1 / 42

bpjs-kesehatan.go.id

PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM PROGRAM JKN MELALUI BPJS KESEHATAN. dr g Fajriadinur , M M Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta, 12 Februari 2014. www.bpjs-kesehatan.go.id. POKOK BAHASAN. POKOK BAHASAN. I. Jaminan Kesehatan Nasional. UU SJSN dan UU BPJS.

phuong
Download Presentation

bpjs-kesehatan.go.id

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBIAYAAN PELAYANAN KB DALAM PROGRAM JKN MELALUI BPJS KESEHATAN drg Fajriadinur, MM Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta, 12 Februari 2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

  2. POKOK BAHASAN

  3. POKOK BAHASAN

  4. I Jaminan KesehatanNasional

  5. UU SJSN dan UU BPJS

  6. Sistem Jaminan Sosial Nasional

  7. PT Askes (Persero) BERTRANSFORMASI Menjadi BPJS Kesehatan Per 1 Januari 2014 CAKUPAN SEMESTA 2019 2013 2014 - 2019 ASKES Badan Hukum PUBLIK Langsung Bertanggung Jawab Kepada PRESIDEN Untuk Mengelola Jaminan Kesehatan SELURUH RAKYAT INDONESIA Badan Hukum PRIVATE Di bawah Menteri BUMN Semula Hanya Untuk Jaminan Kesehatan PNS dan Pensiunan TNI/POLRI + Prts Kem + Vet

  8. II KEPESERTAAN, IURAN DAN MANFAAT

  9. Peserta Jaminan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Bukan Penerima Upah Orang Tidak Mampu Pekerja Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin

  10. Iuran Dibayar oleh pemerintah PBI Dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja Pekerja Penerima Upah Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Pekerja Bukan Penerima Upah Dibayar oleh peserta yang bersangkutan Bukan Pekerja

  11. Manfaat Jaminan Kesehatan Perpres 12/2013 pasal 20

  12. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin

  13. Pelayanan Kesehatan Yang Dijamin Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup: + PelayananKesehatan Lain yang ditetapkanoleh Menteri

  14. Manfaat Akomodasi Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pekerja Penerima Upah Pekerja Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja Fakir Miskin Orang Tidak Mampu Kelas I dan II Kelas I, II dan III Kelas I, II dan III Kelas III Kelas III

  15. Alur Pelayanan Kesehatan • PROGRAM RUJUK BALIK (PRB) • PEMBERIAN OBAT • PEMERIKSAAN LAB Peserta Rujuk / Rujuk Balik Faskes Primer Emergency Rumah Sakit Kapitasi Klaim BPJS Branch Office

  16. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melaluiprosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku; b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja; d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas; g. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi); h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

  17. Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri; j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasukakupuntur, shin she, chiropractic, yangbelum dinyatakan efektif berdasarkan penilaianteknologikesehatan (health technology assessment); k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen); l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; m. perbekalan kesehatan rumah tangga; n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

  18. ERA BPJS: MENATA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN GATE KEEPER CONCEPT – PROMOTIF – PREVENTIF Memperkuat Posisi Pelayanan Primer dalam Piramida Layanan: Sebagai Pintu Masuk Sistem Yankes BERJENJANG Persentase Biaya Pelkes NHS England NHI Taiwan Askes 76 % 67 % 28 % 56 % 33 % 15 % 24 %

  19. FASKES TINGKAT PERTAMAPERMENKES nomor 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Puskesmas beserta jejaringnya; Praktik dokter dengan jejaringnya (apotek, laboratorium, bidan, perawat); Praktik dokter gigibeserta jejaringnya; Klinik pratamabeserta jejaringnya; dan Fasilitas kesehatan milik TNI/POLRI beserta jejaringnya Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara

  20. FASKES TINGKAT LANJUTANPERMENKES nomor 71 tahun 2013tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN klinik utama atau yang setara; rumah sakit umum; dan rumah sakit khusus. • Permenkesnomor 69 tahun 2013 • KlasifikasiKelasRumahSakit (6 Klasifikasi) • Regionalisasi Wilayah (5 Regional)

  21. FASKES TINGKAT PERTAMA BPJS KESEHATAN 2014 *Update tgl 30 Januari 2014

  22. FASKES TINGKAT LANJUTAN BPJS KESEHATAN 2014 *Update Tgl 30 Januari 2014

  23. REGULASI PELAYANAN KB(PERPRES 12/2013) Pasal21 Ayat 1 Manfaatpelayananpromotifdanpreventifmeliputipemberianpelayanan: a. penyuluhankesehatanperorangan; b. imunisasidasar; c. keluargaberencana; dan d. skriningkesehatan. Pasal 21 ayat 3 Pelayanankeluargaberencanasebagaimanadimaksudmeliputikonseling, kontrasepsidasar, vasektomidantubektomibekerjasamadenganlembagayang membidangikeluargaberencana. Pasal 25 huruf l (Pelayanan Tidak Ditanggung) l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;

  24. REGULASI PELAYANAN KB(PERMENKES 71/2013) Pasal19 (1) ObatdanAlatKesehatan Program Nasionalyang telahditanggungolehPemerintahdan/atauPemerintah Daerah, tidakditanggungoleh BPJS Kesehatan. (2) ObatdanAlatKesehatansebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi: a. Alatkontrasepsidasar; b. Vaksinuntukimunisasidasar; dan c. Obat program pemerintah.

  25. PERAN DAN FUNGSI

  26. RUANG LINGKUP KERJASAMA PELAYANAN KBBPJS-KESEHATAN DAN BKKBN 1. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Rujukan Tingkat Lanjutan yang memberikan pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 2. Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi. 3. Mekanisme pemberian Pelayanan KB bagi peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan. 4. Peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam pelayanan KB.

  27. RUANG LINGKUP KERJASAMA PELAYANAN KBBPJS-KESEHATAN DAN BKKBN 5. Sosialisasi Pelayanan KB dalam JKN. 6. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB 7. Monitoring dan evaluasi. 8. Pelayanan KB pada daerah yang tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat.

  28. INDIKATOR PELAYANAN KB OLEH BPJS - KESEHATAN PROSES Jumlah faskes pemberi layanan keluarga berencana Jumlah pasangan usia subur yang mengikuti program keluarga berencana JumlahdanJenisAlokon yang digunakan OUTPUT Meningkatnya angka cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program Keluarga Berencana

  29. MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BPJS KESEHATAN BKKBN PPKBD DEPDAGRI NI/POLRI DEPAG DIKNAS PROFESI INSTANSI PENDIDIKAN NGO SWASTA MEDIA LAIN-LAIN

  30. POLA TARIF JKN KAPITASI NON KAPITASI INA CBG’S LAIN-LAIN ( SE Menkes No.HK/Menkes/31/I/2014) PELAYANAN AMBULAN PEMERIKSAAN GULA DARAH PELAYANAN SKRINING (PEMERIKSAAN PENUNJANG LAB / IVA / PAP SMEAR ) PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL PELAYANAN DARAH DI FASKES TK.I PELAYANAN GAWAT DARURAT DI NON FASKES BPJS PELAYANAN ALAT BANTU KESEHATAN DILUAR PAKET INA CBG’s KOMPENSASI PADA DAERAH BELUM TERSEDIA FASKES YANG MEMENUHI SYARAT (KOMPENSASI UANG TUNAI)

  31. Tarif Kapitasi di Faskes Tingkat Pertama (Permenkes 069/2013) • Puskesmas tanpa dokter : Rp. 3.000 • Puskesmas Lengkap : Rp. 6.000 • Praktek Dokter perorangan : Rp. 8.000 • Klinik Lengkap : Rp. 10.000 • Dokter Gigi : Rp. 2.000 SE Menkes 31/2014 : Tarif Puskesmas Lengkap Rp.6.000 dan Tarif Klinik Lengkap Rp.10.000 sudah termasuk Pelayanan Kesehatan Gigi

  32. NORMA : Pelayanan Kebidanan, Maternal & Neonatal di Faskes Tingkat Pertama (masuk paket kapitasi) Paket Kapitasi Termasuk dalam Tarif Kapitasi : Untuk pelayanan yg diberikan di Dalam Puskesmas, Klinik dan Dokter PraktikPerorangan

  33. Pelayanan KB Di Faskes Tingkat Pertama Permenkes nomor : 69 Tahun 2013

  34. NORMA : Pelayanan KB, Kebidanan, Maternal & Neonatal di Bidan Praktek mandiri (SE Menkes 31/2014) Tarif Non Kapitasi • Bisa ditagihkan apabila : • Dilakukan di Bidan Praktek mandiri (BPM) • Tagihan Klaim Bidan diajukan setiap bulan secara KOLEKTIF : • Sebagai jejaring melalui Faskes Induk (Puskesmas/Klinik/Dokter Praktek), tidak ada klaim perorangan • Sebagai Faskes Tk Pertama (di DTPK), Bidan bisa langsung klaim ke BPJS

  35. Tarif Pelayanan KB pada Faskes lanjutan

  36. PELAYANAN KB RAWAT JALAN Sumber : NCC Kemenkes

  37. PELAYANAN KB RAWAT INAP Sumber : NCC Kemenkes

  38. TINDAK LANJUT MoU SINKRONISASI PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI LAPANGAN PENYAMAAN PERSEPSI PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SINKRONISASI FORMAT PELAPORAN PELAYANAN KB  LAPORAN FASKES TK. PERTAMA TIDAK DUPLIKASI PERTEMUAN RUTIN MELAUI FGD DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMBAHAS PERMASALAHAN YANG TIMBUL DI LAPANGAN REKONSILIASI DATA FASKES PEMBERI PELAYANAN KB

  39. BPJS Kesehatan .., Wujudkan Gotong Royong untuk Generasi yang Lebih Baik TERIMAKASIH

More Related