1 / 41

www.bpjs-kesehatan.go.id

PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. DR. dr. FACHMI IDRIS , MKes Direktur Utama . Samarinda, 29 Januari 2014. www.bpjs-kesehatan.go.id. PENGANTAR. I. Dasar Hukum. UU No.40 Tahun 2004 UU No.24 Tahun 2011 Perpres No.12 Tahun 2013 Perpres No. 111 Tahun 2013

lumina
Download Presentation

www.bpjs-kesehatan.go.id

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DR. dr. FACHMI IDRIS, MKes Direktur Utama Samarinda, 29 Januari 2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

  2. PENGANTAR I

  3. DasarHukum • UU No.40 Tahun 2004 • UU No.24 Tahun 2011 • Perpres No.12 Tahun 2013 • Perpres No. 111 Tahun 2013 • Permenkes No.71 Tahun 2013 • Permenkes No.69 Tahun 2013 • Kepmenkes No.455 Tahun 2013

  4. UU SJSN dan UU BPJS ”1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN” www.bpjs-kesehatan.go.id

  5. Sistem Jaminan Sosial Nasional

  6. Per.Pres. RI Nomor : 111 Tahun 2013 pasal 6 : • Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat WAJIB dan • mencakup SELURUH penduduk Indonesia CAKUPAN SEMESTA 2019 2013 2014 - 2019 BadanHukumPUBLIK LangsungBertanggungJawabKepadaPRESIDEN UntukMengelolaJaminanKesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA BadanHukumPRIVATE Di bawahMenteri BUMN SemulaHanyaUntukJaminanKesehatan PNS danPensiunan TNI/POLRI + PrtsKem + Vet www.bpjs-kesehatan.go.id

  7. KEPESERTAAN DAN IURAN II

  8. Pekerja Penerima Upah Bukan Penerima Bantuan Iuran (Bukan PBI) Pekerja Bukan Penerima Upah Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Pekerja Fakir Miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Orang Tidak Mampu www.bpjs-kesehatan.go.id

  9. Rp. 19.225,- /org/bulan PBI Iuran • Dibayar oleh pemerintah Pekerja Penerima Upah (PPU) • Dibayar oleh Pemberi • Kerja dan Pekerja Pemberi Kerja 4% Pekerja 0,5% Per 1 Juli 2015 Pemberi Kerja 4% Pekerja 1% Gaji Pokok + Tunjangan tetap sesuai PTKP K-1 Min UMP Maks 2X PTKP K-1 Tambahan Kel lainnya 1% • Dibayar oleh peserta • yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)& Bukan Pekerja (BP) Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln Kelas 2 Rp.42.500,,-/org/bln Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln Khusus PPU : PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% dari gaji/upah+ tunjangan keluarga perbulan www.bpjs-kesehatan.go.id

  10. Pentahapan Kepesertaan Jaminan Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id

  11. CONTOH KARTU www.bpjs-kesehatan.go.id

  12. MANFAAT JAMINAN KESEHATAN III

  13. Manfaat Jaminan Kesehatan Perpres 12/2013 pasal 20

  14. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin

  15. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: • + PelayananKesehatan Lain yang ditetapkanoleh Menteri

  16. Manfaat Akomodasi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Kelas I dan II Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III Kelas III Kelas III

  17. Alur Pelayanan Kesehatan Peserta Rujuk/RujukBalik Faskes Tingkat Pertama Kegawatdaruratan Rumah Sakit Kapitasi Klaim Kantor Cabang BPJSKesehatan

  18. KOORDINASI MANFAAT ASURANSI KESEHATAN KOMERSIAL Coordination of Benefit (COB) BPJS KESEHATAN Perpres No. 12 Th. 2013 ttg Jaminan Kesehatan

  19. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat; pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; pelayanan untuk mengatasi infertilitas; Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi); gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; www.bpjs-kesehatan.go.id

  20. Lanjutan... pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasukakupuntur, shin she, chiropractic, yangbelum dinyatakan efektif berdasarkan penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; perbekalan kesehatan rumah tangga; pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. www.bpjs-kesehatan.go.id

  21. PENYELENGGARAAN JKN IV

  22. TANTANGAN PELAKSANAAN JKN

  23. SOSIALISASI PENYELENGGARAAN JKN

  24. BEST PRACTICE PERAN PEMDA DALAM PERLUASAN CAKUPAN JKN • MASYARAKAT TANPA ASURANSI • NON PENERIMA BANTUAN IURAN (JAMKESMAS NON KUOTA, LAPAS, GEPENG)

  25. KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN PARTISIPASI PEMDA PESERTA BARU

  26. PENAMBAHAN PESERTA

  27. PERAN PEMDA DALAM PERLUASAN CAKUPAN JKN Surat Edaran Menkes RI Nomor JP/Menkes/590/XI/2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat • Program Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Thalassemia (Jampelthal) dan Jamkesmas pada tanggal 1 Januari 2014 tidak lagi dikelola oleh Kementerian Kesehatan danmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari manfaat yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional • Bila masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu di luar peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang berjumlah 86,4 juta jiwa maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah(sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2014) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2014 Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial

  28. PENYEDIAAN FASKES PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 PASAL 35 • PemerintahdanPemerintah Daerah bertanggungjawabatasketersediaanFasilitas Kesehatan danpenyelenggaraan pelayanan kesehatanuntukpelaksanaan Program Jaminan Kesehatan • PemerintahdanPemerintah Daerah dapatmemberikankesempatankepadaswastauntukberperansertamemenuhiketersediaanFasilitas Kesehatan danpenyelenggaraan pelayanan kesehatan

  29. KETERSEDIAAN FASKES dan NAKES Ketersediaan dokter* 1 : 3,000 jiwa Tempat tidur Puskesmas* 1 : 1,000 jiwa Rasio dokter dibanding penduduk cukup ideal (WHO 1 : 2,500 jiwa) Masalah : distribusi tidak merata, penumpukan di daerah urban • Regulasi Pemerintah Pusat • Dukungan Pemerintah Daerah *sumber: Peta Jalan JKN

  30. PERAN PEMDA DALAM KETERSEDIAAN FASKES dan NAKES • Distribusi dan redistribusi tenaga kesehatan • Pembangunan SDM kesehatan yang bermutu • Distribusi fasilitas kesehatan • Pengadaan fasilitas kesehatan yang bermutu • Dukungan regulasi

  31. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN • FASKES TINGKAT PERTAMA • MEMILIKI JUMLAH PALING BANYAK • BEBAN KERJA LEBIH SEDIKIT • KONSENTRASI PROMPREV • AKSES MASYARAKAT LEBIH DEKAT • FASKES SEKUNDER DAN TERSIER • JUMLAH LEBIH SEDIKIT • BEBAN KERJA LEBIH BANYAK • AKSES LEBIH SULIT • DISTRIBUSI DAERAH URBAN REGIONALISASI RUJUKAN

  32. Sistem Pelayanan Kesehatan Cost Penanganan subspesialistik Tersier Koordinasi TimbalBalik Equity ↓↓ Biaya sangat mahal INA CBG’S REGULASI PEMDA Penanganan spesialistik Sekunder Equity ↓= tergantung income Biaya mahal INA CBG’S (Gatekeeper) Primer Semua keluhan kesehatan, promotif, preventif, survailans Equity besar (aksesibel bagi semua golongan) Biaya terjangkau Kapitasi Quantitas (Referensi: Starfield B, 1999)

  33. BEST PRACTICESISTEM RUJUKAN PROPINSI JAWA BARAT • RUJUKAN SESUAI KOMPETENSI FASKES • KOORDINASI ANTAR FASKES TINGGI • TIDAK TERJADI OVERLOAD PASIEN YANG BISA DITANGANI DI FASKES TINGKAT PERTAMA • OPTIMALISASI FUNGSI FASKES TINGKAT PERTAMA

  34. PENDANAAN JKN

  35. PEMBAYARAN • KAPITASI • PER PESERTA TERDAFTAR • SECARA OTOMATIS TIAP BULAN PALING LAMBAT TANGGAL 15 BULAN BERJALAN • INA-CBGs DAN MEKANISME PEMBAYARAN LAIN • DIBAYAR PER KASUS PASIEN • DIBAYAR PALING LAMBAT 15 HARI KERJA SETELAH BERKAS DITERIMA LENGKAP CASH FLOW FASKES LANCAR

  36. Asumsi Gambaran Penerimaan Kapitasi Puskesmas Sukmajaya Bogor • KOMPONEN PEMBAYARAN BIAYA PELKES SUDAH TERMASUK INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN • PROPORSI BESARAN INSENTIF DIATUR OLEH PEMDA

  37. PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN KESEHATAN UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 PASAL 24 AYAT (2) BadanPenyelenggaraJaminanSosialwajibmembayarfasilitaskesehatanataspelayanan yang diberikankepadapeserta paling lambat 15 (lima belas) harisejakpermintaanpembayaranditerima PenjelasanPasal 24 ayat (2) Ketentuan ini menghendaki agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membayar fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta atau membayar sejumlah tetap tertentu per kapita per bulan (kapitasi). Anggaran tersebut sudah mencakup jasa medis, biaya perawatan, biaya penunjang, dan biaya obat-obatan yang penggunaan rincinya diatur sendiri oleh pimpinan rumah sakit. Dengan demikian, sebuah rumah sakit akan lebih leluasa menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin.

  38. PERAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN DANA PENGELOLAAN DANA TIDAK MENGHAMBAT PELAYANAN KESEHATAN • Dana Pelkes JKN yang sudah menjadi Pendapatan, sesegera mungkin dikembalikan seutuhnya ke Puskesmas atau RSUD untuk dapat menunjang kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit* • Percepatan Proses BLUD Faskes* • DukunganRegulasisehinggadanakapitasidapatdigunakanlangsungolehPuskesmas • *Surat Menteri Dalam NegeriNomor : 440/81.30/SJtentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN

  39. HARAPAN BPJS KESEHATAN • Dukungan dan kerja sama semua pihak dalam pembangunan sistem pelayanan kesehatan yang bermutu

  40. TERIMA KASIH

More Related