1 / 35

e -MPA

e -MPA. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN. BIRO PERENCANAAN. LATAR BELAKANG. Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya Peningkatan daya saing

lula
Download Presentation

e -MPA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. e-MPA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BIRO PERENCANAAN

  2. LATAR BELAKANG • Pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien secepat cepatnya • Peningkatan daya saing • Kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi dan pemanfaatannya pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di pemerintahan 2

  3. Kerangka Arsitektur e-Government Inpres 3/2003 3

  4. ARAHAN PRESIDEN 20 DESEMBER 2011 PRESIDEN TIDAK SENANG DENGAN PRESTASI SERAPAN YANG SELALU RENDAH. Lakukanpercepatanpenyerapananggaran ! 1. 2. Benahiaturan, rewards & punishment ! Laporkankesayabulan April, Agustus, dan November ! 3. 4. UmumkankePublik ! 5. Bentuk Tim Pengendali 4

  5. PERKEMBANGAN SERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TA 2010 - 2014 5

  6. JUMLAH DIPA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014 6

  7. JUMLAH SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014 7

  8. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004 tentang SPPN) 8

  9. GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPA e-MPA KEMENTERIAN AGAMA ANALISIS DATA PERENCANAAN (ADP) Aplikasi RKAKL Kemenkeu e-Monev Kemenkeu e-Audit BPK • BASELINE DATA • PENDUKUNG: 9

  10. e-MPA SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN • Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang relevan selaras dengan kebijakan pembangunan disertai dengan data yang memadai • Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat. • Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal. • Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal. • Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik. • Bahan pelaporan kepada Presiden. 10

  11. APA e-MPA? • Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu • Kebutuhan anggaran yang memadai dengan menjaga prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien • Seluruh kegiatan kunci Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden, dan Prioritas Kementerian Agama yang dimonitor setiap bulan; • Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id; • Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan disetujui oleh penanggungjawab program; • Yang dimonitor meliputi capaian sesuai dengan target dan serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA, dll; • e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan kordinasi percepatan pelaksanaan program dan anggaran. 11

  12. SIKLUS DATA INFORMASI Informasi Data Statistik Penyajian & Analisis Pengolahan Pengumpulan 13

  13. Data dalamPenyusunan Rencana Program/Kegiatan Data & Informasi 14

  14. 15

  15. 16

  16. KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN 18

  17. KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM RENSTRA e-PLANNING RKAKL • VISI • MISI • PROGRAM • KEGIATAN • RKP • RENJA K/L • IKU • RENSTRA ES I • DATA DUKUNG • TOR • ANGGARAN • IKK • TARGET • OUTPUT PROGRAM • MAK • KOMPONEN • SUB OUTPUT • OUTPUT APLIKASI e- REVISI 19

  18. MEKANISME KERJA E-PLANNING TARGET KINERJA USULAN KEGIATAN • IKU • IKK • OUTPUT • TOR • RAB • DOKUMEN TEKNIS E-DATA RKA-KL VERIFIKASI OLEH PENANGGUNG-JAWAB PROGRAM DAN ITJEN 20

  19. RuangLingkupPengaturan PP 39/2006 • What : Apa yg dimonitor (Pasal 4) • Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerimalaporan (Pasal 5-9) • Why:Tujuannya apa (Pasal 10) • When: Kapan laporan harusdisampaikan (Pasal 5-9) • How: Bagaimana caranya. • Bagian Penjelasan: Formulir A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan • Aplikasi PP 39/2006) Pemantauan (Pasal 4-10) Pengendalian (Pasal 2-3) Ruang Lingkup PP 39/2006 Pengawasan (Pasal 11) Evaluasi • 4 W (What, who,why and When) • Belum ada How (Pasal 15-16) (Pasal13-14) (Pasal 12) Renstra-KL & RPJMN Renja-KL & RKP 22

  20. Peraturan Terkait Monev 23

  21. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM UKP4 TEPPA LKPP e-MPA MONEV DJA ESELON I PUSAT LAKIP KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAPORAN KINERJA MENTERI SATKER 24

  22. PengembanganIntegrasi SAI Ke E-MPA Rekonsiliasi Data Rekonsiliasi/penyamaan data antara data SAI data SAU diharapkandapatdilakukansetiapsaat. 25

  23. Business Process Pengirimanpelaporan ADK (arsip data komputer) SAI yang selamainidilakukansecaraberjenjangdenganmenggunakan email danfisiksebagaimanamekanismepelaporan SAI. 26

  24. e-Audit 28

  25. Paradigma Lama :Proses Pemeriksaan Konvensional 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP 3. Akses dan Penyiapan Data 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas Entitias BPK Pemeriksa BPK RI 4.b. Konfirmasi Data antar entitas Surat Tugas 4.a. Konfirmasi Data antar pemeriksa Entitas lainnya 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data Entitas Pemeriksa BPK RI 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Proses Pemeriksaan Konvensional 29

  26. ParadigmaBaru: Pemeriksaandenganmemanfaatkane-Audit Analisis 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas Analisis 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas Entitias BPK Konsolidasi Data Entitas lainnya Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data Analisis 4.b. Konfirmasi Data antar entitas Entitas 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Analisis • Proses Pemeriksaan Melalui Pemanfaatan e-Audit 30

  27. PenggunaanSistem e-Audit 31

  28. APA YANG HARUS DISIAPKAN • Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem aplikasi e-MPA serta pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pengisian aplikasi e-MPA sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat; • Menunjuk operator untuk membantu PIC dalam menginput data ke dalam aplikasi e-MPA • Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja; • Mengumpulkan data yang sesuai dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi satker terkait; • Menyusun usulan rencana kegiatan dan anggaran selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan; • Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan; 32

  29. Lanjutan... • Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja; • Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP; • Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah terbit secara bulanan; • Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci (RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya; • Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; • Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data; • Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah disediakan. 33

  30. PERMASALAHAN Data dalam aplikasi tidak diisi atau hanya sebagian Proses pengisian data terlambat Data yang diisi tidak akurat 34

  31. PENYEBAB Dasar hukum Pemahaman tentang empa Komitmen pihak terkait Koordinasi dan sinergi antar unit Reward and punishment Sarana prasarana Sumber daya manusia 35

More Related