekosistem makin besar; • Struktur ekonomi rapuh (backward dan forward linkage lemah, tidak berbasis kekuatan SDM, Iptek dan perluasan kemampuan penyerapan tenaga kerja secara riil); • Indeks ketimpangan pembangunan tinggi (antarwilayah, antargolongan dan antarkelas sosial); • Terjebak (dijebak) oleh ilusi megaproyek, superioritas 2

4. VISI “INDONESIA ADALAH NEGERI YANG RAKYATNYA HIDUP SEJAHTERA DAN BAHAGIA SECARA BERKELANJUTAN” 3

5. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKELANJUTAN 4

6. StrategiPenguranganKetimpangan Akselerasi peningkatan jumlah dan kualitas lembaga pendidikan dasar dan menengah, lembaga-lembaga pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja di kota-kota di luar Jawa dan di pedesaan Jawa; Mendesain pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu; Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur di luar Jawa dan di pedesaan Jawa; Peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan jasa transportasi antarpulau, khususnya antarpulau di luar pulau Jawa; Peningkatan kapasitas industri perikanan nasional melalui pengamanan kekayaan laut dan pemberdayaan industri perikanan (bandingkan dengan Thailand dari segi potensi dan produksi); 5

7. 6 • Peningkatan kapasitas dan kualitas industri IT (teknologi informasi) dan multimedia; • Peningkatan kapasitas dan kualitas industri bahan logam berbasis industri kecil di Kalimantan dan pulau lain di luar Jawa; • Peningkatan kapasitas dan kualitas industri jasa kemasan, termasuk untuk produk-produk agribisnis berbasis industri rumah tangga; • Peningkatan kapasitas dan kualitas industri makanan berbasis industri rumah tangga; • Mendorong pihak swasta untuk memasuki industri-industri yang menghasilkan multiplier effect besar yang tidak mampu diusahakan oleh industri menengah dan industri kecil. • Rekonstruksi atas struktur pajak di Indonesia, di mana tarif pajak diubah menjadi progesif, sehingga ketimpangan pendapatan dapat direduksi.

8. StrategiMenujuKemandiriandanStabilitasFiskal • Membuat struktur belanja negara memberikan porsi yang lebih banyak kepada biaya pembangunan, bukan belanja rutin pegawai. • Membuat sumber pembiayaan defisit anggaran diharapkan bukan berasal dari utang luar negeri (terutama lembaga multilateral), tetapi diutamakan dari sumber domestik • Membuat penyerapan anggaran berdasarkan pembagian waktu sehingga penyerapananggarantidak menumpuk pada triwulan terakhir (seperti yang selama ini terjadi) • Terwujudnya sistem akuntansi pemerintahan yang lebih mementingkan fungsi daripada proseduradministrasi, sehingga pada satu sisi realisasi belanja anggaran (baik pusat maupun daerah) tidak terbebani oleh prosedur akuntansi dan di sisi lain pendapatan negara dapat dicatat secara transaparan. 7

9. Perjelas dan pertegas isi Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen Keempat; Revisi Pasal 31 ayat (4) menjadi, “Negara memprioritaskan belanja anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi industri dan memajukan ilmu pengetahuan”; Berikan kewenangan yang jelas bagi Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di Ibu kota negara; Berikan kewenangan yang jelas bagi seorang Gubernur atas nama Pemerintah untuk menyetujui atau tidak menyetujui dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis di ibu kota Provinsi; Lakukan revisi terhadap Undang-undang RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; Buat kriteria wajib pengisian jabatan menteri-menteri terkait program Menuju Indonesia 2033 (Misalnya, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, wajib diserahkan kepada orang yang ahli dan cakap di bidangnya, bukan semata-mata jabatan hasil transaksi politik dan bagi-bagi kursi); StrategiKelembagaan danKebijakanKhusus 8

10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas harus juga memiliki kewenangan mengendalikan pembangunan nasional; Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memiliki program khusus untuk mempebaiki citra buruk Indonesia di mata masyarakat internasional akibat Peristiwa Sambas, Peristiwa Mei 1998, Bom Kedubes Australia, Hotel JW Marriot dan Bom Bali; Kementerian Komunikasi dan Informasi harus memiliki program menyeimbangkan informasi pasar yang asimetris, terutama untuk pasar komoditas-komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat banyak; Promosi jabatan struktural dan fungsional di lembaga pemerintahan dan perguruan tinggi negeri menuju jabatan struktural maupun fungsional tertinggi harus memasukkan kriteria “telah mengabdi di salah satu daerah di luar Jawa dan di luar daerah asal tugas tetap, sekurang-kurangnya dalam waktu tertentu secara berturut-turut atau selama sekian tahun secara tidak berturut-turut. (Misalnya, untuk menjadi Professor di UI, IPB, ITB, UGM, Unair, seorang dosen harus pernah menetap dan mengajar di salah satu unversitas di luar Jawa untuk jangka waktu tertentu. Pola serupa diberlakukan bagi orang yang akan menduduk jabatan struktural aselon I dan II); Tanam dan perkuat nilai-nilai kewirausahaan dan etika usaha di kalangan peserta didik sejak dini; Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Keterampilan Wirausaha (BLKW) dengan melibatkan kalangan profesional dan pengusaha yang sudah berhasil; 9

11. Mengapa Penting Memulai Perjalanan Menuju Indonesia 2033 dari Kalimantan? 10

12. Untukmewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan; • Metode yang lebihefektifuntukmencapaisasaran-sasaran program-program pembanugunan kawasan tertinggal, pulau-pulauterluar dan daerahpinggiran, dansasaran-sasaransistemkeamananperbatasan; • Untuk memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar di Jawa (bukanlaridarimasalahdanbukanmemindahkanmasalah; • Menghindaritumbuhnyaberbagaiketegangan-ketegangansosialdanmembangkitkanposisisebagaibangsa yang bermartabat; • Akan menghentikan paradoks pembangunan yang terkandungdalamprogram-program transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perbatasandanpulau-pulauterluar, Kawasan Timur Indonesia, dll., (saatini). • Dengansyarat, agenda pemindahan episentrum harus didukung oleh, dan menjadi bagian dari, kebijakan pembangunan strategis lainnya 11

13. SUMBER-SUMBER KETEGANGAN DALAM PEMBANGUNAN 12

14. Nasional: Konsentrasi dan Distribusi Penduduk 13

15. SebaranPenduduk menurutPulauUtama 14

16. KepadatanPenduduk/Km2 DKI & Kota-kotadiJabar-Banten Catatan: Kepadatanpenduduk rata-rata nasional, 124 orang/km2 15

17. Peta Kongesti Transportasi Antarwilayah 16

18. PetaKongestiIndustri 17

19. MencegahPotensiLonjakan MigrasiDesa-Kota diJawa Ket : PertumbuhanrumahtanggaPetani = 2,2% (1993 – 2003) Pertumbuhanpetanigurem= 2,6% (1993 – 2003) Pertumbuhanluaspanenpadi= 0,8% (1993 – 2003) Sumber : BPS (SensusPertanian 1993 dan 2003), data 2008 hasilproyeksi 18

20. Mencegah Memburuknya Ketimpangan Antarwilayah Sumber data: DimodifikasidariAnggitoAbimayu, presentasidiKomisi XI DPR RI, 30 Agustus 2010. 19

21. BeberapaContoh Program Pembangunan dalamParadok • Inginmewujudkanketahananpangan, tapilahanpangan paling suburdibiarkanterus-menerusberkuranguntukperluasankawasanindustridanbisnisproperti; • Inginmemajukankawasanperbatasan, tapi Jakarta dansekitarnyaterusditingkatkandayatariknya; • Inginmeningkatkanpemebangunanpedesaan, tetapidayatarikkotaterusditingkatkandandesaterusdibuatmakin inferior; • Daerah penghasilbahanbakarpembangkitenergi (migasdanbatubara), masyarakatnyaantri BBM danterkenapemadamanbergilir; 20

22. Pengembangan Kota-kota Kecil diLuarJawadanPembangunan Kota Barudi Kalimantan Usulan Tim Visi Indonesia 2033 21

23. Pemberian prioritas terhadap sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan menyediakan sumber penghidupan yang berkelanjutan; Meningkatkan kualitas dan kedalaman peran tenaga kerja di sektor-sektor industri dan jasa; Meningkatkan daya saing SDM dan kapasitas unit-unit produksi industri nasional; Mentransformasikan dan mentransmisikan dana yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan daya dukung lingkungan ke bidang peningkatan kualitas SDM dan pengembangan serta inovasi teknologi komersial, danpembangunankota-kota yang berkualitas yang tidakjauhdari area eksploitasi SDA; Mentransformasikan ekonomi berbasis ekstraktif di luar Jawa menjadi kawasan-kawasan ekonomi lokal yang digerakkan oleh sektor--sektor manufaktur dan jasa yang menyerap banyak tenaga kerja di sekitar daerah-daerah ekstraktif tersebut; Mengoptimalkan fungsi-fungsi aset yang tidak terpakai atau yang pemakaiannya jauh di bawah kapasitas terpasang; Butir-Butir Misi Baru Pembangunan 22

24. 23 • Membatasi dan menghentikan peningkatan aktivitas produksi sektor-sektor yang menurunkan dan menghilangkan fungsi ruang publik dan menurunkan dan menghilangkan pekerjaan yang sudah ada dalam masyarakat; • Mengurangi kesenjangan produktifitas antara rumah tangga golongan atas dan golongan menengah ke bawah; • Mengurangi kesenjangan kemampuan produksi komoditas olahan antara daerah Pulau Jawa dan luar Jawa; • Mengamankan kebutuhan pokok masyarakat dengan mencapai swadaya produksi untuk komoditas padi, jagung, kedelai, dan komoditas-komoditas kebutuhan pokok lainnya dengan memproteksi lahan-lahan subur untuk pertanian, meningkatkan dukungan infrastruktur dan penerapan teknik yang paling efisien namun tetap ramah lingkungan. • Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya dengan menggunakan indokator-indikatopr kesejahteraan manusia sekaligus indokator-indikator kemajuan tatanan sosial dan perilaku sosial warga negara; • Menguatkan dan memberdayakan generasi muda dan kelas menengah sebagai penggerak pembangunan di segala lapisan, sektor dan wilayah.

25. 24 • Menciptakan landasan kelembagaan untuk tercapainya ketahanan dan kedaulatan pangan; • Mengatasi krisis daya dukung lingkungan dan cadangan sumber daya alam yang telah mengakibatkan krisis air bersih dan makin menyusutnya daerah tangkapan air di Jawa. (Pada tahun 2005, beberapa kab/kota mengalami defisit air hingga 8 bulan/tahun, bahkan pada 2025 ada yang mencapai 12 bulan/sepanjang tahun); • Memanfaatkan kelimpahan air bersih yang terbuang sia-sia di luar Jawa yang persediaannya jauh melebihi kebutuhan nasional. • Mencegah krisis ekonomi dan krisis sosial seperti yang terjadi akhir tahun 1990-an akibat lemahnya fondasi-fondasi ekonomi yang membuat perekonomian Indonesia tetap rapuh dan tumbuh rendah secara rata-rata untuk jangka panjang; • Memahami bahwa ketahanan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh distribusi aset-aset produktif antarkelas sosial, antarwilayah, etos kerja dan etos kewirausahaan, dan oleh peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam produk dan jasa yang dihasilkan;

26. Menjadikan alokasi rata-rata investasi langsung yang efektif sebesar 60% di luar Jawa; Menjadikan kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis; Terbentuknya infrastruktur yang memadai dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa; Munculnya birokrasi yang efektif sekaligus efisien; Kuatnya badan-badan usaha publik milik negara di bidang-bidang tertentu untuk menjamin terlaksananya pasal 33 UUD 1945, yaitu untuk menjamin tanah, air dan sumberdaya penting lainnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Menguatnya lembaga-lembaga penegak hukum dengan aparat yang bekerja profesional dan bebas dari KKN dalam waktu kurang dari lima tahun; Menjadikan porsi peran ekonomi pedesaan di Jawa naik dari 10% ke sekitar 30% dari total perekonomian Jawa; Kondisi yang Harus Diciptakan untuk Indonesia 2033 25

27. Bergesernya persentase penduduk di luar Jawa menjadi sebesar 60% dari total jumlah penduduk; Lahirnyakota-kota kebanggaan provinsi dengan ciri khas masing-masing; Berkembangnya industri maritim dan wisata maritim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu andalan ekonomi nasional; Munculnya nilai-nilai, sikap dan perilakubermasyarakat, berbangsa dan bernegara berupa ketaatan, hormat dan sadar akan pentingnya ketertiban hukum, ketertiban sosial, konsensus, dan mengedepankan multikulturalisme dan demokrasi; Meningkatnya peran perbankan sebagai lokomotif pembangunan di daerah luar Jawa; Menjadikan tingkat penyerapan kredit atau Loan to Deposite Ratio (LDR) di provinsi-provinsi di luar Jawa berkisar di atas 90%; Meningkatnya peran perbankan di pedesaan Jawa dalam angka yang signifikan dan menghilangnya peran lembaga tengkulak dalam sistem pembiayaan dan transaksi komoditas di pedesaan; 26

28. 27 • Munculnyaarahpertumbuhan kota-kota dan pedesaan yang seimbang, lestari dan berkelanjutan, dalam suatu Strategi Nasional Pengembangan Kota-kota, sehingga menghasilkan tatanan: (1) Kota-kota di Jawa tertata sebagai kota yang sehat dan efisien bagi masyarakat dan serasi secara ekologis, (2)  Tumbuhnya kota-kota metropolitan, besar, sedang dan kecil di luar P. Jawa sebagai kota-kota baru yang lestari, (3) Tumbuhnya kota-kota dan wilayah pendukungnya secara berkelanjutan dan menjejaring (network based), menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini. • Tumbuhnyaperan perguruan tinggi sebagai basis kemajuan peradaban, pengembangan sistem dan mekanismetatakelolapemerintahan, dan kemajuan teknologi, sehingga: • 10 (sepuluh) universitas di tanah air mencapai predikat universitas riset,   • 3 (tiga) universitasdi Indonesia masuk ke dalam peringkat 50 besar universitas terbaik dunia, • Tercapainyaposisisetaradarisepuluh universitas di luar Jawa dengan UI, ITB, IPB dan UGM;

29. Sebanyak 64 kota baru berpenduduk sekitar 500.000 jiwa yang terencana dan terkelola dengan perangkat hukum dan perundang-undangan yang jelas dan tegas, muncul di luar Jawa, terutama di Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia; • Lima sentra industri, kawasan budidaya dan pusat pemasaran hasil perikanan dan hasil-hasil laut lainnya, berproduksi di Kawasan Timur Indonesia (Catatan: Indonesia setiap tahun kehilangan sekitar Rp 30 triliun akibat illegal fishing: MI, Pos Kota, dll, 4 Jan 2008); • Sebanyak 40% dari produksi makanan dan minuman kemasan, alas kaki, pakaian jadi, barang logam, kerajinan kayu dan rotan nasional, berasal dari desa-desa di Jawa, 25% dari total produksi nasional untuk produk tersebut berasal dari desa-desa di luar Jawa, dan sisanya dari kota-kota di Jawa maupun luar Jawa; • Terbentuknya infrastruktur yang memadai dan mendukung pembangunan wilayah dan kota-kota di tanah air, serta dalam rangka menstimulus pertumbuhan ekonomi di luar Jawa; • Pembiayaan pembangunan sebagian besar berasal dari dalam negeri. 28

30. Mengendalikan, membatasi dan/atau menghentikan peningkatan aktivitas dan perluasan area produksi sektor-sektor yang menurunkan daya dukung lingkungan dan yang mempersempit akses generasi yang akan datang untuk membuka lapangan usaha sendiri dan lapangan kerja yang berjangka panjang; Merumuskan dan menerapkan Strategi Nasional Pengembangan Kota-kota di tanah air yang bertumpu pada prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan dan menempatkan penataan ruang sebagai matra pem-bangunan penting sekaligus instrumen pengembangan wilayah di tanah air, sehingga mengarahkan untuk: (1) Menata kota-kota di P. Jawa sebagai kota-kota berbasis pengetahuan, industri jasa dan perlindungan lingkungan hidup, (2) Menggerakkan secara efektif kota-kota di luar P. Jawa sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis sumberdaya alam dan industri manufaktur dengan mengacu pada strategi nasional pembangunan kota-kota, (3) Menumbuhkan kota-kota dan wilayah pendukung di sekitarnya secara berkelanjutan dengan mengunakan pendekatan telapak ekologis, Strategi yang Diperlukan 29

31. Usulan 64 Kota danPusatPertumbuhanBaru Catatan: UntukKalteng, ditambahdenganPengembanganfungsi Kota Palangkaraya Sebagai Kota PusatKebudayaandanIlmuPengetahuandi Kalimantan 30

32. (4) Menumbuhkan kota-kota secara menjejaring (network based), menggantikan pola hirarkis yang ada saat ini, (5) Memindahkan Ibu Kota RI dari P. Jawa ke  wilayah yang berada di sentral nusantara, sebagai penggerak tumbuhnya keseimbangan pembangunan antar-wilayah dan untuk mencegah semakin parahnya kerusakan lingkungan di P. Jawa; • Mengembangkan sistem penataan ruang kota yang berbasis pem-berdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter manusia, keluarga dan komunitas (neighborhood concept), sehingga mengarahkan operasionalisasi strategi ini dalam bentuk: (1) Mengurangi pendekatan pengadaan berbasis proyek, (2) Menghapus dikotomi formal-informal, kaya-miskin, dan terencana-tak terencana, dan (3) Menanggulangi kemiskinan kota dengan memberi prioritas pada regularisasi permukiman informal/ilegal dan aktivitas informal lain ke dalam aktifitas formal kota. 31

33. Memajukan pembangunan kota yang memihak kaum miskin (pro-poor) secara bersinergi dengan pemihakan pertumbuhan, pemihakan penyediaan lapangan kerja dan perlindungan lingkungan (pro-growth, pro-job and pro- environment), dan diterapkan secara konsisten dan konsekwen terhindar dari jargonisme, melalui: (1) Arah kebijakan yang pro-poor, (2) Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif, (3) Pelayanan publik yang akuntabel, (4) Tata kelola yang transparan, serta (5) Pertumbuhan ekonomi kota yang bertumpu pada potensi lokal. • Membangun harmoni dan keterpaduan pembangunan kota, melalui: (1) penanganan terpaduurusan perumahan, permukiman, sistemtransportasi dan lingkungan hidup, (2) Menghapus fragmentasi dan dikotomi urusan tata ruang-infrastruktur-tanah,kota-desa, kota-daerah,dan dikotomi perumahan-permukiman, (3) Harmonisasi hubungan sektor publik-komunitas-swasta menuju Public Sector Led, Community Sector Empowermen, and Private Sector Support dalam pembangunan kota-kota di 32

34. 33 (tanah air, dengan prioritas pada pengembangan sistem jaringan transportasi umum, tata ruang dan tata guna tanah dan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman (air bersih, sanitasi, dll), melalui penguatan Perusahaan-perusahaan Umum Milik Negara, pengembangan perencanaan partisipatif (forum kota dll) dan pengembangan potensi CSR Perusahaan Swasta. • Membangun kapasitas manajemen kota yang tinggi secara progresif dalam teknikalitas penting: (1) Pengendalian sektor informal tanpa kekerasan dan menghentikan praktek pembiaran-pembiaran tumbuhnya sektor informal kota, (2) Manajemen pemukiman kembali (resettlement) yang manusiawi, (3) Pengembangan kawasan-kawasan permukiman baru yang diselenggarakan oleh perusahaan publik, (4) Skema konsolidasi tanah dan menghentikan praktek-praktek akuisisi tanah dan spekulasi tanah yang tidak terkendali, (5) Koordinasi manajemen investasi infrastruktur kota.

35. Memaksa melalui perangkat hukum dan penegakan hukum yang tegas pemanfaatan lahan di Pulau Jawa secara efisien dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; • Memulihkan kembali fungsi, dan meningkatkan produktivitas lahan penghasil pangan di Jawa; • Memprioritaskan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi industri dan jasa yang padat pengetahuan dan tenaga kerja dengan membangun beberapa Science and Technology Industrial Parks; • Mempercepat tersedianya kecukupan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun (lihat strategi RRC); • Mengurangi kuantitas unit organisasi bikrokrasi dan meningkatkan kualitas aparat birokrasi sebagai upaya reformasi birokrasi dengan basis kinerja; • Menyederhanakan jumlah partai politik dan fraksi di legislatif dan memberikan imbal hak yang sebanding bagi setiap partai politik sesuai prestasinya dalam meraih dukungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. 34

36. PELUANG MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL YANG EFISIEN, MANDIRI DAN RAMAH EKOSISTEM 35

37. “Kota-Kota Sungai” Sebagai Daerah Ekowisata • Menata ulang kawasan-kawasan pelabuhan, kawasan pertokoan, kawasan taman kota, kawasan pendidikan, kawasan hotel dan restoran, dsb di sepanjang sungai-sungai besar, seperti Kapuas, Mahakam, Musi, Barito, Martapura, danbeberapasungailainnya, danmengembangkankawasanpotensialdipinggirsunggaisebagaikawasanwisataramahlingkungan, sepertidi Sungai Batanghari, Kahayan, Krueng Aceh, dan lain-lain; • Membina dan mengarahkan usaha kuliner dan usaha wisata lainnyadikota-kotadankawasanpengembangandipinggirsungai; • Mendidik masyarakat di sepanjang pinggir sungai-sungai cinta lingkungan, kebersihan dan keindahan; • Mendidik penduduk usia produktif agar menjauhi dan meninggalkan perilaku ekonomi “mumpung” dan menjadi berorientasi ke kebutuhan generasi masa depan; • Membangun beberapa taman kota di pinggir sungai; • Mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan daerah-daerah wisata di Kota-kota di tepi sungai-sungaibesar; 36

38. IndustriMaritim • Memproduksikapal-kapal Ferry Ro-ro • Memproduksikapal-kapalpanangkapikan • Pengolahansumberpangandarilaut; • Industriperikanan • Jasa-jasakelautan • Pariwisatakelautanramahlingkungan 37

39. IndustriDirgantara • Produksipesawat commuter berkapasitas seat 20 – 40 penumpang; • Jasa-jasapenumpangdanpengnjungBandaraukurankecildenganpanjanglandasan 1 km; • Jasaperawatandanperbaikanpesawat commuter. 38

40. Membangun Kalimantan sebagaiEpisentrum Pembangunan Nasional Indonesia MenujuTahun 2033 39

41. Pusat-pusatPertumbuhandanPengembanganPembangunan Nasionaldi Kalimantan 40

42. 41

43. AlasanPemindahan Episentrum Nusantara ke Kalimantan • Relatif berada di tengah secara geografis sehingga mendukung usaha membangun multi-growth pole nasional yang diikuti multi-growth pole wilayah untuk membangun perekonomian nasional yang efisien • Sumber bahan baku dan energi nasional • Sumber air memadai untuk jangka panjang • Memilikilahankosonglayakbangun yang luaskarenakepadatan penduduk terendah bersama dengan Papua • Paling aman dari gempa bumi • Tidakterlalujauhdaripusatpertumbuhansaatini, sehingga menghindarikemungkinanterjadinya shock. 42

44. Syarat-syaratDasar Pembangunan Pusat-pusatPertumbuhandanPengembanganKawasanBarudi Kalimantan • Prinsippenciptaanpusat-pusatpertumbuhanbarudi Kalimantan tidakbolehmenambahpersoalan yang sudahadasepertimasalahperkotaanditigakotasaatini, Banjarmasin, Pontianak danSamarinda; • Kota Banjarmasin, Pontianak danSamarindaseharusnyamasukkedalam Program NasionalPenataan Kota sebagaisalahsatumetodeuntukmeningkatkankualitaspembangunannasional; • Khususuntuk Kota Palangkaraya, mengingatfaktorhistoris, geografikebudayaandankondisilahan, sebaiknyadihidupkansebagai Kota PusatBudaya Kalimantan dan Kota IlmuPengetahuan; • Kota-kotabarudankawasanpertumbuhanbaru yang akanditumbuhkanharusdiletakkankedalamrencanapembangunanJejaring Kota Kalimantan danJejaring Kota Nasional yang terdiridarikarakter, kompetensidankeunggulanberbeda; • JikaadakeinginanmemindahkanIbukota NKRI kesalahsatutitikkawasanbaru, hendaknyadirencanakandengansangatparipurna. 43

45. Syarat-syaratKhusus Pembangunan IbukotaBarudi Kalimantan • Terpadu antara fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara); • Memiliki konsep manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007); • Memiliki sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development); 44

46. Pengembangannya didasarkan pada integrated urban infrastructure management; • Memiliki Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999); • Menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman; • Penyediaankawasan permukiman berbasis komunitas (community housing); • Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements; 45

47. Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and institutional development) pengelolaan Ibukota NKRI; • Memiliki agenda pembangunan sosial dan budaya yang jelas untuk mewujudkan masyarakat kewargaan (citizenship) dan masyarakat demokratis; • Memproteksi dan menjamin reservasi seluruh panjang kawasan pantai, atau kawasan tepian sungai, atau tepian danau dan situ, sebagai ruang publik, dimana tidak seorangpun terhalang untuk mengaksesnya secara bebas; • Pemerintahan Kota yang berbentuk Daerah Administratif Khusus yang Walikotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan melewati tahap Uji Kelayakan oleh sebuah Tim atau Dewan Kota. 46

48. 21 Kota Sungai diKalteng 47

50. Kota-Kota Indah Karena Sungai 49